Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang politik pengembangan teknologi Cina khususnya pada perusahaan komputer Lenovo sebagai perusahaan komputer terbesar di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisa bagaimana negara mengembangkan teknologi dengan serangkaian kebijakan industrial pada perusahaan komputer Lenovo. Teori ekonomi politik khususnya Developmental State digunakan untuk menganalisa studi kasus pada skripsi ini. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa negara berperan penting dalam pengembangan teknologi melalui pemanfaatan mekanisme pasar. Kebijakan teknologi negara kemudian dirumuskan agar mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan teknologi. Hal tersebut menjadi sangat penting karena teknologi kini menjadi faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi Cina.

---

This undergraduate thesis discusses the politics of technology development in China with a case study computer company Lenovo as the largest computer company in the country. This study uses qualitative method and analyzes how the state develops the technology with a series of industrial policies on computer company Lenovo. The theory of political economy, especially Developmental State is used to analyze a case study in this thesis. The results finds that the state plays an important role in the development of technology through the use of market mechanisms. The state technology policies are formulated to create a situation that is conducive to the development of technology. This becomes very important because the technology is now a supporting factor for China's economic development."

"Tesis ini membahas kebijakan luar negeri Amerika Scrikat yang ingin dicapai melalui doktrin Clinton atau humanitarian inzerventionism di Kosovo. Pokok pemmalahan yang di bahaa dalam tesis ini adalah terdapamya dua kepentingan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa pemerimahan Presiden Bill Clinton, yaitu upaya pengembangan dcmokrasi kc scluruh dunia dan upaya menjaga keamanan nasionalnya. Adanya dua kcpentingan tersebut Amerika Serikan menghadapi dilcma dalam upayanya mewujudkan peranan kepemimpinan dunianya. Agenda politik luar negeri Amerika Serikat paska -Perang Dingin mendorongnya untuk Letap pro aktif di dunia intcmasional. Namun rakyat Amerika Serikat sendiri mendambakan suasana normal sebagai bangsa yang tidak terbebani oleh keterlibatannya yang terlampau eksesif di dunia.Sebagui kerangka pemikiran tesis ini menggunakan pendekatan politik yang menggabungkan realisme dan idealisme (realistic-idealism). Kcrangka pemikiran ini diambil karena sumber dan prinsip dari politik luar negeri Amerika Serikat merupakan gabungan dari kcpcntingan nasional yang merupakan dasar dari pendckatan rcalis dcngan nilai-nilai moral yang merupakan dasar dari pendckatan idealis. Karena kajian wilayah Amerika merupakan kajian amar hidang, maka selain menggunakan pendckatan politik khususnya hubungan inlcmasional, penulisan tesis ini juga akan melibatkan bcbcrupu bidang scperti budaya dan sejarah. Peranan budaya dan sejai-ah mclihal pada peranan nilai-nilai yang dianut suatu bangsa sebagai bagian dari kebuclayaannya yang turut mempengaruhi penenluan kebijakan politik luar ncgerinya.Penelitian tesis ini merupakan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada bahan-bahan tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, dokumen, karya ilmiah, tcrmasuk data dan informasi penting melalui internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kcbijakan Amerika Scrikal mcnyebarluaskan dcmokrasi mendapat posisi penting dalam pelaksanaan politik luar negeri ppmerintahan Presiden Bill Clinton. Pemerintahan Clinton mclihat teijadinya pembunuhan massal dan bcrbagai pclanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan Slobodan Milosevic dan etnis Serbia lainnya lerhadap ernis Albania Kosovo merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menghormati kehidupan dcmokrasi. Oleh karena ilu, perncrintahsm Clinton mcrasa pcrlu mclakuican upaya pemulihan demokrasi di KOSOVO melalui kcbijakan humanitarian intervention. Implementasi dari kebijakan demokrasi dalam politik luar negeri pemerintahan Presiden Bill Clinton dalam kasus konflik Kosovo murupakan conloh upaya Amerika Serikat mcmpromosikan demokrasi. Misi Amerika di Kosovo tidak terlopas dari kepentingan kekuasaan untuk menguasai kawasan slratcgis demi terciptanya perdamaian, dan kepentingan ekonomi."

"Wahabi merupakan salah satu gerakan politik keagamaan Islam pada pertengahan abad 18 yang dalam perkembangannya berhasil mendirikan sebuah negara Kerajaan Arab Saudi. Sebagai aliran, Wahabi cenderung memiliki stereotip "puritan" dan "anti modernisasi".Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, memahami dan menjelaskan (explore and explain) proses pengalaman modernisasi politik di Arab Saudi yang didominasi oleh masyarakat yang menganut aliran Wahabi tersebut.Penelitian ini menganut paradigma klasik (classical paradigm) dengan menggunakan metode studi kasus (case study). Data sekunder dalam bentuk dokumen, naskah, dan pemyataan para elit dan masyarakat Arab Saudi selanjutnya dianalisa menurut interpretasi peneliti dalam suatu kerangka pemikiran (theoretical framework) tentang modernisasi dan gerakan politik keagamaan Wahabi.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa modernisasi politik di Arab Saudi berlangsung secara evolusi dan relatif "statis" dikarenakan kontrol yang ketat terhadap proses pemilihan kebijakan dalam bentuk ikatan-ikatan tradisi (traditional boundaries), nilai-nilai (values) dan tujuan suci (spiritual ideology) Wahabi.Implikasi dari proses modernisasi yang demikian pada gilirannya akan melahirkan suatu bentuk masyarakat politik modern Arab Saudi yang relatif "unik" dengan ciri dan karakter yang berbeda dari masyarakat modern lainnya.

---

Wahhabi, one of the Islamic movements, was founded by Muhammad ibn Abdu lwahhab in the mid 18th century and reached the power when the Kingdom of Saudi Arabia declared formally in 1932. As a mainstream of Islamic movement, Wahabbi tends to have a negative stereotype and most often identified as puritan and "anti-modernization".

The purpose of this research is to understand, explore and explain the modernization process in Saudi Arabia dominated by Wahhabi society.

The research used classical paradigm with qualitative method in case study form. The secondary data required, such as documents, texts, and statements of the highest ranks of the government and the society leaders of Saudi Arabia was analyzed within the framework of political modernization theories and religious political movement of Wahhabi.

This research indicates that the political modernization process in Saudi Arabia goes on the atmosphere of ?evolution? and seems relatively "static" one. It is more caused by strong contrail in shaping policies of Wahhabi traditional boundaries, values, and spiritual ideologies.

The above political modernization process will bring Saudi Arabia as a "unique" character of modern state in difference style compared to other modern states."

"Studi ini mencoba melihat komunikasi politik incumbent dalam konstelasi Pemilihan Presiden 2009, dengan studi kasus komunikasi politik JK. Penelitian ini menekankan pada bagaimana strategi komunikasi politik, faktor pendukung dan penghambat serta pemanfaatan media massa dalam pencitraan politik, menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan, dalam melakukan komunikasi politik, terdapat tiga karakter yang melekat kuat pada diri JK, yaitu: realistis dan pragmatis, tanggap dalam merespon perubahan konstelasi politik dan berkehendak kuat untuk menang. Adapun strategi komunikasi politik JK, yang kemudian memperkuat posisi tawarnya dalam panggung politik nasional adalah, meraih kursi kepemimpinan Golkar, membentuk jaringan saudagar nusantara dan menjadi aktor perdamaian. Dalam melakukan komunikasi politik, JK didukung oleh beberapa faktor, diantaranya, posisinya sebagai Wakil Presiden, Ketua Umum Golkar, latar belakang saudagar dan representasi politik kawasan Indonesia Timur serta Islam moderat. Sementara yang menjadi faktor penghambat adalah, komunikasi JK yang Low Context, polarisasi Jawa-Luar Jawa, Iemahnya soliditas Golkar, citra korup Golkar, dan banyaknya kader Golkar yang hengkang dan mendirikan partai baru. Untuk pemanfaatan media massa dalam pencitraan politik JK, dilakukan pada semua jenis media mulai dari media cetak, media TV, media radio, media on line dan media luar ruang, dengan target image (citra yang diinginkan) adalah JK berprestasi, bekerja lebih cepat dan berani mengambil keputusan. Sejumlah saran yang dihasilkan penelitian ini adalah, (1). Dalam melakukan komunikasi politik, JK harus mampu memahami budaya masyarakat yang menjadi komunikannya. Karena tanpa pemahaman budaya, bisa mengakibatkan miss communication yang pada akhirnya membuat tingkat penerimaan komunikan terhadap JK sebagai komunikator, tidak sesuai dengan yang diharapkan. (2), Sebagai incumbent Wakil Presiden yang bertarung memperebutkan kursi presiden dengan-salah satunya-incumbent Presiden, JK tidak boleh gamang, bahkan harus berani mengambil distansi dari SBY, agar keberhasilan pemerintah tidak hanya dituai oleh SBY. Untuk itu, dibutuhkan pola politik pencitraan yang lebih tepat, agar keberhasilan pemerintah yang dipersepsikan oleh masyarakat, bukan hanya hasil kerja kerja SBY. (3), Konsolidasi ulang partai Golkar, penting dilakukan JK dalam rangka menyolidkan dukungan partai dan elit partai yang terbelah, utamanya elit Golkar dalam menyokong pencapresannya. (4), JK harus intesif melakukan kontak langsung dengan vote getter yang ada di Jawa, untuk mendongkrak perolehan suaranya, karena tingginya prosentase pemilih yang ada di wilayah tersebut. Untuk implikasi teoritis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan konsep dalam menyusun/memperbaiki strategi komunikasi dan pencitraan politik JK menghadapi Pilpres 2009, atau bagi incumbent wakil Presiden dimasa mendatang yang maju bersaing dengan incumbent Presiden.

---

This study attempts to notice the incumbent political communication in the constelation of presidential election 2009, through case studies of Jusuf Kalla’s political communication. The study emphasizes political communication strategies, supporting factors and inhibiting factor as well as mass media used to create a political image with qualitative approaches. Data are obtained through in-depth interview, document and literature study.

The study result indicates that to carry out his political communication, JK has three innate characters, i.e., realistic and pragmatic, responsive to any changes of political constellation or having a high sense of politics, and having a strong motivation to win the presidential election. Similarly, his political communication strategies which strengthen his political bargaining position on national politics include the fact that he is now a chairperson of Golkar party, that he established a network of national traders/businessmen and still involves in it, and once became a peace-keeping actor.

In doing his political communication, JK is supported by significant aspects several of which are his current position as vice president, chairperson of Golkar party, his background as a businessman, a representation of political actions in East Indonesia and a moderate moslem. Meanwhile, the aspects that hold off his political communication are his Low Context communication, non-Java and Java dichotomy/polarization, a weak tie among Golkar party members, an image of Golkar party as a corrupt party, and many Golkar party members who leave it and subsequentlly establish a new political party.

To create a good political image of JK, a number of political communication strategies are done through media, ranging from printed media to electronic media such as TV, radio, and on line websites. These all are done to achieve the main goal: an image of JK who has achivements, work faster and is couragous in making decisions. There are some recommendations resulted from the study. First, in doing political communication, JK should be able to understand the culture of people he is communicating with. Without this, there will be miss communication that in turn leads to different messages delivery from what is actually expected. Second, as the incumbent vice president that tights against other presidential candidates one of whom is the incumbent president - SBY -, JK should not be afraid and indecisive; instead, he should have courage to claim that the success of the running governance performance is achieved not only by SBY but also by him. Thus, a more appropriate image branding of JK is required to inform people that JK contributes much to the good performance of the running governance. Third, re-consolidation within Golkar party is a necessity in order to unify all members of the party, so that they all are in line with JK’s nomination for the presidential election from Golkar party. Fourth, JK should intensify his approach with voters in the areas outside of Java Island in an attempt to increase the number of vote on account of the high percentage of vote in these areas. For theoretical implication, this study may be used as a reference for mapping political communication strategies and creating an image of JK to face Presidential Election 2009. Moreover, this study may be useful for incumbent vice president to complete with the incumbent president in the next presidential election."

"Male guardianship adalah konsep untuk keamanan perempuan Saudi di area publik. Konsep tersebut merupakan proteksi bagi perempuan untuk berkontribusi di ranah sosial, ekonomi dan politik. Male guardianship terhubung pada budaya patriarki. Hal itu memunculkan diskriminasi dan subordinasi pada posisi perempuan---Perempuan Saudi tidak memiliki kesempatan untuk aktif di publik dan terjadi pembatasan akses seperti larangan menyetir, terlibat dalam reformasi politik, keaktifan dalam komunitas sosial, pembatasan lahan pekerjaan sesuai kemampuan mereka, pembatasan mata kuliah dalam pendidikan dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan Hak Asasi Manusia di Arab Saudi. Puteri Ameera Al-Taweel, Pangeran Al-Waleed bin Abd. Aziz yakni dua elite yang memproteksi kebijakan kaku bagi perempuan di KSA dan mereka mendukung perempuan untuk bebas dan mendapatkan hak asasi mereka. Respon dalam memprotes isu perempuan telah dilakukan oleh Raja Abdullah bin Abd. Aziz. Tahun 2005 merupakan tahun transformasi kebijakan Raja Abdullah bin Abd. Aziz. Perempuan Saudi diberi hak untuk berkontribusi sesuai dengan kebutuhan proyek modernisasi dan sebagai langkah priventif untuk membatasi dominasi elite baru di KSA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksplanasi dengan teorisasi induksi dan menggunakan data primer dan sekunder dalam menganalisis kasus perempuan.

---

Male guardianship is the concept to secure Saudi women in public area. It is protection for women to contribute in social, economic, politic situations. Male guardianship related Patriarkh culture. It causes to emerge discrimination and subordination in women position---Women do not have chances to active in public and limited access such as forbiden for women to drive, join in political reform, active in social community, limitation in getting work as good as their capibility, limited major in education etc. Thoses are the cases in Saudi women human rights. Princess Ameera Al-Taweel, Prince Al Waleed bin Abd. Aziz are two of elites that protest the rigid women policy in KSA and they supporting women to be free and get the human rights. Responses to hid protest and women issue have been done by Abdullah bin Abd. Aziz King. In 2005, Abdullah bin Abd. Aziz King becomes transformation in women policy. Women are given rights to contribute as need for Saudi modernitation projects and preventing step to limit domination new elite in KSA. This research uses qualitatif-explanation method within the induction theory and uses primer and secondary data to analysis women case."