Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam seminar sehari gerakan Ciliwung Bersih tanggal 22 Ag ustus 1989 dikemukakan bahwa Alur Ciliwung dengan panjang + 117 km, dihuni o l eh ± 6 . 264. 509 jiwa, serta tata gunanya diperuntukan sebagaf sawah , situ dan sungai, ladang, perkebunan, bangunan dan pekarangan . Salah satu penyebab banjir adalah berkurangnya jalur hijau sebagai penyanggah air. Hal ini disebab kan meningkatnya pertambahan penduduk dan kebutunan tanah untuk bermukim. Permukiman sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan kehidupan. Permukiman penduduk yang tidak sesuai dengan ketehtuan pemerintah merupakan penyimpangan dari pola permukiman dan keadaan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku penduduk. Perilaku penduduk terhadap Daerah Alur Sungai yang dapat mempengaruhi pola permukiman antara lain adalah karena tingkat pendidikannya yang belum memadai terutama mengenai lingkungan hidup. Demikian juga jenis pekerjaan penduduk yang beraneka ragam belum meberikan dampak yang positif terhadap pemeliharaan lingkungan. Di samping itu perencanaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pembatasan pertambahan penduduk serta tata guna tanah belum secara keseluruhan dapat di1aksanakan. Keadaan ini dapat dikemukakan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Berkurangnya jalur hijau di sepanjang Daerah Alur Sungai.
2. Bertambahnya jumlah permukiman di Daerah Alur Sungai menimbulkan pula bertambahnya aktivitas pembuangan sampah rumahtangga ke badan air.
3. Banyaknya rumah penduduk yang dibangun menjorok ke badan sungai sehingga mengakibatkan penyempitan atau mengubah A1ur Sungai.

Dari uraian-tersebut maka masalahnya adalah sebagai berikut :Seberapa jauh pengaruh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaanpenduduk setempat dengan pola permukiman di DaerahA1ur Ci11wung ?.Hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut ;

1. Penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi bermukim lebih jauh dari tepi sungai daripada penduduk yang berpendidikan dasar dan menengah,
2. Penduduk yang mempunyai pekerjaan bukan sebagai pegawai negeri bermukim lebih dekat ke tepi sungai dari pada pegawai negeri.

Jenis penelitian adalah survai, observational cross sectional dengan menggunakan sampel secara acak. Besarnya sampel ditentukan berdasarkan taksiran proporsi jumlah subyek dan interval konfidensi ditetapkan sebesar 95%. Jumlah sampel di kelurahan Bidaracina adalah 58 KK dan di kelurahan Baranangsiang 30 KK. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif dan pengujian hipotesis dengan uji Ch1 Square. Hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk setempat, maka mereka ternyata semakin agak jauh bermukim dari Daerah Alur Ciliwung. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berpendidikan tinggi mempunyai persepsi yang lebih baik terhadap pola permukiman penduduk danipada mereka yang berpendidikan dasar dan menengah, berarti pendidik an dapat mempengaruhi pola permukiman.
2. Jenis pekerjaan penduduk setempat ternyata tidak mempengaruhi mereka untuk bermukim di Daerah Alur Ciliwung. Hal ini berarti dengan jenis pekerjaan apapun tidak mempengaruhi pola permukiman.
3. Perencanaan diarahkan kepada status, penempatan dan proses kegiatan penduduk dengan upaya membatasi pertambahan penduduk. Sedangkan pendidikan diarahkan kepada pendidikan non formal yang memprioritaskan pendidikan berwawasan lingkungan.
4. Pengawasan dilakukan dalam hal tata guna tanah- untuk mencegah berkurangnya jalur hijau, pemakaian tanah negara dan pengendalian bahaya banjir.

"

"ABSTRAKSkripsi ini berusaha untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sikap penduduk yang bermukim di tepi sunga1 Ci1iwung terhadap penggunaan air sungai tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Sikap ada1ah kesediaan bereaksi terhadap suatu hal (obyek), bersifat tertutup tetapi bi1a sudah terbentuk akan turut menentukan cara-cara tingkah laku manusia terhadap obyek tersebut. Penulis merasa perlu membahas topik ini karena masalah pencemaran (terutama pencemaran air sungai) telah menjadi masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia. Masa1ah itu ternyata baru dibahas o1eh ilmuwan dari bidang ilmu pasti alam saja, pembahasan yang dilakukan ilmuwan sosial sangat sedikit sekali. Untuk memudahkan analisa maka penulis menggunakan variabel status sosial ekonomi dan pengetahuan mengenai kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai variabel pengaruh (independent variable), variabel sikap terhadap penggunaan air sungai Ciliwung sebagai variabel antara (intervening variable) dan variabel penggunaan air sebagai variabel terpengaruh (dependent variable). Penulis menggunakan variabel-variabel tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh faktor sosial ekonomi dan pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai kebersihan dan kesehatan lingkungan dapat mempengaruhi sikapnya terhadap penggunaan air sungai yang telah tercemar. Selain itu penulis juga ingin mengetahui apakah sikap yang dimiliki seseorang berkaitan dengan tindakan (tingkah lakunya) terhadap suatu obyek terutama dalam hal ini adalah tindakan dalam menggunakan air sungai Ciliwung yang telah tercemar untuk kehidupan sehari-hari). Untuk studi empiris yang harus dilakukan, penulis menetapkan daerah Kelurahan Kampung Melayu sebagai daerah penelitian. Alasan dari ditetapkannya daerah tersebut adalah karena wilayah keiurahan itu hampir seluruhnya terletak memanjang di tepi sungai Ciliwung, dan banyak penduduk daerah itu yang menggunakan air sungai tersebut untuk berbagai, keperluan hidup sehari-hari. Padahal menurut penelitian secara fisio-kimiawi dan mikro-biologi, pencemaran yang terjadi pada sungai Ciliwung telah melampaui Nilai Ambang Batas (NAB). Sebagai populasi penelitian, penulis menetapkan semua penduduk yang bermukim tepat di tepi sungai Ciliwung dan proses penarikan sampelnya dilakukan secara acak tetapi bertahap (multi-stage random sampling). Dari proses itu penulis mendapatkan 100 orang responden yang terdiri dari para ibu rumah tangga, karena mereka itulah yang paling banyak menggunakan air untuk berbagai keperluan (baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun bagi kepentingan keluarganya). Dari data yang terkumpul didapat bahwa sebagian besar responden bersikap negatif (setuju) terhadap penggunaan air sungai Ciliwung untuk kehidupan sehari-hari. Setelah diadakan analisa didapat bahwa sikap itu berkaitan dengan faktor sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan mengenai kebersihan dan kesehatan lingkungan yang relatif rendah. Dari ketika analisa itu dilanjutkan didapat bahwa sikap yang dimiliki responden itu ternyata sejalan dengan tindakan atau tingkah lakunya."

"Penelitian yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status ekonomi, partisipasi politik dan etnisitas terhadap tingkat integrasi transmigran dan penduduk asli di pemukinan transmigrasi Sukamaju, Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Daerah sampel penelitian ditentukan dengan metode sampling bertujuan, sementara responden penelitian dipilih dengan tehnik random. Data dikumpulkan dengan penyebaran angket atau kuisioner ke 139 responden dan dianalisis dengan tehnik korelasi dan rearesi sederhana, korelasi dan recresi ganda atas bantuan komputer melalui program SPSS/PC + versi 6.0.Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa statu ekonomi dan partisipasi politik secara positif dan signifikan berkorelasi dengan tingkat integrasi (dengan nilai r masing-masing 1,3845 dan 0,6643) pada taraf keyakinan 0,05). Begitupula dengan etnisitas secara negatif dan signifikan berkorelasi dengan tingkat integrasi (nilai r -0,4349 pads taraf keyakinan 0,05). Pengaruh gabungan dari ketiga variabel bebas di atas lebih besar lagi yakni 0,73529 dengan koefisien determinasi 0,54065. Pada tahap interpetasi dan pemba.hasan diketahui bahwa partisipasi politik yang sangat signifikan dan berpengaruh terhadap tingkat integrasi dengan nilai T hitung sebesar 7,278, kemudian disusul etnisitas dan status ekonomi.Bila mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, terutama studi Mangunrai maka ditemukan titik kesamaan bahwa integrasi yang tinggi sangat dipengaruhi oleh upaya transformasi budaya, sosial dan ekonomi dari masing-masing pihak. Begitupula studi Harahap melihat integrasi dari segi komunikasi, solidaritas kesamaan agama dan budaya. Dari aspek sosiologis studi ini menekankan interaksi dan kontak. Oleh karena itu akselarasi proses integrasi transmigran dan penduduk asli perlu penataan kembali mengenai pola pemukiman yang bergaya segregatad pluralism. Di samping itu tidak menonjolkan rasa keetnikan seperti memberi nama kampung, dusun atau nama-mana tempat umum misalnya lapangan sepak bola dan lain-lain dengan nama dari etnik tertentu. Hal-hal seperti ini dapat mengurangi rasa persatuan dan kesatuan komunitas desa itu.Studi arerrg integrasi yang menggunakan indikator dan tolak ukur ini, masih perlu disempurnakan dan dikaji lebih mendalam. Ada beberapa studi yang senada seperti Darwis dan Hartoyo mengenai keserasian sosial, namun terhadap studi integrasi dimasa mendatang kedua studi tersebut perlu dikaji ulang, karena indikator-indikator yang ditetapkan hanya melihat interaksi secara nyata, padahal aspek sosiologis yang sesungouhnya adalah hubungan sosial (relationship). Dalam anti aspek-aspek laten yang melekat dalam sebuah komunitas perlu dicari."

"Terjadinya perbedaan dari distribusi pendapatan antar daerah dan distribusi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah merupakan satu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi selama bertahun-tahun lamanya sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah satu dengan yang lain. Dilakukannya satu kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah masih belum mampu memperkecil adanya ketimpangan tersebut, dimana terlihat adanya perbedaan tingkat pembangunan antara lain perbedaan tingkat pendapatan per kapita dan infrastruktur di daerah yang disebabkan karena minimnya pengeluaran pembangunan di daerah.Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi daerah melalui Indeks Williamson, faktor-faktor yang dianalisa tersebut adalah PDRB, Pendapatan Per Kapita dan Pengeluaran daerah untuk Pembangunan selama masa sebelum dan sesudah krisis.Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan data 30 propinsi di Indonesia tahun 1989-2003, dengan variabel terikat adalah ketimpangan daerah (yang diukur dengan Indeks Williamson) dan variabel bebas berupa pendapatan per kapita, pengeluaran daerah dan Dummy Krisis untuk pembangunan. Pendugaan dilakukan dengan metode ordinary Least Square (OLS).Dari hasil analisa ditemukan bahwa terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah disebabkan oleh tingginya pendapatan perkapita DKI Jakarta yang menyebabkan ketimpangan di Pulau Jawa dan tingginya pendapatan perkapita di Kalimantan Timur yang menyebabkan ketimpangan di luar Pulau Jawa.Interprestasi analisa model regresi menunjukan bahwa ketimpangan daerah dengan melihat faktor migas dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah daerah pada saat 2 tahun sebelumnya dan terjadinya krisis ekonomi. Sedangkan ketimpangan daerah tanpa melihat faktor migas dipengaruhi oleh pendapatan perkapita daerah dan pengeluaran pemerintah.Kebijakan terhadap peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah daerah khusus untuk daerah-daerah miskin atau daerah yang tidak kaya dengan migas akan memperkecil ketimpangan antar daerah sebab hasil penelitian melihat bahwa pengeluaran pemerintah lebih banyak dialokasikan kepada daerah kaya (DKI Jakarta) dan daerah kaya migas (Kalimantan Timur dan Riau)."

"Studi ini mempelajari pola artikulasi kepentingan buruh industri dengan menggunakan pendekatan ilmu politik. Kajian tentang masalah artikulasi kepentingan buruh bisa dibilang cukup banyak, tetapi yang menempatkan buruh sebagai satuan analisis kelompok marjinal (powerless) di perkotaan masih terbatas jumlahnya. Selain itu, studi ini mengaitkan pula dengan studi-studi sebelumnya. Tujuannya adalah memperoleh informasi ilmiah yang memadai mengenai pola artikulasi kepentingan buruh industri. Mempelajari masalah artikulasi kepentingan buruh sebagai kelompok marjinal dalam masa Orde Baru cukup menarik. Apalagi bila didekati dengan menggunakan perspektif politik, maka persoalan buruh industri dalam mengartikulasikan kepentingan akan memperlihatkan banyak faktor yang terkait didalamnya. Karena itu, penting sekali mengkaji secara ilmiah dengan menggunakan tes yang ada akan banyak membantu dalam memperoleh informasi yang memadai tentang artikulasi kepentingan buruh. Ada tiga permasalahan yang ditelaah dalam studi ini, yaitu pertama, bagaimana pola dan karakteristik artikulasi kepentingan buruh. Kedua, faktor-faktor intern dan ekstern apa yang mempengaruhi pola artikulasi kepentingan buruh. Ketiga, bagaimana hubungan faktor intern dan ekstern terhadap pola artikulasi kepentingan itu. Teori untuk menganalis permasalahan ada dua, yaitu pertama, teori artikulasi kepentingan. Kedua, teori hubungan negara-masyarakat serta konsep korporatisme negara. Instrumen penelitian yaitu kuesioner dan wawancara mendalam. Dari analisis data terlihat bahwa kemaijinalan buruh berpengaruh terhadap pola arlikulasi kepentingan non-konvensional. Konflik buruh majikan cenderung cukup berpengaruh terhadap pola artikulasi kepentingan non-konvensional. Pengaruh ketidakberfungsian serikat pekerja cenderung menyebabkan buruh tidak dapat mengartikulasikan kepentingan dengan pola konvensional sehingga buruh menggunakan pola non-konvensional. Intervensi negara dalam masalah perselisihan perburuhan menyebabkan buruh mengartikulasikan kepentingan dengan memakai pola konvensional, tetapi apabila buruh sudah berhubungan dengan pihak ketiga (kekuatan LSM/LBH) maka intervensi negara tersebut akan menyebabkan buruh memakai pola non-konvensional untuk mengartikulasikan kepentingannya. Hasil analisis dan interpretasi data menunjukkan bahwa teori artikulasi kepentingan, hubungan negara masyarakat dan konsep korporatisme negara masih relevan untuk menjelaskan masalah studi ini. Intervensi negara dalam berbagai bidang kehidupan tidak bisa dielakkan dan ini berdampak pada melemahnya kekuatan atau kelompok di luar negara, terutama buruh industri. Negara memiliki otonomi relatif dalam berhadapan dengan kelompok di luar dirinya. Implikasi teoretisnya adalah pola artikulasi kepentingan buruh bersifat campuran, dan itu tergantung kondisi sistem politik. Didukung dengan penggunaan konsep korporatisme maka tampak bahwa penataan kelompok kepentingan secara korporatis menyebabkan buruh semakin marjinal dan buruh semakin kehilangan kekuatan tawar menawarnya dan mencampakkan buruh dari struktur politik. Ini semua tak terpisahkan dari hubungan negara-masyarakat yang menempatkan masyarakat sipil, khususnya buruh industri sebagai pihak yang marjinal (powerless."

"Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang laju pertumbuhan penduduknya terus meningkat dengan kepadatan penduduk yang kurang merata di Setiap kecamatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan teori urbanisasi model Todaro Serta menganalisis sensitivitas jenis pekerjaan kepala rumah tangga disektor jasa, industri dan pertanian terhadap kepadatan penduduk kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model ekonometrika data panel OLS model Pooled/Common dan Fixed Eh?ect untuk melihat pengaruh antara variabel-variabel bebas (jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor jasa, industri dan pertanian) terhadap variabel terikatnya (kepadatan penduduk secara absolut dan kepadatan penduduk secara relatif) pada 8 (delapan) kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Selanjutnya dipllih model yang terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan model terbaik Fixed Effect pada taraf uji 95% jumlah kepala rumah tangga yang bekerja disektor industri berpengaruh positif terhadap kepadatan penduduk dan jumlah kepala rumah tangga yang bekerja disektor pertanian berpengaruh negatif terhadap kepadatan penduduk, Sedangkan jenis pekerjaan kepala rumah tangga disektor jasa tidak berpengaruh secara signiflkan terhadap kepadatan penduduk. Setiap peningkatan 1 persen jumlah keoala rumah tangga yang bekerja dl sektor industri, maka kepadatan penduduk akan naik sebesar 0,080 persen dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk kecamatan lainnya dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Setiap peningkatan 1 persen jumlah kepala rumah tangga yang bekerja disektor pertanian, maka kepadatan penduduk akan turun sebesar 0,081 persen dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk kecamatan lainnya dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Elastisitas jenls pekerjaan kepala rumah tangga disektor pertanian Ieblh besar daripada elastisitas jenls pekerjaan rumah tangga disektor industri."