Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri komponen kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian penting untuk membangun industri kendaraan bermotor dalam negeri yang stabil dan mandiri. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor. Setelah kebijakan tersebut berjalan dari tahun 2008, pagu anggaran yang telah dialokasikan setiap tahunnya belum terserap secara optimal yaitu dengan rata-rata realisasi sebesar 30,55 dengan realisasi tertinggi mencapai 67,81 pada tahun 2016. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri komponen kendaraan bermotor, alasan realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri tersebut masih belum optimal, dan harmonisasinya dengan upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing industri komponen nasional. Penelitian ini menggunakan metode post-positivism dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data yang berasal dari studi lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam hal sumber daya, disposisi, dan birokrasi dalam proses implementasi kebijakan ini. Realisasi yang belum optimal terjadi karena keterlambatan peraturan-peraturan pelaksana, perubahan permintaan pasar, dan kondisi ekonomi dalam negeri maupun global. Mengenai harmonisasi kebijakan dengan peningkatan daya saing dan kemandirian industri, kebijakan ini perlu dilakukan secara selektif dan limitatif.

---

Automotive components industry is one of the important parts to build a stable and independent motor vehicle industry. Therefore, the government issued a Government Borne Import Duty policy on the import of goods and materials for the manufacture of motor vehicle components.After the policy was implemented from 2008, the budget ceiling allocated annually has not been optimally absorbed with the average of realization is 30,55 with the highest realization reached 67,81 in 2016.

This study aims to analyze the implementation of the Government Borne Import Duties in the in the automotive component industry, the reasons for the realization of Government Borne Import Duties are stil not optimal, and its harmonization with the efforts to increase the independence and competitiveness of national vehicle component industry.

This research used a post positivism method by using data collecting techniques in the form of literature study and field study. Data derived from field studies were obtained through in depth interviews with the informants involved in the policy.

The results of this study indicate that there are some problems in terms of resources, disposition, and bureaucracy in the implementation process. The realization which has not been optimal occurs because the regulations of this policy are late issued, changes in market demand, and domestic and global economic conditions. Regarding the harmonization of policies with competitiveness and independence of industry, this policy needs to be done selectively and limitatively."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor ditinjau dari lima dimensi, yaitu prinsip simplicity and process, performance, content, economic growth and efficiency, effect of policy, dan memberikan alternatif kebijakan bea masuk yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jika kebijakan ini belum memenuhi keempat dimensi, yaitu simplicity and process, performance, content dan effect of policy. Adapun alternatif pengenaan bea masuk yang tepat hingga saat ini berupa kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan perbaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dari segi penerbitan aturan serta koordinasi yang terjalin antarpihak guna mencapai hasil kebijakan yang maksimal.

---

This study aims to evaluate government?s policy about Borne Import Duties on Goods and Materials to Make Automotive?s Component using five dimensions, they are simplicity and process, performance, content, economic growth and efficiency, effect of policy, and providing the proper alternative of duties policy. This study uses descriptive quantitative methods and uses literature study and indepth interview for collecting the data.The result shows that this policy does not fulfill four of dimensions, it is simplicity and process, performance, content dan effect of policy. Until these days, the proper alternative of import duties on automotive component uses Borne Import Duties policy which is continuously improved regarding to the regulations, especially on policy publishing and coordination on every party, so the highest result of this policy is achievable."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan fiskal berupa insentif atau fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan perbaikan perkeretaapian untuk tahun anggaran 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menggambarkan implementasi kebijakan mengalami kegagalan akibat adanya kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan sehingga menyebabkan realisasi bea masuk ditanggung pemerintah tidak diserap seluruhnya.

---

This research contains the evaluation of the policy of customs duties borne by the government on import of goods and materials for train manufacture and repair for fiscal year 2011. This descriptive research uses qualitative approach through field and literature study for data collection techniques. The result describes the policy implementation which was failed because of the obstacles were faced by implementor so that the realization of this policy is not entirely absorbed."

"Pentingnya pemberian fasilitas pembebasan bea masuk komponen kendaraan bermotor dalam rangka mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor dalam negeri, karena impor atas komponen, bahan dan barang menimbulkan beban biaya produksi yang tinggi. Penelitian ini akan membahas tentang latar belakang pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan penerapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang merupakan perubahan dari bentuk pembebasan bea masuk karena ada amandemen undang-undang kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara sebagai data primer dan data berupa angka sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk masih dibutuhkan oleh industri kendaraan bermotor untuk menekan biaya produksi yang tinggi yang disebabkan oleh impor bahan dan barang untuk keperluan produksi, namun ada kendala yang membuat fasilitas ini menjadi tidak maksimal, yaitu karena terlambat dibuatnya peraturan pemberian fasilitas ini, sehingga pelaku industri kendaraan bermotor tidak dapat menggunakannya selama peraturannya belum disusun.

---

The importance of motor vehicle components import duty exemption in order to encourage the growth of the domestic automobile industry, as imports of components, materials and goods lead to high production costs. This study will discuss the background of the Government Borne Import Duty and implementation of government borne import duties, which is a change of the form of import duty exemption because there is an amendment of customs legislation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews as the primary data and the numeric data as secondary data.

The results showed that administration of import duty exemption are still required by the motor vehicle industry to reduce the high production costs caused by the import of materials and goods for production purposes, but there are obstacles that make this facility to be not optimal, which regulations made for late provision of facilities this, so that the motor vehicle industry can not use it for its regulation has not been prepared."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan fiskal berupa insentif fiskal bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan pesawat terbang bagi perusahaan penerbangan komersial tahun anggaran 2011 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah dan kendala yang dihadapi oleh implementors dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi implementors menyebabkan realisasi bea masuk ditanggung pemerintah sangat rendah dan hanya dimanfaatkan oleh dua airlines.

---

This thesis focused on implementation of the fiscal policy of customs duties borne by the government on import of materials and goods for aircraft, specially for commercial airlines for fiscal year 2011 at supervisory and services office of customs and excise medium type customs soekarno hatta. The purpose of this thesis are to know implementation of this policy and implementors?s constraints faced in its implementation. This research uses qualitative approach through field study and literature study for data collection techniques. The research result shows that the realization of this policiy is totally low and are merely used by two airlines."

"ABSTRACTBelum tersedianya bahan baku dan komponen untuk memproduksi alat kesehatan membuat pelaku industri alat kesehatan harus melakukan impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen alat kesehatan khususnya untuk produk hospital bed serta menganalisis alternatif fasilitas kepabeanan yang tepat untuk mendukung industri alat kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku industri alat kesehatan keberatan dengan besaran tarif bea masuk yang dikenakan atas impor bahan baku dan komponen alat kesehatan. Alternatif insentif kepabeanan yang dapat pemerintah berikan untuk mendukung industri alat kesehatan adalah dengan memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen alat kesehatan.

---

ABSTRACTThe lack of raw materials and components to produce medical devices left the players of medical devices industry with no choice but to import the raw materials and components of medical devices. This study aims to analyze the implementation of import duty policy on the import of raw materials and components of medical devices specifically for hospital bed products, and to analyze the appropriate alternative customs facilities to support the medical devices industry. This study uses quantitative approach with data collection technique in the form of library research and in depth interview. The result of this study indicates that players in the medical devices industry are reluctant with the import duty tariffs imposed on the import of raw materials and components of medical devices. An alternative of customs incentives that the government can provide to support the medical devices industry is to provide an exemption from import duties on raw materials and components of medical devices."

"[Perdagangan bebas yang berkembang saat ini mengakibatkan perpindahan barang antar negara menjadi mudah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan sektor industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor. Salah satu industri yang diproyeksikan untuk berkembang adalah industri elektronika. Penelitian ini fokus kepada kebijakan bea masuk yang berlaku di industri elektronika dan dievaluasi menggunakan kriteria efektivitas, kecukupan, responsivitas, serta ketepatan khususnya fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya adalah fasilitas BMDTP belum sepenuhnya memenuhi kriteria evaluasi kebijakan sehingga dibutuhkan alternatif kebijakan agar tujuan untuk meningkatkan daya saing industri elektronika dapat tercapai secara maksimal.;Current developed free trade situation makes the displacement of goods become easier. Therefore, we need to develope domestic industrial sector in order to compete with imported goods. One of industry that is projected to grow up is electronics industry. This research focus on duties policy that applied in electronics industry and will be evaluated by effectiveness, adequacy, responsiveness and appropriateness criteria, especially duties paid by government (BMDTP). This research was conducted by using qualitative approach. The result is that facility does not meet the criteria of policy evaluation so it needs policy alternative to achieve its purpose., Current developed free trade situation makes the displacement of goods become easier. Therefore, we need to develope domestic industrial sector in order to compete with imported goods. One of industry that is projected to grow up is electronics industry. This research focus on duties policy that applied in electronics industry and will be evaluated by effectiveness, adequacy, responsiveness and appropriateness criteria, especially duties paid by government (BMDTP). This research was conducted by using qualitative approach. The result is that facility does not meet the criteria of policy evaluation so it needs policy alternative to achieve its purpose.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, implementasinya, serta faktor penunjang dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi adalah karena krisis ekonomi global, pertumbuhan industri jasa telekomunikasi, dan upaya untuk meningkatkan daya saing industri peralatan telekomunikasi.

---

The purpose of this research is to analyze the background of the policy of customs duties borne by the government on the import of goods and materials to produce telecommunications equipment, the implementation, and also supporting and inhibiting factors due to the implementation. This research is a qualitative research. Data collection techniques using depth interviews and literature studies.The research result shows that the background of the policy of customs duties borne by the government on the import of goods and materials to produce telecommunications equipment is because the global economic crisis, the growth of the telecommunication service industry, and efforts to improve the competitiveness of the telecommunication equipment industry."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kebijakan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman dan upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk penghindaran pajak setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan kebijakan tersebut adalah untuk pengendalian impor dan menciptakan kesetaraan sekaligus menjaga daya saing antara produk lokal dengan produk impor. Selain itu dari berbagai upaya pencegahan penghindaran pajak yang dilakukan, didapatkan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk penghindaran pajak yang terus dicoba untuk dilakukan dalam kegiatan impor barang kiriman. Dimana bentuk-bentuk penghindaran pajak tersebut berupa splitting dan underinvoicing.

---

This study aims to discuss the policy of reducing the exemption from import duty on imported goods. This research focuses on the consideration of reducing the exemption from import duty on imported shipments and effort to prevent the tax avoidance after the issuance of this policy. This research is qualitative research with descriptive research type. The study finds that the basis for consideration of these policies is to control imports and create equality while maintaining competitiveness between local products and imported products. In addition, from various efforts to prevent the tax avoidance, it also finds that the forms of tax avoidance carried on are existing in the activities of importing shipments. Where the forms of tax avoidance found are within the form of splitting and underinvoicing.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Suku Cadang Pesawat komersial di Indonesia ditinjau dari prinsip kesederhanaan dan prinsip pertumbuhan ekonomi & efisiensi, dan untuk memberikan alternatif kebijakan pengenaan Bea Masuk yang dapat mendukung industri penerbangan. Penelitian kuantitatif ini bersifat deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari prinsip simplicity, kebijakan BMDTP belum sepenuhnya memenuhi prinsip simplicity. Jika ditinjau dari prinsip economic growth and efficiency, kebijakan BMDTP belum sepenuhnya memenuhi kedua prinsip economic growth and efficiency. Kemudian, berdasarkan analisis antara kebijakan tarif 0% dengan kebijakan BMDTP yang sudah mengalami penyempurnaan di hampir setiap tahapan, kebijakan BMDTP yang sudah mendapatkan penyempurnaan merupakan kebijakan yang paling mendekati kebijakan pajak yang baik karena dapat mendukung perekonomian nasional tanpa ada pihak yang dirugikan.

---

This study aims to evaluate the policy of government-borne import duties on commercial aircraft part in Indonesia in terms of the simplicity principle and economic growth and efficiency principle. This study also aims to give alternative for import duties policy which can support airlines industries. This is a descripitive quantitive research using in-depth interview with informan. The study design used in this research is survey method by using a questionnaire.The result of this study indicate that in terms of the simplicity principle, the policy of government-borne import duties is not fully meet the simplicity principle. In terms of the economic growth and efficiency principle, the policy of government-borne import duties is not fully meet the economic growth and efficiency principle. Then, based on analysis between 0% tariff policy with the policy of government-borne import duties that has improvements in nearly every stage, the policy of government-borne import duties that has improvements is the good tax policy as it supports the national economy."