Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Baitul Maal Wat Tamwil Husnayain Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam penelitian menggunakan metode survei dengan mengambil sampel dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Husnayain, dengan jumlah responden sebanyak 65 orang nasabah. Teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pembahasan pembiayaan al-qardhul al-hasan berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah kecil dan menengah."

"Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, BI rate, dan jumlah kantor pelayanan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) BMT Ta’awun. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda, dengan menggunakan data sekunder dan laporan bulanan periode tahun 2007 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel secara simultan memberikan pengaruh terhadap DPK BMT Ta’awun, sebesar 69,4% terhadap DPK Tabungan dengan hubungan yang kuat, sebesar 21,3% terhadap DPK Total dengan hubungan yang lemah. Secara parsial, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap seluruh DPK, BI rate berpengaruh negatif signifikan terhadap DPK Tabungan, dan jumlah kantor pelayanan berpengaruh positif terhadap DPK Tabungan dan DPK Total.

---

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a microfinance institution that operates in accordance with Islamic principles. This study aimed to analyze the effects of inflation, BI rate, and the number of offices to the Third Party Fund (TPF) of Ta'awun BMT. The analysis used is multiple regressions, using secondary data and monthly report period 2007 to 2013. The results showed that all variables simultaneously giving effect to TPF of BMT Ta'awun, at 69.4% of the TPF Savings with strong relationship, amounting to 21.3% of the total third party funds with a weak relationship. Partially, inflation does not significantly influence to all TPF, BI rate have significant negative effect to TPF Savings, and the number of offices have positive effect to TPF Savings and TPF Total."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Entrepreneurial Skill dan Marketing Mix Strategy terhadap daya saing usaha mikro kecil dan menengah (studi pada industri kreatif di kota medan). Teori yang digunakan adalah teori manajemen pemasaran dan kewirausahaan yang berkaitan dengan entrepreneurial skill, marketing mix strategy yang terdiri dari product, price, place, promotion dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan sifat penelitian adalah explanatory. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 98 responden. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor entrepreneurial skill, product, price, place, dan promotion secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing UMKM. Secara parsial, faktor entrepreneurial skill, product, price, place, dan promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing UMKM dan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap daya saing adalah produk."

"Tujuan utama dari studi kasus ini adalah untuk menentukan pola restrukturisasi keuangan dan usaha yang tepat bagi PT XYZ, sehingga PT XYZ dapat berubah dari perusahaan yang kesulitan keuangan menjadi perusahaan yang dapat beroperasi secara normal dengan keuntungan dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Data perusahaan serta data dan informasi dari luar perusahaan dianalisa menggunakan beberapa metoda dan tahapan. Disimpulkan bahwa restrukturisasi keuangan yang tepat untuk PT XYZ adalah dengan membagi 3 pinjaman terhutang, yaitu: sebesar 51% menjadi pinjaman yang diangsur selama 6 tahun, 24% menjadi "obligasi berseri I", dan 25% menjadi "obligasi berseri II". Obligasi berseri yang disebutkan di sini adalah obligasi yang tidak diperdagangkan di bursa, terdiri dari beberapa obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda, yaitu mulai tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh. Obligasi berseri I dan obligasi berseri II berbeda dalam hal besarnya kupon. Dalam hal restrukturisasi usaha, direkomendasikan kepada PT XYZ untuk melakukan integrasi kebelakang (backward integration) dengan menawarkan sebagian sahamnya kepada satu-satunya pemasok bahan baku yang dimilikinya.

---

The main objective of this study is to determine the appropriate financial and business restructuring of PT XYZ, so that it can move PT XYZ from current financial distress condition to a normal operation with sustainable growth and profitability. The company?s and external supporting data and information were analyzed using some methods and steps. It is concluded that the appropriate financial restructuring for PT XYZ is to divide the existing loan outstanding to the 3 types of loan, which are:

51% of it as a 6 years installment loan,

24% of it as a "multi series bonds I", and

25% of it as a "multi series bonds II".

Multi series bonds that are mentioned here are private bonds, are not traded in the capital market, and consist of a several bonds with different year of maturity from year 2 to year 10. Multi series bond I and multi series bonds II are different in the coupon rate. In terms of the business strategy, it is recommended for PT XYZ to do a backward integration by offering part of its shares to its one and only raw material supplier."

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari permasalahan kontradiksi penerapan hukum antara hukum publik dengan hukum privat pada pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan urgensi atas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola Badan Usaha Milik Negara. Dalam penelitian ini, metodologi yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma penyelesaian piutang negara pada BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan BPK dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola BUMN yang menggunakan prinsip hukum publik dapat menimbulkan kerancuan penerapan hukum dengan prinsip hukum privat yang berlaku pada perusahaan, serta tidak selaras dengan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip perusahaan yang baik (good corporate governance). Perubahan paradigma pengurusan piutang negara pada BUMN juga telah menghilangkan urgensi penilaian dan/atau penetapan kerugian sebagai syarat pencatatan piutang. Meski demikian, kewenangan BPK tersebut tetap memiliki nilai kemanfaatan dalam rangkaian pemeriksaan/pengawasan terhadap keuangan negara untuk terciptanya akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan BUMN dalam rangka pengambilan kebijakan strategis, serta dapat menciptakan rasa keadilan bagi para stakeholder.

---

ABSTRACTThis research departs from the problem of the contradiction in the application of law between public law and private law on the implementation of the authority of the Supreme Audit Institution (BPK) in assessing and / or determining state losses on illegal acts committed by State-Owned Enterprises (SOE) managers. The research was carried out with the aim of knowing the implementation and urgency of the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to the managers of SOE. In this study, the methodology implemented was normative legal research. The results of the study show that there has been a paradigm shift in the settlement of state receivables in SOEs after the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the settlement of SOE receivables carried out based on the good corporate governance principles. This study concludes that the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to SOE managers who use the principles of public law can lead to confusion in the application of the law with the principles of private law applicable to companies, and not in line with the MK Decision Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the completion of BUMN receivables carried out based on the good corporate governance principles. The change in the paradigm of managing state accounts for SOEs has also eliminated the urgency of assessments and/or the determination of losses as a condition for recording accounts. Even so, the BPK's authority still has the value of benefit in a series of checks/oversight of state finances to create accountability for management and financial responsibility of SOEs in the context of strategic policy making, and can create a sense of justice for stakeholders."

"Bank Syariah adalah bank yang dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan, berdasarkan pada prinsip syariah. Bank Syariah dalam menjalankan usahanya berpedoman pada tata cara yang mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al Qur?an dan Al Hadis. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu maka yang dijauhi adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba, maisir, gharar dan perbuatan zalim, sedangkan yang diikuti adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah yang tidak dilarang. Salah satu produk usaha jasa perbankan syariah adalah pembiayaan musyarakah dimana dalam hal ini bank melakukan penyertaan sejumlah dana dalam usaha yang dijalankan oleh nasabahnya dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Akad musyarakah dapat diberlakukan terhadap semua jenis usaha termasuk usaha jasa perhotelan, akan tetapi pada prakteknya dalam usaha jasa perhotelan di Indonesia masih terdapat hal yang bertentangan dengan prinsipprinsip syariah, diantaranya penjualan makanan dan minuman haram serta menjadi tempat terjadinya perbuatan zina. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini mengenai pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada usaha jasa perhotelan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada perundang-undangan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data yang bersifat sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Dari hasil analisa penelitian ini, pembiayaan musyarakah dapat diberikan pada usaha jasa perhotelan selama dalam usaha jasa perhotelan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha perhotelan.

---

Islamic Bank is a bank that is in rising funds from public communities in the form of saving and channeling them to the public in the form of loan or financing based on Islamic principles. Islamic Bank in running its business activities shall take guidance to the procedures following the instructions/orders and restrictions stated in Al-Qur'an and Al-Hadith. In accordance with the order and prohibition, then those which should be avoided are practices containing elements of usury, maisir, gharar and despotic acts, while those which should be followed are business practices in the era of the Prophet SAW which are not prohibited. One of Islamic banking business services products is musharaka financing in which in this case a bank shall conduct participation a number of funds in the business run by its customers with the profits and losses are divided in accordance with the agreement, while the losses shall be borne in accordance with the portion of their own funds. Musharaka agreement may be applied to all types of business including hotel Industry, however in practice in the hotel industry in Indonesia, there are still matters contradiction to the Islamic principles, among other are the sale of forbidden food and beverages and become a place of fornication. Main issues to be discussed in this writing is musharaka financing provided for hotel industry. The writing of this thesis uses the juridical normative method, namely by focusing on the prevailing law and legislation, references and literatures in relation to that matter. The research to be conducted is in form of literature research in an effort to find out secondary data by using primary, secondary, and tertiary law materials. From the Analysis results of this research, musharaka financing may be given to hotel business services as long as the hotel industry is not contrary with the Islamic principles and by remain observing the continuity of the hotel business."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara penjualan dan pendapatan terhadap kinerja keuangan perusahaan, serta melihat pola hubungan antar variabel tersebut dengan tahun penelitian yang berbeda.Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari software 7SXCIFTA serta data-data keuangan pada kantor Pusat Data Pasar Modal (PDPM) dari penasahaanperusahaan manufaktur selama periode tahun 2000 hingga 2003 dengan jumlah observasi sebanyak 160.Faktor interaksi digunakan sebagai variabel babas untuk menghasilkan model regresi linier yang terlengkap.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara variabel penjualan dan faktor interaksi dan variabel penjualan dan variabel pendapatan terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan (yang diproxy-kan dengan EVA), namun terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel pendapatan terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan pola hubungan antar tahun penelitian dapat dikatakan hampir sama.

---

This thesis has two purposes, first is to see the relationship between sales and earnings to company's financial performance. Second is to look the pattern of relationship between sales and earnings to company's financial performance.

Using data from software JSXCIFTA and others related data in Pusat Data Pasar Modal (PDPM) office, this research taking 160 observations, consists of 40 manufactures go public companies as research sample in time period year 2000 until 2003.

Interaction factor have been used as independent variable in order to make the regression model be the most complete model.

The result shows that there is negative and significant relationship between sales and the interaction factor of sales and earnings to company's financial performance but the relationship between earnings to company's financial performance shows positive and significant relationship. Also show the same pattern as the result of each year analysis in 4 years (2000-2003)."