Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengawasan fungsional dan pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2012. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor kinerja yang dikeluarkan oleh Kemendagri dalam Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk LPPD tahun 2011 dan 2012. Pengawasan fungsional diukur dengan latar belakang profesi kepala daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, motif reelection, dan kompetisi politik. Pengawasan legislatif diukur dengan ukuran legislatif. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang profesi kepala daerah dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan latar belakang pendidikan kepala daerah, motif reelection, dan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate about the effect of functional and legislative monitoring to the local government performance in Indonesia for the period of 2011-2012. The local government performance is measured by score of Local Government Performance which is released by Ministry of Home Affairs in the form of Local Government Performance Evaluation Report for LPPD 2011 and 2012. Functional monitoring is measured by professional and educational background of local government leader, reelection motive, and political competition and legislative monitoring is measured by size of parliament. Research is conducted with quantitative methods and hypothesis testing using Ordinary Least Square (OLS) method. Overall results reveal that professional background of local government leader and size of parliament positively affect the local government performance. On the other hand, educational background, reelection motive, and political competition do not affect the local government performance."

"Penelitian ini membahas mengenai kesiapan dan persepsi dari para akuntan profesional terhadap implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis International Financial Reporting Standard (IFRS) di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat membantu stakeholder terkait dalam hal menyukseskan program konvergensi IFRS dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian dengan topik serupa di masa depan. Tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh awareness, pengalaman bekerja, jabatan, sertifikasi profesional, latar belakang pendidikan, dan lokasi bekerja terhadap kesiapan dan persepsi serta mengetahui sejauh mana tingkat awareness, kesiapan, dan persepsi tersebut pada 3 kelompok akuntan profesional yang berbeda (akuntan manajemen, akuntan publik, dan akuntan pendidik). Penelitian ini mengumpulkan 243 respon melalui survei kuesioner. Secara statistik terungkap bahwa secara umum para akuntan profesional telah memiliki tingkat awareness, kesiapan, dan persepsi yang baik/positif terhadap program konvergensi IFRS dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan di antara 3 kelompok akuntan profesional yang ada. Selain itu, terungkap pula bahwa awarenesss dan latar belakang pendidikan menjadi faktor yang secara signifikan mempengaruhi secara positif tingkat kesiapan dan persepsi. Sebaliknya, faktor jabatan terungkap secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kesiapan dan persepsi.

---

This study discusses the readiness and perceptions of the professional accountants to the implementation of Financial Accounting Standards (GAAP) based on International Financial Reporting Standards (IFRS) in Indonesia. Hope this study can help stakeholders in terms of successing the IFRS-convergence program and can be a reference for studies on similar topics in the future. The purpose of this study is to test the influence of awareness, work experience, job title, professional certifications, educational background, and location of work on readiness and perceptions and also determine the extent to which the level of awareness, readiness, and perception in the 3 different groups of professional accountants (management accountant, public accountant, and accounting educators). This study collected 243 respon through a questionnaire survey. Statistically, it was revealed that in general the professional accountants have had the level of awareness, readiness, and the perception that are good/positive towards the IFRS-convergence program with no significant differences among the 3 groups of professional accountants. In addition, it was also revealed that awarenesss and educational background to be a factor that significantly affect the level of readiness and perception with positive relationship. Conversely, job title revealed significantly affect the level of readiness and perception with negative relationship."

"Profesi akuntan publik menjadi semakin penting sebagai tulang punggung dunia bisnis. Namun, pada akhir-akhir ini kualitas audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik KAP mulai diragukan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel audit tenure, time budget pressure, auditor specialization, dan locus of control terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut dibagikan kepada para auditor yang bekerja pada KAP di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan audit tenure, time budget pressure, auditor specialization mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit tetapi locus of control tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

---

Public accountant profession is very important in the business world. Recently, however the audit quality produced by the audit firm KAP begin to doubt by the public. The purpose of this research is to determine the influence of variables Audit Tenure, Time Budget Pressure, Auditor Specialization, and Locus of Control to Audit Quality. This research use primary data collected through the questionnaire. The questionnaires are distributed to the auditors who work at the audit firm in Jakarta. The results of this research show that the variable Audit Tenure, Time Budget Pressure, Auditor Specialization have significant influence to audit quality, but locus of control has no a significant influence to audit quality."

"Good government governance (GGG) yang menekankan aspek pengelolaan organisasi dan pengawasan merupakan suatu tuntutan reformasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Terutama dilakukan pada pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Maka Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara yang berpengaruh terhadap seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah, serta mengamanatkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan negara, laporan keuangan hares disajikan oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pun baru ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2005 oleh Pemerintah Pusat dan harus dilaksanakan oleh seluruh instansi di pemerintahan mulai tahun anggaran 2006. Pemerintah Kota Bekasi sebagai daerah otonomi juga harus menekankan laporan keuangan sesuai SAP dalam mewujudkan GGG maka dibutuhkan komitmen dari board governance Pemerintah Kota Bekasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan Walikota Bekasi serta perangkat daerahnya dalam melaksanakan SAP.Perangkat governance, dari pemerintah daerah sebagai sistem terdiri atas (1) struktur governance (governance structure), (2) mekanisme governance (governance mechanisms), dan (3) prinsip-prinsip governance (governance principles). Ketiga perangkat ini akan berjalan sebagai suatu kesatuan dalam bentuk sistem governance (governance system) yang berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas perangkat governance ini akan dinilai dengan seberapa jauh sistem dimaksud mampu menghasiikan governance outcomes yang diharapkan, yaitu meningkatnya kinerja pemerintah daerah."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya DirektoratJenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan StandarAkuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalammenyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatanyang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidakmenjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajianpendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut StandarAkuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansipendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukukdan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsurpendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitianmenyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahantentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undanganyang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umumdalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksudoleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disampingitu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangansesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review olehaparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan,serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particularyDirectorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented TheGoverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financialstatements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The studyconcluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (PeraturanMenteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition,measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent thedefinition of income by Government Accounting Standards (Peraturan PemerintahNo.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the InitialDeposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can notbe suspended because it has met all applicable elements of the general revenue forthe public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatmentof revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because ithas met all of the elements of income that are common to the public sector (IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create theGovernment Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context ofthe existing legislation . The government is also advised to establish the PublicService Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation onState Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides,it also suggested the importance of the socialization of financial statements inaccordance with generally accepted accounting standards and the need to bereviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy ,reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements ."

"Balance scorecard merupakan salah satu alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa atau kinerja dari setiap pegawainya apakah telah sesuai dengan strategi objektif dari perusahaan tersebut. Tesis ini membahas proses pembuatan hingga penerapan balance scorecard di sebuah kantor akuntan publik dan apakah balance scorecard tersebut sesuai dengan objektif yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut sehinggan balance scorecard tersebut bisa menjadi tolak ukur yang paling efisien dan efektif dalam mengukur performa dari setiap pegawainya.

---

Balance Scorecard is one of the most efficient tools used by the company to measure the performance of its employees. This Thesis discussed about the process up to the implementation of the balance scorecard in public accounting firm and whether the balance scorecard is corresponding with the objectives that the company want to achieve. Therefore, the balance scorecard could be used effectively in that company."