Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Tesis ini banyak mengungkap tentang bagaimana dinamika partai politik dan perempuan partai untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif menjelang pemilu 2004. Tesis ini dianggap penting karena analisis terhadap peran partai politik dan perempuan partai menjadi penentu utarna keberhasilan peningkatan partisipasi politik perempuan, terutarna partisipasi politik dengan menduduki jabatan politik merupakan partisipasi politik tertinggi menurut konsep hirarki partisipasi politik.Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan inferensial tesis ini mencoba melukiskan peran partai dan perempuan partai untuk diambil kesimpulan umum dari masalah yang sedang dibahas. Kesimpulan ini diharapkan akan menjadi dasar deduktif dan prediktif untuk memikirkan berbagai tindakan yang bisa digunakan oleh perempuan partai dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen untuk pemilu 2009.Berdasarkan basil temuan, beberapa hambatan meningkatkan keterwakilan perempuan meliputi dua hal: 1), keterbatasan prespektif; yang berpengaruh terhadap pandangan patriarkhis dalam melihat masalah dan kepentingan perempuan. sehingga memunculkan keengganan, diskriminasi, dominasi dan stereotype partai-partai pada kepentingan perempuan. 2) kendala institusional dan keorganisasian; mencakup sistem rekrutmen, penyaringan, nominasi, proses kaderisasi anggota, tidak adanya kebijakan yang fair (male - oriented) dan mengakomodir keterwakilan perempuan. Untuk menghadapi beberapa hambatan di atas, perlu diketahui peluang yang ada, yaitu: pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, ketetapan untuk memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender dalam setiap rekrutmen kepengurusan di setiap tingkatan penempatan beberapa ealeg perempuan di nomor jadi.Dari kendala dan peluang yang ada, aktifis perempuan partai politik mempunyai beberapa strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, yaitu: 1) Melakukan perubahan paradigma melalui peningkatan kepedulian publik terhadap posisi perempuan dalam politik, 2) Reformasi Konstitusi dan Sistem Politik, 3) Membangun jaringan kerja (networking) antar kelompok perempuan; 4) Membangun infrastruktur yang akan membantu persiapan caleg perempuan dalam menghadapi pemilu 2004,5) penyadaran pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen dengan melakukan sosialisasi bagi pemilih untuk memilih caleg perempuan, 6) rekrutmen dan pelibatan banyak perempuan dalam struktur partai.

---

This thesis explains mostly about the dynamic of political party and party's women in increasing women representative in the parliament approaching the general election in 2004. The thesis is considered important because the analysis of the role of political party and party's women in increasing women representative in the parliament is the most significant indicator of the success of the increasing of women political participation, especially, political participation by holding political position as the highest level of political participation hierarchy.

Applying the inferential and qualitative method of research, this thesis describes the role of political party and party's women on which the general conclusions on the concerned subject is based. It is hoped that the conclusions could be the deductive and predictive basis for the woman activists of political party to formulate the practical actions in attempt to increase the women representative in the parliament in the next 2009 general election.

Based on the result of this research, there are two inhibiting factors in increasing the women representative. 1) the weakness of perspective resulting in the patriarchal view in treating the problem and interest of women. The obscure paradigm of the parties' thinking is resulting in the appear of the reluctance, discrimination, domination and stereotype of the political parties in treating the representative of women. 2) the institutional and organizational obstacles comprising of the system of recruitment, selection, nomination, the cadre forming process, and no fair (male-oriented) and accommodative decision accommodating the women representative. To solve the inhibitions above, we must know several chances, they are: fully 30 percent women representative, a regulation for gender balances attention in every structural recruiting and nomination for women in strategic number.

To solve the above problems, political party's women have formulated the strategies to increase the women representative. 1) changing paradigm of thinking and political consciousness of the general election's stakeholders; 2) reforming constitution and political system; 3) building a women networking, 4) giving aid of technical assistance, 5) voter's consciousness socialization to vote women candidate, 6) recruiting and promoting many women in structural of party."

"Tesis ini membahas evaluasi strategi komunikasi PKP INDONESIA dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan. Kekuatan dan kendala dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan pada pemilu 2009. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Visi dan Misi serta infrastruktur menjadi strategi mendasar bagi PKP INDONESIA, Faktor Meutia Hatta menjadi kekuatan partai ini kemudian Faktor kendala kurang minatnya kaurn perempuan menjadi calon anggota legislatif. Penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan kebijakan yang lebih kongkrit, keterbukaan dalam proses penjaringan, dan pendidikan politik khususnya terhadap perempuan yang menjadi calon anggota legislatif agar strategi komunikasi partai politik dapat mencapai hasil yang maksimal.

---

This thesis discusses the strategy of evaluation in communication PKP INDONESIA member legislative candidates encompass women. Strengths and potential obstacles in the selectivity of women members in the legislative elections in 2009. The approach of this research is descriptive qualitative research. Results of this research concluded that the Vision and Mission and infrastructure to become a fundamental strategy for PKP INDONESIA, Mrs. Meutia Hatta factor into the strength of this party and then less interest factor constraints of women to become candidates for legislative members. Research suggests that this policy needed a more concrete, crawl in the process of scrutiny, and political education, especially against women who become candidate members of legislative communication strategy so that political parties can achieve maximum results."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera di pemilu DPR RI Tahun 2014 dengan kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan di Partai Keadilan Rakyat di Pemilihan Raya Umum Tahun 2013 di Malaysia. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana ideologi partai, sistem organisasi, pola kaderisasi dan partisipasi politik perempuan di struktur pusat kedua partai politik tersebut untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan untuk pemilu DPR RI 2014 di Indonesia dan kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan PKR untuk Pemilihan Raya 2013 di Malaysia sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana kebijakan internal partai dapat menggunakan pendekatan legal/institutional dari Miriam Budiardjo yang menjelaskan bahwa pendekatan legal/institutional terdiri dari unsur legal maupun unsur institutional dan metode seleksi kandidat menurut Norris menggunakan analisis level makro struktur institusional rekrutmen-sistem politik seperti sistem politik dan proses rekrutmen juga digunakan. Selain itu dimensi utama dari organisasi partai dalam rekrutmen politik dari Susan Scarrow yang merupakan demokrasi internal partai yang meliputi inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan institusionalisasi partai.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan rekrutmen caleg perempuan di PKS sangat dipengaruhi oleh ideologi islam terutama dalam peran domestik perempuan dan harus adanya izin dari suami untuk menjadi caleg dari PKS. Sedangkan kebijakan internal PKR dalam rekrutmen caleg perempuan sangat dipengaruhi oleh peran organisasi sayap Wanita Keadilan dalam menentukan nama-nama calon perempuan. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam Bidang Perempuan PKS yang tidak memiliki pengaruh besar dalam rekrutmen caleg perempuan PKS.

---

This research explains how Party Policy in Women?s Legastive Recrutment in Prosperous Justice Party (PKS) in General Elections of 2014 and in The People?s Justice Party (PKR) in General Elections 2013 in Malaysia. And also explain how party ideology, organizational systems, patterns of regeneration and political participation of women at the center structure to serve as a comparison.

The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the PKS's policies in the recruitment of women?s candidates for the House of Representatives election in 2014 in Indonesia and the party's policies in the recruitment of women's candidates of PKR for General Elections 2013 in Malaysia as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.

To understanding how the internal policy of the party can use the approach to a legal or institutional from Miriam Budiardjo who explained that the approach to a legal or institutional comprise elements of legal and elements of institutional and using the methods of selection candidates according to Norris's analysis of macro level institutional structures as political systems and processes recruitment. Besides the main dimensions of the political party organizations in the recruitment of Susan Scarrow who is the party's internal democracy that includes inclusiveness, decentralization or centralization and institutionalization of the party.

The results of research showed that the policy of recruiting women's candidates in the PKS is strongly influenced by the ideology of Islam, especially in the domestic role of women and the need of permission from their husbands to be candidates from PKS. Meanwhile, PKR's internal policy in the recruitment of women?s candidates is strongly influenced by the role-wing organization Women of "Wanita Keadilan" in determining the names of womens candidates. This is the unique from PKR that were not found in Sector PKS Women?s of organization as ?Bidang Perempuan? who do not have a great influence in the recruitment of Women's candidates of PKS"

"Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan: Pertama, terkait dengan hak konstitusional dalam pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, Kedua, mengenai perkembangan pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dari zaman orde baru sampai dengan sekarang, dan Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2014 dihubungkan dengan keikutsertaan dalam pemilu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dijamin oleh UUD Tahun 1945 setelah perubahan. Pengaturan mengenai pendirian partai dan keikutsertaan dalam pemilu di zaman orde baru sangat dibatasi oleh penguasa. Menuju pemilu tahun 2014 pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum menunjukkan arah ke penyederhanaan partai politik terlihat dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu di Bawaslu dan PTTUN telah menjamin hak konstitusional partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

---

This research will focus on three main problems. First, constitutional right to established political parties and participation in election. Secondly, the development of regulation on establishment political parties and participation in election from orde baru era until now. Thirdly, the settlement of verification dispute of political parties participants in election 2014 associated with the right to participation in election. The method used in this research is judicial-normative which has its bearing on secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive-analytical.

The result of this research shows that established of political parties and participation in election was guarantee in UUD 1945 after change. The regulation of establishment political parties and participation in election was limited by the authorities in orde baru. Towards 2014 election, regulation of establishment political parties and participation in election shows the direction to simplification political parties based on requirement that must be fulfilled. The settlement of verification dispute in Bawaslu and PTTUN shows guaranteed of constitutional right to participate in election."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi political marketing Partai NasDem sebagai partai politik baru dengan tujuan memenangkan Pemilu Legislatif 2014, khususnya bagaimana peran kepemilikan media dalam strategi tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka konsep political marketing Lees‐Marshment (2001) dan strategi kampanye partai politik Nursal (2004). Kesimpulan utama, Partai NasDem merupakan sales oriented party dan banyak menggunakan pull political marketing dalam menyampaikan pesan politik mereka. Melihat dari fakta di Indonesia bahwa partai politik masih sangatlah lekat dengan figur ketokohan untuk dapat mengangkat elektabilitasnya, maka dibahas pula pembelajaran dari fenomena Partai Demokrat yang dapat memenangkan pemilu pada keikutsertaannya yang kedua kali karena kekuatan figur tokoh SBY. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi strategi political marketing Partai NasDem yang ada saat ini.

---

This study aims to determine how political marketing strategy NasDem Party as a new political party with the aim of winning the 2014 legislative elections, in particular how the role of media ownership in the strategy. This qualitative study uses the concept of political marketing framework Lees‐ Marshment (2001) and political partyʹs campaign strategy Nursal (2004).

The main conclusion, NasDem Party is party oriented sales and using pull political marketing in their political message. View of the fact that political parties in Indonesia are still very closely with the figures to be able to lift the electability, then discussed the phenomenon of learning from the Democratic Party who can win elections on the participation of two times the force of character figures SBY. So this study can complement the strategy of political marketing NasDem Party that exists today."

"ABSTRAKSebagai hak dasar warga negera, pendirian partai politik merupakan salah satu implementasi dari penegakkan hak hak politik warga negara. Hak politik secara teoritis tergolong ke dalam Hak Negatif yakni hak dasar yang penegakan dan pemenuhan nya dapat dikatakan telah ideal apabila negara mengurangi peran campur tangan lebih jauh. Begitupun dengan hak mendirikan partai politik, seorang warga negara harus diberikan kebebasan hendak berserikat dalam partai politik yang sesuai dengan keinginannya. Filosofi hak negatif itu harus dipegang dengan baik oleh negara, karena itu dalam tumbuh kembang internal sebuah partai, negara harus memberikan ruang gerak yang cukup bagi partai untuk menentukan bagaimana wajah program nya, siapa dan bagaimana menentukan struktur pengurus . Negara harus bersikap pasif atas segala dinamika internal yang terjadi di dalam partai politik. Bahkan termasuk ketika partai politik itu mengalami perselisihan internal, negara diidealkan untuk tidak ikut campur menyelesaikan persoalan tersebut. Penyelesaian perselisihan internal itu harus dicoba selesaikan dari internal partai itu sendiri. Pendekatan pasif negara ini telah diadopsi oleh Undang-Undang Tentang Partai Politik kita dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ditentukan bahwa Menteri dilarang mengambil tindakan pengesahan perubahan kepengurusan partai politik apabila dalam partai tersebut sedang terjadi perselisihan internal. Pada kasus Perselisihan internal partai PPP Periode Kepengurusan 2014-2015 dan Pada Perselisihan Partai Golkar Periode Kepengurusan 2014-2019 Menteri Hukum dan HAM mengambil tindakan pengesahan atas perubahan Kepengurusan di kedua Partai tersebut di saat perselisihan internal sedang dalam proses penyelesaian. Atas contoh kasus tersebut, Penulis berinisiatif menyusun penelitian ini dengan maksud untuk menjawab pertanyaan hukum mengenai bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan internal partai politik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dimensi normatif tersebut penulis bentukan dalam konteks hukum di lapangan terutama dalam praktek penyelesaian perselisihan internal partai PPP dan Partai Golkar untuk menilai apakah proses hukum penyelesaian keduanya telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan undang-undang.

---

ABSTRACT

Establishment of a political party is one of the fullfilment on citizen?s political rights. Political rights teoritically classified as one of negative rights which demand the passive approach of the state to fulfill it. The fulfillment of those right is consider to be ideal if the state role decrease into some level to reduce the state to role an interfere. Same condition also must be applied on the right to establish a political party. It?s a clear demand for a citizen to have certain freedom to unite in a political party which match with their vision. The philosophy of those negative rights has to be hold strongly by the state. Therefore in order to guarantee the freedom of political party to grow, the state should behave passively to face political party management. it is Their right to determine how their political face should be , who and how the structure determined and etc. The state should behave passively in deal with pollitcal party internal dynamics. Event if the political party has an internal disputes. Even how danger the situation for the party it self, the state is not allowed to interfere the resolution of the dispute. Those internal dispute should be solved by the internal processs of the party it self. Those state passive approach has been adopted by our political party law especially on the article 24 Law Number 2 Year of 2008 about political party, determined that the Minister of Law and Human Rights is not allowed to exercise his authority to legalize the structural changing of political party until their Internal dispute is resolved. On the internal dispute case of Persatuan Pembangunan party (PPP) and The Party of Golkar, The minister of law and Human Rights had exercised his power to legalize those both party new formation while those both parties is still in internal disputes. On behalf of those two case , author initiate this research in order to solve some legal problem on the issues of internal disputes of political party especially about how our law provide the mechanism to solve internal party disputes and then how those normative aspect implemented in those two case to find out whether those two case of resolution process is matched with the procedure given by the law or not."

"ABSTRAKPenggunaan Twitter sebagai ruang komunikasi politik pada pemasaran politik menyebabkan terjadinya pergeseran balance of power antara partai politik dan publik. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana strategi pemasaran politik dalam perspektif strukturasi adaptif di media sosial Twitter terjadi. Penelitian dilakukan dengan mengambil Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia tahun 2019 sebagai contoh kasus. Contoh kasus Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia diambil berdasarkan pertimbangan perbedaan strategi kampanye dari partai politik yang sama-sama baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah strukturasi adaptif sebagai variabel independen dan strategi pemasaran politik partai sebagai variabel dependen. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan sekunder yang diambil secara langsung dari media sosial partai politik terkait. Dampak dari pergeseran kekuatan tersebut adalah perubahan strategi pemasaran dari partai politik yang berubah karena melihat feedback dari aktivitas pengguna di Twitter. Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia memiliki strategi yang sangat kontras dalam memasarkan partai politiknya karena mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang pengguna Twitter.Kata kunci: Pergeseran keseimbangan, Twitter, ruang komunikasi politik, pemasaran politik, media sosial

---

ABSTRACT

The use of Twitter as a political communication space in political marketing causes a shift in the balance of power between political parties and the public. This study explains how political party marketing strategies changed in the adaptive structuring perspective on Twitter social media. The research was conducted by taking the Partai Solidaritas Indonesia and Partai Persatuan Indonesia in 2019 as a case study. The case study was taken based on the difference between PSI and Perindo political campaign strategies, as we know that they are new political parties with different view on Twitter user. The method used in this study is a qualitative research method. The variables examined in this study are adaptive structuring as an independent variable and party political marketing strategy as the dependent variable. The data used are primary data in the form of interviews and secondary data taken directly from social media related political parties. The impact of this shift in power is an adjustment in the marketing strategies of political parties that change caused by Twitter users feedback. The Indonesian Solidarity Party and the Indonesian Unity Party have a strong contrast strategy in their political marketing.

"