Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeranan tenaga kerja sebagai penghasil barang atau jasa merupakan salah satumodal penting dalam pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Olehkarena itu, sudah selayaknya jika kesejahteraan tenaga kerja perlu menjadiperhatian demi terjaganya atau meningkatnya produktivitas tenaga kerja.Saat ini,pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendorong peningkatankesejahteraan tenaga kerja melalui penyelenggaraan jaminan sosial, salah satunyayaitu jaminan kesehatan nasional. Sebagaimana diatur dalam Undang-undangNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwapenyelenggaraan jaminan kesehatan khususnya bagi tenaga kerja merupakankewajiban yang harus diselenggarakan oleh Pemberi Kerja terhadap tenaga kerjapaling lambat pada 1 Januari 2016 dengan besaran persentase iuran sebagaimanadiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana beberapakali diubah dan terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentangJaminan Kesehatan. Namun sampai saat ini masih banyak pemberi kerja yangtidak patuh terhadap aturan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk mengkajiefektivitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional bagi tenagakerja di Kota Depok melalui tingkat kepatuhan pemberi kerja dalam programjaminan kesehatan nasional bagi tenaga kerja di Kota Depok. Metode penelitianyang digunakan adalah yuridis empiris dengan tipologi preskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat 29% badan usaha Kota Depokyang patuh dalam program jaminan kesehatan nasional (patuh dalam pendaftaran,pemberian data secara lengkap dan benar, dan pembayaran iuran). Berdasarkanhal tersebut, penegakan kepatuhan melalui pemangku kepentingan dalam programjaminan kesehatan nasional perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitaspenyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

---

ABSTRACTThe role of employee as producer of goods and services is one of the mostimportant thing in development especially in economy field. Therefore, theprosperity of employee should be the main concern in order to improve theirproductivity. As of now, the government have issued number of regulations whichaim to improve the prosperity of employee through social security such asNational Health Security. As of stated in Act 24 Year 2011 about Social SecurityInstitution, Employer is required to provide Health Security for the employeebefore 1st January 2016 with percentage of dues as stated in President RegulationNumber 28 Year 2016 about Social Security. However, there are still manyEmployers whom do not obey the regulations of providing Health Security. Basedon the fact above, the researcher conducted the research reviewing theimplementation of National Health Security for Employee in Depok throughdegree of Employer's obedience in providing Health Security for theemployee.Research method that was used in this research is empiric judicial withprescriptive tipology. The result shows only 29% of total Company in Depok thatobey The National Health Security regulation (obey in registering, reportingfactual data and dues payment). Based on the result above, obedienceenforcement by stakeholders in National Health Security program need to beimproved to ensure the effectiveness of National Health Security Implementation."

"Skripsi ini membahas terkait implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dilaksanakan di wilayah Kota Depok. SJP Online merupakan bentuk digitalisasi pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan pencatatan, pelaporan, dan proses klaim rumah sakit dengan prosedur yang cepat. Dalam pelaksanaan SJP Online di lapangan, masih terdapat masalah atau kendala dalam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat data deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil dan pembahasan penelitian menggunakan perspektif teori sistem, yaitu input, process, output. Hasil penelitian terkait pelaksanaan SJP Online di Kota Depok dapat dikatakan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku, namun suatu kendala-kendala masih terjadi dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala, seperti kurangnya jumlah verifikator dalam kepegawaian SJP Online Dinkes Kota Depok, anggaran dana, sarana dan prasarana di Dinkes Kota Depok, struktur organisasi di Puskesmas, motivasi, serta sistem error masih terjadi dalam pelaksanaan SJP Online. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dilakukan dalam pelaksanaan SJP Online di Kota Depok.

---

This thesis discusses the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Depok City Regional Health Insurance (Jamkesda) program. The purpose of this study was to determine the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Regional Health Insurance (Jamkesda) program which was implemented in the Depok City area. SJP Online is a form of digitizing services that aims to facilitate the recording, reporting, and processing of hospital claims with fast procedures. In the implementation of SJP Online in the field, there are still problems or obstacles. This research is a descriptive qualitative research with data collection methods of in-depth interviews, observation, and document review. The results and discussion of the research use a systems theory perspective, namely input, process, and output. The results of research related to the implementation of SJP Online in Depok City can be said to be in accordance with applicable policies and standards, but there are still obstacles in its implementation. Obstacles, such as the lack of verifiers in the Depok City Health Office's Online SJP staffing, budget funds, facilities and infrastructure at the Depok City Health Office, organizational structure at the Puskesmas, motivation, and system errors still occur in the implementation of SJP Online. Nevertheless, efforts to improve and improve quality are carried out in the implementation of SJP Online in Depok City."

"Pelayanan publik khususnya dalam hal pelayanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah agar kesehatan masyarakat dapat terjamin khususnya untuk masyarakat miskin. Salah satu wujud pemerintah Kota Depok dalam memperhatikan kesehatan masyarakat miskin adalah mendirikan UPT Jamkesda. UPT Jamkesda mempunyai fungsi melayani masyarakat secara administratif dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan suatu pelayanan kesehatan yang utuh dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diantaranya pengajuan, peralihan, perpanjangan Jamkesda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dalam hal perpanjangan kartu Jamkesda, UPT Jamkesda juga telah melakukan pelayanan dengan baik. Sedangkan untuk pelayanan peralihan kartu Jamkesda belum baik. Kerja sama yang dilakukan oleh UPT Jamkesda dengan beberapa rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan juga telah baik, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar para pasien peserta Jamkesda tidak selalu dirujuk.

---

Public service especially of health services belong to government’s duty and its purpose is to guarantee people especially get their access easily and all served without discrimination. In order to provide health services for poor people, the government of Depok City established UPT Jamkesda. UPT Jamkesda’s function is serve people administratively and and cooperate with various parties in delivering health services to people. Those service were submission, transfer, and extension length of time service of Jamkesda. This research applied qualitative approach and analized descriptively.

The result of this research shows in terms of extra card of Jamkesda, UPT Jamkesda has well service delivered. As for service of transactional card of Jamkesda were not good. Cooperation established by UPT Jamkesda with some of hospitals as a health services were good, but there are some aspects need to be improved for a better service."

"[ABSTRAKTingginya kejadian menunggak rata ? rata nasional 33% dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh kepesertaan mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam jangka panjang bisa mengganggu kelancaran, kelangsungan, dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Terlebih lagi dengan adanya penyakit kronis pada peserta mandiri semakin memberikan beban ekonomi dan dampak negatif (adverse selection) bagi program JKN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara penyakit kronis pada peserta mandiri dengan kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok. Metode penelitian cross-sectional dengan mengambil sampling keseluruhan peserta mandiri yang pernah mendapat layanan kesehatan di Kota Depok dari Januari 2014 ? Agustus 2015 didapat bahwa penyakit kronis dengan kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok berbeda menurut kelas perawatan. Semakin rendah kelas perawatan peserta mandiri dengan penyakit kronis akan cenderung semakin meningkat. Oleh karena itu, distribusi proteksi risiko keuangan harus lebih berpihak atau pro kepada kelompok yang kurang mampu.

---

ABSTRACTThe high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of the National Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinder the continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illness among the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverse selection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness has correlations in connection with paying dues compliance among the independent member of the National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total sampling against the independent membership of National Health Coverage in Depok who have received treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance of paying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, the members with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute public financial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.;The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of theNational Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinderthe continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illnessamong the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverseselection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness hascorrelations in connection with paying dues compliance among the independent member ofthe National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total samplingagainst the independent membership of National Health Coverage in Depok who havereceived treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance ofpaying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, themembers with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute publicfinancial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.;The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of theNational Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinderthe continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illnessamong the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverseselection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness hascorrelations in connection with paying dues compliance among the independent member ofthe National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total samplingagainst the independent membership of National Health Coverage in Depok who havereceived treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance ofpaying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, themembers with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute publicfinancial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor., The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of theNational Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinderthe continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illnessamong the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverseselection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness hascorrelations in connection with paying dues compliance among the independent member ofthe National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total samplingagainst the independent membership of National Health Coverage in Depok who havereceived treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance ofpaying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, themembers with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute publicfinancial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.]"

"Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan nasional.Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menetapkan bahwa iuran program sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Program yang dijalankan adalah melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebagai pengganti program yang sebelumnya yaitu Jaminan Pemelihataan Kesehatan Keluarga Misiskin (JPK-Gakin). Tujuan dari penelitian ini adalah mencari alternatif program mana yang lebih efektif dari sisi pembiayaan mengingat adanya kenaikan anggaran dari yang sebelumnya dan terjadi kenaikan cakupan (pasien). Jenis penelitian ini adalah Descriptive-Komparative dengan metode studi kasus dan kombinasi kuantitatif serta kualitatif. Lokasi Penelitian adalah UP Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan data sekunder dan data primmer dari 2 RSUD dan 1 RS swasta. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan pembiayaan mencapai 168,33% yang semula Rp.2.482.382.808 untuk JPK-Gakin menjadi Rp.4.178.716.437,- untuk KJS. Berdasarkan cakupan program dan uji sensitivitas dengan menggunakan rata-rata lama hari rawat didapatkan bahwa program JPK-Gakin lebih efektif dibandingkan program KJS. Rekomendasi / saran yang dapat diberikan untuk efisiensi pembiayaan program KJS adalah pembuatan petunjuk teknis yang jelas dan kriteria terperinci siapa saja yang boleh menggunakan fasilitas KJS, penyempurnaan kembali sistem rujukan yang ada, melengkapi sarana dan prasarana di Rumah Sakit termasuk perekrutan / penambahan SDM serta peningkatan insentif mengingat beban kerja meningkat.

---

Health as one element of the common good to be realized through a variety of health measures in the series overall health and development are supported by an integrated health system that supports nasional.Untuk Jakarta Capital City Government has determined that the system of social security contribution program for the poor and people are not able to be paid by the government. Is a program run through the Jakarta Health Card (KJS) as a replacement for the previous program Pemelihataan Family Health Insurance Misiskin (JPK-Gakin).

The purpose of this study is to find alternatives which programs are more effective in terms of financing in light of the increase from the previous budget and an increase in coverage (the patient). This research is Descriptive-Komparative with the case study method and a combination of quantitative and qualitative. Study Site is UP Jamkesda Jakarta Health Agency using secondary data and data primmer from 2 hospitals and 1 private hospital.

Results of this study was an increase in funding of 168.33% which was originally Rp.2.482.382.808 to JPKGakin Rp.4.178.716.437, - to KJS. Based on the scope of the program and test sensitivity using the average length of stay was found that the JPK-Gakin more effective than programs KJS.

Recommendation / advice that can be given to the efficiency financing program KJS is making technical instructions are clear and detailed criteria for who may use the facilities KJS, further refinements of existing referral system, complete infrastructure and facilities at the Hospital including recruitment / HR additions as well as increased incentives given the increased workload."

"ABSTRAKImplementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikankemudahan masyarakat dalam menikmati layanan kesehatan yang disediakanoleh Pemerintah dan bertujuan mewujudkan Universal Health Coverage bagiseluruh rakyat Indonesia. JKN membawa perubahan sistem pembiayaan kesehatandari Fee For Service Payment (FFS) menjadi Prospective Payment System (PPS)dengan sistem paket INA CBG?s. Ketakutan bahwa JKN merugikan Rumah Sakittidak berlaku untuk 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. setelahimplementasi JKN terjadi kenaikan pada pendapatan khususnya pendapatanlayanan secara rata-rata pada 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan.Terjadi penurunan yang drastis juga pada masa penagihan piutang. LikuiditasRumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sangat tinggi terlebih setelah JKNdiimplementasikan. Likuiditas tinggi belum tentu baik karena dapat diartikanlemahnya manajemen kas

---

ABSTRACTNational Health Insurance (NHI) programe implementation giveseasiness to people for enjoying the health service from Govermance and aimed tocomplish the Universal Health Coverage for all Indonesian citizen. NHI bringsgreat change of health finance system that is from Fee For Service (FFS)Payment become Prospective Payment System (PPS) using INA CBG?s package.There?s a fearness that NHI gives a disadvantage for the hospital and it doesn?thappen on 31 State Hospitals Under The Ministry of Health. After theimplementation of NHI, there?s an increasing on average revenue especiallycomes from service activity of 31 State Hospitals Under The Ministry of Health .Theres also a decresing of collectible receivable periode. Liquidity of statehospital is very high especially after JKN implemented. High liquidity is notnecessarily good for hospital because it can be interpreted as weakness in hospitalcash management"

"Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari SJSN terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari perusahaan persero Askes (Asuransi Kesehatan) yang merupakan badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan. Adanya kesenjangan jumlah kunjungan antara pasien bukan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mandiri. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta telaah dokumen untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan observasi awal di Puskesmas kedaung Barat pada bulan Maret-April 2014 di lanjutkan dengan pengambilan data primer di bulan Juni 2014. Hasil penelitian menunjukan masih belum sampainya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, terlihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih sedikit. Agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal diperlukan keseriusan dalam proses pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu BPJS Kesehatan Cab. Tangerang, Dinkes Kab.Tangerang, terutama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama serta melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat.

---

Social security systemis basically astate program that aims to provide certainty of protection and social welf are for all Indonesian people. To realize the goal of forming Social Security Social Security Agency (BPJS). BPJS Health is a transformation of tate-owned companies Askes (health insurance) which is a legal entity organizing the health insurance program. The gap between the number of visits the patient not national health insurance program with program participants, especially participants national health insurance program independently.

The research method used qualitative method of data collection and use in-depth interviews and document review to determine the factors causing the gap. The research carried with preliminary observations on the West Kedaung health center in March-April 2014 continue with primary data collection in the month June 2014.

The results still indicate the arrival of socialization to the community so that people do not understand about national health insurance program, seen from the coverage is still a bit national health insurance program. That socialization may be optimize in need of seriousness in the implementation of the socialization process, involving all stakeholders, namely BPJS Health Kab. Tangerang, Kab.Tangerang health office, health center primarily as afirst-level health facilities and involves all elements of the community health centers in the region Kedaung West."

"Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompok PBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion FGD, dan telaah dokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP Context, Input, Process, Product dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program Kader JKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta terdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32 menjadi 68,80 pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59 jumlah penduduk kota Depok yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanng perlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauan kembali insentif untuk Kader.

---

National Health Insurance JKN KIS Cadre Program has been running for one year, since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection of contributions to PBPU group are the main objectives of the program. This study discusses the effectiveness of JKN KIS Cadre program implementation through input, process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This type of research is qualitative using in depth interview, Focus Group Discussion FGD , and document review. The variables studied use a combination of CIPP Model Context, Input, Process, Product and George Edward III Model.

The result of the research shows that communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activity of Kader JKN KIS have been run well and in accordance with the implementation guidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32 to 68.80 in January 2018 and the remaining 25.59 of the total population of Depok city that has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are several things that need to be improved in this program, namely the re management of human resources and incentive review for the Cadre. "

"Skripsi ini membahas terkait gambaran penolakan penolakan permohonan jaminan persalinan untuk pemohon non peserta JKN di Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data sekunder Jaminan persalinan merupakan bantuan jaminan Kesehatan dalam aspek persalinan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat non peserta JKN bagi kasus kegawatdaruratan maternal neonatal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program Jampersal untuk pemohon non peserta JKN di Kota Depok dan mengidentifikasi faktor penyebab dari adanya penolakan pengajuannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran Penolakan permohonan Jaminan Persalinan untuk pemohon non peserta JKN di Kota Depok pada tahun 2022, diketahui jumlah pemohon yang ditolak adalah sebanyak 53 pemohon dari 947 total pemohon Jampersal untuk pemohon non peserta JKN (5,6%). Dalam jumlah penolakan tersebut, teridentifikasi faktor penyebabnya adalah faktor pengecualian, sebanyak 29 pemohon (54,72%), faktor batas manfaat yang dapat diajukan, sebanyak 9 pemohon (16,98%), faktor kriteria parameter kemiskinan, yaitu sebanyak 8 pemohon (15,09%). faktor kelengkapan berkas permohonan Jampersal, sebanyak 4 pemohon (7,55%), dan faktor batas waktu pengajuan permohonan Jampersal, sebanyak 3 pemohon (5,66%).

---

This thesis discusses the description of the rejection of maternity guarantee application for non-JKN participants in Depok City in 2022. This is a quantitative descriptive study using secondary data collection methods. Maternity guarantee is a health insurance assistance in the aspect of childbirth by the Depok City Regional Government to non-JKN participants in cases of maternal neonatal emergencies. The study aims to determine the description of the implementation of the Jampersal program for non-JKN participants in Depok City and to identify the factors causing the rejection of their applications. The results of the study show that the number of rejected applicants is 53 out of 947 total Jampersal applicants for non-JKN participants (5.6%). The identified factors causing the rejection are exclusion factors, 29 applicants (54.72%), benefit limit factors that can be proposed, 9 applicants (16.98%), poverty parameter criteria factors, 8 applicants (15.09%), completeness of Jampersal application documents, 4 applicants (7.55%), and Jampersal application deadline factor, 3 applicants (5.66%)."

"Tugas akhir ini membahas dan menjabarkan mengenai asuransi kesehatan yang berbentuk program jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dengan metode kapitasi untuk menghitung nilai preminya. Selain itu dibahas sedikit mengenai perhitungan nilai premi dengan metode asset share untuk usia tak tentu."