Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKorupsi bukan hanya menjadi masalah suatu negara saja, tetapi sudah berkembang sebagai masalah transnasional karena melibatkan berbagai negara. Contohnya adalah banyak koruptor di Indonesia yang melarikan diri dan aset hasil kejahatannya ke luar negeri, terutama negara-negara yang menjadi safe haven. Salah satu negara yang sering menjadi tempat penyimpanan aset hasil korupsi Indonesia adalah Singapura. Indonesia dan Singapura telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption UNCAC. UNCAC memuat berbagai strategi penting untuk penanganan korupsi baik di level nasional maupun internasional. Salah satu terobosan penting dalam UNCAC adalah kerjasama internasional dalam asset recovery yang dapat dilakukan melalui mutual legal assistance MLA. Meskipun Indonesia dan Singapura sama-sama sudah meratifikasi UNCAC, akan tetapi Indonesia menghadapi kesulitan dalam menerapkan kerjasama MLA terkait asset recovery dengan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerjasama MLA terkait asset recovery antara Indonesia dan Singapura menurut kerangka UNCAC dipengaruhi oleh perilaku dan faktor domestik di antara kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama MLA antara Indonesia dan Singapura dalam upaya pengembalian asset hasil korupsi belum efektif karena adanya tantangan dari faktor politik domestik serta perbedaan eksternalitas isu pemberantasan korupsi yang berpengaruh terhadap perilaku masing-masing negara. Tantangan-tantangan tersebut terdiri dari tantangan internal yang berasal di Indonesia yaitu: 1 political will kurang didukung oleh aktor-aktor di level domestik, 2 masalah harmonisasi UNCAC dengan peraturan nasional, 3 system kerahasiaan bank, 4 kemampiuan teknis yuridis yang dialami dalam proses pembuatan MLA, serta 5 masalah kapasitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang terlibat dalam MLA dan asset recovery, terutama Kemenkumham sebagai otoritas pusat. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dari segi eksternal, yaitu: 1 kepentingan Singapura terkait investasi asing, 2 lack of trust, dan 3 prinsip dual criminality.

---

ABSTRACTCorruption is not only a state solution, but it develops as a transnational problem because of various countries. An example is a lot of corruptors in Indonesia who are the result of their crimes abroad, especially the countries that become safe haven. One of the countries that is often the place where Indonesia 39s corruption is stored is Singapore. Indonesia and Singapore have ratified the United Nations Convention against Corruption UNCAC. UNCAC is an important step for both national and international handling. One of the key breakthroughs in UNCAC is to assist in the recovery of assets that can be done through mutual legal assistance MLA. Although Indonesia and Singapore have both ratified UNCAC, Indonesia is facing difficulties in implementing MLA cooperation related to asset recovery with Singapore. This study aims to analyze how MLA cooperation related to recovery of assets between Indonesia and Singapore by UNCAC. The result of the research indicates that MLA cooperation between Indonesia and Singapore in the effort of recovering the assets of corruption has not been effective because there are factors that support the internalities and issues of externalities of corruption eradication issues that give rise to the behavior of each country. These challenges consist of internal origin in Indonesia 1 political will is not supported by domestic actors, 2 UNCAC harmonization problems with national regulations, 3 confidential bank system, 4 juridical ability who are involved in the MLA process, and 5 capacity and inter agency coordination issues involved in MLA and asset recovery, especially Kemenkumham as the central authority. In addition, Indonesia also faces external obstacles, namely 1 investment related Singaporean interests, 2 lack of trust, and 3 dual crime principles."

"[ABSTRAKUpaya perlawanan terhadap korupsi yang merupakan tindak kejahatan lintas batas (transnational organized crime), kini menjadi salah satu agenda global penting yang membutuhkan kerjasama internasional untuk menanggulanginya. UNCAC merupakan sebuah institusi internasional yang menyasar isu korupsi, disahkan pada tahun 2003 dan hingga kini dianggap sebagai kerangka kerjasama internasional paling penting yang memberikan pilar-pilar utama dalam pemberantasan korupsi – pencegahan, penegakan hukum, kerjasama internasional, serta asset recovery. Penelitian ini secara khusus berupaya untuk melihat efektivitas UNCAC dalam proses asset recovery hasil korupsi Indonesia yang berada di Swiss, melalui kerangka Mutual Legal Assistance yang merupakan salah satu ketentuan di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCAC tidak berhasil menjamin proses asset recovery melalui MLA antara Indonesia dan Swiss, karena: 1) Lemahnya proses dan mekanisme pengawasan, 2) Tertutupnya kemungkinan aksi kolektif negara-negara anggota, serta 3) Ketidakmampuan UNCAC dalam memfasilitasi proses negosiasi secara reguler dan terukur antara kedua belah pihak.

---

ABSTRACTInternational efforts in the fight against corruption–which is considered as the transnational organized crime–has become an important global agenda that requires international cooperation. UNCAC is an international institution that focus on the corruption issues. Passed in 2003 and entered into force in 2005, UNCAC regarded as the most important international framework which provides four main pillars in the fight against corruption – prevention, law enforcement, international cooperation, and asset recovery. This research specifically sought to measure the effectiveness of UNCAC in the asset recovery process between Indonesia and Switzerland through one of the the provisions in the convention, Mutual Legal Assistance (MLA) framework. The results showed that UNCAC does not succeed to ensure the asset recovery process through MLA between Indonesia and Switzerland, because: 1) The lack of control mechanism process, 2) The lack of possibility of collective action among member states, and 3) the inability of UNCAC in facilitating the negotiation process on a regular basis between the two parties., International efforts in the fight against corruption–which is considered as the transnational organized crime–has become an important global agenda that requires international cooperation. UNCAC is an international institution that focus on the corruption issues. Passed in 2003 and entered into force in 2005, UNCAC regarded as the most important international framework which provides four main pillars in the fight against corruption – prevention, law enforcement, international cooperation, and asset recovery. This research specifically sought to measure the effectiveness of UNCAC in the asset recovery process between Indonesia and Switzerland through one of the the provisions in the convention, Mutual Legal Assistance (MLA) framework. The results showed that UNCAC does not succeed to ensure the asset recovery process through MLA between Indonesia and Switzerland, because: 1) The lack of control mechanism process, 2) The lack of possibility of collective action among member states, and 3) the inability of UNCAC in facilitating the negotiation process on a regular basis between the two parties.]"

"Salah satu alasan mengapa mengembalikan dana hasil dan instrumen tindak pidana masih sulit adalah karena para pelaku berasal dari kalangan terhormat, seperti politisi, pejabat, dan pebisnis terkenal. Pelaku tidak hanya dapat menghindari peradilan, tetapi mereka juga dapat dengan mudah menyembunyikan harta haram mereka di negara "tax heaven", yang membuat penegak hukum sulit menemukan dan merampas harta tersebut. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik, upaya tersebut masih belum berhasil mengembalikan secara keseluruhan kerugian negara tersebut. Sedangkan disamping itu aparat penegak hukum lebih senang menggunakan kerjasama informal yang prosesnya prosesnya lebih cepat dan efektif dalam mendapatkan informasi terkait aset. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peran MLA dalam asset recovery. Metode penelitian yang digunakan bersifat doktrinal yang bertujuan untuk menemukan kekurangan dan analisis dari perangkat hukum yang ada serta memastikan bahwa undang-undang perampasan aset dan peraturan MLA yang dirancang di Indonesia dapat memfasilitasi pemulihan aset yang optimal.

---

One of the reasons why recovering the proceeds and instruments of crime remains difficult is because the perpetrators come from respectable circles, such as politicians, officials and well-known business people. Not only can perpetrators evade justice, but they can also easily hide their illicit assets in “tax heaven” countries, which makes it difficult for law enforcement to find and seize the assets. Although Indonesia has ratified UNCAC and has Law No. 1/2006 on Mutual Assistance, these efforts have still not succeeded in recovering the full amount of state losses. Meanwhile, law enforcement officials prefer to use informal cooperation which is a faster and more effective process in obtaining information related to assets. So that it raises the question of how exactly the role of MLA in asset recovery. The research method used is doctrinal which aims to find the shortcomings and analysis of the existing legal instruments and ensure that asset forfeiture laws and MLA regulations designed in Indonesia can facilitate optimal asset recovery."

"Korupsi dan tindak pidana ikutannya berupa pencucian uang merupakan tindak pidana yang memberikan dampak negatif secara meluas. Tindak pidana tersebut semakin berkembang karena globalisasi yang menyebabkan batas-batas negara menjadi tidak jelas. Pencucian uang kini dilakukan secara lintas batas sehingga perlu bantuan hukum timbal balik antar negara untuk melawannya. Salah satu kerja sama yang penting adalah untuk membekukan, menyita dan merampas sarana dan hasil tindak pidana. Pelaksaan bantuan hukum timbal balik dapat berdasarkan pada resiprositas, UNTOC, UNCAC atau bahkan berdasarkan perjanjian internasional dalam tingkat bilateral, multilateral atau regional. Otoritas yang memiliki peranan besar dalam pelaksanaan kerja sama pemberian bantuan untuk pembekuan, penyitaan dan perampasan adalah Otoritas Pusat, Unit Intelijen Keuangan dan Penyidik. Namun, dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih terdapat banyak rintangan. Yang menjadi penghambat dalam pelaksaannya adalah terdapat perbedaan mengenai pandangan terhadap tindak pidana dan kepentingan nasional masing-masing negara, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dengan demikian, dirasakan perlu bagi penyidik untuk mempelajari hukum asing. Selain itu Indonesia perlu menaikkan posisi tawar, serta mengatur secara lebih praktis ketentuan yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik, atau melakukan pendekatan secara kasuistis untuk kepentingan resiprositas dalam permintaan bantuan. Dengan melihat belum banyaknya praktik yang berkaitan dengan bantuan timbal balik untuk pembekuan, penyitaan dan perampasan, maka perlu pula dilakukan studi banding di negara-negara yang sudah sering melakukan praktik tersebut.

---

Corruption as a predicate crime and its follow up crime, money laundering, have been giving negative impact significantly. Those crimes grow fast because of the globalization that blurring the idea about the border. Nowadays, money laundering is involving transnational activity, thus, the mutual legal assistance between government is needed. One of the most important mutual legal assistance is the one that related to freezing, seizing, and forfeiting the instrument and the proceed of crime. This mutual legal assistance is held based on reciprocity, UNTOC, UNCAC or based on an international treaty in bilateral, multilateral or regional scope. The authorities which have a big role in this cooperation related to freezing, seizing, and forfeiting are Central Authority, Financial Intelligence Unit, and investigator. However, in fact, there are many problems facing this cooperation. The substantive problems are the dissimilar point of view about crime and the different national interests, especially the one that related to the economy. Based on those facts, it is important for the investigator to understand foreign law. Furthermore, Indonesia should rise up their bargaining power and build more practical regulation, or doing a casuistic approach. By realizing there is not much practice related to this issue in our country, it is important to run a comparative study with the country which already familiar with that practice."

"Tesis ini membahas mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, Pelaksanaan serta Hambatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana memiliki mekanisme yang sama dengan jenis Bantuan Timbal Balik lainnya. Pelaksanaan Bantuan belum maksimal karena ada hambatan baik internal maupun eksternal. Penelitian menyarankan agar pemerintah semakin aktif mengadakan perjanjian antar negara dan melakukan perbaikan Central Authority.

---

This thesis discusses the mechanism of Mutual Assistance in Criminal Matters (Mutual Legal Assistance) in the recovery of assets as results of corruption in Indonesia based on Law No. 1 of 2006, Implementation and Obstacles in the Implementation of the Mutual Assistance. Research using normative juridical methods. The study concluded that the assets obtained through corruption Mutual Assistance in Criminal Matters has a mechanism similar to other types of Mutual Assistance. Implementation Assistance is not maximized because there are both internal and external barriers. Research suggests that more active government entered into agreement and the Central Authority to make improvements."

"Perubahan iklim telah menjadi isu utama dewasa ini. Untuk mencegah danmengurangi dampak perubahan iklim, pada tahun 1992 negara-negara di duniabersepakat untuk membentuk Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa UntukPerubahan Iklim. Dalam perkembangannya konvensi ini menciptakan mekanismepenurunan emisi yang menitikberatkan kepada adanya alih teknologi dari negaramaju ke negara berkembang. Alih teknologi ini diharapkan akan membantunegara berkembang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi. Indonesiasebagai negara berkembang memiliki kepentingan akan alih teknologi di dalammekanisme Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai PerubahanIklim. Terdapat beberapa kasus alih teknologi di dalam mekanisme KerangkaKerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim di beberapa negaraberkembang. Alih teknologi menjadi kepentingan negara berkembang untukmembangun negara dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena ituperaturan internasional dan nasional akan alih teknologi dalam upaya penurunanemisi di dalam Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai PerubahanIklim harus jelas, adil dan bertanggungjawab.

---

AbstractClimate change has been the main issue nowadays. To prevent and reduce theimpacts of climate change, in 1992 countries in the world agreed to form theUnited Nations Framework Convention on Climate Change. During thedevelopment, the convention has created emission reduction mechanisms whichemphasize technology transfer from developed countries to developing countries.The technology transfer is expected to help developing countries to implement theprovisions of the convention. Indonesia as a developing country has interests intechnology transfer within the mechanism of the United Nations FrameworkConvention on Climate Change. There are several cases of technology transferwithin the mechanism of the United Nations Framework Convention on ClimateChange in some developing countries. Technology transfer has become an interestof developing countries to develop their countries with sustainable developmentprinciples. Therefore, international and national regulations of technology transferin the effort of reducing emission within United Nations Framework Conventionon Climate Change have to be clear, fair, and responsible."