Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas karya akhir ini melihat bagaimana upaya dari penyidik unit perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kasus anak sebagai korban kekerasan seksual melalui teori ikatan sosial yang mengedapkan kepentingan terbaik bagi anak dan berupaya menghindarkan anak dari pemberian label dari masyarakat. Tugas karya akhir ini disertai dengan data sekuder, baik dari lembaga kepolsian maupun dari berita. Analisa pada tugas karya akhir ini didukung dengan adanya kajian literatur mengenai penanganan unit perlayanan perempuan dan anak atau lembaga non-formal yang memiliki kajian yang sama. Dari hasil analisa penulis, dapat dikatakan bahwa penanganan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual masih dikatakan kurang melindungi. Kepolisian Indonesia perlu membentuk sebuah peraturan atau prosedur khusus yang membahas bagaimana penanganan terbaik yang diberikan kepada anak sebagai korban atau lebih tepatnya anak sebagai korban kekerasan seksual.

---

ABSTRACTThis thesis discusses looks at how efforts of female and child protection unit investigators to address child cases as victims of sexual violence through social bonding theory that bestows the best interests of the child and seeks to prevent children from labeling from the community. This final paper work is accompanied by secondary data, both from the police and the news. The analysis on this thesis is supported by a literature review on the handling of women and child service units or non formal institutions that have the same study. From the results of the author 39s analysis, it can be said that the handling given to children victims of sexual violence is still said to be less protective. The Indonesian police need to establish a special regulation or procedure that addresses how the best handled to the child as a victim or more precisely the child as a victim of sexual violence."

"Tujuan penelitian untuk menganalisis penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis; menganalisis faktor kendala penanganan; serta memaparkan desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis di Polres Metro Jakarta Barat. Landasan teori dan konsep penelitian menggunakan teori kompetensi, teori penegakan hukum, teori psikologi hukum serta teori psikologi kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian ilmu kepolisian. Jenis penelitian digunakan metode eksploratif. Jenis data primer dengan melakukan wawancara dengan Kanit PPA, anggota Unit PPA, Psikolog klinis UPTD PPA serta orang tua korban. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Secara prosedural dalam penanganan laporan adanya kekerasan seksual yang menimpa anak, Penyidik unit PPA melakukan analisis dengan menggunakan metode konseling melalui wawancara kognitif. Kendala yang dialami dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dimulai dari : Pertama, kendala hukum yang mana terdapat tantangan implementasi UU TPKS terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, kendala dari faktor penegak hukum terutama terkait perspektif penyidik terkait aspek hukum formil dari alat bukti terutama dari keterangan saksi korban kadang dianggap oleh penyidik tidak memenuhi syarat sebagai satu alat bukti. Ketiga, kendala dari faktor sarana adala berupa belum adanya layanan Terpadu “Satu Atap”. Keempat, kendala kendala budaya patriarki di lingkungan masyarakat dan tabunya pemahaman terkait pendidikan seksual sejak dini. Terakhir, kendala sikap “victim blamming” oleh masyarakat. Desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis dari sisi aturan hukum adalah perlu adanya pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 46 ayat (1) mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen. Kemudian desain ideal sarana layananterpadu “satu atap” untuk pelayanan korban kekerasan seksual pada anak adalah dengan membuat MoU antara UPTD PPA dengan Kepolisian untuk menempatkan petugasnya standby di Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat.

---

The aim of the research is to analyze the handling of cases of sexual violence against children who experience psychological trauma; analyze the handling constraint factors; as well as explaining the ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma. The theoretical basis and research concept uses competency theory, law enforcement theory, legal psychological theory and psychological theory of sexual violence. This study uses a qualitative research approach with the type of police science research. This type of research used exploratory method. Types of primary data by conducting interviews with the PPA Unit, members of the PPA Unit, UPTD PPA clinical psychologists and the victims' parents. The triangulation used is data source triangulation and theory triangulation. Procedurally in handling reports of sexual violence against children, PPA unit investigators conducted an analysis using the counseling method through cognitive interviews. Obstacles experienced in handling sexual violence against children start from: First, legal constraints where there are challenges to the implementation of the TPKS Law against victims of electronic-based sexual violence. Second, the obstacles from law enforcement factors, especially related to the perspective of investigators regarding the formal legal aspects of evidence, especially from the testimony of victims-witnesses, are sometimes considered by investigators as not meeting the requirements as evidence. Third, the obstacle from the facility factor is in the absence of a "One Roof" Integrated service. Fourth, the constraints of patriarchal culture in society and the taboo of understanding related to sexual education from an early age. Finally, the problem is the attitude of "victim blaming" by the community. The ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma from a legal standpoint is the need for the establishment of a Government Regulation based on Article 46 (1) regarding the deletion and/or termination of access to electronic information and/or documents. Then the ideal design of an integrated "one-stop" service facility for victims of sexual violence against children is to make an MoU between the UPTD PPA and the Police to place officers on standby at the West Jakarta Metro Police PPA Unit."

"Tindak pidana perkosaan merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia ini, namun keterlibatan anak sebagai korban perkosaan dalam hubungan pacaran menjadi suatu permasalahan tersendiri di masyarakat. Anak yang seharusnya ada dalam perlindungan dan pengawasan orang tua serta negara, haknya dicederai oleh tindak perkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang ia percayai secara intim berkedok hubungan pacaran. Hak anak tersebut kembali dicederai dengan adanya putusan pengadilan yang tidak berpihak kepada anak sebagai korban dan menjadikan hubungan pacaran yang terjadi antara korban anak dan pelaku dewasa sebagai alasan peringan pidana. Lewat studi terhadap putusan-putusan kasus perkosaan anak dalam hubungan pacaran pada tingkat pengadilan negeri dalam lima tahun terakhir dan membandingkannya dengan putusan perkosaan anak biasa (non-hubungan pacaran) serta pengkajian literatur, penulis menemukan bahwa hubungan pacaran dalam kasus perkosaan anak berdampak pada penjatuhan hukuman bagi pelaku. Hakim cenderung memutus hukuman yang lebih rendah bagi pelaku perkosaan anak dalam hubungan pacaran jika dibandingkan dengan hukuman bagi pelaku perkosaan anak biasa. Kecenderungan tersebutlah yang menjadikan adanya suatu disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kasus-kasus perkosaan anak.

---

Sexual Abuse is a common thing to happen in Indonesia, but the involvement of children as victims is a problem itself in the society. Children, whose rights are meant to be protected by the state and its own parents, were wounded by the act of rape perpetrated by someone whom they trust intimately masked by such dating relationship. Their rights were wounded once more when criminal justice courts would eventually not side with the victims and choses to use the existence of dating relationship between the victim and its perpetrator as a reason to lighten the sentence. Through studies of similar cases from the last five years and comparing it with other cases of rape towards children (non-dating relationship) and also literature studies, the writer has found that there is a connection between the existence of dating relationship and the punishment given by the judges sentence. The trend is that judges would sentence a lighter punishment towards a child rape perpetrator in dating relationship cases than those towards ordinary child rape perpetrator. This trend itself is a form of unwarranted disparity in the cases of rape towards children."

"Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yaitu Proses Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS- AMPK) yang difokuskan terhadap anak korban kekerasan seksual di LPA DKI Jakarta, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Informan penelitian terdiri dari Sakti Peksos, Ketua LPA, Penerima Manfaat beserta orang tuanya dan Subdit AMPK sebagai pelaksana program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pemberian bantuan sosial anak, sebagian besar diperuntukkan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yaitu perlengkapan sekolah. Dan keseluruhan proses tersebut telah sesuai dengan Pedoman Operasional PKS- AMPK.

---

This study is an evaluation that Social Welfare Programme Implementation Process Children Who Need Special Protection, which focused on child victims of sexual violence in LPA Jakarta, as well as factors supporting and inhibiting its implementation. Way informants consisted of Social Workers, Chairman of LPA, Beneficiaries and their parents and Subdit AMPK as a program manager. The results of this study indicate that the provision of social services children, mostly devoted to the fulfillment of basic needs ie school supplies. And the whole process is in accordance with the Operational Guidelines PKS-AMPK"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program psikoedukasi kesehatan reproduksi efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perlindungan diri dari kekerasan seksual pada anak usia 5-6 tahun. Tiga belas anak berpartisipasi dalam psikoedukasi kesehatan reproduksi yang diberikan dengan menggunakan pendekatan observational learning. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan perlindungan diri yang diukur adalah pengetahuan pencegahan kekerasan seksual, sentuhan pantas dan tidak pantas, serta kemampuan merespon secara verbal dan non verbal. Penelitian ini menggunakan before and after design. Hasil uji statistik dengan menggunakan the Wilcoxon sign ranks menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada tiga aitem pengetahuan dan kemampuan perlindungan diri yang diukur sesudah intervensi. Artinya program psikoedukasi kesehatan reproduksi efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual, kemampuan mengenali sentuhan yang tidak pantas; dan kemampuan perlindungan diri dalam merespon secara vebal dan non-verbal.

---

The aim of this study is to know the effectiveness of reproductive health psyhoeducation program to enhance knowledge and ability of self protection from sexual abuse for children aged 5 6 years old. Thirteen children participated in reproductive health psychoeducation which given by using observational learning approach. Knowledge and protection capabilities increased by measured of sexual violence prevention knowledge, appropriate and inappropriate touches, and the ability to respond verbally and non verbal. Research was conducted using before and after design.

Statistical test using the Wilcoxon sign ranks shows there are significant difference in three item being measured after intervention. It means that reproductive health psyhoeducation program efective to enhance sexual violence prevention knowledge, the ability to recognize inappropriate touches, and the ability to respond verbally and non verbal."

"Penelitian ini berfokus kepada seseorang yang memiliki pengalaman sebagai korban kekerasan seksual yang berproses menjadi pelaku kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana seseorang dapat melakukan kekerasan seksual dengan melihat pengalaman-pengalaman yang dialami pelaku sebagai faktor pendorong. Penelitian ini menggunakan dua informan yang memiliki pengalaman kekerasan seksual, sebagai korban dan pelaku, dan sedang menjalani proses hukum di Kota Sukabumi. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah life course theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada dua informan yang memiliki pengalaman kekerasan seksual dan narasumber lain yang berinteraksi langsung dengan informan, yaitu PPA Polres Sukabumi, guru-guru, orangtua, keluarga dan psikolog. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi pelaku karena pengalamannya sebagai korban, melainkan terdapat faktor utama berdasarkan pengalaman pelaku, yakni kekerasan rumah tangga sebagai pendorong perilakunya. Selain itu, kondisi sosial juga merupakan faktor lainnya. Intervensi dan penanganan sangat penting dilakukan bagi korban kekerasan seksual dengan tujuan untuk mencegah agar korban kekerasan seksual tidak berproses menjadi pelaku. Intervensi dapat dilakukan lewat dukungan pemerintah dengan menyiapkan sistem perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.Kata kunci: kekerasan seksual terhadap anak, korban kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga.

---

This study focuses on someone who has the experience as a victim of sexual violence and turned to be the perpetrator of sexual violence. The objective of this research is to answer how someone could become the perpetrator of sexual violence by looking at the experiences as a driver. This study uses two informants who have experienced sexual violance, both as the victims and the perpetrators, and are now undergoing legal process in Sukabumi City. The main theory used in this study is the life course theory. Qualitative approach is used in this study by conducting in depth interviews with two informants with sexual violence experiences and other interviewees who have interacted directly with the two informants, namely PPA Sukabumi Police Officers, teachers, parents, family, and psychologist.

The result of this study indicates that victims of sexual violance can be the perpetrators, not only because of their experiences as the victims, but the major factor here is based on their experiences with domestic violence as a driver of their behaviour. In addition, their social condition could be another factor. Intervention and treatment are very important for the victims of sexual violence with the aim to prevent the victims to become the perpetrators. This intervention can be conducted with support from the government by preparing a system of protection for children who have sexual violence experiences.Keywords sexual violance towards children, victims of sexual violance, sexual violence abusers, domestic violance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polisi wanita dalam penanganan kasus inses dengan korban anak dari perspektif gender; Untuk menganalisis kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual inses pada anak perempuan yang dilakukan oleh Ayah kandungnya; Serta untuk menganalisis model koordinasi yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara dalam melaksanakan upaya preventif secara multi-stakeholder terhadap tindak pidana kekerasan seksual inses terhadap anak. Dalam penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi Teknik Analisis Data menggunakan Validitas Data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.Polisi Wanita Unit PPA telah menunjukkan peran yang penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak inses oleh ayah kandungnya. Meskipun langkah-langkah mereka sesuai dengan fungsi manajemen, ditemukan kekurangan dalam perencanaan kegiatan yang memerlukan pembuatan rencana yang lebih terstruktur. Namun, mereka berhasil dalam pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, menunjukkan rasa empati yang lebih besar terhadap korban anak-anak, membedakan mereka dari polisi laki-laki. Penanganan kasus kekerasan seksual inses oleh ayah kandungnya menghadapi kendala kompleks dari berbagai faktor, termasuk minimnya pemahaman dalam penegakan hukum, multitafsir hukum, dan stigma sosial. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan peningkatan pelatihan, reformasi sistem penempatan personel, inisiasi pembentukan pedoman, serta perubahan budaya dan norma masyarakat. Koordinasi yang inklusif antarinstansi merupakan kunci kesuksesan dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun telah ada upaya terpadu, masih ditemukan ruang untuk peningkatan, terutama dalam implementasi upaya pencegahan sekunder dan perbaikan dalam koordinasi antarinstansi. Dengan langkah-langkah perbaikan yang disarankan, diharapkan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dapat menjadi lebih efektif melalui kerjasama lintas sektor yang terkoordinasi dengan baik.

---

This research aims to analyze the role of policewomen in handling incest cases involving child victims from a gender perspective; to analyze the obstacles in handling cases of incestuous sexual violence against girls perpetrated by their biological fathers; and to analyze the coordination model employed by the North Jakarta Metro Police in implementing multi-stakeholder preventive measures against the crime of incestuous sexual violence against children. This thesis research utilizes a qualitative research approach. Data analysis in this study uses the triangulation method with data validity, data reduction, and conclusion drawing techniques.

The Policewomen of the PPA Unit have demonstrated a significant role in handling cases of incestuous sexual violence against children by their biological fathers. Although their actions align with management functions, deficiencies were found in the activity planning that requires a more structured plan. However, they have been successful in organizing, mobilizing, and supervising, showing greater empathy towards child victims, distinguishing them from male police officers. Handling cases of incestuous sexual violence by biological fathers faces complex obstacles from various factors, including a lack of understanding in law enforcement, legal ambiguities, and social stigma. To enhance the effectiveness of law enforcement, it is necessary to improve training, reform the personnel placement system, initiate the creation of guidelines, and change societal culture and norms. Inclusive inter-agency coordination is key to success in preventing sexual violence against children. Although integrated efforts have been made, there is still room for improvement, especially in the implementation of secondary prevention efforts and improvement in inter-agency coordination. With the suggested improvement measures, it is expected that efforts to prevent sexual violence against children can become more effective through well-coordinated cross-sector collaboration."

"Karya Akhir ini membahas tentang tradisi-tradisi patriarkis dan misoginis yang mengkonstruksi anak perempuan berada di posisi rentan menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak. Karya akhir ini ditulis menggunakan analisis perspektif feminisme radikal dengan metode penelusuran data sekunder yang memungkinkan penulis menggambarkan eksploitasi seksual komersial anak perempuan bukan hanya disebabkan oleh faktor supply and demand saja, namun terdapat faktor lain yaitu konstruksi dalam tradisi patriarkis dan misoginis yang menyebabkan anak perempuan rentan menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak perempuan. Pada akhirnya, penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan pola pada tradisi tradisi patriarkis dan misoginis yang menyebabkan langgengnya eksploitasi seksual komersial anak perempuan.

---

This final assignment discusses the patriarchal and misogynist traditions which construct the children (female) in a vulnerable position to become the victims of commercial sexual exploitation of children (female). This final assignment was written using the analysis of radical feminism perspective with the research methods of secondary data that allows author to describe that the commercial sexual exploitation of children (female) is not only caused by factors of supply and demand, but there are also other factors such as patriarchal and misogynist traditions which constructed the children (female) became vulnerable and led them for being the victims of commercial sexual exploitation of children (female). In the end, this paper shows that there are similar patterns of traditions of patriarchal and misogynist which led to the interminable of commercial sexual exploitation of children (female)."

"ABSTRAKPendahuluan : Anak yang mengalami kekerasaan seksual memiliki risiko lebih besar untuk mengalami gangguan jiwa dan faktor sosio-demografi  dinilai memengaruhi timbulnya gangguan jiwa tersebut. Tujuan penelitian untuk melihat gambaran profil sosio-demografi pada anak yang mengalami kekerasan seksual serta melihat hubungan antara profil sosio-demografi tersebut dengan gangguan jiwa.Metode : Penelitian obsevasional dengan rancangan studi analitik potong lintang yang dilakukan pada Februari 2017 hingga Juli 2018 dengan melibatkan 101 anak di RSUPN Cipto Mangunkusumo dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner data demografi, SPM dan CPM untuk kapasitas intelektual serta MINI-KIDS untuk penilaian gangguan jiwa. Analisis data menggunakan uji chi-aquare  dan Fisher-exact test untuk analisis bivariat dan regresi logistik untuk analisis multivariat.Hasil : Dari penelitian ini diperoleh hasil kekerasan seksual terjadi 40,6% pada usia kanak  dan 70,3% subjek berjenis kelamin perempuan. Sejumlah 35,7% subjek memiliki kapasitas intelektual di bawah rata-rata. Jenis kekerasan seksual terbanyak (64,3%) adalah kekerasan seksual kontak dengan penetrasi. Psikopatologi terbanyak adalah gangguan penyesuaian dengan afek depresi (18,9%), sementara gangguan stres pasca trauma sebesar 2%. Gangguan penyesuaian umumnya dialami setelah anak menghadapi stressor lain pasca kejadian kekerasan seksual. Usia pertama kali mengalami kekerasan seksual, kapasitas intelektual anak dan jenis kekerasan seksual adalah faktor sosio-demografi  yang berkorelasi positif dengan timbulnya gangguan jiwa (p<0,01).Kesimpulan : Pada penelitian ini disimpulkan ada hubungan antara faktor usia pertama kali mengalami kekereasan seksual, kapasitas intelektual anak dan jenis kekerasan seksual dengan gangguan jiwa pada anak yang mengalami kekerasan seksual.

---

ABSTRACTIntroduction : Children who experienced sexual violence have greater risk of experiencing mental disorders and socio-demographic factors are considered to influence this condition. The aim of this study is to know the socio-demographic profile of children who experienced sexual violence and to see the association between socio-demographic profile and mental disorders.Method : It was a cross sectional analytic study, conducted from February 2017 to July 2018, involving 101 children in Cipto Mangunkusumo Hospital and the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) Jakarta. The data was collected by using demographic questionnaires, SPM, CPM, MINI-KIDS. Data analysis would be done by SPSS for windows.Result : The study show sexual violence occurred 40.6% at school age and 70.3% in girls. A third subject (35.7%) had below average intellectual capacity. Most common type of sexual violence (64.3%) is contact with penetration. Most psychopathology is adjustment disorder (18.9%) while posttraumatic stress disorder is 2%. Adjustment disorders occured when child faces another stressor after sexual violence. Sosio-demographic factors that are positively correlated with mental disorders are age of having sexual violence for the first time, intellectual capacity of children and type of sexual violence.(p <0.01).Conclusion : Socio-demographic factors associated with mental disorders in children who experienced sexual violence are age of having sexual violence for the first time, intellectual capacity of children and type of sexual violence."