Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada bulan Oktober 2010 diundangkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum dimana terdapat beberapa perubahan pengaturan dibandingkan peraturan sebelumnya. Ada tiga masalah yang dibahas menyangkut perubahan ketentuan GWM di dalam skripsi ini, yaitu mengapa GWM perlu diatur dalam hukum perbankan Indonesia, bagaimana peranan GWM dikaitkan dengan likuiditas perbankan, dan apakah akibat dari perubahan tersebut terhadap fungsi intermediasi perbankan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan, menganalisis dan mensistematiskan hasil penelitian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam industri perbankan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: pertama, perlunya pengaturan GWM dalam hukum perbankan di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas moneter, memberikan fleksibilitas pengaturan likuiditas, dan menentukan besarnya biaya dana bank; kedua, peranan GWM dikaitkan dengan likuiditas perbankan dapat dilihat dari bank dalam melakukan kegiatan usahanya terutama dalam hal penghimpunan dana diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank pada suatu periode tertentu; ketiga, ketentuan baru tentang GWM yang menaikkan GWM primer terhadap rupiah dapat menyebabkan fungsi intermediasi menjadi kurang optimal karena tidak semua bank memiliki posisi likuiditas yang cukup untuk mematuhinya. Ketentuan selanjutnya yang mengaitkan Giro Wajib Minimum dengan Loan to Deposit Ratio dimaksudkan agar fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan lebih maksimal,akan tetapi ketentuan itu juga menimbulkan permasalahan baru dimana bank-bank BUMN meminta perlakuan khusus agar Obligasi Pemerintah yang dimilikinya dapat dihitung sebagai kredit sehingga dapat menaikkan LDRnya.

---

On October, 2010 Bank Indonesia legislated the regulation of commercial banks reserves requirement ratio, where there are several configurations of changes from the previous regulations. There are three issues discussed changes about reserves requirement ratio in this research, why the reserves requirement ratio should be regulated in the Indonesian banking law, how the role of compulsory associated with bank liquidity, and whether the consequences of these changes to the banking intermediary function. To answer these problems then conducted research with normative juridical approach, namely to collect, analyze and systematize the study of conditions prevailing in the banking industry. From the research, it can be concluded that: first, the need to establish reserves requirement ratio in banking law in Indonesia is to maintain monetary stability, liquidity arrangements provide flexibility, and determine the cost of bank funds, secondly, the role can be associated with the mandatory liquidity seen from the bank in doing business activities mainly in terms of funding necessary to maintain certain liquidity of the third party funds collected by the bank in a given period, the third, the new provisions regarding the raising of Statutory primer on the rupiah may cause the intermediation function becomes less than optimal because not all banks have sufficient liquidity position to meet. Further provisions relating to the compulsory Loan to Deposit Ratio intended for banking intermediation function can be run more leverage, but the provisions it also raises new problems which state-owned banks ask for special treatment for government bonds which must be counted as credit in order to improve its LDR ."

"Tesis ini membahas mengenai apakah Giro Wajib Minimum (GWM) atau reserve requirement sebagai variabel utama penelitian dan beberapa variabel lainnya sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap volume kredit rupiah dan suku bunga kredit rupiah pada bank umum di Indonesia. Untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian dilakukan dengan dua model regresi linier berganda (multiple linear regression model) dan metode estimasi OLS, menggunakan data time series triwulanan dari Tw. I/2000 sampai dengan Tw. III/2011. Pada model pertama, hasil regresi menunjukkan bahwa rasio GWM rupiah berpengaruh positif terhadap volume kredit rupiah bank umum, meskipun pengaruhnya relatif kecil. Variabel lain yang berpengaruh positif terhadap volume kredit rupiah bank umum adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah dan Indeks Harga Konsumen (IHK), sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap volume kredit adalah suku bunga kredit rupiah. Sementara itu, hasil regresi model kedua memperlihatkan bahwa rasio GWM rupiah tidak berpengaruh terhadap suku bunga kredit rupiah bank umum. Variabel penelitian yang memiliki pengaruh positif terhadap suku bunga kredit rupiah adalah suku bunga deposito rupiah berjangka waktu satu bulan dan IHK, sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap suku bunga kredit adalah jumlah uang beredar (M2) dan LIBOR.

---

This thesis discusses about whether Statutory Reserves (GWM) or the reserve requirement as a variable of the study and some other variables as control variables significantly affect the laon volume and loan interest rates at commercial banks in Indonesia. To test those hypothesis, the research using two multiple linear regression model (multiple linear regression model) and quarterly time series data from Q I/2000 to Q.III/2011. In the first model, the regression result indicate that the reserve requirement ratio has a positive effect on the commercial banks loan volume. Other variables that have a positive influence on the commercial banks loan volume are the third party funds and the Consumer Price Index (CPI). While variable that negatively affect the commercial banks loan volume is interest rate. The result of the second regression model shows that the reserve requirement ratio of rupiah has no effect on loan interest rates of commercial banks. Research variables that have a positive impact on loan interest rates are the deposit rate and CPI. While variables that negatively affect the loan interest rates are the money supply (M2) and the LIBOR."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia telah memberi dampak negatif bagi semua pelaku ekonomi. Bukan cuma importir dan eksportir yang masih bertumpu pada komponen impor yang merasa risau, tapi berjuta rakyat jelata harus menjerit-jerit karena naiknya harga barang dan bahkan mengalami PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu lagi membiayai kegiatan produksi.Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja R.I. sudah berupaya melindungi pekerja dalam hal pengupahan, yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-QIJMEN11999 tentang Upah Minimum yang wajib dilakukan oleh semua pengusaha. Untuk penyesuaian besarnya upah minimum dalam PERMENAKER tersebut dalam pasal 4 ayat (5) dijelaskan bahwa besarnya upah minimum tersebut diadakan peninjauan kembali selambat-Iambatnya 2 (dua) tahun sekali. Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa UMR tersebut ditetapkan dengan rnempertimbangkan kebutuhan hidup, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upab pada umumnya, kondisi pasar dan tingkat perkembangan perekonomian serta pendapatan perkapita.Tujuan peraturan upah minimum adalah untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Jika tidak ada hal lain yang berubah, maka upah rata-rata semua pekerja juga akan meningkat. Sayangnya, kenyataan tidaklah sesederhana itu. Penerapan upah minimum oleh pemerintah mempengaruhi pasokan maupun permintaan dalam pasar tenaga kerja. Karena itu dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja.Upah bagi pekerja memiliki manfaat sebagai imbalan terhadap output produksi yang dihasilkan dan sebagai perangsang bagi peningkatan produktifitas. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkaat laba yang dihasilkan. Oleh karena dipandang sebagai biaya faktor produksi, maka pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum, sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan.Dampak positif dari kebijakan upah minimum adalah upah yang diterima oleh pekerja akan meningkat. dni akan meningkatkan taraf hidup pekerja tersebut. Namun karena upah oleh perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang harus ditekan pengeluarannya, maka perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya dengan cara memberhentikan tenaga kerja yang kurang/tidak produktif untuk mengurangi biaya produksi.Dampak negatifnya, jumlah pengangguran akan semakin besar, hal ini akan menambah beban bagi pemerintah, kemiskinan akan bertambah banyak. Padahal.tujuan dari upah minimum adalah meningkatkan kehidupan pekerja, sementara dengan adanya PHK terhadap pekerja-pekerja yang tidak berpotensi oleh perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai ketentuan upah minimum akan menyebabkan penganguran semakin meningkat."

"Tesis ini membahas mengenai apakah Kebijakan Giro Wajib Minimum-Loan Deposit Ratio (GWM-LDR) sebagai variabel utama independen dan beberapa variabel lainnya (dana pihak ketiga, non-performing loan, produk domestik bruto, suku bunga bank Indonesia, capital adequancy ratio dan excess reserve berpengaruh terhadap volume kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi pada bank umum di Indonesia. Untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian ini mengunakan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia tahun 2005-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan tingkat signifikansi 5% menggunakan model fixed effect. Pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji f, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu dana pihak ketiga (DPK), risiko kredit (NPL), kebijakan Giro Wajib Minimum-Loan Deposit Ratio risiko (GWM-LDR), produk domestik bruto (PDB), Excess Reserve dan permodalan (CAR) berpengaruh signifikan secara terhadap volume kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Sedangkan variable suku bunga bank Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan penelitian ini, maka disarankan untuk mengoptimalkan pertumbuhan kredit bank umum di Indonesia yang berupa disarankan untuk melonggarkan rasio Giro Wajib Minimum-Loan Deposit Ratio.

---

This thesis discusses whether the Minimum Statutory Reserves Requirement-Loan Deposit Ratio (GWM-LDR) as the main independent variable and several other variables (third party funds, non-performing loan, gross domestic product, bank Indonesia interest rate, capital adequancy ratio and excess reserve effect on the volume of working capital credit, investment credit and consumption credit at commercial banks in Indonesia.To test the hypothesis, this research using data obtained from Indonesian Banking Statistics 2005-2015.The method used in this study is the data panel regression method With significance level 5% using fixed effect model Hypothesis testing using t test, f test, and coefficient of determination. The results showed that all independent variables, namely third party funds (DPK), credit risk (NPL), Minimum Statutory Reserves Requirement-Loan Deposit Ratio (GWM-LDR), gross domestic product (GDP), Excess Reserve and capital (CAR ) Significantly affect the volume of working capital credit, investment credit and consumption credit. While the variable interest rates of Bank Indonesia have no significant effect. Based on this research, it is advisable to optimize credit growth of commercial banks in Indonesia in the form of suggested to loosen the ratio of Minimum Statutory Reserves Requirement-Loan Deposit Ratio."

"Bank sebagai lembaga keuangan, lembaga intermediasi sektor finansial, merupakan suatu bentuk lembaga keuangan yang sangat penting keberadaannya. Pengalaman empirik membuktikan bahwa kehadiran banyak bank telah mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Kondisi fundamental sektor keuangan dapat mengambarkan kekokohan fundamental perekonomian makro suatu negara.Sementara itu, bank, yang dahulu lebih dikenal sebagai lembaga keuangan simpan pinjam, telah mampu menempatkan dirinya sebagai perantara (intermediary) antara peminjam dan penyimpan dana karenanya optimalisasi asset dan liability bank menjadi penting untuk dilakukan. Sebagai bagian dari perbankan nasional bagaimana strategi manajemen PT. Bank DKI dalam melakukan optimalisasi pengelolaan asset dan liability dari pendapatan bunga dan beban bunga rupiahnya?Dengan menggunakan program tujuan ganda atau linear goal programming (LGP) akan dilakukan optimasi dan simulasi yang menghasilkan ekstraksi yang optimal yang memaksimalkan pendapatan bunga dan meminimumkan beban bunga PT. Bank DKI. LGP merupakan modifikasi atau variasi khusus dari program linear (Linear Programming).Kesimpulan peneiitian mengenai optimalisasi pendapatan dan beban bunga PT. Bank DKI, diperoleh bahwa pencapaian target tujuan optimalisasi pendapatan bunga dan beban bunga PT. Bank DKI sebesar Rp. 1.372.577 juta dan Rp. 691.977 juta. Perubahan koefisien variabel keputusan terhadap tujuan pendapatan dan beban bunga PT. Bank DKI akan mampu mengoptimalkan penempatan PT. Bank DKI pada instrument Bank Indonesia dan simpanan bank lain pada PT. Bank DKI."

"Krisis perekonomian yang melanda banyak negara di dunia saat ini menyebabkan kemunduran di berbagai sendi perekonomian. Di Indonesia, sektor rill yang diharapkan dapat menopang keterpurukan menjadi tidak berdaya karena banyaknya pabrik yang ditutup, produsen kesulitan menjual produknya karena daya beli masyarakat yang berkurang. Pertumbuhan investasi PMA dan PMDN pada kwartal pertama dan kedua tahun 2002 ini menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan berbagai sebab, hal ini memberikan indikasi bahwa perekonomian masih belum membaik.Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh industri otomotif Indonesia dalam mengantisipasi krisis ekonomi. Tujuan penelitian diuraikan lebih lanjut yaitu, pertama mengetahui dan menjelaskan alternatif-alternatif orientasi kebijakan bisnis perusahaan otomotif yang diteliti dan kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi alternatif kebijakan perusahaan otomotif tersebut.Analisis bertujuan untuk mengetahui kekuatan perusahaan untuk bersaing dan sumber-sumber ancaman yang akan dihadapi. Pendekatan penyelesaian permasalahan dianalisis dengan menggunakan kerangka kerja value chain untuk mengetahui kekuatan-kekuatan perusahaan, dan analisis five forces untuk mengetahui sumber-sumber ancaman. Penelitian difokuskan kepada faktor-faktor kekuatan perusahaan untuk bersaing di bisnis otomotif. Oleh karena itu analisis kerangka kerja rantai nilai menjadi acuan panting dalam penelitian ini.Instrumen penelitian menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data primernya, dan dengan aplikasi Analytic Hierarchy Process (AHP). Sebagai hasil dari penelitian akan didapat peringkat prioritas secara berurutan yang merupakan bobot dari faktor-faktor, subfaktor-subfaktor dan alternatif keputusannya.Kesimpulan dari penelitian merupakan prioritas keputusan strategi manejemen dalam menghadapi krisis, yaitu: Orientasi ke Pasar lnternasional, Peningkatan Penggunaan Interchangeable Parts, Out-sourcing dan Rasionalisasi Model. Saran dari hasil analisis strategi manajemen pada industri otomotif ini adalah penelitian perlu dikembangkan lebih lanjut dengan meneliti sumber-sumber ancaman yang diharapkan dapat menemukan semaksimal mungkin strategi manejemen dalam mengantisipasi krisis yang telah mengglobal ini."

"Penelitian ini membandingkan pengaruh indikator kesehatan bank umum terhadap tingkat profitabilitas bank umum sebelum dan setelah diterapkannya aturan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar. Sebagai ukuran profitabilitas digunakan Return on Equity (ROE), sedangkan indikator kesehatan bank diwakili oleh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Loan to Deposits Ratio (LDR). VariabeI Dummy digunakan untuk membedakan priode waktu sebelum dan setelah penerapan aturan tersebut dan untuk mengelompokkan bank berdasarkan modalnya.Hasil penelitian menunjukkan CAR, NPL, LDR, BOPO, dan modal berpengaruh signifikan terhadap ROE serta terdapat perbedaan antara ROE dan pengaruh CAR terhadap ROE pada periode sebelum dan setelah diterapkannya aturan tersebut.

---

This research compares the effect of soundness indicators on the profitability between the pre- and post periods of the regulation about the minimum capital requirement for commercial banks taking into account market risk ROE is used as a measure of profitability, while Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR) and Operational Expenses to Income Expenses Ratio (BOPO) are used as a indicator of soundness. Dummy Variables are used w separate those periods and to grouped banks base on its capital.The result of this research shows that CAR, NFL, LDR, BOPO and capital have significant effect on ROE while ROE and the effect of CAR on ROE are different between those periods."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji strategi pengemasan pesan yang dilakukan tim humas Presiden Joko Widodo dalam mengkomunikasikan kebijakan hukuman mati. Kebijakan hukuman mati selalu menuai pro dan kontra serta dianggap kontradiktif dengan citra humanis dan janji kampanye Joko Widodo saat pencalonan presiden 2014. Oleh karena itu, peneliti menganalisis tiga pidato Jokowi yang bermuatan wacana kebijakan hukuman mati untuk melihat strategi pengemasan pesan yang dilakukan tim humas Presiden Joko Widodo. Peneliti menggunakan analisa framing model Entman dengan paradigm konstruktivis dan pendekatan kualitatif. Dengan mempertimbangkan konsep komunikasi kebijakan publik, framing, dan teori dramatisme, peneliti menemukan bahwa tim humas Presiden Joko Widodo membingkai isi kebijakan hukuman mati mengenai efek deteren dan sifat utilitarian hukuman mati. Tim humas Presiden Joko Widodo juga membingkai situasional kebijakan hukuman mati sehingga kebijakan ini terlihat rasional. Strategi pengemasan ini dilakukan agar khalayak dapat memahami kebijakan hukuman mati dengan tepat. Kata Kunci : Framing, Kebijakan publik, Hukuman Mati, Pidato Presiden, Dramatisme

---

ABSTRACTThis study analyzes framing strategies by President Joko Widodo 39 s public relation team used in death penalty policy. The death penalty policy is constantly provoking pros and cons. Some people perceived this policy as contradictory to Jokowi 39 s humanist image and his promises about human rights during 2014 presidential election. Therefore, researcher analyzed three speeches of Jokowi which contained the discourse of death penalty policy to see the strategy of framing. Researcher used Entman model analysis with nonconstructive paradigm and qualitative approaches. Considering the concept of public policy communication, framing, and dramatism theory, researcher found that president Joko Widodo rsquo public relation team framed the content of death penalty policy on the deterrence effect and utilitarian nature of capital punishment. Public relation team of President Joko Widodo also framed the situational policies of the death penalty so that this policy looked rational. These strategies were done to gain public understanding of capital punishment policy. Keywords Framing, Public Policy, Death Penalty, Presidential Speech, Dramatisme"