Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengapa Pemerintah Kabupaten Karawang gagal dalam upaya penyelesaian konflik agraria melalui mediasi, dengan mengambil studi kasus sengketa tanah di tiga desa di Telukjambe, Karawang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan kegagalan Pemerintah Kabupaten Karawang disebabkan terlambat dalam melakukan upaya mediasi dan konflik sudah masuk dalam ranah yuridis. Selanjutnya adalah karena sudah ada hasil putusan sidang yang memenangkan salah satu pihak yang berkonflik dan pemerintah tidak bisa mengintervensi hasil putusan. Penyebab yang terakhir karena pemerintah tidak mengerti adanya perbedaan kepentingan dan kekuasaan dari kedua pihak yang berkonflik.Kata kunci:Konflik agraria, konflik berkepanjangan, peran pemerintah.

---

This study discusses why the Karawang district government failed in the effort to solve agrarian conflict through mediation, by taking a case study of land dispute in three villages in Telukjambe, Karawang. This research is qualitative descriptive interpretive. This study found that the failure of the Karawang district government was cause by not being able to issue a meaningful policy in the effort to resolve the conflict due to being late in mediation efforts and the conflict had entered the juridical domain. The next cause is because there has been a trial verdict that won one of the conflicting parties and the government could not intervene in the decision. The last cause is that the government doesn rsquo t understand the different interests and powers of the two conflicting partiesKey words Agrarian conflict, prolonged conflict, the roles of government."

"Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, maka dalam Pelita ke IV prioritas diletakkan pada Pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor Pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Pelita-pelita selanjutnya. Disamping itu pembangunan industri harus makin diarahkan pada usaha memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor serta meningkatkan ekspor hasil-hasil industri. Dengan demikian diharapkan bahwa jumlah penduduk yang hidup dari sektor-sektor di luar pertanian semakin bertambah dan komposisi ekspor Indonesia akan berubah, yaitu tidak lagi hanya berupa bahan mentah akan tetapi akan berubah menjadi bahan yang telah diolah dan bahan jadi. Pembangunan industri diarahkan pada usaha memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, namun industri juga dapat membawa pengaruh negatif terhadap lingkungan hidup masyarakat dengan menimbulkan pencemaran fisik seperti pencemaran air, tanah,dan udara serta pencemaran sosial yang seringkali menimbulkan keresahan-keresahan sosial yang rawan dan gawat. Oleh karena itu perlu ditempuh cara atau pola dalam prosedur pelaksanaan pembangunan industri untuk menghindari keresahan-keresahan sosial dan mengembangkan ekonomi masyarakat ketingkat yang lebih baik, sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan industri tersebut. Sehubungan dengan persyaratan tersebut, maka dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup seyogyanya proyek-proyek yang sudah berjalan seperti halnya dengan PT. Pupuk Kujang di Desa Dawuan memerlukan evaluasi pengaruh, untuk mengetahui pengaruh positif dan pengaruh negatif yang telah terjadi sehingga diharapkan akan sangat berguna bagi penelaan kembali kebijaksanaan dan pengawasan dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan yang optimal di masa mendatang. "

"Wilayah Pesisir di Kabupaten Karawang memiliki garis pantai yang panjang dari barat hingga ke timur. Panjang garis pantai karawang yang membentang dari barat hingga timur berhadapan langsung dengan laut jawa. Hal ini menjadikan garis pantai di Kabupaten Karawang rentan terhadap perubahan garis pantai baik karena proses abrasi atau karena proses akresi. Abrasi dan akresi merupakan fenomena alam yang pasti terjadi pada pantai, tetapi kejadian dapat dipercepat dengan faktor aktifitas manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh perubahan garis pantai yang terjadi akibat proses abrasi dan proses akresi terhadap perubahan luas penutup lahan di wilayah pesisir Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan dua jenis citra, yaitu citra Landsat 7 ETM+ dan citra Landsat 8 OLI/TIRS dengan periode tahun 1998-2008 dan 2008-2018. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu Spatial Temporal dengan membandingkan luas perubahan garis pantai abrasi, akresi dan luas penutup lahan yang terjadi dalam dua periode tahun berbeda yaitu tahun 1998-2008 dan 2008-2018.

---

The coastline area in the Karawang district has a long shoreline that stretches from west to east. The length of the Karawang shoreline directly faces the java sea. This makes the shoreline in Karawang district susceptible to the shoreline changes either in the abrasion process or accretion process. Abrasion and accretion are natural phenomena that will occur from the shore, but this can be accelerated by human activities. The purpose of this research was to analyze the effect of shoreline changes that occur due to abrasion and accretion processes on changes in land cover in the coastline area of Karawang district. This research used two types of images, Landsat 7 ETM+ and Landsat 8 OLI/TIRS. The method of this research was using Spatial-Temporal by comparing the area of shoreline changes in abrasion, accretion, and land cover area which occurred in two different periods of time which was in 1998-2008 and 2008-2018."

"Sejak sepuluh tahun terakhir hutan mangrove di Karawang telah menjadi percontohan bagi pengelolaan mangrove di Jawa Barat. Namun beberapa wilayah mengalami kerusakan dan penurunan luas. Skripsi ini membahas perubahan luasan mangrove serta kaitannya dengan sosial ekonomi di pesisir Kabupaten Karawang tahun 2009 dan 2019 menggunakan citra landsat. Variabel sosial ekonomi yang digunakan antara lain mata pencaharian utama (mp), lokasi lahan usaha (llu), pemanfaatan lahan (pl), persepsi terhadap hutan mangrove (phm). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Metode penelitian yang digunakan antara lain supervised classification untuk klasifikasi tutupan mangrove, overlay untuk analisis perubahan lahan, dan uji chi square untuk analisis hubungan sosial ekonomi dengan perubahan tutupan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tutupan mangrove tahun 2014-2019 bertambah sebanyak 448,75 ha. Sedangkan perubahan tutupan mangrove tahun 2009-2019 bertambah sebesar 565,11 ha. Secara umum, wilayah tutupan mangrove bertambah, namun ada beberapa wilayah yang luasan tutupan mangrovenya berkurang atau menghilang. Ada hubungan antara karakteristik sosial ekonomi dengan perubahan tutupan mangrove yang berkurang dengan hubungan kuat. Namun, tidak ada hubungan antara karakteristik sosial ekonomi dengan perubahan tutupan mangrove yang bertambah. Hal ini dikarenakan area tutupan mangrove yang bertambah terjadi karena adanya pelestarian hutan mangrove oleh pemerintah, POKMAS, dan perusahaan setempat dan tidak ada hubungannya dengan sosial ekonomi masyarakat.

---

Since the last ten years, mangrove forests in Karawang have become a model for mangrove management in West Java. But some areas experienced extensive damage and decline. This thesis discusses the changes in the extent of mangroves and their relation to the socio-economy on the coast of Karawang Regency in 2009 and 2019 using Landsat imagery. Socioeconomic variables used include main livelihood, location of business land, land use, perception of mangrove forests. This is quantitative research with a descriptive design. The research methods used include supervised classification for the classification of mangrove cover, overlays for land change analysis, and cross tables for analysis of changes in mangrove cover with social economy. The results showed that changes in 2014-2019 increased by 448,75 ha. While changes in mangrove cover in 2009-2019 increased by 565,11 ha. In general, mangrove cover areas have increased, but there are some areas where mangrove cover areas have decreased or disappeared. Socioeconomic characteristics affect the change in mangrove cover that is reduced. As for changes in mangrove cover that increases, there is no effect of socioeconomic characteristics on changes in mangrove cover that increases. This is due to the increased area of mangrove cover that occurs due to the preservation of mangrove forests by the government, POKMAS, and local companies."

"Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan flora dan fauna, serta manusia yang ada disekitarnya. Sehingga ekosistem ini perlu diperhatikan keberlanjutannya sebagai upaya pemanfaatkan ekosistem. Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang yang memiliki hutan mangrove yang sangat luas, dimana luas hutan mangrove di Kecamatan Cilamaya Wetan mencapai 1.019 ha, sehingga dinilai berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata bahari mangrove. Dalam menentukan wilayah yang paling berpotensi untuk dijadikan wisata bahari, variabel yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi biofisik ekosistem mangrove, kualitas air, dan faktor lokasi terhadap aksesibilitas dan kaitannya dengan jarak dari permukiman. Variabel biofisik dianalisis menggunakan kesesuaian mangrove untuk wisata, kemudian variabel kualitas air dilakukan analisis menggunakan Pollution Index (PI), serta aspek lokasi dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis potensi ekosistem mangrove untuk wisata bahari berdasarkan kondisi biofisik dan kualitas air didapatkan tiga zona yang memiliki potensi untuk dijadikan wisata bahari, yaitu pada zona Maryamah – Tunut, zona Tarsip – Ci lamaya, dan zona Cilamaya. Kemudian berdasarkan analisis spasial menggunakan faktor lokasinal berdasarkan aksesibilitas dan jarak dari permukiman di dapatkan zona Tarsip – Ci lamaya dan zona Ci Lamaya yang berpotensi untuk dijadikan wisata bahari mangrove. Karena dimana selain wilayahnya sesuai berdasarkan kondisi biofisik ekosistem mangrove dan kualitas airnya, wilayah ekosistem mangrove yang berada di zona Tarsip – Ci Lamaya dan zona Ci Lamaya memiliki aksesibilitas yang mudah untuk dijangkau dan juga jarak dari permukiman yang relatif jauh sehingga wilayah tersebut memiliki nilai keasrian dan keaslian yang tinggi. Selain itu, keanekaragaman jenis objek biota yang beragam dan pemandangan yang indah di sekitar ekosistem mangrove juga dinilai akan menjadi nilai tambah sebagai daya tarik untuk dijadikan wisata.Mangrove ecosystem is the ecosystems that has an important role not only for the life of flora and fauna, but also for the society around the ecosystem. So that this ecosystem needs to be considered for its sustainability as an effort to utilize the ecosystem. Cilamaya Wetan Subdistrict is one of the sub-districts in Karawang Regency which has a very wide mangrove forest that reaches 1,019 ha, so it is considered to be developed into mangrove tourism. Biophysical condition and water quality, and also location factors for accessibility and its distance from the settlement need to consider, in which to develop mangrove ecosystem into tourism. Biophysical variables were analyzed using the suitability of mangroves for tourism, then water quality variables were analyzed using Pollution Index (PI), and location aspects were analyzed spatially using buffer method. The results of the analysis of the potential of mangrove ecosystems for marine tourism based on biophysical conditions and water quality obtained three zones that suitable to develop into tourism. Those zones are Maryamah-Tunut zone, Tarsip-Ci lamaya zone, and Cilamaya zone. Then based on spatial analysis using locational factors based on accessibility and distance from settlements, Tarsip-Ci lamaya zone and Ci Lamaya zone have the potential to be used as mangrove marine tourism. Because besides those 2 zones area are suitable based on the biophysical conditions and water quality, the accessibility is quite good because the main road is provided towards the ecosystem and also the distance from the settlement is in ideal distance, so that the ecosystem can be kept in good condition. In addition, the diversity of diverse species of fauna and the beautiful scenery around the mangrove ecosystem is also considered to be an added value as an attraction for tourism on those zones."

"Infrastruktur berkelanjutan merupakan kunci kesuksesan dari pembangunan. Pembangunan infrastruktur transportasi akan melibatkan kondisi sosial masyarakat dan kondisi lingkungan setempat. Penilaian dari ketersediaan infrastruktur transportasi ini merupakan salah satu solusi yang diadaptasi dari dampak sosial dan lingkungan. Dengan melakukan uji korelasi antar keduanya, bentuk keterkaitannya dan besar keterkaitan antara kehadiran infrastruktur transportasi dan kondisi sosial lingkungannya dapat terlihat. Selain uji korelasi juga dilakukan uji skoring dan uji beda untuk membandingkan kondisi sosial dari wilayah kota dan desa yang ada di KarawangHasil yang didapatkan adalah aksesibilitas, tingkat keamanan, dan tingkat kesetaraan memiliki korelasi terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan di Kabupaten Karawang. Dari segi lingkungan, ketersediaan infrastruktur transportasi tidak berkaian langsung terhadap dampak keberlanjutan lingkungan yang dirasakan. Dampak lingkungan yang dirasakan juga tidak berpengaruh terhadap perjalanan yang ditempuh. Hasil korelasi menunjukkan bahwa besar atau kecil waktu tempuh dan tingkat kemacetan dalam perjalanan tidak membuat dampak yang dirasakan menjadi lebih besar. Dampak lingkungan yang dirasakan lebih disebabkan karena moda yang digunakan masyarakat dengan pemakaian energi yang juga tinggi karena penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi juga pada Kabupaten Karawang.

---

Sustainable infrastructure is the key to success from development. The development of transportation infrastructure will involve social conditions of society and local environmental conditions. Assessment of the availability of this transport infrastructure is one of the solutions adapted from social and environmental impacts. By conducting a correlation test between the two,the form of linkage and the strength of the linkage between the presence of transport infrastructure and the social conditions of the environment can be seen. The results obtained are the accessibility, the level of security, and the level of equality has a correlation to social and environmental sustainability in Karawang regency. In terms of environment, the availability of transportation infrastructure is not directly related to the impact of environmental sustainability. The impact of the perceived environment also has no effect on the journey. Correlation results indicate that the length of travel time and congestion level on the way do not make the perceived impact becomes greater. The impact of the perceived environment is more due to the mode used by society with the use of energy which is also high because of the use of private vehicles are also high in Karawang regency."