Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMaksud dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai upaya pencegahan tindak korupsi yang marak terjadi di Indonesia dan menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi Indonesia. Untuk mencegah terjadinya tindak korupsi terutama dalam instansi pemerintah, didirikannya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan BPKP. Berdirinya BPKP sebagai perwujudan pencegahan penyalahgunaan keuangan pada instansi pemerintah. Salah satunya dengan menggunakan sistem Fraud Control Plan yang dilakukan dengan lima tahapan yaitu Sosialisasi, Diagnostic Assessment, Bimbingan Teknis Implementasi, dan Evaluasi Atas Implementasi. Pada sistem ini terdapat kaitannya dengan teori pilihan rasional dan kontrol sosial, dimana kedua teori tersebut membantu pemahaman mengenai ruanglingkup sosial PT. XYZ. Sehingga sistem Fraud Control Plan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan kinerja para pegawai PT. XYZ yang sesuai dengan keinginan yaitu bebas dari adanya tindak penyimpangan.

---

ABSTRACTThe purpose of this paper is to provide an overview of the prevention efforts of corruption that are rampant in Indonesia and cause economic losses for Indonesia. To prevent the occurrence of acts of corruption, especially in government agencies, the establishment of the Financial and Development Supervisory Board BPKP . Establishment of BPKP as a manifestation of the prevention of financial misuse on government agencies. One of them is by using Fraud Control Plan system which is done with five stages Socialization, Diagnostic Assessment, Technical Implementation Guidance, and Evaluation on Implementation. In this system is related to the theory of rational choice and social control, where both theories help understanding the social scope of PT. XYZ. So that Fraud Control Plan system can be done well and produce performance of employees of PT. XYZ in accordance with the desire that is free from the existence of acts of irregularities."

"Whistleblowing di sektor publik, walaupun berisiko, sangat krusial bagi akuntabilitas karena meningkatkan persepsi risiko terdeteksi bagi pelaku pelanggaran. Studi ini menyelidiki faktor-faktor penentu yang mempengaruhi niat whistleblowing, peran moderasi dari dukungan organisasi, dan pendekatan kelembagaan potensial untuk meningkatkan sistem whistleblowing. Kami membangun model PLS-SEM yang menggabungkan faktor-faktor situasional, individual, dan kultural tertentu untuk mengevaluasi niat whistleblowing. Faktor-faktor yang diperiksa meliputi keseriusan pelanggaran, posisi kuasa pelaku pelanggaran, locus of control, persepsi individualisme-kolektivisme, kecenderungan untuk melaporkan pelanggaran, persepsi kompleksitas sosial, dan persepsi keketatan budaya. Temuan kami mengungkapkan bahwa efek langsung dari keseriusan pelanggaran, kompleksitas sosial, keketatan budaya, dan kolektivisme terhadap niat whistleblowing tidak signifikan. Namun, semua faktor yang diperiksa menunjukkan efek total yang signifikan (p<0,05), dengan hasil f-test R² sebesar 0,555 untuk pelaporan internal dan 0,500 untuk pelaporan eksternal, dengan dukungan organisasi berperan sebagai moderator yang signifikan.Untuk meningkatkan efektivitas whistleblowing di Indonesia, otoritas disarankan untuk mereformasi secara komprehensif agar memperkuat dukungan hukum, administratif, finansial, dan kultural, memastikan perlindungan dan insentif yang kuat bagi whistleblower. Mengembangkan kerangka institusional dan mengombinasikan regulasi formal dengan praktik budaya kerja, dengan menetapkan standar yang jelas, adaptif, dan dapat ditegakkan akan melindungi whistleblower dan mendorong pelaporan yang etis. Kerangka ini harus menyeimbangkan kerangka hukum dengan dinamika budaya, menciptakan lingkungan yang memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Kepemimpinan etis menjadi aspek kunci dalam mempromosikan kebijakan yang mendorong perilaku etis dan mengintegrasikan whistleblowing sebagai aspek sentral dari integritas sektor publik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas organisasi tetapi juga memastikan integritas etis dan transparansi, mendorong komitmen terhadap praktik etis di berbagai konteks budaya.

---

Whistleblowing in the public sector, while risky, is crucial for accountability as it heightens a wrongdoer's perceived risk of detection. This study investigates the determinant factors influencing whistleblowing intention, the moderating role of organizational support, and potential institutional approaches to enhance whistleblowing systems. We constructed a PLS-SEM model incorporating selected situational, individual, and cultural factors to evaluate whistleblowing intention. The factors examined include seriousness of wrongdoing, wrongdoer's power status, locus of control, perceived individualism-collectivism, propensity to blow the whistle, perceived social complexity, and perceived cultural tightness. Our findings reveal that the direct effects of seriousness of wrongdoing, social complexity, cultural tightness, and collectivism on whistleblowing intentions are insignificant. However, all examined factors demonstrated significant total effects (p<0.05), with an f-test result of R² of 0.555 for internal reporting and 0.500 for external reporting, with the organizational support serving as a significant moderator.

To enhance whistleblowing efficacy in Indonesia, authorities should implement comprehensive reforms strengthening legal, administrative, financial, and cultural supports, ensuring robust whistleblower protection and incentives. Developing institutional frameworks that merge formal regulations with cultural practices is crucial, establishing clear, adaptable, and enforceable standards that safeguard whistleblowers and encourage ethical reporting. These frameworks should balance legal mandates with cultural dynamics, fostering an environment that prioritizes transparency, accountability, and integrity. Ethical leadership is key in promoting policies that encourage ethical behaviors and integrate whistleblowing as a central aspect of public sector integrity. This approach not only enhances organizational effectiveness but also ensures ethical integrity and transparency, fostering a commitment to ethical practices across diverse cultural contexts."

"Tesis ini membahas mekanisme dan penentuan pihak-pihak yang terlibat tindak pidana korupsi dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Penggunaan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) BPKP sebagai alat bukti dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute-approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang hasilnya lalu dideskripsikan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa mengingat bahwa banyaknya peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan audit investigasi yang tumpang tindih satu sama lain, diperlukan sinkronisasi peraturan terutama tentang jenis-jenis bukti audit, pembicaraan dengan obrik (obyek yang diperiksa) pasca audit serta unsur-unsur perbuatan yang perlu diungkap dalam suatu audit investigasi. Dalam LHAI, secara hukum seyogyanya BPKP tidak melakukan penentuan pelaku yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, karena penentuan pelaku adalah domain hukum pidana, dalam hal ini penyidik. BPKP lebih tepat kalau hanya hanya melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan penggambaran secara deskriptif modus operandi tindak pidana korupsi sesuai dengan kompetensi BPKP selaku auditor intern pemerintah, MOU atau nota kesepahaman antara lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dengan BPKP tidak perlu dipertahankan. Kerjasama penanganan perkara sebaiknya dilakukan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdasar undang-undang, agar lebih kuat dan independen dari sisi pembuktian bilamana dipertanyakan oleh pihak-pihak di persidangan.

---

This thesis discusses about the mechanism and the determination of the parties involved corruption in the Audit Report of Investigation (LHAI) Board of Finance and Development Control (BPKP) and the use of the Audit Report of Investigation (LHAI) BPKP as evidence in the Criminal Justice System. This study is a normative juridical approach to research legislation (Statute-approach), conceptual approach and the comparative approach the results and then described. The results of this study suggest that the number of rules used in the audit investigations that overlap each other, the synchronization rules are needed, especially regarding the types of audit evidence, talks with the ?obrik? (the object being examined) the post audit and elements that need to act disclosed in an audit investigation. In LHAI, legally BPKP should not make the determination of the parties allegedly involved in corruption, because the determination of the parties is the domain of criminal law, and not the investigator. BPKP more appropriate if only just calculating financial losses in a descriptive depiction of the state with the ?modus operandi? of corruption in accordance with the competence of internal auditors BPKP as government, MOU or a memorandum of understanding between National Police and State Prosecutor with BPKP not need to be maintained. Cooperation case handling should be done by the Supreme Audit Board (BPK) is based on legislation, to be more robust and independent of the evidence when questioned by the parties in court. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pengendalian intern di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terbagi menjadi beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian. Badan Kebijakan Fiskal sudah menerapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan mengenai unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Namun, penerapan pengendalian intern Badan Kebijakan Fiskal masih dapat ditingkatkan karena masih ada beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain tidak disampaikannya dokumen-dokumen kegiatan yang dipantau secara lengkap dan keterlambatan dalam penyerahan dokumen tersebut. Akibatnya, evaluasi pengendalian internal BKF tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan pemantau tidak dapat memberikan peringatan untuk melengkapi dokumen kegiatan yang dipantau. Saran yang diberikan adalah untuk mengganti nilai pengendalian intern menjadi perbaikan pengendalian intern sebagai indikator kinerja dan menggunakan aplikasi Knowledge Management System secara komprehensif.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the application of internal controls within the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance. The study was conducted using qualitative methods with literature studies and interviews. The Governments Internal Control System is regulated in Government Regulation Number 60 of 2008. The Governments Internal Control System is divided into several elements, namely the control environment, risk management, control activities, information and communication, and monitoring controls. The Fiscal Policy Agency has implemented elements of the Governments Internal Control System in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008 and regulations concerning elements of the Governments Internal Control System. However, the application of internal control of the Fiscal Policy Agency can still be improved because there are still some weaknesses. These weaknesses include the failure to submit complete monitoring of activity documents and delays in submitting the documents. As a result, the evaluation of the BKFs internal controls does not reflect the actual situation and the monitor cannot provide a warning to complete the activities document monitored. The advice given is to replace the value of internal control to improve internal control as a performance indicator and use a comprehensive Knowledge Management System application."

"Penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai salah satu fokus utama pemerintah untuk mewujudkan good and clean government memiliki problematika hukum terkait dengan penerapan hukum tindak pidana korupsi pada kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN khususnya pada Anak Perusahaan BUMN. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan teori dan asas-asas yang berlaku di dalam hukum, perlu dilakukan penelitian yuridis terhadap status hukum dan aspek hukum keuangan Anak Perusahaan BUMN. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (legal research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan teori hukum (rechts teorie). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah keuangan Anak Perusahaan BUMN merupakan keuangan publik dan masuk dalam lingkup keuangan publik dan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau sebaliknya keuangan Anak Perusahaan BUMN sebagai badan hukum privat tunduk pada hukum perdata, sehingga segala problematika hukum terkait Anak Perusahaan BUMN harus dilakukan dalam koridor hukum perdata termasuk di dalamnya peraturan mengenai perseroan terbatas.

---

Anti Corruption Law enforcement, as one of the main focuses of the government in realizing good and clean government, has legal problems related to anti corruption criminal act enforcement to state financial that are separated from state owned company, especially its subsidiaries. In order to ensure legal certainty and legal application in accordance with the theory and principles applicable in law, it is necessary to conduct juridical research on the legal status and financial legal aspects of the state owned company’s subsidiaries. The method used in this research is the normative juridical method (legal research) through the statute approach and legal theory (rechts theory). This study aims to answer the question whether the finance of the state owned company’s subsidiaries is a subject of public finance and is included in the scope of public finance and state finances as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Action Corruption, or vice versa, the finance of the state owned company’s subsidiaries as private legal entities is subject to civil law, so all legal problems related to the state owned company’s subsidiaries must be carried out in the corridor of civil law, including regulations regarding limited liability companies."

"Tren restukturisasi usaha atau disebut sebagai Kombinasi Bisnis dalam istilah akuntansi menjadi salah satu strategi bisnis yang menarik bagi perusahaan digital dalam mengambil tindakan reformasi untuk menunjang keberlangsungan usahanya. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penggunaan nilai buku pada kombinasi bisnis dan pertimbangan pajak di perusahaan digital, khususnya PT X Tbk. Tujuannya adalah menganalisis latar belakang perubahan kebijakan, implementasi kebijakan penggunaan nilai buku, dan motif pajak pada kombinasi bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist, melalui wawancara mendalam kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal, Akademisi, Praktisi, Asosiasi, serta PT X Tbk dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan penggunaan nilai buku pada PMK No 56/PMK.010/2021 merupakan upaya pemerintah dalam mendukung perkembangan industri bisnis dan meningkatkan penerimaan negara. Untuk implementasi kebijakan ini dinilai memadai dalam hal produktivitas, linearitas, dan efisiensi, meski masih ada catatan terkait informasi dan kepastian kebijakan. Kemudian, atas motif pertimbangan pajak dari penggunaan metode nilai pasar dan nilai buku hanya bergantung pada strategi dan kemampuan dari Wajib Pajak dalam menjalankan keputusan yang diambil untuk mendukung aksi kombinasi bisnis yang dilakukannya. Berdasarkan hasil analisis atas kasus pada PT X Tbk menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan metode nilai pasar dan tidak memanfaatkan kebijakan nilai buku sesuai PMK No 56/PMK.010/2021 dalam pencatatan untuk perpajakan. Sementara itu, saran yang dapat disampaikan adalah DJP perlu menerbitkan sebuah ketentuan standar minimal yang mencakup kepastian terhadap ketentuan atas business purpose test dan mempersiapkan diri dalam menghadapi tren masa depan, dalam mengantisipasi perkembangan restrukturisasi usaha pada industri bisnis, baik perusahaan digital maupun perusahaan konvensional.

---

The trend of business restructuring or referred to as Business Combinations in accounting terms is an attractive business strategy for digital companies in taking reform actions to support the sustainability of their businesses. This research discusses the implementation of the policy of using book value in business combinations and tax considerations in digital companies, especially PT X Tbk. The aim is to analyze the background to policy changes, implementation of policies on the use of book value, and tax motives for business combinations. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm, through in-depth interviews with the Directorate General of Taxes (DJP), Fiscal Policy Agency, Academics, Practitioners, Associations, PT X Tbk and literature studies. The research results show that this policy change is related to the government's efforts to support the development of the business industry and increase state revenues. Implementation of this policy is considered adequate in terms of productivity, linearity and efficiency, although there are still notes regarding information and policy certainty. Then, the motive for tax considerations from using the market value and book value methods only depends on the strategy and ability of the Taxpayer in carrying out the decisions taken to support the business combination action. Based on the results of the analysis of cases in PT X Tbk, it shows that the company uses the market value method and does not utilize the book value policy in accordance with PMK No. 56/PMK.010/2021 in recording for taxation. Meanwhile, the advice that can be conveyed is that the DJP needs to issue a minimum standard provision that includes certainty regarding the provisions regarding the business purpose test and prepares itself to face future trends, in anticipating developments in business restructuring in the business industry, both digital companies and conventional companies."

"Kebijakan pembebasan BPHTB merupakan kebijakan insentif pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan ataupun keringanan kepada masyarakat dalam rangka melakukan pembayaran pajak serta sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kebijakan Badan Pertahanan Nasional dalam rangka percepatan sertifikasi hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun, disisi lain karena adanya kebijakan ini, pendapatan Pemerintah Daerah selalu mengalami potential loss dan menyebabkan tidak tercapainya target realisasi penerimaan daerah. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa hal seperti ketidakpatuhan Wajib Pajak dan pengawasan otoritas pajak yang kurang optimal. Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau kebijakan tersebut dari asas certainty, revenue productivity dan aspek kepatuhan serta pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif paradigma post-positivist dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Dari penelitian ini, hasil yang didapatkan dari tinjauan asas certainty telah terpenuhi, namun permasalahan yang masih kerap terjadi adalah karena perbedaan penafsiran pada tiap kantor UPPPD terkait implementasinya mengenai objek pajak yang diperbolehkan serta penggunaan dasar pengenaan pajak mengenai penggunaan NJOP dibandingkan NPOP. Dari asas revenue productivity, kebijakan pembebasan BPHTB ini belum terpenuhi baik berdasarkan the principle of adequacy dan the principle of adaptability. Tidak terpenuhinya asas revenue productivity karena adanya threshold yang cukup besar dimana menyebabkan potensi penerimaan yang hilang bernilai sangat besar setiap tahunnya. Kemudian, berdasarkan aspek kepatuhan masih belum terpenuhi karena masih banyak perilaku Wajib Pajak yang tidak patuh secara materil, namun patuh secara formal. Ketidakpatuhan materil ini disebabkan karena lazimnya penggunaan NJOP dibandingkan nilai transaksi sebenarnya yang menyebabkan nilai transaksi yang digunakan di bawah threshold yang telah ditetapkan. Sementara itu, berdasarkan aspek pengawasan otoritas pajak masih belum cukup terpenuhi karena belum optimal dilakukan secara merata di UPPPD di DKI Jakarta serta masih banyaknya perilaku tax avoidance yang dilakukan oleh Wajib Pajak DKI Jakarta.

---

The BPHTB exemption policy is a tax incentive policy with the aim of providing convenience or relief to the community in order to make tax payments and as a form of support for the DKI Jakarta Provincial Government to the National Land Agency's policy in the context of accelerating land and/or building rights certification Meanwhile, due to this policy, local government revenues always experience a potential loss and cause the regional revenue realization target not to be achieved. This is also caused by several things, such as non-compliance by taxpayers and less than optimal of tax control. The purpose of this research is to observe the policy from the principle of certainty, revenue productivity and the aspect of tax compliance and also the aspect of tax control. This research used post-positivist quantitative approach with in-depth interview as data collection technique. From this research, the result from the Principle of Certainty is the tax regulation dimension has fulfilled yet, but the problem that still often occurs is due to differences in interpretation in each UPPPD office regarding its implementation regarding permitted tax objects and the use of tax bases regarding the use of NJOP compared to NPOP. From the Revenue Productivity principle, the BPHTB exemption policy has not been fulfilled, both based on the principle of adequacy and the principle of adaptability. The non-fulfillment of the revenue productivity principle is due to a fairly large threshold which causes the potential for lost revenue to be of enormous value every year. Afterwards, based on the material compliance aspect has not been fulfilled yet because there are still many taxpayers' behavior that is materially disobedient, but formally complied. This material non-compliance is due to the common use of NJOP compared to the actual transaction value, which causes the transaction value used to be below the predetermined threshold. Meanwhile, based on the aspect of tax control has not been fulfilled, because it has not been optimally carried out evenly in UPPPD in DKI Jakarta and there are still many tax avoidance behaviors carried out by DKI Jakarta Taxpayers."

"Komisi Pemberantasann Korupsi (KPK) lahir sebagai anak kandung reformasi. Besarnya harapan publik kepadanya sebagai lembaga negara yang independen dalam memberantas korupsi di negeri ini, membuat para pendiri KPK mendesain lembaga ini dengan kewenangan dan UU khusus. Realita tersebut berpengaruh terhadap interaksi sosial yang terjadi di dalam proses pembuatan keputusan di lembaga dan organisasi kepegawaian Wadah Pegawai KPK. Dengan menggunakan Adaptive Structuration Theory yang diperkenalkan oleh Poole dan DeSanctis yang diadaptasi dari teori strukturasi oleh Anthony Giddens; peneliti mendapatkan interaksi sosial yang terjadi dalam proses strukturasi, yaitu bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi dalam sebuah organisasi kepegawaian yang menjadi bagian dari sistem kelembagaan KPK. Di AST, ditekankan bahwa critical edge berada pada proses pembuatan keputusan yang memberikan kesempatan kepada seluruh anggota organisasi berpartisipasi dalam mengemukakan gagasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan single case study untuk menganalisis mengenai strukturasi di organisasi kepegawaian pada sebuah Lembaga Negara berbentuk Komisi dalam tatanan politik dan birokrasi pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap para agen yang berperan secara aktif di dalam interaksi sosial. Dengan potret tersebut peneliti menganalisis structural features, other sources of structure serta group’s internal system yang mempengaruhi proses interaksi sosial. Studi ini menemukan bahwa ketika agen WP-KPK berinteraksi dengan struktur dalam sistem politik dan birokrasi, mereka melakukan tindakan appropriation of structure yang menghasilkan emergent source of structure dan menggunakannya sebagai struktur tambahan pada interaksi sosial berikutnya. Proses pembuatan keputusan yang terjadi dalam interaksi sosial menunjukkan terbentuknya new social structures. Hal ini menunjukkan bahwa ketika appropriation moves yang dilakukan oleh para agen adalah untuk mewujudkan faithfulness of appropriation, maka hasil akhirnya decision outcomes yang predictable dan committed.

---

The Corruption Eradication Commission (CEC) was born as the child of the reform. The high public expectations to the commission as an independent state institution in combating corruption in this country, made the founders of the KPK design this institution with special authority and law. This reality affects the social interaction that occurs in the decision-making process at the KPK's Employee Organization and staffing organizations. By using the Adaptive Structuration Theory introduced by Poole and DeSanctis which was adapted from structuration theory by Anthony Giddens; researchers get the social interaction that occurs in the structuration process, namely how the structure is produced and reproduced in a staffing organization that is part of the KPK institutional system. At AST, it is emphasized that the critical edge is in the decision-making process that provides opportunities for all members of the organization to participate in expressing ideas. The study was conducted using a single case study to analyze the structuration in the staffing organization at a State Institution in the form of a Commission in political order and government bureaucracy. Data collection is done by in-depth interviews with agents who play an active role in social interaction. With this portrait the researcher analyzes the structural features, other sources of structure and the group's internal systems that influence the process of social interaction. This study found that when WP-KPK agents interact with structures in political and bureaucratic systems, they take appropriation of structure actions that produce emergent sources of structure and use them as additional structures in subsequent social interactions. The decision making process that occurs in social interaction shows the formation of new social structures. This shows that when appropriation moves by agents are to manifest the faithfulness of appropriation, then the outcome of the decision outcomes is predictable and committed.

Keywords: Adaptive Structuration Theory, structure, agent, appropriation, employee organization"

"Penelitian ini membahas tentang kejahatan korupsi yang diurai secara komprehensif menggunakan teori criminological verstehen, perilaku kejahatan korupsi dipelajari dan diurai menggunakan teori differential association, profil pelaku korupsi dianalisa menggunakan teori white collar crime dan penulis menawarkan solusi untuk mengungkap korupsi menggunakan teknik digital forensic dan teknik analisis intelijen dalam audit investigasi dengan pendekatan teori prisma kejahatan yang menjelaskan bahwa kejahatan korupsi sifatnya tersembunyi atau berada di prisma bagian bawah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan 3 tahap yaitu studi pustaka, wawancara serta delphi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik digital forensic dan teknik analisis intelijen memiliki hambatan dalam penerapannya di lapangan, namun memiliki peluang besar untuk dapat diterapkan. Dengan menggunakan teknik digital forensic, dapat membantu dalam pengumpulan bukti yang bermuara pada korupsi, meskipun masih memerlukan payung hukum yang tepat serta penanganan bukti digital yang tepat agar dapat diterima di Pengadilan. Hasil analisis intelijen dapat digunakan sebagai petunjuk meskipun masih memerlukan serangkaian prosedur agar dapat dijadikan bukti, selain itu dapat digunakan sebagai prediksi langkah pelaku jika informasi yang diperoleh memadai dan tepat.

---

This study discusses corruption crimes that are comprehensively parsed using the verstehen criminological theory, the behavior of corruption crimes is studied and analyzed using the differential association theory, the profiles of corruption perpetrators are analyzed using white collar crime theory, and the authors offer solutions to reveal corruption using digital forensic techniques and intelligence analysis techniques in an investigative audit with a crime prism theory approach which explains that corruption crimes are hidden and in the lower prism. The research was conducted using a qualitative method with 3 stages, namely literature study, interview and Delphi. The results showed that digital forensic techniques and intelligence analysis techniques had obstacles in their application in the field, but had a great opportunity to be applied. Using digital forensic techniques can help in gathering evidence that leads to corruption, but it still requires the right law and proper handling of digital evidence in order to be accepted in court. The results of intelligence analysis can be used as a guide, but it still requires a series of procedures so that it can be used as evidence, besides that it can be used as a prediction of the perpetrator's steps if the information obtained is adequate and accurate."