Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggusuran di Provinsi Jakarta seringkali diberitakan dan mengambil hanya dari sudut pandang pemerintah dimana pemerintah dalam opininya secara tendensius menyudutkan korban penggusuran sebagai pelanggar hukum tanpa melihat realitas lain dari korban penggusuran beserta polemik penggusuran lainnya. Tulisan ini mengindentifikasi konstruksi realitas penggusuran oleh media dan pemerintah yaitu labelisasi terhadap korban penggusuran sebagai penduduk liar dan klaim pemerintah terhadap tidak adanya pelanggaran hukum dan ham dalam kasus penggusuran Jakarta. Di dalam Kriminologi Konstitutif sendiri dikenal istilah lsquo;wacana pengganti rsquo; yang mana bertujuan untuk menggantikan wacana-wacana yang ada dan dianggap sebagai wacana yang merugikan. Jakarta Unfair dalam hal ini penulis deskripsikan sebagai wacana pengganti terhadap realitas penggusuran oleh media dan pemerintah. Dengan film Jakarta Unfair sebagai sumber data dalam bentuk audiovisual, penulis mencoba mengkonversikan data tersebut ke dalam bentuk data narasi dan visual.

---

Eviction cases In Jakarta are often being portrayed biasly by media which only take the sides of the Government and take the blame on the eviction victim as the law violator without revealed another reality from eviction victims and the problem of the eviction itself. This writing identified the construction of eviction reality by media and government which are the labeling of eviction victims as the illegal resident and the government claim that there are no law and human right violation in eviction process. In Constitutive Criminology, the term of replacement discourse is being sugested as the the replacing of the harmful discourse. Jakarta Unfair is being described as the replacement discourse of the eviction reality created by media and government. As the data source of this in the form of audiovisual, the writer tried to convert those data to be narration and visual data."

"Penggusuran merupakan fenomena di perkotaan terkait pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas kotadanmanusia. Didalam praktik penggusuran yang terjadi, seringkali penggusuran yang dilakukan berujung pada konflik dan luka sosial sehingga menimbulkan reaksi dari korban yang tergusur. CAP 16 Kampung merupakan salah satu bentuk reaksi dari korban penggusuran yang dilakukan dengan membangun koalisi diantara masyarakat dan menuntut agar diikut sertakannya masyarakat didalam penataan kota. Proses CAP 16 Kampung yang mengedepankan dialog dan partisipatif sejalan dengan penyelesaian dalam perspektif kritis, salah satunya Peacemaking Criminology. Dalam pendekatan perspektif Peacemaking Criminology, proses CAP 16 Kampung yang dilakukan pada kampung yang telah tergusur berjalan dengan lebih baik karena sudah terbangun empati di masyarakat karena adanya empati yang lahir dari proses menderita secara bersama-sama dan adanya afirmasi dari korban penggusuran atas nasib mereka. Pada kampung Muara Baru yang sekedar diwacanakan untuk digusur, proses CAP 16 Kampung belum berjalan dengan baik karena tidak adanya ancaman penggusuran yang nyata dan belum adanya afirmasi dari kampung tersebut karena belum terbentuk empati.

---

Eviction is phenomenon that happens in city livelihood related to city and human life development. In practice, eviction could lead to conflicts and social injury in which it causes reactions from the victims. CAP 16 Kampung is one of the reactions, in which the victims started a coalition to demand their participation in city development. CAP 16 Kampung process that involves dialogs and participatory actions are in line with Peacemaking Criminology perspective. From Peacemaking Criminology approach, CAP 16 Kampung in the evicted Kampung Akuarium fares much better due the already existing empathy and their affirmation actions about their shared fate as evicted victims. The other kampung, Kampung Muara Baru that yet tobe evicted doesnt have thesame degree of success because they didnt share the same threat as Akuarium did and there is no solid affirmation from them due the lacks of empathy being built."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal pengambilalihan tanah secara paksa oleh pemerintah di kampung Budi Darma. Sebagai pembuat kebijakan pertanahan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kebijakan pertanahan di perkotaan yang tidak merugikan berbagai pihak khususnya kerugian akibat pengambilalihan tanah secara paksa atau penggusuran.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui status kepemilikan tanah sengketa dan solusi kebijakan pertanahan di perkotaan dikaitkan dengan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 412/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. Metode penulisan skripsi ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis.Hasil penulisan menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penggusuran warga kampung Budi Darma ini belum sepenuhnya tepat. Majelis hakim seharusnya membuat pertimbangan yang jelas terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan bukti kepemilikan tanah yang ditunjukkan dalam persidangan.

---

This thesis discusses the analysis of the North Jakarta District Court decision regarding land acquisition forced by the government in Kampung Budi Darma. As a maker of land policy, the government should consider the urban land policy that is not detrimental to the various parties, especially losses due to land acquisition by force or displacement.

This research aims to determine the status of disputed land ownership and land policy solutions in urban areas associated with the North Jakarta District Court Decision No. 412 / Pdt.G / 2009 / PN.Jkt.Ut. This thesis writing method using normative juridical kind by relying on secondary data presented in descriptive analysis.

Writing results showed that the consideration of the judges in deciding the displacement of Budi Darma villagers is not fully accurate. The judges should make clear considerations related Unlawful Acts committed by the Defendants and proof of land ownership were shown in court."

"ABSTRAKDalam merealisasikan penggusuran, ada banyak faktor yang terlibat dalam pertimbangan estetika untuk melihat wilayah mana yang akan digusur. Kejadian penggusuran hampir selalu melibatkan hunian informal yang dianggap ugly, kemudian digantikan oleh sebuah rupa baru yang dianggap beautiful. Dalam konteks penggusuran di Jakarta belakangan ini, dikotomi beauty dan ugly dalam pertimbangan estetika membangkitkan rupa arsitektur yang cenderung modernis, dan bagaimana banyak upaya penggusuran akhirnya seolah berusaha untuk melawan ugliness daripada bangunan-bangunan sebelumnya. Salah satu kejadian yang baru saja terjadi adalah penggusuran wilayah Kalijodo. Menurut saya, apabila membandingkan Kalijodo sebelum dan sesudah dibangun RPTRA, akan ada beberapa hal yang cenderung kontras, yang terlihat sebagai upaya untuk melawan ugliness dari rupa arsitektur di Kalijodo sebelumnya.Dalam merealisasikan penggusuran, ada banyak faktor yang terlibat dalam pertimbangan estetika untuk melihat wilayah mana yang akan digusur. Kejadian penggusuran hampir selalu melibatkan hunian informal yang dianggap ugly, kemudian digantikan oleh sebuah rupa baru yang dianggap beautiful. Dalam konteks penggusuran di Jakarta belakangan ini, dikotomi beauty dan ugly dalam pertimbangan estetika membangkitkan rupa arsitektur yang cenderung modernis, dan bagaimana banyak upaya penggusuran akhirnya seolah berusaha untuk melawan ugliness daripada bangunan-bangunan sebelumnya. Salah satu kejadian yang baru saja terjadi adalah penggusuran wilayah Kalijodo. Menurut saya, apabila membandingkan Kalijodo sebelum dan sesudah dibangun RPTRA, akan ada beberapa hal yang cenderung kontras, yang terlihat sebagai upaya untuk melawan ugliness dari rupa arsitektur di Kalijodo sebelumnya."

"ABSTRAKKovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengizinkan negara untuk melakukan penggusuran paksa selama memenuhi tolok ukur yang diberikan. Skripsi ini akan membahas secara komprehensif tolok ukur penggusuran paksa yang diatur oleh kedua kovenan hak asasi manusia internasional tersebut beserta aplikasinya di dalam yurisprudensi Komite Hak Asasi Manusia dan Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Tolok ukur tersebut kemudian akan turut diaplikasikan di dalam kasus penggusuran paksa yang dilakukan di Bukit Duri, Jakarta Selatan, pada tahun 2016. Berdasarkan hasil studi pustaka dan wawancara yang telah dilakukan, negara dapat menjustifikasi penggusuran paksa jika memenuhi tolok ukur lsquo;lawful rsquo; dan lsquo;non-arbitrary. Penggusuran paksa di Bukit Duri tidak memenuhi kedua tolok ukur tersebut.

---

ABSTRACTThe International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights allow states to conduct forced eviction as long as it is carried out within the given boundaries. This study will comprehensively elaborate each standards given by the two international human rights covenants as well as the implementation of those standards in the cases of Human Rights Committee and Committee on Economic, Social and Cultural Rights. The standards will then be applied to analyze the case of forced eviction in Bukit Duri, South Jakarta, in the year of 2016. Based on the literature review and the interviews that have been conducted, it can be concluded that states can justify their action of forced eviction if it fulfills the standards of lsquo lawful rsquo and lsquo non arbitrary rsquo . The Bukit Duri forced eviction did not fulfill those standards."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas konstruksi negara sebagai pelaku kejahatan lingkungan oleh film dokumenter Sexy Killers kepada penonton YouTube. Objek pada penelitian ini adalah konstruksi film dokumenter Sexy Killers kepada penonton, sedangkan subjek pada penelitian ini adalah film dokumenter Sexy Killers dan respons penonton yang diambil dari kolom komentar YouTube. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif untuk mencari makna atau wawasan yang tersimpan dalam film dokumenter Sexy Killers dan komentar penonton. Analisis didasarkan pada teori social construction of crime, perspektif kriminologi kritis dan konsep state environmental crime untuk menjelaskan konstruksi media serta kejahatan yang terkonstruksi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa film dokumenter Sexy Killers mampu mengonstruksi negara sebagai pelaku kejahatan lingkungan kepada penonton melalui isi filmnya dan diperkuat dengan sepuluh tema yang muncul dari hasil analisis kolom komentar.

---

ABSTRACT

This research aims to discuss the construction of the state as an environmental crime offender by the documentary The Sexy Killers to YouTube audience. The object of this research is the construction of the documentary to the audience, while the subject is the documentary and the audience response from YouTube comment section. This research was conducted using qualitative content analysis to analyse the insights in The Sexy Killers documentary and audience comments. The analysis is using the social construction of crime, critical criminology perspective, and state environmental crime to explain the media construction and the crime that was being constructed. This research shows that The Sexy Killers is able to construct the state as the environmental crime offender, showed by the 10 themes from the analysis of the audience comments section."

"ABSTRAK

Tesis ini membahas kemampuan Bitcoin yang tidak mempunyai legalitas hukum dan ditolak dalam fungsinya oleh Undang-Undang, namun sifat yang diterima dan dipersepsikan oleh sebagian masyarakat adalah sebagai alat tukar dan aset berpeluang untuk digunakan dalam kejahatan ekonomi. Dengan belum adanya pengaturan secara khusus mengenai Bitcoin, secara otomatis akan menimbulkan celah hukum penggunaan Bitcoin dalam melakukan kejahatan yang syarat akan pencucian uang, sehingga perlu dibahas bagaimana bentuk penanganan hukum yang tepat apabila kedepannya Bitcoin mempunyai peran dominan sebagai alat perantara pembayaran dalam transaksi kejahatan dan penyimpan hasil tindak kejahatan yang merugikan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuat aturan khusus Bitcoin baik berisi definisi, klasifikasi, larangan, batasan, sanksi, pengawasan, maupun pembentukan lembaga khusus dari para ahli cryptocurrency untuk memusatkan fungsi-fungsi transaksi Bitcoin dalam satu wadah lembaga ataupun company untuk memudahkan pengawasan dan memperkecil ruang terjadinya kejahatan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the ability of Bitcoin that has no legal legality and is rejected in its function by law, but the nature that is accepted and perceived by some people is as a means of exchange and assets are likely to be used in economic crime. In the absence of any special arrangement regarding Bitcoin, it will automatically create a legal loophole for the use of Bitcoin in committing a crime on the condition of money laundering, so it is necessary to discuss how the right form of legal handling should be in the future Bitcoin has a dominant role as an intermediary means of payment in crime and deposit transactions proceeds of crime that harm the state. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of the study suggest that Bitcoin's special rules either contain definitions, classifications, restrictions, limitations, sanctions, supervision, or the establishment of specialized agencies of cryptocurrency specialists to centralize the functions of Bitcoin transactions in a single institution or company to facilitate monitoring and minimize the space of occurrence crime."

"Upah Minimum Provinsi ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Apabila tidak maka akan mengakibatkan tujuan dari penetapan upah minimum tidak terpenuhi. Penelitian ini akan membahas tentang prosedur penetapan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Penelitian ini juga akan membahas mengenai keberlakuan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 melalui analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/B/2022/PT.TUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yakni meneliti mengenai asas-asas dan unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hukum perburuhan khusunya mengenai pengupahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari studi pustaka dan dokumen-dokumen berkaitan dengan rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan penetapan Upah Minimum Provinsi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sehingga para pihak yang berwenang harus melaksanakan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan penetapan upah minimum sesuai dengan peraturan tersebut. Penelitian ini memberikan saran bagi para pihak terkait untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kepastian hukum dapat ditegakkan bagi para pihak.

---

The Provincial Minimum Wage is determined annually with provisions that must be complied with. If not, it will result in the objective of setting the minimum wage not being met. This research will focus on the procedures for determining the DKI Jakarta Governor's Decree regarding the 2022 DKI Jakarta Provincial Minimum Wage. This research will also discuss the enforceability of the DKI Jakarta Governor's Regulation concerning the DKI Jakarta Provincial Minimum Wage 2022 through an analysis of the decision of the Jakarta Administrative Court Number 11/ G/2022/PTUN.JKT and decision of the High Administrative Court of Jakarta Number 231/B/2022/PT.TUN.JKT. The research method used in this study is a juridical-normative approach, namely examining the principles and elements contained in laws and regulations related to labour law, especially regarding wages. This study uses secondary data obtained from literature and related documents in analyzing the problem formulation. The results of this study show that the provisions for setting the Provincial Minimum Wage have been regulated in Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages so the authorities must implement provisions related to setting the minimum wage by these regulations. This research provides advice for related parties to implement applicable laws and regulations so that legal certainty can be upheld for the parties"