Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKetimpangan antar daerah adalah salah satu isu strategis nasional dan regional di Indonesia. Ketimpangan tersebut menunjukkan perbedaan kemampuan pendapatan antar kabupaten/kota di dalam provinsi atau antar provinsi secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tingkat keterbukaan daerah dengan ketimpangan antar daerah dalam 33 Provinsi di Indonesia pada periode 2010-2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat keterbukaan daerah akan meningkatkan ketimpangan antar daerah dalam provinsi. Selanjutnya, ekspor suatu daerah yang berperanan penting terhadap keterbukaan daerah, juga mempengaruhi ketimpangan antar daerah. Selain itu penelitian ini mengidentifikasi bahwa Penanaman Modal Asing, Kepadatan Jalan dan Ukuran Pemerintah dapat menurunkan ketimpangan antar daerah. Dengan demikian untuk mengurangi ketimpangan antar daerah yang disebabkan oleh keterbukaan perlu dilakukan pemerataan kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan produksi dan ekspor. Pemerintah Daerah juga perlu menciptakan iklim investasi yang baik untuk menarik investor luar negeri, yang didukung oleh kemampuan belanja pemerintah daerah terutama pembangunan untuk infrastruktur jalan.

---

ABSTRACTRegional inequality is one of the national and regional strategic issues in Indonesia. The inequality indicates the difference in income capability between districts cities within province or between provinces nationally. This study aims to examine the relationship between the regional openness with regional inequality within 33 Provinces in Indonesia in the period 2010 2015. This study concludes that the level of regional openness will increase the regional inequality within provinces. Furthermore, the regional export plays an important role on the regional openness, also affect the regional inequality within province. In addition, this study identifies that Foreign Direct Investment, Road Density and Governmental Size can reduce regional inequality. Thus, to reduce inequality between regions caused by the openness needs to be made equal distribution of regional capability to conduct production and export activities. Local governments also need to create a favorable investment climate to attract foreign investors, which is supported by local government expenditure capability especially for road infrastructure development."

"The paper is an attempt to present cash waqf as a model of giving in islam with Philantropic of social justice prespective. On this prespective, cash waqf placed in the context of empowerment among the economically marginalized. Cash waqh will be integrated into mocrofinancing program to efectively alivate absolute poverty. Waqf fud collected through cash waqf will be alocted as loan for microenterprises and the benefit will be alocted as qardhul hasan for the poorest. Baituk Mal Wa Tanwil is an ideal institution to operate the microfinancing programe based on waqf fund"

"Migrasi merupakan komponen penting dalam pertumbuhan pasar tenaga kerja, dan migran baru merupakan kontributor utama terhadap pertumbuhan lapangan kerja di pasar tenaga kerja Australia. Kebijakan Australian Labour Party (ALP) dalam perubahan Migration Act tahun 2023 berfokus pada pembatalan visa dan perlindungan hukum bagi buruh migran. Masalah utama yang dihadapi adalah eksploitasi dan kerentanan buruh migran akibat sistem visa yang tidak adil. Menggunakan teori demokrasi deliberatif oleh Joshua cohen, analisis dilakukan terhadap peran ALP dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan buruh migran. Metode yang digunakan melibatkan analisis dokumen kebijakan dan studi kasus, termasuk kasus pencabutan visa dan eksploitasi buruh migran. Temuan memperlihatkan bahwa ALP menunjukkan komitmen Demokrasi deliberatif menurut Cohen yang bersifat inklusif dan publik, dimana tidak ada yang dikecualikan termasuk pihak yang dapat terkena dampak keputusan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta. ALP menunjukkan komitmen ini melalui kebijakan mereka dalam Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. Penelitian ini menunjukan bahwa partai politik melalui kebijakannya menjadi gambaran suara masyarakat mayoritas karena fungsinya sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan resmi. Kebijakan ALP berhasil mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia melalui perubahan legislatif yang meningkatkan kepatuhan pengusaha dan perlindungan hukum bagi buruh migran.

---

Migration is an important component of labor market growth, and new migrants are a major contributor to employment growth in the Australian labor market. The Australian Labor Party (ALP) policy in changing the Migration Act in 2023 focuses on visa cancellation and legal protection for migrant workers. The main problem faced is the exploitation and vulnerability of migrant workers due to an unfair visa system. Using the theory of deliberative democracy by Joshua Cohen, analysis was carried out on the role of the ALP in formulating policies that are responsive to the needs of migrant workers. The methods used involve analysis of policy documents and case studies, including cases of visa revocation and exploitation of migrant workers. The findings show that the ALP shows a commitment to deliberative democracy according to Cohen which is inclusive and public, where no one is excluded, including parties who can be affected by decisions, have equal opportunities to participate. The ALP shows this commitment through their policy in the Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. This research shows that political parties through their policies become the voice of the majority community because of their function as intermediaries connecting social forces and ideologies with official government institutions. ALP policies successfully reflect a commitment to social justice and human rights through legislative changes that increase employer compliance and legal protection for migrant workers."

"VISI Indonesia Merdeka atau lebih dikenal sebagai Tujuan Nasional sebagaimana dimuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Misi Indonesia Merdeka tersebut pada gilirannya dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia mencakup aspek kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara berkala, lima tahun sekali. Kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum tersebut diwakili oleh partai politik. Dengan demikian partai politik adalah sarana agregasi politik, sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Dengan demikian baik partai politik maupun pemilihan umum harus ditata dan diselenggarakan atas dasar UUD NRI Tahun 1945 demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

"This paper is intended to explored the revitalization of local custom or traditional institutions due to restorative justice concept and its implementation. Depicting several examples from other nations, the writer then describes potential problems within local custom or tradition in Indonesia whilst implementing restorative justice."

"Penelitian ini berfokus pada analisis kritis serta upaya menawarkan teori Etika Keadilan Ekologis sebagai landasan filosofis dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibilities (CSR) oleh perusahaan. Pemikiran etika keadilan ekologi dari Holmes Rolston III menjadi teori yang dianalisa dan direfleksikan pada tulisan ini. Pelaksanaan CSR yang mayoritas masih terpaku dengan paradigma antroposentrisme dan pandangan dualistik yang berakibat pada kerusakan lingkungan, memerlukan transformasi paradigma yang lebih ekosentris tanpa merusak suprastruktur ekonomi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada kajian pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika keadilan ekologis dapat menjadi landasan filosofis serta kerangka kerja yang komprehensif serta inovatif dalam pelaksanaan CSR. Etika ini tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

---

This research focuses on critical analysis as well as efforts to offer ethical theories of ecological justice as a philosophical foundation in the implementation of Corporate Social Responsibilities (CSR) by companies. The ethical thought of ecological justice from Holmes Rolston III is a theory that is analyzed and reflected in this paper. The implementation of CSR, the majority of which is still fixated on the anthropocentric paradigm and dualistic views that result in environmental damage, requires a more ecocentric paradigm transformation without damaging the economic superstructure. In this paper, the author uses qualitative research methods based on the review of relevant literature. The results show that the ethics of ecological justice can be a philosophical foundation as well as a comprehensive and innovative framework in the implementation of CSR. This ethic focuses not only on economic gain, but also on environmental justice and sustainability."