Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis motif bantuan luar negeri Indonesia ke Timor Leste periode 2010-2016. Analisis ini penting dilakukan mengingat Indonesia mendistribusikan bantuan terbesar ke Timor Leste pada periode tersebut. Besarnya bantuan tersebut kontradiktif dengan beberapa realita, pertama Timor Leste telah menerima bantuan yang besar dari donor internasional, mencapai 227 juta Dolar Amerika Serikat atau setara dengan 23 APBN negara tersebut. Kemudian, dari segi relasi internasional, Timor Leste hanya menempati konsentris kedua hubungan luar negeri Indonesia setelah negara-negara ASEAN, dan di saat yang sama Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi serta peningkatan defisit anggaran. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data, studi literatur dan wawancara mendalam yang didukung oleh konsep bantuan luar negeri sebagai alat analisis. Konsep ini mengasumsikan bahwa bantuan tidak bebas dari motif. Berdasarkan analisis yang dilakukan studi ini menemukan bahwa ada tiga motif yang mendasari pemberian bantuan Indonesia ke Timor Leste, pertama motif politik-keamanan untuk menjaga kedaulatan dan citra Indonesia dari segala potensi ancaman instabilitas politik dan keamanan Timor Leste. Kedua yaitu motif ekonomi-komersial untuk peningkatan eksistensi ekonomi Indonesia di Timor Leste dengan ekspansi perdagangan dan investasi. Ketiga, motif sosial-budaya untuk menjaga dan memperkuat interaksi sosial yang positif antar kedua masyarakat dengan mendukung eksistensi identitas ke-Indonesian. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa motif politik-keamanan merupakan motif paling dominan dalam distribusi bantuan Indonesia ke Timor Leste sebagai upaya Indonesia untuk mempertahankan pengaruh influence di Timor Leste, walaupun negara tersebut sudah berpisah dari Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis analyses the motives of Indonesia rsquo s foreign aid to Timor Leste during 2010 2016. This analysis is important to be done, considering that Indonesia distributes biggest aid to Timor Leste during that period. This contradicts with some facts, first Timor Leste has received big amount of aid from international donor during that period, 227 million USD that equal 23 its national budget. Second, in terms of Indonesia rsquo s international relation, Timor Leste is positioned as second circle after ASEAN countries, at the same time Indonesia experienced an economic slowdown and the increasing of budget deficit. This study uses qualitative methodology with data collecting method literature review and in depth interview supported by foreign aid concept as a tool of analyses. This concept assume that aid is not avoid of motives. Based on the analyses of this study found three motives as a basis of Indonesia rsquo s foreign aid to Timor Leste. First, security political motive to preserve Indonesia rsquo s sovereignty and image form any potential threat causing political security instability in Timor Leste. Second, economic motive to improve Indonesia rsquo s economic presence by the expansion of trade and investment. Third, social cultural motive to preserve and embolden positive social interaction among the two society by supporting Indonesia rsquo s existence. Overall, we can conclude security political motive as the most dominant factor in Indonesia rsquo s aid distribution to Timor Leste as part of Indonesia effort to maintain its influence in Timor Leste, even thought that country seceded from Indonesia."

"ABSTRAKPada tahun 2014, Indonesia memberikan bantuan luar negeri ke Fiji sebesar 1 juta Dollar Fiji atau sekitar US 528.899 yang digunakan untuk membantu Akademi Kepolisian Regional di Nasova, Suva. Namun, kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu sedang mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya suatu tujuan tertentu dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia ke Fiji. Berangkat dari fenomena di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berupa: ldquo;Mengapa Indonesia Memberikan Bantuan Luar Negeri ke Fiji saat kondisi perekonomiannya sedang mengalami penurunan di Tahun 2014? rdquo; Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami motif dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia ke Fiji pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah motif bantuan luar negeri milik Lancaster 2007 dan Riddel 2007 . Penelitian ini menunjukkan bahwa motif politik lebih dominan dalam pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia ke Fiji pada tahun 2014. Tujuan politik tersebut adalah menjadikan Fiji sebagai hub untuk mendapatkan akses ke negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan lainnya. Akses ini dibutuhkan oleh Indonesia untuk menghentikan dukungan internasional dari negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan terhadap gerakan separatisme di Papua Barat.

---

ABSTRACTIn 2014, Indonesia gave a foreign aid to Fiji with total 1 million Fiji Dollars or around 528,899 US Dollars. This had been used to help the Regional Police Academy at Nasova, Suva. However during that time, Indonesia rsquo s economic situation was declining. This indicates that there is a certain motive or interest behind Indonesia rsquo s foreign aid to Fiji. Based on that certain phenomenon, the researcher formulates a research question as follows ldquo Why Indonesia gave a foreign aid to Fiji when Indonesia rsquo s economic situation was declining in 2014 rdquo The purpose of this research is to understand the motives behind the foreign aid given by Indonesia to Fiji in 2014. This research uses qualitative research methods, with the data collecting in form of literature review. This research uses the Theory of Foreign Aid motives by Lancaster 2007 and Riddel 2007 . This research shows that the political motives are more dominant in foreign aid that was given by Indonesia to Fiji in 2014. The political purpose is to use Fiji as a hub to get access to other countries in the South Pacific region. This access is needed by Indonesia to stop the international support from the South Pacific region countries with regard to the separatism movement in West Papua."

"East Timor engineering student at ITN Malang, is one of the communities of East Timorese students in Indonesia who are taking up the study period with the midwife undergraduate engineering scholarship at ITN Malang. Timor-Leste is one of the many countries that have a wide range of racial diversity and also choose a wide variety of art and culture distinctive and unique. In history tais Timor-Leste is a tradisional attire"

"Kemerdekaan Timor Leste tentunya membawa sebuah konsekuensi hukum yaitu penetapan batas wilayah. Penetapan batas wilayah dilakukan dengan tujuan agar suatu negara dapat menjalankan kedaulatan penuhnya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati demi keamanan, keselamatan dan kesejahteraan warga negaranya Sejak Timor Leste merdeka pada tahun 2002, Indonesia dan Timor Leste telah melakukan segala daya upayanya untuk menentukan batas wilayahnya baik di darat maupun di laut. Segmen Oecusse merupakan sebuah wilayah enclave dari Timor Leste yang berada di wilayah Indonesia sehingga wilayah laut teritorial Timor Leste di Segmen Oecusse tumpang tindih dengan wilayah laut kepulauan Indonesia. Karena merupakan negara bekas jajahan, penentuan batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste mengikuti hak historis yang telah ditentukan sesuai dengan Perjanjian Batas Darat antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Portugis. Namun, untuk wilayah laut belum ada perjanjian yang mengatur batas wilayah laut antara Indonesia dan Timor Leste dari jaman penjajahan hingga saat ini yang mengakibatkan terjadi ketidakjelasan mengenai yurisdiksi hukum di wilayah batas laut tersebut. Menurut Pasal 15 UNCLOS 1982, apabila pantai dari dua negara berhadapan atau berdampingan, maka dapat menggunakan garis sama jarak untuk metode penetapan batas wilayah lautnya, namun apabila terdapat hak historis atau keadaan khusus lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, maka diperkenankan untuk menggunakan cara lain. Selain metode sama jarak, terdapat metode lain dalam penentuan batas wilayah laut yakni parallel and meridian, enclaving, perpendicular, parallel line, natural boundary method, three-stage approach, dan four stage approach

---

Timor Leste's independence certainly brings a legal consequence, namely the determination of territorial boundaries. The determination of territorial boundaries is carried out with the aim that a country can exercise its full sovereignty to explore and exploit natural resources, both living and non-biological, for the security, safety and welfare of its citizens. The Oecusse segment is an enclave area of Timor Leste which is in Indonesian territory so that the Timor Leste territorial sea area in the Oecusse Segment overlaps with the Indonesian archipelagic sea area. Because it is a former colony, the determination of the land boundaries between Indonesia and Timor Leste follows historical rights that have been determined in accordance with the Land Boundary Agreement between the Dutch and Portuguese Governments. However, for the sea area there has been no agreement regulating sea boundaries between Indonesia and Timor Leste from the colonial era to the present which has resulted in unclear legal jurisdiction in these maritime boundary areas. According to Article 15 of UNCLOS 1982, if the coasts of two countries face or side by side, then they can use equal distance lines for the method of delimiting their sea boundaries, but if there are historical rights or other special circumstances in accordance with the agreement of both parties, it is permissible to use another method. In addition to the equal distance method, there are other methods for determining sea boundaries, namely parallel and meridian, enclaving, perpendicular, parallel line, natural boundary method, three-stage approach, and four-stage approach."

"Tesis ini berusaba menjeiaskan bagaimana strategi kebijakan pengelolaan keamanan di Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Les.le. Tesis ini berfokus pada kondisi wilayab perbatasan di Indonesia yang berbatasan iangsung dengan negara Timor Leste, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerapan kebijakan pemerintab yang berbasis pada pendekatan kesejahteraan dan keamanan temyata tidak beljaian optimaL Hal ini te!jadi karena adanya sejumiab pennasaiaban di wilayab perbatasan yang beium terseiesaikan hingga sa.at ini. Sejumlah permasalahan tersebut antara lain belwn selesainya penentuan batas v.ilayab darnt di empat segmen, terbatasnya pembangunan inftastmktur di wilayah perbatasan, adanya upaya pengambilan kedaulatan teritorial terhadap pulau-pulau kecii di perbatasan, dan adanya eksodus pengungsi warga Timor Leste yang semakin mernperburuk kondisi perekonomian di perbatasan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalab untuk mengetabui dan memabami berbagai ancaman yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste serta mencoba mencari strategi yang tepat dalam mengelola keamanan di perbatasan Indonesia­ Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Penelitian ini memberi rekomendasi agar keempat persoalan-persoalan yang menghambat berjalannya kebijakan pemerintab berbasis pendekatan kesejabteraan dan keamanan harus segera dise!esaikan dan ditangani dengan baik. Kombinasi antarn pendekatan kesejabternan dan pendekatan keamanan dalam pengelolaan keamanan di daerab perbatasan merupakan kebijakan yang tepat untuk diterapkan saat ini. Di samping itu, pemberian peran inteiijen yang cukup besar di daerab perbatasan akan memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah

---

This thesis attempts to explain how the policy strategies of security management on land border between Indonesia and Timor Leste. This thesis focuses on conditions in Indonesian border areas directly adjacent to the state of Timor Leste. especially in Nusa Tenggara Timur Province. The implementation of government policies based on the approach to welfare and security was not running optimally. This happens because of some problems in border areas which have not been resolved until today. These problems include, have not completed the determination of land bonndaries in four segments, the limited development of infrastructure in border areas, the effort to capture the territorial sovereignty of smaU islands on the border and the exodus of East Timor refugees are increasingly worsening economic conditions in Indonesia border.

The purpose of this research is to know and understand the various threats on border areas between Indonesia and East Timor as well as trying to find the right strategy in managing the security on the border of Indonesia and Timor Leste. The study was a qualitative research design with descriptive analysis.

This study recommends thet the fuur issues that inhibit the passage of government policies based on the approach to welfare and security must be resolved and handled properly. The combination of welfare and security approaches in the management of security in border areas is an appropriate policy to be implemented at this time. In addition, the provision of substantial intelligence role in border areas vvitl provide great benefits for the Government in formulating and establishing a policy for the achievement of public welfare of the border. The intelligence sensitivity in seeing the action or policy made by neighboring countries that East Timor must be very necessary for the Indonesian government to avoid strategix surprises of state of East Timor."

"Jurnal ini membahas mengenai dinamika gerakan nasionalisme Timor Leste pada kurun waktu 1974-1985. Dalam pembuatan skripsi ini menggunakan metode penelitian Ilmu Sejarah yaitu heuristik, kritik, interprestasi, dan historiografi. Penelitian ini adalah penelitian sejarah politik yang menitikberatkan pada gerakan nasionalisme di Timor Leste dan dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia pada gerakan tersebut. Perbedaan penelitian ini dari dengan penelitian lain yang membahas situasi di Timor Leste ketika berada dalam kekuasaan Indonesia ialah ruang ringkup permasalahan. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitan ini difokuskan pada kebijakan pemerintah Indonesia terhadap gerakan nasionalisme Timor Leste. Hasil dari penelitian ini juga menjadi pembeda dibanding dengan penelitian karya Taylor (1998), dimana kebijakan pemerintah Indonesia mempengaruhi pada hilangnya kekuataan dan dukungan masyarakat terhadap gerakan nasionalisme Timor Leste. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah unsur gerakan nasionalisme di Timor Leste seperti Gereja Katolik dan FRETILIN.Selain itu, dalam penelitian ini terdapat hasil temuan yang tidak menjadi perhatian khusus dari penelitian sebelumnya karya Singh (1998). Temuan itu ialah pelaksanaan PEMILU 1982 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai penanda terciptanya hegemoni negara Indonesia di wilayah Timor Leste. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia berdampak negatif pada dinamika gerakan nasionalisme Timor Leste.

---

This journal discusses the dynamics of the East Timor nationalism movement in the period 1974-1985. In making this thesis using the historical research methods of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. This research is a historical political research that focuses on the nationalism movement in Timor Leste and the impact of Indonesian government policies on the movement. The difference between this research and other studies that discusses the situation in Timor Leste when it is under Indonesian rule is a problematic space. The scope of the problem in this research is focused on the Indonesian government's policy towards the Timorese nationalism movement. The results of this study are also different compared to research by Taylor (1998), in which Indonesian government policy affects the loss of power and community support for the Timorese nationalism movement. This study also revealed that there were a number of elements of the nationalism movement in Timor Leste such as the Catholic Church and FRETILIN. In addition, in this study there were findings that were not of particular concern from Singh (1998) previous research. The finding was the implementation of the 1982 ELECTION carried out by the Indonesian government as a marker of the creation of the hegemony of the Indonesian state in the territory of Timor Leste. From this research it can be seen that the policies of the Indonesian government have a negative impact on the dynamics of the Timorese nationalism movemen"

"Indonesia, Filipina, dan Timor-Leste merupakan negara yang memiliki kemajuan penanganan kehamilan remaja yang masih jauh dari target ASFR 2030. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model prediksi kehamilan remaja usia 15-19 di ketiga negara tersebut dengan desain cross-sectional. Remaja 15-19 tahun yang menjadi responden DHS dipilih menjadi sampel. Di Indonesia faktor yang berpengaruh, yaitu usia pertama menikah (AOR:0.6), status pernikahan (AOR:0.002), dan penggunaan kontrasepsi (AOR:14.9). Faktor kehamilan remaja di Filipina, yaitu status pernikahan (AOR: 0.008) dan penggunaan kontrasepsi (AOR: 6.4). Sementara, faktor kehamilan remaja di Timor-Leste, yaitu tingkat pendidikan (AOR: 2.9), usia pertama menikah (AOR: 0.033), dan usia responden (AOR: 0.167). Determinan kehamilan remaja di ketiga negara studi didominasi pengaruhnya oleh faktor individu dan sosial ekonomi. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memasifkan edukasi kesehatan reproduksi agar remaja terhindar dari kehamilan. Kata kunci: Kehamilan Remaja, Kesehatan Reproduksi, Pernikahan Dini, Edukasi, Kontrasepsi.

---

Indonesia, the Philippines and Timor-Leste are countries that have progress in handling teenage pregnancy which is still far from the ASFR 2030 target. This research was conducted to determine the prediction model for teenage pregnancy aged 15-19 in these three countries with a design cross-sectional. Adolescents 15-19 years old who were DHS respondents were selected as samples. In Indonesia, the influencing factors are age at first marriage (AOR: 0.6), marital status (AOR: 0.002), and use of contraception (AOR: 14.9). Factors of teenage pregnancy in the Philippines, namely marital status (AOR: 0.008) and use of contraception (AOR: 6.4). Meanwhile, the factors for teenage pregnancy in Timor-Leste are education level (AOR: 2.9), age at first marriage (AOR: 0.033), and respondent age (AOR: 0.167). The determinants of teenage pregnancy in the three study countries are dominated by individual and socio-economic factors. Cross-sector collaboration is needed to intensify reproductive health education so that teenagers avoid pregnancy. Keywords: Adolescent Pregnancy, Reproductive Health, Early Marriage, Education, Contraceptive."

"Penelitian ini difokuskan pada pandangan dan sikap Partai Buruh Australia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Gough Whitlam terhadap dekolonisasi Timor Timur pasca Revolusi Bunga di Portugal tahun 1974. Kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur adalah integrasi dengan Indonesia yang menekankan self-determination kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka. Namun, kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur tersebut menuai pro dan kontra di Australia, terutama dari Partai Oposisi Liberal-Country dan bahkan dari Partai Buruh sendiri. Terdapat perbedaan pandangan, baik oleh Partai Oposisi Liberal-Country maupun Partai Buruh, terkait persoalan integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui politik luar negeri Australia mengenai integrasi Timor Timur dengan Indonesia yang menuai kecaman di dalam negeri Australia karena keberadaan Indonesia di Timor Timur sebelum proses integrasi dilaksanakan.

---

This research are focused on the Australian Labor Party‟s view and attitude toward East Timor decolonization after Portugal‟s Carnation Revolution in the 1974, during the leadership of Prime Minister Gough Whitlam. Whitlam‟s policy toward East Timor integration with Indonesia was meant to emphasize the idea of selfdetermination, so that the Timorese could decide their precise future. His policy toward East Timor, however, got pros and cons in Australia, especially from the Liberal-Country Party opposition, and even within Australian Labor Party itself. There were several different views between the Liberal-Country Party opposition and the Australian Labor Party. The purpose of this research are to figure Australian Foreign Policy regarding East Timor integration with Indonesia, which receive critiques from Australians due to Indonesia presence in the East Timor before the integration."