Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DKI Jakarta sudah mulai memperbanyak pembangunan ruang publik, terutama dengan munculnya program pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA. Menurut akademisi tujuan dibangunnya RPTRA adalah untuk membentuk pusat komunitas yang berbasis community based development CBD.Studi-studi sebelumnya telah membahas tentang manfaat pusat komunitas dan keterlibatan komunitas dalam mencapai keberhasilan program CBD. Studi ini akan membahas mengenai pembangunan pusat komunitas yang tidak hanya melihat peran masyarakat tetapi juga peran pemerintah, bisnis, dan akademisi pada proses pra-pembangunan, pembangunan dan implementasi.Argumentasi peneliti adalah untuk membangun pusat komunitas berbasis CBD perlukan peran dan keterlibatan keempat stakeholder yang dikenal dengan istilah quadruple helix pada tiga tahap pembangunan tersebut. Penelitian ini dilakukan di RPTRA Sungai Bambu, Jakarta Utara dengan pendekatan kualitatif.Hasil dari studi menunjukkan bahwa keempat stakeholder ikut berperan dalam proses pra-pembangunan dan pembangunan. Namun pada tahap implementasi terdapat ketidakselarasan antara peran pemerintah dengan akademisi sehingga menimbulkan terbatasnya peran dan keterlibatan komunitas dan juga akademisi

---

DKI Jakarta has started to increase the development of public space, especially with the emergence of the Integrated Child Friendly Public Space RPTRA development program. According to academics, the purpose of RPTRA is to establish community center based on community based development CBD.

Previous studies have discussed the benefits of community centers and community involvement in achieving the success of the CBD program. This study will discuss the development of community centers that not only look at the role of society but also the role of government, business and academia in the process of pre development, development and implementation.

The researcher's argument is to build CBD based community centers for the roles and involvement of all four stakeholders known as quadruple helix at the three stages of development. This research was conducted at RPTRA Sungai Bambu, North Jakarta with qualitative approach.

The results of the study show that the four stakeholders participate in the pre development and development process. However, at the implementation stage there is a lack of synchronization between the role of government and academia, resulting in limited role and involvement of the community as well as academics."

"Ruang publik berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan. Salah satu peran ruang publik yaitu membawa individu manusia keluar dari kehidupan privat ke kehidupan sosial. Provinsi DKI Jakarta, sejak tahun 2015, mulai membangun ruang-ruang publik melalui program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA. Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta menargetkan adanya ruang publik terpadu ramah anak RPTRA di setiap Rukun Warga RW se-DKI Jakarta. Namun pada kenyataannya, tidak semua RPTRA dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di sekitarnya. Perbedaan tersebut didasari oleh persepsi atau pandangan masyarakat terhadap RPTRA. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat perbedaan persepsi masyarakat terhadap RPTRA berdasarkan karakteristik lokasi dan sosialnya.Penelitian menggunakan studi kasus dimana RPTRA yang dipilih yaitu RPTRA Cililitan dan RPTRA Kenanga. Metode yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat yaitu menggunakan kuesioner dengan skala likert. Hasilnya, perbedaan karakteristik lokasi dan sosial memengaruhi persepsi yang terbentuk. Perbedaan persepsi diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan ruang publik oleh masyarakat. Kesamaan dari kedua lokasi tersebut adalah pemanfaatan RPTRA sebagai tempat bermain bagi anak, tempat berolahraga, dan penghubung program pemerintah dengan masyarakat. Namun, RPTRA yang berada di wilayah homogen juga dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul masyarakat, sedangkan yang berada di wilayah heterogen juga dimanfaatkan untuk tempat beristirahat.

---

Public spaces are related to the daily life of urban society. One of the roles of public space is to bring people out of their private lives to their social ones. DKI Jakarta, starting in 2015, began building public spaces through a program which called Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA. In the 2017, government of DKI Jakarta made a target to build RPTRA in every neighborhood community which called Rukun Warga RW. However, up to now, not all RPTRA are utilized by the society. The difference is based on the perception of society toward RPTRA. Therefore, this research is trying to see the differences in public perception towards RPTRA based on the characteristics of the location and the social aspect.

The selected RPTRA in this research are RPTRA Cililitan and RPTRA Kenanga. The methods used to measure public perception is by a questionnaire with the Likert scale. As a result, the difference in characteristic of the location and social influence perception formed. The difference in perception affects the utilization differences affecting public space by the community. The similarity of both locations is the utilization of RPTRA as a playing area for children and political stage. However, RPTRA in the homogenous area also utilized as a gathering place, while in the heterogeneous also utilized as a place to rest."

"Tesis ini dibuat dengan tujuan untuk melihat strategi pembangunan kelembagaan dan hubungan kelembagaan yang ada di Cerebrovascular Center (CVC) RSPAD-GS antara Akademisi-Bisnis-Pemerintah dan Pengguna. Keberadaan CVC RSPAD-GS berawal dari kebutuhan dasar dalam menangani penderita stroke yang semakin meningkat tiap tahunnya di Indonesia menurut data Riskesda tahun 2007 Kementerian Kesehatan. Kendala yang dialami dalam proses pengorganisasian adalah panjangnya birokrasi yang harus ditempuh sementara pelayanan tetap harus berjalan dengan baik. Perlunya fasilitas dan sarana prasarana, sumberdaya manusia, anggaran, struktur internal dan seorang pemimpin merupakan hal yang dibutuhkan dalam pengembangan CVC RSPAD-GS.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa data deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen pengelolaan secara umum dibawah Kepala RSPAD yang bersifat sentralistis sehingga otoritas kebijakan baik pengadaan dan pengolaan SDM, Sarana prasarana serta hal lainnya dibawah kendali dan pengawasan Kepala RSPAD. Hubungan kerjasama yang terjalin antara CVC RSPAD-GS dengan Akademisi-Bisnis-Pemerintah dan Pengguna dalam bersifat personal.

---

This thesis is aims to look at the institutional building strategies and institutional relationship that exist in the Cerebrovascular Center (CVC) Army Hospital Center Gatot Soebroto (RSPAD-GS) between Academia, Business, Government and Users. CVC existence starts from a basic necessity in dealing with patients with stroke are increasing every year in Indonesia, according to Basic Health Research data (Riskesda) in 2007 from the Ministry of Health Republic of Indonesia. Constraints experienced in the organizing process is lengthy bureaucratic process that must be taken while the service remains to be going well. The need for facilities and infrastructure, human resources, budget, internal structure and a leader is needed in the development of CVC RSPAD-GS.

This study used a qualitative approach with descriptive data analysis. Results from this study are generally under the management of Chief of Army Hospital Center Gatot Soebroto are to be centralized so that both policy authorities refineries procurement and human resources, facilities and infrastructure as well as other matters under the control and supervision of Chief of Army Hospital. Cooperative relationship that exists between CVC Army Hospital with Business-Academia-Government and the User is personal."

"Penggusuran hunian pada suatu komunitas dapat berdampak pada rentan terjadinya penurunan kualitas hidup warga tergusur, seperti kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, gangguan kesehatan, serta mengalami trauma dan gangguan psikologis. Dalam konteks tersebut, respon komunitas tergusur sebagai strategi bertahan hidup menjadi penting. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang strategi bertahan hidup komunitas tergusur dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan bentuknya, yaitu aksi protes atau demonstrasi, proses hukum, dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun, ketiga jenis penelitian tersebut cenderung belum membahas mengenai kualitas relasional pada tataran internal komunitas. Oleh karena itu, studi ini ingin menyatakan bahwa pengembangan kualittas relasional dalam komunitas merupakan bentuk strategi bertahan hidup yang dinilai efektif dan dapat segera dilakukan pasca terjadinya penggusuran. Pendekatan penelitian dalam studi ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilakukan di Kampung Akuarium, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam pada 9 orang informan yang terdiri dari warga serta pihak NGO yang memiliki fokus pada isu-isu perkotaan.

---

The eviction of settlements in a community can have an impact on the vulnerability of evicted community’s quality of life, such as homelessness, job loss, health problems, trauma, and psychological disorders. In that context, evicted community’s response to the decline in quality of life becomes important. Previous studies on the livelihood strategy of evictees are divided into three types based on their forms, those are protests or demonstrations, legal processes, and cooperating with third parties. However, these three types of studies tend not to discuss the relational quality at the internal level of the community. Therefore, this study wishes to state that the development of relational quality in evicted community is a form of livelihood strategy that is considered effective and can be done immediately after thee evictions. The research aproach in this study is qualitative approach with the type of case study conducted in Kampung Akuarium, Penjaringan Sub-district, North Jakarta. Data collection was conducted through in-depth interviews on 9 informants that consist of citizens of Kampung Akuarium and NGO that focus on urban issues."

"Artikel ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh masyarakat marjinal kampung kota untuk dapat terlibat dalam perencanaan dan pembangunan kota. Studi-studi sebelumnya terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan bentuknya, yaitu studi mengenai upaya keterlibatan melalui aksi di ruang publik, upaya keterlibatan melalui kebijakan legislasi dan upaya keterlibatan publik melalui media sosial. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, studi ini berfokus pada bagaimana upaya kontrak politik yaitu community action plan dapat menjadi upaya alternatif kelompok masyarakat marjinal untuk terlibat dalam perencanaan dan pembangunan kota yang menekankan pada proses masyarakat marjinal kampung kota untuk ikut serta dalam proses perencanaan dan pembangunan kampungnya, dimana setiap individu memiliki peran aktif untuk terlibat dalam menyuarakan aspirasinya. Studi ini secara khusus menggambarkan keterlibatan publik kelompok masyarakat marjinal di Kampung Akuarium kota Jakarta yang dilihat menggunakan pendekatan civic engagement. Studi ini menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam.

---

This article discusses the efforts made by marginal urban villagers to be involved in urban planning and development. Previous studies are divided into three types based on their forms; the study of engagement through public action, through legislation and public engagement through social media. In contrast to previous studies, this study focuses on how political contracts through community action planning can be an alternative effort of marginalized groups to engage in urban planning and development. This political contract emphasizes the process of marginal urban villagers to participate in the village planning and development process where each individual has an active role to engage in voicing his aspirations through political contracts with political actors. This study specifically illustrates the public involvement of marginalized community groups in Kampung Akuarium Jakarta using a civic engagement approach. This study uses qualitative methods as well as data collection conducted through in-depth interviews."

"ABSTRAKArtikel jurnal ini mengkaji partisipasi komunitas dalam program pemerintah dengan konteks wilayah urban. Hal tersebut didasari pada data dan beragam studi yang menunjukkan bahwa program pemerintah yang mengandalkan partisipasi komunitas di perkotaan kerap mengalami tantangan dalam perkembangannya Septiany, 2012; Alrahkman dan Anza, 2013; Dwiandini dan Salomon, 2013 . Berdasarkan studi-studi sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam sebuah program pemerintah bisa berjalan dengan aktif ataupun sebaliknya. Alasan masyarakat bisa berpartisipasi dengan aktif dapat disebabkan oleh mobilisasi oleh pihak tertentu seperti pemerintah, ataupun karena hubungan antar masyarakat yang baik. Di sisi lain, partisipasi masyarakat yang bersifat pasif disebabkan oleh kurangnya peran pemerintah dalam memobilisasi masyarakat ataupun peran dari pemerintah yang terlalu dominan. Hasil-hasil studi tersebut masih terdapat kekurangan dikarenakan belum menjelaskan secara rinci jenis partisipasi serta motif masyarakat dalam berpartisipasi dalam sebuah program pemerintah masih bersifat parsial. Tulisan ini akan membahas tentang program RPTRA di Jakarta. Tulisan ini memiliki argumentasi yakni partisipasi masyarakat dalam sebuah program pemerintah dapat berjalan dengan aktif dikarenakan hubungan yang terjalin dengan baik dan diantara masyarakat sekitar RPTRA Sunter Jaya Berseri sebagai komunitas. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah.

---

ABSTRACTThis journal article is study about the citizen participation in the government program with a context of urban areas. It is based on data and previous studies which show that there are some challenge for government program which depends on citizen participation Septiany, 2012 Alrahkman and Anza, 2013 Dwiandini and Salomon, 2013 . Based on previous studies, citizen participation in a program could be active participation or vice versa. The reason citizen can participate actively is because they mobilized by some actors like government, or the good relation between the citizens. On the other side, the citizen participate passively is because the lack of government 39 s role in mobilizing the people or the role of government that is too dominant. The previous studies still deficient because it did not describe more detail about the citizen participation and the motive that cause of the citizen participation is explained partially. The argument of this article is the citizen participation in a program could be in active participation because they have good relation between as a community. This study uses the qualitative approach with case study rsquo s method to explain the citizen participation in a government rsquo s program. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kinerja pada suatu organisasi pelayanan kemanusiaan milik pemerintah yang berlangsung di sebuah unit pelaksana teknis yakni Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pengumpulan datanya pada adaptasi dari IDF (Institutional Development Framework). Tujuan adaptasi IDF untuk memotret kondisi kinerja organisasi dalam rangka mengidentifikasi komponen penentu keberhasilan organisasi. Hasil penelitian ini adalah gambaran kondisi kinerja PSBR Bambu Apus berdasarkan komponen sumberdaya IDF.

---

This research discusses about organizational performance from governance human service organization-Youth Development Center (PSBR) Bambu Apus Jakarta.This research is qualitative descriptive interpretative which emphasize to the adaptation of Institutional Development Framework (IDF). The adaptation of IDF aim to take comprehensive description in purpose to identify organizational key to success. The research result shows the comprehensive description about organizational performance in Youth Development Center (PSBR) Bambu Apus Jakarta based on IDF’s component."

"Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta dibangun sebagai infrastruktur pendukung Kota Ramah Anak, yang membutuhkan tempat bermain dan berekreasi, tempat kegiatan kreatif anak, ruang terbuka hijau, dan ruang kegiatan bersama anak dengan orang dewasa. Diperlukan sebuah kriteria RPTRA yang ideal untuk dapat mengoptimalkan peran RPTRA, khususnya di kawasan permukiman.Penelitian ini menggunakan mix method dengan lokasi penelitian pada 3 RPTRA di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Evaluasi dilakukan terhadap 3 faktor yaitu legalitas, kebutuhan dasar anak dan kebutuhan ruang publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa setiap kawasan permukiman memiliki karakteristik yang berbeda yang berpengaruh terhadap kriteria ideal sebuah RPTRA.

---

Child-Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in Jakarta was initiated as a supporting infrastructure for Child Friendly City, which requires recreation area; place for creative activity, green open spaces, and space for children and adults activities. An ideal RPTRA criteria is required in order to optimize the role of RPTRA, particularly in settlement areas.

This study uses a mix-method at 3 study site in Kembangan Sub-district, West Jakarta. An evaluation conducted on 3 factors: legal; children basic needs; and needs of a public space. The results showed that each location has different characteristics that influence the ideal criteria for a RPTRA."

"Pusat komunitas adalah ruang publik bagi komunitas untuk melakukan aktivitassosial, berinteraksi, rekreasi, dan menyalurkan hobinya yang dalam beberapa kasusdapat menanggulangi permasalahan sosial. Beberapa kajian membahas aspek fungsionalpusat komunitas dari segi pelayanan sosial karena manfaat fungsionalnya, tetapipembahasan mengenai pusat komunitas tidak dapat dilihat dari pelayanan sosial saja.Tulisan ini melihat pusat komunitas, melalui studi kasus RPTRA Kenanga, Cideng,Jakarta Pusat, memiliki aspek disfungsional yang menimbulkan eksklusivitas melaluikontestasi memori kolektif antara Pemerintah dan Masyarakat. Dengan menggunakankerangka analisis yang mengacu pada konsep ruang publik dan memori kolektif, tulisanini melihat perubahan sebelum adanya pusat komunitas yang berupa kepemilikan privatdan setelah adanya pusat komunitas yang membentuk memori kolektif baru berupakepemilikan publik. Dari studi kasus di RPTRA Kenanga, tulisan ini menunjukkanbahwa pembentukan memori kolektif baru menyebabkan kontestasi memori kolektifantara negara (pemerintah provinsi DKI Jakarta)dan masyarakat (warga sekitar RPTRAKenanga) yang kemudian menimbulkan eksklusivitas di ruang publik tersebut.Community center is a public space for the community that has a function for socialactivities, such as recreation and interaction, which in particular cases may diminishsocial problems. This study want to examines community center as Public Space and itsmemory collective to see the relevance of the theory and its significance to urban policy.The method of this article is qualitative using case study of Children-Friendly IntegratedPublic Space-Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kenanga, Cideng,Central Jakarta. This article argues there has been a dysfunctional aspect that resultsin exclusiveness through collective memory contestation between the Government andLocal Community. The study find that other than the changes from private property topublic property, the establishment of RPTRA Kenanga creates new collective memorythat has resulted in collective memory contestation between the government of DKIJakarta and the local people, which led exclusivity in the public space."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri terjadinya politik pengelolaan pada ruang publik bernama Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai RPTRA sebelumnya mengemukakan bahwa secara umum RPTRA dapat memberikan fungsi sosial tertentu dalam masyarakat, misalnya membangun interaksi sosial, memberikan ruang relaksasi dan rekreasi, dan sebagainya. Penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda. Alih-alih melihat dari paradigma fungsionalis, penelitian ini menggunakan paradigma konflik dalam memetakan politik pengelolaan RPTRA. Yang dimaksud dengan politik adalah tegangan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait, antara lain pengelola RPTRA dan warga masyarakat. Kerangka konsep yang digunakan adalah produksi dan kontestasi ruang Henri Lefebvre. Konsep ini sendiri mengatakan bahwa di dalam produksi ruang, terjadi benturan antara ruang abstrak yang dibentuk oleh perencana kota dengan ruang sosial yang dijalani oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil studi kasus mengenai RPTRA Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, sebab RPTRA ini terletak di permukiman padat penduduk dengan tingkat status ekonomi menengah ke bawah. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan, mental-mapping, wawancara mendalam, dan partisipatori visual (elisitasi foto dan autofotografi). Penelitian ini menemukan tiga simpul analisis. Pertama, pola konstruksi ruang abstrak ditandai dengan pelayanan yang menempatkan warga Rustanti sebagai objek, pelarangan beberapa kegiatan seperti hajatan dan keagamaan, dan kecenderungan melihat warga Rustanti sebagai pihak yang memiliki sumber daya manusia (SDM) rendah. Kedua, warga Rustanti sendiri memaknai RPTRA Rustanti sebagai ruang sosial dalam beberapa kategorisasinya, antara lain ruang rekreasi, ruang edukasi, ruang ekspresi dan eksplorasi diri, serta ruang ekonomi. Ketiga, terjadi beberapa konflik oleh karena adanya perbedaan pemaknaan RPTRA sebagai ruang publik. Beberapa konflik tersebut adalah pengaturan waktu penggunaan lapangan RPTRA, pemberlakuan jam buka-tutup lapangan RPTRA, dan pelarangan perayaan keagamaan di RPTRA. Jarak antara ruang abstrak dan ruang sosial ini semakin diperpanjang dengan adanya beberapa isu, seperti keterwakilan warga sebagai pengelola, perilaku elitis pengelola, dan pelayanan yang birokratif. Di masa pandemi, prioritas pengelolaan juga masih menggunakan sudut pandang dari pengelola alih-alih melihat kebutuhan warga. Hal ini terlihat dari prioritas proyek tanaman hidroponik daripada upaya untuk secara kreatif mempromosikan protokol kesehatan di RPTRA Rustanti.

---

This research aims to analyze the politics of public space’s management, namely Child-friendly Integrated Public Space (RPTRA). Previous research related this public space assert that RPTRA has given certain social function to the life of city dwellers. They can do their various activities there, such as building social interaction, doing sports, and so on. This research itself uses different point of view. Instead of using functionalist paradigm, this research employs conflict paradigm in the process of analyzing the politics of public space’s management. The word “politics” refers to the tension between several related parties, for instance the staff of RPTRA and the local community. As a framework of analysis, this research uses the concept of the production of space from Henri Lefebvre. This concept explains that in the process of production of space, there are some frictions due to the existence of two different spaces, which are abstract space and social space. This research stands within qualitative approach by taking a case study of RPTRA Rusun Tanah Tinggi, Central Jakarta. The reason behind this choice is because this RPTRA exists in the midst of dense community. There are several methods employed within this research, such as field observation, mental-mapping, in-depth interview, and visual partisipatory (photo elicitation and autophotography). There are three main findings of this research. Firstly, the pattern of the construction of abstract space has been signaled by several characteristics, which are the services that position the local community as object, the restriction of activities related to hajatan and religious celebrations, and the tendency to see local community as people who are lack of skills. Secondly, the people of Rustanti see the RPTRA as a social space from several points of view, such as space of recreation, space of education, space of expression and self-exploration, and space of economy. Thirdly, there happen few conflicts due to the different interpretation of RPTRA as a public space. Those conflicts include time schedule of the field usage, the policy of opening and closing the field of RPTRA Rustanti, and the restriction of religious celebrations in RPTRA. The distance between abstract and social space is worsened by some issues, like the representativeness of local community as a staff of RPTRA, the attitude of the staff as certain elites, and the difficult bureaucracy. In the context of COVID-19 pandemic, this research found that the staff put the priority not based on the need of the local community. They chose to put certain efforts to the project of hydroponic plants instead of tirelessly find creative way in promoting the importance of health protocol to the users of RPTRA Rustanti."