Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan pembangunan, serta menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke pemerintah daerah dalam bentuk subsidi dan bantuan. Selain itu, juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah, yang pemecahannya dibutuhkan partisi aktif dari masyarakat di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisn tingkat kemandirian keuangan daerah dengan mengukur kinerja pengelilaan keuangan daerah, rasio kemampuan keuangan dan rasio efektivitas PAD selama periode 2009-2016, serta merumuskan strategi untuk menemukan solusi dan memperbaiki kinerja keuangan. Hasil analisis kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang baik jika dilihat dari tingkat independensi, tingkat kemampuan, dan tingkat efektivitas. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara DAPER, PMA, dan PMDN tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil AHP diperoleh strategi prioritas yang harus dilakukan adalah melakukan inovasi layanan."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rilis opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta untuk melihat pengaruh opini BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) lingkup Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 15 pemerintah kota/kabupaten dan 1 pemerintah provinsi. Selain opini BPK, peneliti juga memasukan variabel lainnya untuk menganalisis faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda guna mengetahui secara mendalam permasalahan yang dihadapi Pemda. Variabel terikat yang digunakan adalah rasio efisiensi yang mencerminkan kinerja keuangan Pemda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi Least Square Dummy Variable (LSDV) dengan model fixed effect Berdasarkan hasil pengujian terhadap 16 Pemda, variabel-variabel yang mempengaruhi rasio efisiensi secara signifikan adalah belanja pemerintah, independent financing, opini BPK, rasio pajak, dan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)."

"Untuk mengoptimalkan jaringan komunikasi radio HF (SSB) di instansi pemerintah daerah Kalimantan Timur, diperlukan analisis untuk pemilihan frekuensi kerjanya. Bagian Sandi dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Timur telah meminta LAPAN memberikan referensi frekuensi-frekuensi kerja untuk komunikasi di lingkungannya. Dari hasil analisis menggunakan prediksi frekuensi untuk semua sirkit, diperoleh alokasi frekuensi yang dapat digunakan di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Analisis dilakukan di bulan Januari sampai Desember, untuk tingkat aktivitas matahari rendah, menengah, dan tinggi, dan menyesuaikannya dengan daftar alokasi frekuensi. Karena kpomunikasi di kantor pemerintah dilakukan terutama pada jam kerja, disarankan untuk menggunakan dua alokasi, yaitu 4000-4.063 MHz dan 6.765-7000 MHz."

"Di penghujung abad ke dua puluh Indonesia di landa oleh gelombang reformasi yang menuntut perubahan yang mendasar dalam berbagai bidang. Salah satu tuntutan yang bergulir adalah pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah. Hal itu berimplikasi pada perubahan pola hubungan pusat daerah. Adanya perubahan dalam hubungan pusat daerah mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh. Studi hubungan pusat dan daerah berfokus pada masalah kebebasan pemerintah daerah provinsi kalimantan timur dalam berprakarsa dan mengambil keputusan mencari sumber keuangan dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat setempat. Suasana kebebasan di satu sisi dan adanya kontrol pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di sisi lain memicu konflik kepentingan antara tingkatan pemerintahan. Di samping itu konflik kepentingan di provinsi kalimantan timur juga disebabkan oleh perebutan sumber daya oleh semua tingkatan pemerintah, baik pemerinta pusat dengan pemerintah daerah provinsi maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ada 5 aspek. Pertama, tipe penelitian eksplanatif. Kedua, pendekatan penelitian yang digunakan adalah struktural. Ketiga, konteks penelitiannya transisi. Keempat, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi terbatas. Kelima, teknik analisisnya kualitatif. Temuan-temuan yang diperoleh dari studi ini akan dikemukakan sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah provinsi kalimantan timur memiliki kebebasan untuk berprakarsa dan mengambil keputusan mencari sumber keuangan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Batas-batas kewenangan itu ditentukan oleh pemerintah pusat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kedua, ada dua upaya pemerintah daerah provinsi kalimantan timur dalam berprakarsa dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi daerahnya. Pertama, intensifikasi pendapatan asli daerahnya. Kedua, ekstensifikasi pendapatan asli daerahnya. Ketiga, kontrol pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah ada dua macam. Pertama, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan peraturn daerah dan atau keputusan kepala daerah. Kedua pengendalian pemerintah pusat dilakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dijadikan pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keempat, konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi kalimantan timur terjadi disebabkan oleh dua faktor. Pertama, ketidakadilan dalam bagi hasil minyak dan gas. Pasalnya provinsi papua dan NAD diberikan bagi hasil minyak dan gas sebanyak 70%, sedangkan provinsi kalimantan timur dan riau hanya diberikan sebanyak 15%. kedua, konflik dalam penentuan Dana Alokasi Umum, konflik itu berawal dari simulasi DAU yang dilakukan oleh departemen keuangan pertengahan tahun 2001. Simulasi itu merugikan daerah penghasil termasuk provinsi kalimantan timur. Oleh karena itu daerah penghasil bersatu membentuk Kaukus Pekan Baru dan Kaukus jakarta. Kedua kaukus itu menuntut kepada panitia anggaran DPR RI agar kebijakan formulasi DAU yang disimulasikan ditinjau kembali. Panitia anggaran DPR RI berpendapat bahwa mereka tidak terikat dengan simulasi yang dilakukan oleh Departemen Keuangan. atas dasar itu dalma Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan disimpulkan bahwa tidak ada Daerah yang menerima DAU lebih rendah dari 2001. Kelima, konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kota samarinda bersumber dari pencabutan peraturan daerah No. 20 Tahun 2000 tentang ketentuan pengusahaan pertambangan umum dalam wilayah kota samarinda. Pencabutan peraturan daerah itu didasarkan atas dua faktr. Pertama, peraturan daerah No. 20 Tahun 2000 bertentangan dengan kontrak karya (KK) yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pengusaha batubara. Kedua, peraturan daerah tersebut bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Secara teoritis, studi ini menunjukkan relevansi terhadap beberapa teori yang diginakan dan mengkonstruksi teori baru tentang nasionalisme masyarakat Kalimantan Timur. Kebebasan pemerintah daerah provinsi kalimantan timur dalam berprakarsa dan mengambil keputusan mencari sumber keuangan dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat setempat, menunjukkan relevansi dengan teori Otonimi Daerah menurut Abdul Muttalib dan Mohd Ali Khan. Teori yang dikemukakan oleh Mack dan Snyder dan Maswadi Rauf tentang konflik menunjukkan relevansinya. Di samping relevansi teoritis juga dikemukakan konstruksi teoritis mengenai tingginya nasionalisme masyarakat Kalimantan Timur. Tingginya nasionalisme masyarakat Kalimantan Timur disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, masyarakat tidak frustasi terhadap pemerintah-baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah-. Hal itu disebabkan oleh dua faktor. Pertama, masyarakat tidak mendapat tekanan dari pemerintah. Kedua, masyarakat masing-masing memiliki kesibukan sehingga kurang waktu untuk memikirkan masalah pemerintahan apalagi melakukan gerakan separatis. kedua, heterogenitas masyarakat kalimantan timur. Tingginya heterogenitas masyarakat sehingga tidak ada suku yang mayoritas. Ketiga, masyarakat dan elite beranggapan bahwa melakukan gerakan separatis kerugiannya lebih banyak dari pada manfaatnya. Kerugian bagi elite jika terjadi gerakan separatis atau semacamnya adalah mereka sendiri akan terlempar dari struktur kekuasaan. Sedangkan kerugian bagi masyarakat adalah kalau terjadi kekacauan maka iklim untuk berusaha juga akan terganggu. Oleh karena itu elite politik Kalimantan Timur memegang prinsip bahwa bekerjasama dengan pemerintah Pusat lebih banyak manfaatnya dari pada melawannya."

"Over the last decade of Indonesia's fiscal decentralization era, the amount of intergovernmental fiscal transfers has increased substantially. The increase of intergovernmental fiscal transfers is expected to reduce the burden of local economy without sacrificing the quality of public service. This study aims to investigate whether the block grant transfer affect the spending behavior of local government. Using Pool Least Square method and taking East Kalimantan Province as case study, this study found the existance of flypaper effect. This finding emphasize the view of any increase in block grant of transfer will only induce higher spending. Therefore, in order to achieve the independency of local government as the objective of decentralization, some efforts should be taken to minimize the impact of flypaper effect."

"This study aims determine the financial performance in East Sumba Regency. data used in this study in secondary data from the target dan budget revenue and expenditure in East Sumba Regency in 2005-2009 with data collecting technique through the study documentation. The data analyzsis use the budget financial ratios on APBD comprising the self-sufficiency ratio. effectiveness ratio. effiency ratio, and growth ratio. These result indicate that: (1) East Sumba Regency still has a very high financial dependence on central goverment. (2) in terms of effectiveness, East Sumba Regency has a good region financial performance, (3) in terms of efficiency, East Sumba Regency has less efficeint of region financial performance, and (4) the financial performance of the year 2005-2009 in East Sumba Regency is experiencing positive growth."

"This study aims determine the financial performance in East Sumba Regency. data used in this study in secondary data from the target dan budget revenue and expenditure in East Sumba Regency in 2005-2009 with data collecting technique through the study documentation. The data analyzsis use the budget financial ratios on APBD comprising the self-sufficiency ratio. effectiveness ratio. effiency ratio, and growth ratio. These result indicate that: (1) East Sumba Regency still has a very high financial dependence on central goverment. (2) in terms of effectiveness, East Sumba Regency has a good region financial performance, (3) in terms of efficiency, East Sumba Regency has less efficeint of region financial performance, and (4) the financial performance of the year 2005-2009 in East Sumba Regency is experiencing positive growth."

"This study investigates factors in the quality of local governmentfinancial reports, extending a previous study using five exogenousvariables, namely commitment of management, human resourcescompetencies, effectiveness of the internal auditor, quality ofaccounting system and the follow-up of audit findings from theSupreme Auditor (BPK). The research data population comprised 50Spending Units in the area of Semarang local government. The datawas collected by distributing questionnaires to all Spending Units, ofwhom 49 responded to questionnaires within the prescribed time.Partial Least Square (PLS) technique was used to analyze dataprocessed using Smart PLS 3.0. The results show that the quality ofthe accounting system and follow-up the audit findings from the BPKhave positive and significant impacts on the quality of localgovernment financial reports. Other variables such as thecommitment of management, human resources competencies andeffectiveness of the internal auditor do not significantly affect thequality of local government financial reports.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yangmempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitiansebelumnya dengan menggunakan lima variabel eksogen yaitukomitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia,efektivitas auditor internal, kualitas sistem akuntansi danpenyelesaian tindak lanjut temuan BPK. Populasi penelitianberjumlah 50 yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah padapemerintah Kota Semarang. Pengambilan sampel dilakukan denganmenyebarkan kuesioner kepada seluruh satuan kerja perangkatdaerah. Jumlah sampel yang terkumpul setelah batas waktu yangditentukan sebanyak 49 responden. Teknik analisis yang digunakanadalah Partial Least Square (PLS) dan pengolahan data denganmenggunakan alat bantu Smart PLS 3.0. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kualitas sistem akuntansi dan penyelesaiantindak lanjut temuan BPK berpengaruh positif dan signifikanterhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkanvariabel lain meliputi komitmen manajemen, kompetensi sumberdaya manusia dan efektivitas auditor internal tidak signifikanmempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah."

"Penelitian memfokuskan kajian dan menganalisis pelaksanaan manajemen pengembangan sumber daya aparatur di bidang pendidikan dan pelatihan dengan ditunjang sejumlah indikator yaitu perencanaan diklat, penyelenggaraan diklat, evaluasi diltat, widyaiswara, sarana dan prasarana diklat, peserta diklat, anggaran diklat, dan kurikulum diklat. Lagi pula, menganalisis kelemahan-kelemahan indikator diklat. Untuk mengetahui obyektifitas pelaksanaan diklat di kantor diklat tersebut, maka melakukan kegiatan berupa penelitian lapangan (survey), wawancara, kuisioner, serta pengambilan foto sikon kantor diklat sebagai data primer. Namun selain itu, mengambil dokumentasi, peraturan perundang-undangan, serta buku literatur yang relevan dengan judul tesis sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini metode yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif dengan mengungkapkan problema-problema yang terjadi dengan menganalisis sejumlah data, fakta-fakta, serta informasi sebagai bahan obyek instrumen. Namun disamping itu, memberikan peredikat / penilaian dalam bentuk kalimat kepada obyek yang diperoleh sesuai situasi dan kondisi yang sebenarnya. Prosedur analisis data yaitu untuk mendapatkan kebenaran/obyektifitas pelaksanaan diklat pada kantor diklat tersebut, maka mengadakan penyebaran kuisioner dengan menggunakan data ordinal dan menggunakan skala Likert, kuisioner terkumpul digarap berdasarkan perhitungan kuantitatif (tabulasi) dan dipresentase untuk mengetahui dominan nilai suatu indikator serta diberikan kualifikasi penilaian (kualitatif), sehingga memperoleh kesimpulan. Dan hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa masukan sebagai berikut : Kantor Diklat Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai, namun hasilnya belum maksimal/optimal atau belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai program diklat yang dibuat secara baku oleh Badan Diklat Depdagri. Hal ini, disebabkan oleh faktor-faktor yang memperlemah, yaitu lemahnya kualitas dan kuantitas widyaiswara yang ada, kurang lengkap dan kurang layaknya sarana dan prasarana diklat, serta terbatasnya anggaran yang tersedia, baik anggaran APBD rutin/proyek maupun APBN rutin/proyek."