Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa kerjasama yang melibatkan Indonesia dan Jepang dalam beberapa proyek pembangunan infrastuktur mengharuskan pengguna anggaran menggunakan pedoman pengadaan barang/jasa yang diatur JICA JICA procurement Under Japanese ODA Loan. Pada pedoman proses pengadaan terdapat beberapa perbedaaan antara pedoman JICA dengan pedoman pengadaan yang diatur oleh Pemerintah Indonesia Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010.Penelitian ini meninjau proses pengadaan jasa konstruksi pada salah satu proyek yang didanai oleh Jepang yaitu proyek Rumah Sakit UI untuk mengetahui perbedaan-perbedaan pedoman tersebut dan mengetahui implementasinya secara langsung di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam. Pengolahan data pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan disajikan dalam bentuk jaringan kausal.Penelitian ini mendokumentasikan kendala pelaksanaan proyek dan tahapan pengadaan yang harus diperhatikan karena mempengaruhi perjanjian Indonesia-Jepang. Segala keputusan yang diambil setelah loan agremeent ditandatangani akan memiliki konsekuensi salah satunya kepada commitement fee yang terus berjalan. Untuk itu diperlukan kajian menyeluruh mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan untuk dapat memaksimalkan dana pinjaman. Tahap tersebut antara lain tahap perencanaan pengadaan, penyusunan HPS, persetujuan concurrence JICA dan evaluasi penawaran peserta.

---

Several collaborations involving Indonesias government and Japans government in various national infrastructure projects requires the borrower to conduct service or goods procurement using JICA Procurement Guidelines Under Japanese ODA Loan. There are several differences between JICA Procurement Guideline and procurement guideline regulated by Indonesias government namely Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010. Every decision taken after the loan agreement was signed will have consequences, such as affecting commitment fee that has to be paid by the borrower to the lender. Hence, comprehensive research is needed to overview procurement process to maximize usage of the loan.

The purpose of this study is to review procurement of Universitas Indonesias Hospital construction service which the project funded by JICA in order to know the differences and know how the guideline being implemented as well. This study uses in depth interview technique to gain a better understanding of the project 39s nature and the procurement process itself. In addition, observation directly to the project also conducted to determine the condition quality of University Hospital that has been built. The data analyzed descriptively and presented using causal networks.

This study captured several obstacles during the construction and procurement process which beliefs affect substance of the agreement between two countries. Several procurement processes which need to be considered are the procurement planning stage, arranging Owner Estimates OE stage, participants bid evaluation stage, and JICA concurrence."

"Pembangunan suatu proyek adalah salah suatu usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka melakukan ekspansi usaha. Pembahasan mengenai pembanguan proyek erat kaitannya dengan pembiayaan proyek. Salah satu Badan Usaha Milik Negara di sektor penyaluran gas bumi, yaitu PGN, bermaksud membangun Proyek Transmisi Gas Bumi dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat (“Proyek SSWJ”). Proyek tersebut akan mengalirkan gas dari Lapangan Gas milik Pertamina yaitu UEP II di Prabumulih, Sumatera Selatan untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah Banten dan Jawa Barat. Pembiayaan proyek tersebut diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan proyek, adalah : persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial. PGN telah memenuhi prosedur dan mekanisme di dalam perolehan pinjaman luar negeri tersebut yang mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN. Demikian pula dengan jaminan yang dipasang PGN dalam perolehan pinjaman luar negeri dari JBIC tersebut, yang berupa jaminan dari Pemerintah RI. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif."

"Azas kontrak adalah kesetaraan antara pemberi tugas/pengguna jasa dengan penyedia jasa, yang berarti bahwa kedua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama memiliki hak dan kewajiban masing-masing, sehingga bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dapat dikenakan sanksi.Kehadiran undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi (UUJK) menuntun pelaku jasa konstruksi mengembangkan jasa konstruksi pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, keterbukaan dan profesionalisme dengan antara lain melakukan restrukturisasi usaha berdasarkan kompetensi dan kemampuan usaha dari pengalaman faktual perusahaan melalui penguasaan manajemen atas sumber daya yang dimilikinya, terutama sumber daya manusia dan keuangan.UUJK memungkinkan adanya konrrak jasa konstruksi secara turnkey, dan dalam implementasinya jenis kontrak tersebut cenderung pada pekerjaan besar dan kompleks seperti pekerjaan yang terintegrasi (Engineering, Procurement. Construction/EPC). Sekalipun penyedia jasa dalam kontrak tersebut sudah memiliki bargaining power yang kuat, namun aspek kesetaraan belumlah ideal, terutama jika dilihat dari sisi penyedia jasa.Hal ini haruslah menjadi perhatian para profesional yang bergerak dalam bidang konstruksi. Hubungan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian belum adil, belum seimbang dan belum setara kedudukannya, dimana lebih memberatkan pihak penyedia jasa. Apalagi penerapan UUJK dan standar kontrak FIDIC belum begitu memasyarakat di Indonesia.Tesis ini mencoba memberikan pemaparan mengapa kesetaraan belum terwujud, melalui penelitian secara kuesioner dan wawancara kepada pihak-pihak terkait, terutama pelaku jasa konstruksi secara turnkey, mengenai variabel sumber-sumber resiko yang dapat terjadi dalam setiap tahapan perjalananan proyek konstruksi secara turnkey, baik kuamitas, kualitas, prioritas maupun tindakan penanganannya, dan juga dilakukan analisis klausul contoh kontrak pekerjaan EPC faktual yang merupakan kontrak secara turnkey, dimana terlihat adanya ketidaksetaraan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa."

""

"Penelitian yang berjudul Implikasi Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri Terhadap Commitment Fee dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: Studi Kasus Proyek Pinjaman Luar Negeri dari Asian Development Bank dan World Bank bertujuan untuk melacak sejauh mana keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri menjadi penyebab besarnya jumlah commitment fee.Metoda analisis yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dalam bentuk paparan untuk mengetahui implikasi keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri terhadap besarnya jumlah commitment fee. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah commitment fee, dalam bentuk data cross section.Sebagai sample penelitian adalah berbagai pinjaman dari Asian Development Bank dan World Bank yang sudah selesai pelaksanaannya sekitar tahun 2002. Data commitment fee diperoleh dari Direktorat Urusan Luar Negeri Bank Indonesia sementara data lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pinjaman diperoleh dari Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri-Bappenas yang juga dilakukan verivikasl dengan data dari Asian Development Bank dan World Bank.Keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri mempunyai lmplikasi terhadap meningkatnya jumlah commitment fee, balk pinjaman dari Asian Development Bank yang relatif bersifat liner maupun pinjaman dari World Bank yang ralatif cenderung bersifat ekponennsial. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kebijakan masing-masing lender dalam penetuan dasar penghitungan commitment fee.Fungsi commitment fee dipengaruhi oleh besarnya pinjaman (Pin), besarnya pencairan pinjaman saat perpanjangan (Disext), dan variabel dummy berupa lender (LD), dengan daya penjelas sebesar 62,5%. Sedangkan 37,5% sisanya yang tidal( dapat dijelaskan, kemungkinan disebabkan oleh penggunaan data statis sehingga tidak menampung dinamika data antar waktu, dan adanya variabel-variabel yang mempunyai hubungan positif dengan besarnya jumlah commitment fee, namun tidak siknifikan.Berdasarkan hasil peneltian tersebut di atas, diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan data cross section dan data time series atau data panel agar dapat menemukan model yang lebih bagus. Terkait dengan rekomendasi kebijakan, berdasarkan hasil analisa yang didasarkan oleh cara penghitungan beban commitment fee disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pagu/kuota pinjaman dari ADB dibandingkan dengan WB. Atau dengan kata lain melakukan pengalihan pinjaman baru dari WB kepada ADB."

"Tesis ini membahas kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dari perspektif kenotariatan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yang memuat pinsip; efektif, efisien, terbuka, transparan, perlakuan adil bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut tidak dibuat dalam akta otentik.Penelitian ini akan memberikan penilaian sejauh mana kekuatan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibuat dengan akta dibawah tangan dapat memenuhi prinsip tersebut diatas dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Analisis data dilakukan dengan metoda kualitatif dan hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk perspektif analisis. Dari tinjauan hukum perdata, kontrak yang dibuat dengan akta dibawah tangan mengikat para pihak sepanjang isi dan tanda tangannya di akui oleh para pihak tersebut, namun dari perspektif kenotariatan akta tersebut tidak mempunyai bukti sempurna dan perlindungan hukum yang pasti.Hasil penelitian menyarankan sebaiknya kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dibuat dengan akta notaris supaya kontrak tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, baik terhadap kekuatan pembuktian isi (materi) kontrak maupun keabsahan identitas para pihak dan keabsahan wewenang pejabat penandatangan kontrak sehingga dapat memberikan perlindungan yang objektif dan otentik terhadap pejabat penandatangan di hadapan pihak ketiga. Disamping itu dengan keterlibatan notaris dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan transparansi, integritas, keadilan dan perlindungan yang objektif bagi semua pihak.

---

This study is focusing on the contract of Government procurement on goods and services from notarial perspective based on the Presidential Decree No. 80, 2003, which regulated the principle of; effective, efficient, transparence, equal treatment for all stakeholders and accountable. In implementing that Decree, the signing of contract is not att and approved by Notary.The study will discuss how is the procurement contract of good and services which is only made as personal written statement (akta dibawah tangan) in order to have force of law for protecting the parties (who signed the contract) which is inline with the principle of Presidential Decree No. 80, 2003. The qualitative method was used in the analysis of data and its result is presenting in perspective analysis. From the Private Law point of view, contract which is signed under personal written statement by the parties will bind the parties as long as the contents and signature are confessed by the parties. However, from the Notary perspective, that contract is not fully authentic evidence and not protected by law.The study recommended that in order the contract of procurement on goods and services has an authentic evidence, the contract must be att and approved by Notary. Under that case, the evidence of contract contents and the originality of identity and authority of the parties will be objectively protected by law. Furthermore, with involvement of the Notary in the contract process of goods and services procurement will improve the transparency, integrity, fairness, and objective protection for the parties."

"Banyak perusahaan telah memfokuskan diri pada rantai pasokan sebagai nilai kornpetitifuya. Narnun inbound logistics sebagai bagian dalarn rantai pasokan seringkali diabaikan karena banyaknya operasi logistik yang berorientasi pada customer. Kegiatan produksi tidak bisa dipisahkan dari kemarnpuan logistik perusahaan dalarn rnernasok bahan baku yang diperlukan. Termasuk dalarn bagian logistik ini adalah aktivitas pengadaan yang rnengandalkan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan pemasok. Karena itu perbaikan pada area ini perlu mendapat perhatian, sehingga rnarnpu rneningkatkan kinerja perusahaan.VICO Indonesia, perusahaan rninyak dan gas burni yang didirikan pada tahun 1972 adalah perusahaan joint venture. Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sarna dengan BPMIGAS yang beroperasi di blok Sanga-sanga, Kalimantan Tirnur, VICO Indonesia berkornitmen rnemproduksi dan rnemasok gas untuk industri lokal dan ekspor sesuai kontrak.Guna rnernenuhi komitmennya untuk memasok gas, rantai pasokan yang baik dan bisa dihandalkan harus selaras dengan aktivitas produksinya. Kinerja dalarn proses pengadaan barang atau jasa dipengaruhi entitas lain- di sisi internal seperti inventory dan pengguna, dan sisi eksternal seperti pemasok. Penundaan, keterlarnbatan pengirirnan, atau kesalahan dalarn pengadaan barang atau jasa bisa berakibat fatal pada aktivitas produksi. Beberapa teori rnenawarkan petunjuk untuk mengelola rantai pasokan dengan baik. Narnun dalarn praktek, ada beberapa batasan yang membatasi kemarnpuan untuk mengadakan barang ataujasa.Karya akhir ini akan menelaah lebih lanjut rnengenai efektivitas proses pengadaan yang berada dalam ruang lingkup rantai pasokan- inbound logistics. VICO Indonesia digunakan sebagai studi kasus dalam inbound logistics, khususnya dalarn industri rninyak dan gas bumi. Setiap proses akan dikaji, termasuk proses yang rnelibatkan pihak eksternal seperti pernasok. Dengan mengkaji proses ini, kinerja aktivitas pengadaan dapat diperbaiki. Karya akhir ini juga rnenelaah tentang kerjasama kernitraan sehingga dapat rnemberikan darnpak yang berarti bagi aktivitas pengadaan dan mernbawa keuntungan bagi pihak- pihak dalarn rantai pasokan. Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model digunakan sebagai perangkat untuk ,rnengevaluasi konfigurasi rantai pasokan dan kinerjanya pada kasus ini. Model ini akan digunakan untuk rnenentukan proses mana yang rnenyebabkan penurunan kinerja. Kernudian dilakukan identifikasi terhadap hasil yang potensial bisa terjadi dengan rnernperbaiki proses internal dan rnengkornbinasikannya dengan kernitraan dengan pemasok.SCOR Model sangat bermanfaat untuk rnenelaah proses rantai pasokan dengan rnengkaji konfigurasi dan kinerja rantai pasokan pada saat ini. Dalarn karya akhir ini diperoleh hasil bahwa kepuasan pengguna terhadap pelayanan tepat waktu yang berkisar antara 26% rnasih belum efektif dibandingkan rata - rata perusahaan pada urnurnnya. Diternukan pula bahwa hubungan kernitraan antara perusahaan dengan para pernasok dapat rneningkatkan kinerja dalam pengadaan dan merniliki darnpak yang baik bagi kedua belah pihak."