Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1156 tahun 2016 menunjuk Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika PDSI sebagai CIO Kementerian Kominfo dengan tugas pengelolaan layanan teknologi informasi TI di lingkungan internal Kementerian Kominfo. Berdasarkan katalog layanan, terdapat 27 layanan TI yang diberikan PDSI kepada internal Kementerian Kominfo. Dari hasil survei, indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI tertinggi yang dicapai adalah 61.33. Sedangkan harapan dari Kepala PDSI adalah 85. Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak tercapainya indeks kepuasan pegawai adalah belum adanya Service Level Agreement SLA layanan TI. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI dengan memastikan bahwa layanan TI telah dilakukan sesuai dengan harapan maka perlu disusun rancangan SLA layanan TI PDSI Kemkominfo. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat dan pengelola TI di PDSI sebagai pemilik layanan, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk memperoleh data yang lebih mewakili pengguna layanan, dilakukan survei dengan 307 sampel pegawai Kemkominfo. Hasil survei divalidasi oleh perwakilan pengguna. Selain itu dilakukan pula observasi dokumen dan lapangan. Dari penelitian ini, diperoleh empat SLA layanan TI yang dapat membantu meningkatkan indeks kepuasan pegawai Kominfo.

---

Decree of the Minister of Communication and Information Technology Number 1156 of 2016 appoint the Head of center for data and ict infrastructure PDSI as CIO Ministry of Communications and Informatics with the task of managing information technology services IT within the internal Ministry of Communications and Information Technology. Based on the service catalog, there are 27 IT services provided by PDSI to the internal Ministry of Communications and Information Technology. From the survey results, the highest employee satisfaction index of PDSI 39 s IT service is 61.33. While the expectation of PDSI Head is 85. Based on fishbone analysis, one of the reasons for the problem of not achieving the index of employee satisfaction is the absence of Service Level Agreement SLA IT services. To improve the employee satisfaction index for PDSI IT services by ensuring that IT services have been conducted in line with expectations, it is necessary to draft design of Service Level Agreement for Information Technology Services.

The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011. This research is a qualitative research with case study category. Data collection was conducted through interviews of IT officials and managers in PDSI as service owners, as well as IT service user representatives. To obtain data that is more representative of service users, a survey was conducted with 307 samples of employees of Kemkominfo. The survey results are validated by the user representative. In addition, document and field observations were also conducted. From this research, it is obtained four SLA IT service that can help improve the index of satisfaction of Kominfo employeesof development of information system to prevent implementation failure of the information system in the future."

"Permenlu Nomor 04 tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia menyatakan bahawa Permenlu tersebut sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Kementerian dan Perwakilan dalam penyusunan, penetapan petunjuk pelaksanaan dan prosedur TIK. Pustik KP merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab dengan layanan teknologi informasi di Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan laporan kinerja Pustik KP, salah satu kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama Indeks PeGI adalah belum lengkapnya instrument kebijakan tata kelola yang mengatur aspek pengelolaan governance dan aspek penatalaksanaan manajemen teknologi informasi dan komunikasi di Kemenlu. Salah satu instrument kebijakan yang belum tersedia pada domain tata kelola adalah dokumen Service Level Agreeement SLA layanan TI. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan FGD terhadap pejabat dan pengelola layanan TI di Pustik KP sebagai penyedia layanan di Kemenlu, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk proses negosiasi dari sisi pengguna, dilakukan wawancara dengan perwakilan dari setiap satuan kerja di Kemenlu yang terdiri dari 14 responden. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi dan studi dokumen. Hasil kesepatan pada dokumen SLA, di validasi ulang kepada penyedia layanan, pengguna layanan dan pakar untuk mendapatkan dokumen perjanjian tingkat layanan untuk layanan teknologi informasi. Dari penelitian ini, diperoleh SLA layanan TI yang dapat membantu pencapaian indikator kinerja utama Pustik KP dan berpengaruh pada pencapaian rencana strategi Kemenlu.

---

Ministry of Foreign Affairs Regulation Number. 04 of 2016 on the Information and Communication Governance Policy of the Ministry of Foreign Affairs and the Representative of the Republic of Indonesia declares that the regulations is a legal basis and guideline for Ministries and Representatives in the preparation, stipulation of implementation guidelines and ICT procedures. Pustik KP is a responsible work unit with information technology services in the Ministry of Foreign Affairs. Based on the performance report of Pustik KP, one of the obstacles faced in achieving the key performance indicators of the PeGI Index is the incomplete governance policy instrument governing governance and management aspects of information and communication technology in the Ministry of Foreign Affairs. One of the policy instruments not yet available on the governance domain is the Service Level Agreeement SLA document of the IT service. The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011.

This research is a qualitative research with case study category. Data collection is done through interviews and FGDs to officials and managers of IT services in Pustik KP as service providers in Kemenlu, as well as IT service user representatives. For user side negotiation process, interviews with representatives of each work unit in Kemenlu consist of 14 respondents. In addition, data collection is also done by observation and document studies. The results of accuracy on SLA documents, re validated to service providers, service users and experts to obtain service level agreement documents for information technology services. From this research, obtained SLA IT service that can help the achievement of KP Pustik main performance indicator and influence on achievement of strategic plan of Kemenlu."

"Model penanggulangan terorisme Indonesia yang mengedepankan pada upaya pencegahan daripada penindakan sangat relevan dalam mengatasi radikalisme baru. Radikalisasi di dunia maya tidak akan tuntas dengan sekedar melakukan penindakan. Dibutuhkan suatu upaya sistematis untuk mengubah dunia maya yang saat ini disesaki dengan konten radikal menjadi tidak radikal serta melawan pengaruh konten radikal di jagat antarjaringan alias internet itu gar tidak mempengaruhi para pembaca dan penggunanya. Diperlukan rekayasa sosial dan budaya untuk menjalin kerjasama dan sinergi dengan semua pihak, khususnya generasi muda, untuk melakukan pencegahan melalui kontranarasi, kontraideologi, dan kontraideologi dan kontrapropaganda terorisme di dunia maya. Di sinilah pentingnya "Deradikalisasi Dunia Maya" yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk membanjiri jadat maya itu dengan pesan dan konten bernuansa perdamaian."

"Pusintek sebagai penyedia jasa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Kementerian Keuangan telah menyediakan 20 dua puluh jenis layanan TIK. Pusintek menerapkan kerangka kerja Information Technology Infrastructure Library ITIL sebagai salah satu praktik terbaik pengelolaan layanan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan TIK kepada pengguna. Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan TIK, Pusintek telah memiliki aplikasi Sistem Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sipelantik yang digunakan untuk melakukan pencatatan permintaan layanan dan laporan gangguan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengguna TIK Kemenkeu harus menghubungi Service Desk Pusintek melalui telepon, surat elektronik, maupun datang langsung untuk meminta layanan, melaporkan gangguan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, maupun saat ingin mengetahui tindak lanjut dari tiket permintaan dan gangguan yang telah dilaporkan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancangan kebutuhan fungsional sistem informasi pengelolaan layanan TIK berbasis self-service yang sesuai dengan kebutuhan pengguna mengikuti alur kerja proses pada Rational Unified Process RUP. Hasil penelitian ini berupa dokumen kebutuhan fungsional sistem informasi pengelolaan layanan TIK berbasis self-service, yaitu melibatkan pengguna dalam proses melaporkan gangguan, melakukan permintaan layanan, melakukan pengecekan status tiket, mencari informasi terkait TIK, dan beberapa fitur perbaikan Sipelantik.

---

Pusintek as a provider of Information and Communication Technology ICT Ministry of Finance has provided twenty types of ICT services. Pusintek implement the framework of the Information Technology Infrastructure Library ITIL as one of the best practices of information technology service management in order to improve the effectiveness and efficiency of ICT services to users.

In supporting the implementation of the management of ICT services, has had an application Pusintek Management System Service Information and Communication Technology Sipelantik used to record service requests and bug reports ICT in the Ministry of Finance. MoF ICT users should contact the Service Desk Pusintek by telephone, electronic mail, or come directly to request services, report the disruption of ICT in the Ministry of Finance, as well as when they want to know the follow up of ticket requests and incidents have been reported.

The purpose of this study is to design functional needs ICT service management information system based self service according to user needs to follow the workflow process on the Rational Unified Process RUP.

The results of this study are the functional requirements document ICT service management information system based self service, which involves the user in the process of reporting interference, perform service requests, check the status of a ticket, searching for information related to ICT, and some improved features Sipelantik."

"ABSTRAKKonsep TIK hijau telah diadopsi oleh banyak negara di dunia. Tidak kurang dari lembaga internasional seperti ITU, ISO dan ETSI misalnya, menaruh perhatian yang sangat besar pada penyebaran ?virus? konsep TIK hijau ke seluruh penjuru dunia. Negara-negara maju di dunia, khususnya industri telekomunikasi mereka, sangat gencar menerapkan konsep TIK hijau dalam praktek bisnis mereka. Korea Selatan misalnya, menjadikan konsep TIK hijau sebagai gaya hidup (life style) keseharian masyarakatnya. Dengan tele-working (green by ICT), bisa mengurangi emisi gas buang CO2 hingga 97%. Bagaimana dengan Indonesia?Ketiadaan perangkat peraturan perundangan di sektor telekomunikasi di tanah air yang mewajibkan para penyelenggara layanan telekomunikasi untuk menerapkan konsep TIK hijau dalam praktek bisnis mereka adalah merupakan salah satu faktor utama terhambatnya usaha mewujudkan masyarakat TIK Hijau di Indonesia. Dengan menerapkan konsep TIK hijau maka Indonesia akan mampu mengurangi konsumsi energi, mengurangi ketergantungan pada energi impor, membangun kemandirian teknologi TIK hijau, membangun sistem manajemen lingkungan, sistemisasi gaya hidup untuk menerapkan penghematan energi, membangun dasar pertumbuhan hijau (green growth) dan menciptakan lapangan kerja. Jadi, adanya peraturan perundangan yang mewajibkan para penyelenggara layanan telekomunikasi di tanah air untuk menerapkan konsep TIK hijau dalam praktek bisnis mereka adalah sebuah keniscayaan.

---

ABSTRACT

The concept of green ICT has been adopted by many countries in the world. International organizations such as ITU, ISO and ETSI, paying great attention to the spread of green ICT concept ?virus? throughout the world. In well developed countries in the world, especially those of the telecommunications industries utilized the green ICT concept in their business practices very intensely. South Korea for example, they makes the concept of green ICT as a way of life (life style). For instance, by using tele-working (green by ICT), it can reduce CO2 emissions by 97%. How about Indonesia?

The absence of legal regulations in the telecommunications sector in the country which require telecommunications service providers to utilize the green ICT concept in their business practices is one of the major factors hampering efforts to realizing the green ICT society in Indonesia. By utilizing the concept of green ICT then Indonesia will be able to reduce energy consumption, to reduce dependency on imported energy, to build self-reliance of green ICT technologies, to build the environmental management system, create a lifestyle systemization to implement energy savings, to build green growth foundation and create jobs. Thus, the existence of laws that require telecommunication service providers in the country to utilize the green ICT concept in their business practices is a necessity."

"Pemerintah saat ini sedang mengimplementasikan program pembangunan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disebut dengan istilah sistem e-government berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah, merupakan salah satu instansi pemerintah yang saat ini sedang menerapkan SPBE dimana dalam melaksanakan proses bisnis manajemennya mulai beralih dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi informasi. BPKP memiliki unit TI yaitu Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan teknologi informasi dalam menunjang dan mewujudkan fungsinya di bidang pengawasan. Saat ini Pusinfowas mempunyai layanan TI untuk mendukung dan melayani unit kerja BPKP. Tetapi, kondisi layanan TI di BPKP belum berjalan optimal dengan adanya keluhan yang dirasakan pegawai-pegawai terkait layanan TI tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi tingkat kapabilitas layanan TI di BPKP dengan menggunakan kerangka kerja gabungan ITIL V3 2011 dan COBIT 5. Kerangka kerja COBIT 5 digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses-proses manajemen layanan TI dan dilakukan pemetaan dengan kerangka kerja ITIL V3 2011 dalam memilih proses-proses yang akan diukur. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 12 proses relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 8 proses yang berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed) dan 4 proses lainya masih berada pada kapabilitas tingkat 0 (incomplete). Setelah dilakukan pengukuran 12 proses domain, dilakukan pengukuran gap antara kapabilitas saat ini (as-is) dengan kapabalitas harapan dari manajemen TI (to-be) sebagai referensi rekomendasi perbaikan layanan TI berdasarkan ITIL V3 dan COBIT 5.

---

The government is currently implementing an Information and Communication development program called the e-government system based on Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as the government's internal auditor, is one of the government agencies that is currently implementing SPBE, which is in the process of implementing its business management. BPKP has an IT unit that is the Supervision Information Center (Pusinfowas) which is responsible for managing information technology in supporting and realizing its functions in the field of supervision. Currently Pusinfowas has IT services to support and serve BPKP work units. However, the condition of IT services at BPKP has not been optimal due to complaints received by employees related to IT services.

Based on this, this study discusses the capabilities of IT services at BPKP using the combined work of ITIL V3 2011 and COBIT 5. The COBIT 5 framework is used to measure the capability level of IT service management processes and is carried out with the help of ITIL V3 2011 framework in selecting selected processes. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) conducted on 12 relevant processes. The measurement results show that 8 processes that correspond to capability level 1 (carried out) and 4 other processes still depend on capability level 0 (incomplete). After measuring 12 domain processes, measuring the gap between current capabilities (as is) with the expected capability of IT management (to come) as a reference for improving IT services based on ITIL V3 and COBIT 5."

"Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM , yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN.

---

Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services.

This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio. "

"Kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja sebuah organisasi teknologi informasi dan komunikasi, baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri Kemlu . Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Pustekinfokom KP sebagai organisasi pengelola teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu menjadikan kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerjanya. Namun, Pustekinfokom KP tidak pernah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna internal pegawai Kemlu terhadap layanan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna layanan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model SEM sehingga didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu. Dari hasil analisis data tersebut diperoleh bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu adalah produk teknologi informasi. Produk teknologi informasi juga memiliki hubungan positif dengan faktor lainnya, yaitu dukungan teknologi informasi dan kehandalan teknologi informasi.

---

User satisfaction of information and communication technology services has become one of key performance indicators of an information and communication technology organization, both in private and government sectors, including in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. Center for Information and Communication Technology Ministry and Representative Pustekinfokom KP as the organization of information and communication technology management in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia, makes user satisfaction of information and communication technology services as one of its key performance indicators. However, Pustekinfokom KP never know the factors that affect the internal user satisfaction employees satisfaction of information and communications services.

Therefore, the purpose of this study is to analyze the factors that affect user satisfaction of information and communications technology services. The research method used is a mixed method by conducting interviews and distributing questionnaires. Data analysis was done by using Structural Equation Model SEM to obtain the factors that influence user satisfaction of information and communication technology service in the Ministry of Foreign Affairs. The results obtained are factors that affect user satisfaction of information and communication technology services in the Ministry of Foreign Affairs is information technology IT product. IT product has positive relationship with other factors, namely information technology IT support and information technology IT reliability."

"Sesuai dengan Permen Kominfo No. 6 Tahun 2018 pasal 412 Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan. Direktorat Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) telah memberikan layanan aplikasi pemerintahan seperti Web Hosting, Virtual Private Server, Office, Mail, perizinan, dan integrasi jaringan intra pemerintah. Seluruh layanan yang diberikan menggunakan infrastruktur pusat data yang dikelola oleh Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pengguna layanan TI termasuk pengelola infrastruktur sendiri, terdapat banyak gangguan terhadap layanan yang menyebabkan ketidakpuasan pengguna terhadap layanan TI yang diberikan sehingga menimbulkan kurang kepercayaan terhadap layanan TI yang telah diberikan Direktorat LAIP. Dengan banyaknya permasalahan pada layanan TI yang diberikan, proses pengelolaan layanan TI dalam Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas menjadi sebuah perhatian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan penelitian untuk melakukan evaluasi dan memberikan perbaikan terhadap pengelolaan layanan TI khususnya pada proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management pada Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas untuk meningkatkan kualitas layanan TI menggunakan framework ITIL versi 3. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dokumentasi, wawancara dan Group Discussion. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa proses Incident Management saat ini berada pada level 1 – pre-requisites, proses Change Management berada pada level 0 atau belum sama sekali dikelola, dan proses service asset and configuration management berada pada level 1 – pre-requisites. Hal ini menunjukan kematangan dalam proses pengelolaan layanan TI yang ada saat ini mempengaruhi layanan TI yang diberikan. Oleh karena itu perbaikan dirancang dengan memberikan rekomendasi pengelolaan layanan TI sesuai best practice ITIL versi 3 pada people, process, dan tools untuk proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management.

---

In accordance with ministerial regulation Kominfo No. 6 Year 2018 Article 412. The Directorate of Informatics Application Services is responsible for the implementation of policies, provision of technical guidance and supervision, as well as supervision, evaluation, and reporting in the field of government informatics application services. The Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) has provided government application services such as Web Hosting, Virtual Private Servers, e-Office, Mail, Licensing, network integration, and various other applications. All services provided use data center infrastructure managed by the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Based on the results of observations and interviews with IT service users including infrastructure managers themselves, more attention was given to services that caused user dissatisfaction with the IT services provided, giving rise to a lack of trust in IT services provided by the Directorate LAIP. With the complexity of the IT services provided, the process of managing services in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas is a concern. Based on the problems that occur, it is necessary to conduct research to evaluate and provide improvements to IT services specifically in the incident management process, change management, and asset services and management configuration in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas to improve the quality of IT services using ITIL version 3 framework. The stage of data collection is done using observation, interviews and group discussions. The results of the approved evaluation when the management process is currently at level 1 – pre-requisites, the management change process is at level 0 or not managed at all, and the asset service and management configuration processes are at level 1 - a prerequisite. This shows the maturity in IT services that are currently affect IT services. Therefore improvements are designed by providing IT service installations in accordance with ITIL version 3 best practices for people, processes, and tools for incident management processes, change management, and asset services and configuration management."