Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh Pemerintah. Program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari implementasi kebijakan publik yang belum dipenuhi dengan baik, meliputi standar dan sasaran kebijakan publik, sumber daya kebijakan publik, serta komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana.Dimensi standar dan sasaran kebijakan publik dikarenakan masih adanya permasalahan terkait penetapan sasaran yang dinilai belum tepat, serta KPM PKH yang sudah terintegrasi secara sistem di dalam administrasi database, namun belum mendapatkan ATM dan buku tabungan. Dimensi sumber daya kebijakan publik dikarenakan kurangnya pelatihan untuk SDM Pelaksana PKH, serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai.Dimensi komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana disebabkan belum maksimalnya penyediaan informasi dan sosialisasi, pertemuan kelompok, serta komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pelaksana PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

---

Poverty is one of the issues that must be addressed and resoved by the Government. Program Keluarga Harapan PKH is one the efforts made in the framework of poverty alleviation and eradication. This study discusses the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique.

The results of this study indicate that the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos Tapos District, Depok Municipality, West Java Province is still not running optimally. This is because there are still some dimensions of the implementation of public policy that have not been met well, including public policy standards and objectives, public policy resources, as well as inter organizational communication and implementing activities.

Public policy standards and objectives are still due to problems that are not accurately targeted, as well as KPM PKH that has been interated in the system in database administration, but has not received ATM and savings book. The dimension of public policy resources is due to the lack of training for human resources for implementing PKH, as well as the facilities.

The dimensions of inter organizational communication and implementing activities are not yet maximized in the provision of information and socialization, group meetings, and communication and coordination conducted by PKH executors in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province."

"Program Keluarga Harapan (PKH) memegang peran besar sebagai episentrum program penanganan kemiskinan di Indonesia yang sudah terbukti memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pencapaian target graduasi sejahtera mandiri disebut menjadi salah satu indikator untuk mengetahui peningkatan taraf hidup peserta PKH. Individual empowerment menjadi salah satu cara pandang untuk dapat memahami tercapainya pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan utama PKH untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dan dilakukan menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada 17 informan dari kategori penerima manfaat, pendamping program, serta pejabat lingkungan sekitar, Focus Group Discussion (FGD) bersama 10 penerima manfaat, observasi, serta studi dokumentasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat PKH yang melakukan graduasi sejahtera mandiri di Kota Depok sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Barat dan lebih spesifik di Kecamatan Limo dengan pencapaian pelaksana graduasi sejahtera mandiri terbanyak pada masa pandemi. Hasil temuan lapangan menggambarkan beberapa karakteristik khusus terkait keberdayaan individu yang melekat pada para KPM PKH sehingga dapat menciptakan keputusan untuk mengundurkan diri dari kepesertaan melalui graduasi sejahtera mandiri. Selain itu ditemukan juga faktor pendukung serta kendala yang dialami KPM PKH dalam proses pelaksanaan graduasi sehingga dapat diperoleh gambaran lebih jauh kondisi individual empowerment KPM PKH di Kota Depok khususnya Kecamatan Limo.

---

The Program Keluarga Harapan (PKH) plays a significant role as the epicenter of poverty alleviation programs in Indonesia, which has proven to impact various aspects such as the economy, health, and education. The achievement of the independent graduation target is said to be one of the indicators to determine the improvement in the standard of living of PKH participants. Individual empowerment is one of the perspectives to understand the achievement of poverty alleviation, which is in line with the primary goal of PKH to reduce poverty in Indonesia. This research is a qualitative descriptive type and carried out using data collection methods by conducting in depth interviews with 17 informants from several categories which are beneficiaries, program assistant, and stakeholders, Focus Group Discussion (FGD) with 10 beneficiaries, observations, and documentation studies of PKH Beneficiary Families who graduated from Independent Prosperity in Depok City as the area with the lowest poverty rate in West Java and more specifically in Limo District- the highest achievement of independent graduates during the pandemic. The field findings describe several unique characteristics of the individual empowerment inherent in KPM PKH to decide to withdraw from participation through independent graduation. Besides, this research acknowledges the supporting factors and obstacles experienced by KPM PKH in the graduation process to describe the further condition of individual empowerment of KPM PKH in Depok City, especially Limo District."

"ABSTRAKPelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program nasional dalam usaha pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH merupakan program bantuan sosial yang di lahirkan dengan eksklusif. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perlakukan khusus karena tingkat heterogenitas penduduknya yang tinggi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik A Model of the Policy Implementation Process yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi literature, serta analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pelaksanaan PKH di DKI Jakarta sudah baik, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan ditinjau kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal, seperti melakukan update data calon KPM PKH secara berkala, memberikan sosialisasi mengenai batas usia minimum lansia, dan menyediakan pendamping sosial yang memadai.

---

ABSTRACT

The implementation of the Family Hope Program (PKH) social assistance program is a national program in the government's effort to reduce poverty in Indonesia. Based on Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, PKH is a social assistance program that was born exclusively. DKI Jakarta Province as the State Capital of the Republic of Indonesia has special treatment because of the high level of heterogeneity of its population. Therefore, this study aims to illustrate how the implementation of PKH in reducing poverty in DKI Jakarta by using the A Model of the Policy Implementation Process public policy theory proposed by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, and the analysis conducted is qualitative. The results of this study in broad outline of the implementation of PKH in DKI Jakarta have been good, but there are some things that need to be improved and reviewed in order to get maximum results, such as updating the KPM PKH candidate data regularly, providing information about the minimum age limit for the elderly, and provide adequate social assistance."

"Isu kemiskinan masih menjadi tantangan berbagai pemerintah di dunia, salah satunya di Indonesia dimana angka kemiskinan tergolong tinggi. Berangkat dari penerapan Sustainable Development Goal SDG terdapat arah penekanan kemitraan dalam usaha penanggulangan kemiskinan. Sehingga, atas arahan Presiden RI mengenai Sistem Keuangan Inklusif, diterapkan aspek penyaluran bantuan sosial menjadi non tunai. Oleh karena itu, Kementerian Sosial RI mensinergikan ketiga program unggulan bantuan sosialnya yakni: PKH, KUBE, dan BPNT melalui Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Program BPSU E-Warong KUBE PKH . Dasar hukum daripada program tersebut diatur di dalam Permensos RI No. 25 Tahun 2016 yang menekankan kemitraan di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan unsur-unsur collaborative governance melalui kemitraan yang dilakukan dalam Program BPSU E-Warong KUBE PKH di Kota Depok sebagai usaha penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teori utama model collaborative governance oleh Ansell dan Gash 2008 yang terdiri dari empat dimensi yakni starting condition, institutional design, collaborative process dan facilitative dialogue. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dimana teori collaborative governance dijadikan dasar analisis temuan penelitian. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur collaborative governance melalui program memiliki pemenuhan dimensi yang berbeda dimana dalam penerapannya terdapat dimensi facilitative leadership yang terlaksana dan beberapa indikator lain di dalam dimensi yang berbeda. Faktor determinan yang dimiliki program dalam kesuksesan pencapaian kolaborasi adalah faktor waktu.

---

Poverty issue is still a problem in many countries, one of them in Indonesia, where the poverty rate still categorized as high. Based on the implementation of Sustainable Developments Goal SDG, there is an emphasize in the partnerships as a poverty alleviation effort. Based on President RIs direction on Inclusive Financial System, one of the main aspects is the delivery of non cash social assistance. Therefore, Social Ministry as one of the main stakeholders in poverty eradication, synergize its three programs PKH, KUBE, and BPNT through Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan BPSU E Warong KUBE PKH. The legal basis of this program is regulated in Permensos RI No. 25 Tahun 2016 which points out partnerships in its implementation. This research purpose is to describe collaborative governance elements through partnership which is being done from BPSU E Warong KUBE PKH Program in Depok City as a poverty eradication strategy. This research uses the main theory of collaborative governance model by Ansell and Gash 2008, that includes the four dimensions of starting condition, institutional design, collaborative process dan facilitative dialogue. This research uses post positivist approach in which collaborative governance theory is made as the basis of research finding analysis. The data was collected through interviews literature studies. The research results show that the implementation of the program have collaborative governance elements as a dimension, which is facilitative leadership and several other indicators although not make up into a dimension. Moreover, the determinant factors that this program have for collaboration to succeed is time. "

"Conditional Case Transfer (CCT) di Indonesia diimplemantasikan sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus berinvestasi pada kapital manusia. Tesis ini akan membahas inklusi keuangan pada implementasi transformasi bantuan sosial nontunai dalam memberikan kemanfaatan bagi keluarga penerima manfaat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian memunjukkan penerima manfaat memiliki kemudahan dalam mengakses pada layanan keuangan yang ada di wilayah Kelurahan Mampang. Pada kualitas layanan keuangan menunjukkan keragaman jenis dan produk yang sudah dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Terdapat pula penerima manfaat melakukan penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan cara digadai ke rentenir. Hal ini terjadi karena tuntutan kebutuhan dasar penerima manfaat. Terakhir, penggunaan layanan keuangan menunjukkan persepsi positif penerima manfaat pada sistem nontunai karena adanya pengetahuan dan pengalaman baru khususnya bagi penerima manfaat yang sebelumnya unbanked, fleksibilitas pengambilan dana bantuan sosial, adanya kepercayaan diri dari penerima manfaat dan bantuan yang dirasa lebih personal.

---

Conditional Case Transfer (CCT) in Indonesia is implemented as the Family Hope Program (PKH) with the aim of alleviating poverty as well as investing in human capital. This thesis will discuss about financial inclution in the implementation of non-cash social assistance transformation in providing benefits for beneficiary families. The research was conducted with a qualitative approach with data collection methods through in-depth interview, observations, and literature and documentation studies. The results of the study show that the beneficiaries have easy access to financial services in the Mampang Village area. The quality of financial services shows the diversity of types and products that have been utilized by the beneficiaries. There are also beneficiaries who abuse the Prosperous Family Card (KKS) by pawning it to moneylenders. This happens because of the basic needs of the beneficiaries. Finally, the use of financial services shows a positive perception of beneficiaries in the non-cash system due to new knowledge and experience, especially for previously unbanked beneficiaries, flexibility in taking social assistance funds, the confidence of beneficiaries and the perceived more personal assistance."

"Program Bantuan Tunai Bersyarat BTB merupakan salah satu kebijakan yang paling populer dalam mengurangi kemiskinan. Selain tujuan utamanya untuk mengurangi kemiskinan, program ini juga sering diklaim memiliki dampak pada fertilitas seperti jarak kelahiran. Pada satu sisi program ini dapat meningkatkan jarak kelahiran karena peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi ibu. Di sisi lain, program ini mungkin memberi insentif bagi rumah tangga yang menerima kurang dari jumlah maksimal untuk mengurangi jarak kelahiran karena jumlah bantuan tunai didasarkan pada prasyarat mencakup kehamilan dan jumlah anak balita.Dengan menggunakan data dari program BTB Indonesia atau Program Keluarga Harapan PKH , kami ingin mengukur dampak program jangka pendek dan jangka panjang terhadap jarak kelahiran. Kami membangun sejarah kelahiran kepala keluarga perempuan dan pasangan dari informasi anggota keluarga kemudian mengelompokkannya menurut paritas jumlah kelahiran hidup untuk menangani autokorelasi.Hasil yang kami peroleh menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan panjang program PKH menurunkan jarak kelahiran khususnya untuk keluarga yang belum menerima bantuan yang maksimum. Ini berarti ada dampak negatif yang tidak diinginkan dari program terhadap fertilitas.

---

Conditional Cash Transfer CCT program is one most popular policy approaches in the fight against poverty. In addition to its main goal of reducing poverty, this program is also often claimed to have impacts on fertility outcomes such as birth spacing. On one side, this program might increase the birth spacing due to improvement of mother rsquo s reproductive health knowledge. On the other side, this program might provide incentive for households who receive less than maximum amount of benefit to reduce birth spacing, since the amount of transfer is based on numbers of household preconditions that include pregnancy and number of small children.

Using the data from Indonesia CCT program or Program Keluarga Harapan PKH , we want to measure both short term and long term program impacts on the birth spacing. We constructed the birth histories of female household heads and spouses from households members information then stratified it by parity the number of live births to deal with autocorrelation.

Our results indicate that both in short term and long term the PKH program decreased the birth spacing especially for family who receive less than maximum benefit. This implies that there is a negative unintended impact of the program on fertility."

"Penelitian ini mengkaji fenomena mobilitas sosial intragenerasi yang dialami oleh penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah di salah satu kecamatan termiskin di Jakarta Timur (Kecamatan Cakung). Studi-studi terdahulu telah menempatkan kebijakan sosial (seperti program bansos, rumah layak huni, dan kredit mikro) sebagai salah satu faktor pendorong mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini berargumen bahwa Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang berhasil mengalami mobilitas sosial intragenerasi naik adalah mereka yang mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi mereka serta mampu terhindar dari berbagai efek negatif dari bantuan sosial tersebut. Kemampuan mereka ini pun tak bisa lepas dari faktor seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi mereka yang dapat mendorong maupun menghambat proses mobilitas sosial. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperhatikan pemahaman subjektif dari para penerima manfaat kebijakan terkait perpindahan status-ekonomi yang mereka alami. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus; dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 8 orang perempuan anggota KPM Transisi (telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun) yang merupakan penerima langsung dari PKH. Perempuan (khususnya ibu) dalam masyarakat kita umumnya juga memiliki peran sosial lebih dalam mengurus keluarga, sehingga bisa jadi memiliki pemahaman lebih terkait kondisi sosial-ekonomi keluarganya.Hasil Penelitian menemukan adanya KPM PKH yang mengalami proses mobilitas intragenerasi naik (movers), mobilitas turun (fallers), dan tetap (always poor/never poor). KPM yang berhasil mengalami mobilitas intragenerasi naik adalah mereka yang secara objektif mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi (peningkatan pendapatan, pengembangan usaha) serta secara subjektif telah menilai bahwa dirinya telah mengalami peningkatan (misal: tidak lagi membutuhkan bantuan sosial). Keberhasilan tersebut pun tak lepas dari faktor-faktor di luar pelaksanaan kebijakan sosial (PKH) seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi dari KPM.

---

This study examines the phenomenon of intragenerational social mobility experienced by beneficiaries of a governmental social assistance program in one of the poorest sub-districts in East Jakarta (Cakung District). Previous studies have placed social policies (such as social assistance programs, livable housing, and microcredit) as one of the factors driving social mobility and poverty alleviation. This research argues that Beneficiary Families of the Family Hope Program (KPM PKH) who are successful in experiencing upward intragenerational social mobility are those who can make good use of this social assistance to improve their socioeconomic status and can avoid its various negative effects. Their abilities cannot be separated from factors such as their individual characteristics and socio-economic characteristics which can encourage or hinder the process of social mobility. This research also highlights the importance of noticing the subjective understanding of policy beneficiaries regarding the shift in economic status that they experience. For this reason, this research uses a qualitative approach with a case study type of research; with data collection methods in the form of in-depth interviews and document studies. The key informants in this research were 9 female members of Transition KPMs (who had received assistance for more than 5 years) who are direct recipients of PKH. Women (especially mothers) in our society generally also have more social roles in taking care of the family so that they may have a better understanding of their family’s socio-economic conditions. Research results found that there are KPM PKH who experience a process of intragenerational upward mobility (movers), downward mobility (fallers), and immobility (always poor/never poor). KPMs who are successful in experiencing intragenerational upward mobility are those who are objectively able to make good use of social assistance to improve their socio-economic status (e.g. increased income or business development) and subjectively assess that they have experienced improvement (e.g. no longer need social assistance). This success cannot be separated from factors outside the implementation of social policy (PKH), such as KPM's individual and socio-economic characteristics."

"Pandemi COVID-19 dapat menjadi guncangan ekonomi (economic shocks) bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak adalah strategi yang digunakan oleh rumah tangga untuk mengatasi guncangan ekonomi Guncangan ini akan memperkeruh fenomena pekerja anak. Perlindungan sosial hadir sebagai salah satu bentuk mitigasi dampak pandemi COVID-19 yang dinilai mampu menekan angka pekerja anak. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia. Penelitian ini menginvestigasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap fenomena pekerja anak di masa pandemi COVID-19. Untuk mengatasi masalah self-selection, penelitian ini memberlakukan variable of interest sebagai variabel endogen (endogenous). Dengan menggunakan metode recursive bivariate probit, penelitian ini menyimpulkan bahwa PKH tidak berdampak pada penurunan kemungkinan seorang anak menjadi pekerja anak pada masa pandemi COVID-19. Untuk memperkaya penelitian, kami juga menginvestigasi pengaruh PKH terhadap fenomena pekerja anak di masa sebelum pandemi COVID-19 dan menemukan bahwa PKH berdampak pada penurunan kemungkinan seorang anak menjadi pekerja anak pada masa sebelum pandemi COVID-19. Beberapa faktor yang memengaruhi fenomena pekerja anak seperti karakteristik anak, karakteristik kepala rumah tangga, karakteristik rumah tangga, dan karakteristik lingkungan, terbukti memengaruhi kecenderungan seorang anak untuk menjadi pekerja anak baik pada kedua periode (sebelum pandemi atau saat pandemi COVID-19) maupun pada salah satu periode saja.

---

The COVID-19 pandemic can be an economic shock for low-income households. Several studies have shown that child labor is a strategy used by households to cope with economic shocks. This shock will exacerbate the phenomenon of child labor. Social protection is a form of mitigating the impact of the COVID-19 pandemic which is considered able to reduce the number of child labor. Program Keluarga Harapan (PKH) is one of the social protection programs in Indonesia. This study investigates the impact of Program Keluarga Harapan (PKH) on the phenomenon of child labor during the COVID-19 pandemic. To overcome the problem of self-selection, this study applies the variable of interest as an endogenous variable. By using the recursive bivariate probit method, this study concludes that PKH has no impact on reducing the likelihood of a child becoming child labor during the COVID-19 pandemic. To enrich the research, we also investigated the influence of PKH on the phenomenon of child labor in the period before the COVID-19 pandemic and found that PKH had an impact on reducing the likelihood of a child becoming child labor in the period before the COVID-19 pandemic. Several factors that influence the phenomenon of child labor, such as the characteristics of children, the characteristics of the head of the household, household characteristics, and environmental characteristics, have been shown to influence a child's tendency to become child labor, both in both periods (before the pandemic or during the COVID-19 pandemic) and in only one period."

"ABSTRAKPenanganan fakir miskin berbasis wilayah sudah dilaksanakan sejak dikeluarkannya UU Nomor 13 tahun 2011. Kota Depok menerapkannya melalui program E-Warong KUBE-PKH mulai tahun 2017. Namun setelah dua tahun berjalan, Kota Depok masih mengalami tren kenaikan jumlah fakir miskin. Peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi kebijakan Penanganan Fakir Miskin melalui Program E-Warong KUBE-PKH di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  implementasi kebijakan penanganan fakir miskin melalui Program E-Warong KUBE-PKH serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program E-Warong KUBE-PKH di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan enam variabel dari teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari enam variabel Van Meter Van Horn masing-masing masih terdapat indikator yang  belum terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Penanganan Fakir Miskin melalui Program E-Warong KUBE-PKH di Kota Depok belum berjalan optimal karena masih ada berbagai kendala yang menyebabkan tujuan pemberdayaan fakir miskin masih belum terwujud. Untuk itu diperlukan adanya pengkajian ulang pada pengelola E-Warong KUBE-PKH,  pelatihan kepada para pelaksana khususnya para pendamping PKH dan pengelola mengenai pengelolaan E-Warong agar tujuan pemberdayaan dapat diwujudkan.

---

ABSTRACTRegional based poverty reduction has been done since the issuance of Law Number 13 Year 2011. In Depok, the law has been implemented since 2017 through E-Warong Kube PKH program. However after 2 years of E-Warong Kube-PKH implementation, the number of poor people in Depok continues to increase. This thesis aims to explain the implementation of  E-Warong Kube PKH as a poverty reduction policy in Depok City. This thesis uses post positivist approach with qualitative data collection  method  through in-depth interview and secodary data analysis/ literature review. This research uses six indicators based on  policy implementation model theory by Van Meter and Van Horn. The result of this research shows that there is at least one indicator in each variable that has not been fulfilled therefore it can be concluded that there are a number of problems that cause the empowerment of the poor people aimed by E-Warong Kube PKH program  implementation in Depok has not been achieved. Therefore, reassessment and  training are needed both for the poor people and civil servants responsible for the implemention of this program.  "