Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini membahas tentang pembagian waris dalam poligami dengan menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/PK/Pdt/2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan kedudukan isteri dan anak dari poligami dari perspektif KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan serta pembagian waris terhadap para ahli waris dari poligami. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian eksplanatoris dan pengumpulan data kualitatif. Dari penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa status dan kedudukan isteri kedua yang menikah sah secara agama tetapi tidak dicatatkan tetap berstatus isteri sah, sehingga anak yang dilahirkan adalah anak sah. Ahli waris dalam poligami adalah isteri pertama dan anak-anaknya serta isteri kedua dan anaknya. Pembagian waris melihat pada ketentuan Pasal 65 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Saran dari penelitian ini adalah calon suami dan calon isteri harus memperhatikan aturan perkawinan yang ada, Undang-Undang Perkawinan mengatur lebih tegas akibat dari suami yang melakukan poligami dan isteri pertama seharusnya dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

---

This thesis discusses about division of inheritance in polygamy by analizing the Supreme Court of Republic of Indonesia Decision Review Number 305 PK Pdt 2017. This thesis aims to analyze the status and position of the second wife and child of polygamy from the perspective of KUHPerdata and Marriage Law and the division of inheritance to the heirs in polygamy. Research method whis is used in this thesis is normative juridical, explanatory writing typology and qualitative data collection. This research deduces that the status and position of the second wife who married religiously but the marriage was not registered is legal, therefore the cild who was born is also a legitimate child. The heirs in polygamy is the first wife and her children and the second wife and her child. The division of inheritance is regulated in Article 65 paragraph 1 letter b of Marriage Law and Article 94 of Compilation of Islamic Law. The suggestions of this research are the candidate of husband and wife must pay attention to the existing marriage rules, Marriage Law set more firmly the impact if a husband did polygamy and the first wife should be able to do a marriage revocation."

"Wasiat atau testament merupakan akta atau surat yang memuat kehendak terakhir dari pewaris Kehendak ini dapat juga berupa hibah wasiat legaat maupun pengangkatan waris erfsteling Hibah wasiat adalah pemberian melalui surat wasiat kepada orang tertentu atas barang tertentu Pemberian hibah wasiat sering kali menimbulkan permasalahan karena pada saat pembuatan aktanya sering terjadi kesalahan dalam menentukan siapa saja pihak yang memiliki kepentingan terlebih mengenai siapa saja legitimaris yang memiliki legitime portie Selain itu juga Notaris sebagai profesi yang berwenang membuat akta tersebut tidak memperhatikan ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan akta hibah wasiat Seperti contohnya dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2007 K Pdt 2009 yang membahas mengenai pelanggaran terhadap kepentingan ahli waris pengganti yang sebenarnya juga memiliki hak atas harta peninggalan pewaris Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder Kata kunci hibah wasiat waris legitime portie notaris.

---

Testament is deed or letter about the last will of the deceased The form of the last wills are devided into probate grant legaat and erfstelling Probate Grant legaat is grant through the testament for certain people Probate grant legaat often causes any disputes because of the mistakes on determining the interested parties especially the legitimate heirs who have legitime portie in the making of the testament deed Besides that Notary as the authorized profession on making deeds often not concerns about the regulations in the making and excecuting probate grant deeds For example the case study of The Supreme Court of Republic of Indonesia Judgement Number 2007 K Pdt 2009 which containing the violance on the interests of subtitute heirs who has rights to inherit The research method used in this thesis is juridical normative the literature research by using secondary data Keywords Probate grant inheritance legitime portie notary."

"Penelitian ini dibuat untuk mengkaji pengertian ahli waris dalam permintaan upaya hukum peninjauan kembali dan untuk mengetahui kedudukan ahli waris yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam hal terpidana masih hidup dan melarikan diri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melakukan wawancara langsung dengan sejumlah hakim dan advokat, dan studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ahli waris yang dimaksud dalam permintaan peninjauan kembali ditinjau dari hukum perdata dan hak ahli waris untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali muncul setelah terpidana meninggal dunia bukan melarikan diri yang mengakibatkan terpidana dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan upaya hukum akibat melakukan perbuatan melawan hukum.

---

This study was made to analyze the definition of the legatee in the request for judicial review and to determine the position of the legatee filed a judicial review in case the convicted is still alive and escape. This study was conducted using data collection techniques through field studies, direct interviews with a number of judges and lawyers, and the study of literature by reading documents related to the problem examined to find the concepts, theories, opinions, or discoveries relating to the subject matter. The result of this study is that Legatee that was referred to under the appeal for judicial review arise after the convicted is already deceased, not after the convicted is becoming a fugitive that caused the convicted to be considered as waiving his right to file an anppeal as a result of his unlawful act."

"Tesis ini membahas mengenai status dan hak waris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama yang dilakukan secara sah dan perkawinan kedua yang dilakukan di bawah tangan. Selain itu, tesis ini juga membahas dampak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris dalam kasus perdebatan harta warisan antara istri dan anak-anak dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa Status dari anak perkawinan pertama adalah anak sah sedangkan status dari anak perkawinan kedua adalah anak zina karena asas dari Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami dan agama yang dianut mereka yaitu kristen katolik tidak mengenal adanya poligami sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dikarenakan anak dari perkawinan pertama adalah anak sah, mereka berhak mewaris sedangkan anak dari perkawinan kedua tidak berhak mewaris dan hanya dapat mewaris dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan surat keterangan waris oleh notaris adalah munculnya ahli waris baru yaitu anak luar kawin. Notaris dalam hal ini harus hati-hati dan teliti.

---

This thesis discusses the status and right of inheritance of the child born of the first legitimate marriage and the second marriage done under the hands. In addition, this thesis also discusses the impact of the enactment of the Constitutional Court decision on the making of the Notarial Inheritance Certificate in case of debate on the estate between the wife and children of the first marriage and the second marriage. This thesis writing uses case study research with juridical normative approach. Based on the results of the discussion of the formulation of the existing problems, it is known that the status of the first marriage is a legitimate child while the status of the second marriage is the adultery because the principle of Marriage Law in Indonesia is the principle of monogamy and religion they embrace that is catholic Catholics do not know the existence of polygamy so the marriage is considered to have never happened. Since the child of the first marriage is a legitimate child, they are entitled to inherit while the child of the second marriage is not entitled to inherit and can only be inherited from the mother and the family of his mother only. The impact of Decision of the Constitutional Court Number 46 PUU VIII 2010 on the making of a certificate of inheritance by a notary is the emergence of new heirs of the outsider. Notary in this case must be careful and thorough. "

"

Pada periode 2012-2013, pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan PT X (Persero) bermaksud mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak Bangunan adalah memiliki rekomendasi/persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan yaitu PT X (Persero). Pemegang Hak Pengelolaan telah mengeluarkan SK Direksi tentang Tarif Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) diatas Hak Pengelolaan (HPL) PT X (Persero) namun para pemegang HGB keberatan atas tarif yang ditentukan oleh Pemegang Hak Pengelolaan sehinga melakukan gugatan secara Tata Usaha Negara dan Perdata. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat mengenai penguasaan terhadap tanah yang dilakukan oleh PT X (Persero) dikategorikan sebagai Hak Pengelolaan yang tidak termasuk perbuatan melawan hukum, dan peran notaris dalam proses pembuatan perjanjian penggunaan pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan antara pihak ketiga dengan Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini untuk menganalisis Hak Menguasai Negara dalam hak Pengelolaan atas tanah PT X (Persero) dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan analisis data secara kualitatif. Adapun bentuk hasil penelitian berupa laporan yang berbentuk eksploratoris-fact finding. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh PT X (Persero) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini PT X (Persero) mendapatkan tanah Hak Pengelolaan dengan mengajukan hak kepada Negara melalui menteri yang membidangi urusan pertanahan. Peran Notaris juga sangat penting dalam pembuatan perjanjian pemanfataan tanah di atas Hak Pengelolaan yaitu memeriksa kebenaran data subjek dan objek perjanjian serta keterangan lainnya yang dapat membuktikan kesahihan data dalam perjanjian.

---

In 2012-2013 period, the holder right of building (HGB) over PT X (Persero) management right in land intend to extend the right theirs have. One of the requirement shall be met by the holder HGB is recommendation or approval from the holder of management right on the land is PT X (Persero). The holder of management right on the land has published regard to Tariff for Extension of Industrial Land Use Agreement over management right on the land through Board of Director Decision. But, the holder HGB has been protested regarding that decision and conducted lawsuit through state administrative and civil. In this research, the issues raised are the possession of the land by PT X (Persero) is categorized as the management right on the land does not include an act against the law, and the notary participant in making an Industrial Land Use Agreement between the third party with State-Owned Enterprises. In this research conducted to analyze the states right to control management right on the land over PT X (Persero) land using normative juridical methods and using qualitative data analysis. The form of research results in the form of reports in the form of exploratory-fact finding.  The results of this study indicate that the possesion of land conducted by PT X (Persero) is in accordance with the prevailing laws and regulations. PT X (Persero) to get the land management rights to apply rights to the State through the minister in charge of land affairs. The role of the Notary is also very important in making agreements in the use of land over management rights that are checking the truth of the subject data and object of the agreement as well as other information that can prove the validity of the data in the agreement.

"

"Tesis ini membahas tentang berlakunya hukum perdata dalam pembagian waris untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang masih memberlakukan pembagian waris secara adat dalam keluarganya. Etnis Tionghoa yang merupakan bagian dari penduduk di wilayah Indonesia pada wilayah tertentu masih memberlakukan kebiasaan serta tradisi adat Tionghoa yang turun-menurun menjadi bagian dari kepercayaan yang dianut oleh keluarga etnis Tionghoa di Indonesia. Demikian halnya terhadap pembagian waris, maka pembagian secara adat dan secara hukum perdata terdapat perbedaan yang kerap kali menimbulkan permasalahan. Permasalahan utama timbul karena adanya perbedaan pembagian harta peninggalan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Perbedaan ini tentunya menimbulkan ketidakadilan dan melanggar kesetaraan gender yang di zaman modern ini sudah tidak adanya perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017, terdapat harta peninggalan yang dibagi oleh pewaris untuk anak laki-laki sulungnya pada saat pewaris masih hidup. Mengingat bahwa harta peninggalan berasal dari pewarisan ibu kandungnya sehingga anak-anak lain mempunyai hak atas harta warisan sehingga bertentangan dengan undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum negara mengalahkan hukum adat sehingga dalam hal terdapat sengketa yang timbul akibat dilanggarnya kerugian dari pihak ahli waris yang sah akibat pembagian secara adat maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengikuti aturan pembagian waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Buku Kedua tentang Kebendaan.

---

This thesis discusses the civil law enforcement in customary distributing of inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent who still impose customary distributing of inheritance in his family. The ethnic Chinese who are part of the population in the territory of Indonesia in certain areas still impose the customs and traditions of Chinese customs that fall down and become part of the beliefs held by Chinese ethnic families in Indonesia. Similarly to the distribution of inheritance, the distribution of custom and civil law has differences that often cause problems. The main problems arise because of differences in the distribution of heritage treasure between boys and girls. This distinction, of course, leads to injustice and violates gender equality as there is no difference in status between women and men in modern times. In the case of Supreme Court verdict Number 147K Pdt 2017, there is a heritage treasure shared by the heir to his eldest son when the heir is alive. Given that the heritage treasure is derived from the inheritance of the biological mother so that other children have the right to inheritance thereby it is contrary to the law. The research method used in this research is normative juridical with qualitative approach and analytical descriptive. This study concludes that the law of the state defeats customary law so that in the case of a dispute arising from the violation of the losses of the legitimate heirs due to customary distribution, the settlement is done by following the rules of distribution of inheritance as set forth in the Civil Code especially in the Second Book about Material. Keywords Civil Law, Customary Law, Chinese Ethnicity, Inheritance Law."

"Tesis ini membahas mengenai pembagian warisan dimana adanya salah satu/lebih ahli waris yang tidak diikutsertakan dengan alasan telah diberi bagian warisan sebelumnya ketika pewaris masih hidup yang dibuat dengan Akta Perjanjian Penerimaan Bagian Warisan di hadapan Notaris. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai penjualan atas boedel yang belum terbagi tanpa persetujuan dari salah satu/lebih ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptis-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan dimana ada salah satu/lebih ahli waris tidak diperbolehkan Undang-Undang, kecuali apabila ahli waris tersebut menolak warisan atau tidak cakap dalam menerima warisan, serta penjualan atas boedel yang belum terbagi harus dengan adanya persetujuan dari seluruh pemilik-serta. Disarankan kepada para penyandang profesi hukum terutama Hakim dan Notaris agar lebih mendalami maksud dari Undang-Undang terutama di bidang Hukum Waris agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan pembagian warisan dan penjualan boedel warisan.

---

This thesis discusses the distribution of inheritance in which there is one moreheirs were excluded with a reason that they have been given heritage sectionearlier when the testator is still alive made with the Heritage Section AcceptanceDeed in front of the Notary. In addition, this thesis also discusses the sale of anundivided boedel without the consent of one more heirs. This study uses literatureresearch which is juridical normative and uses qualitative approach to generateresearch result as descriptive analytic.

Based on the research, it can be concludedthat the division of inheritance in which there is one more heirs are not allowed bythe constitution, unless the heirs refused the inheritance or incompetent inreceiving an inheritance. Then, the sales on that undivided boedel must be withthe consent of the entire owners as well. It is advisable for people with the legalprofession, especially Judges and Notaries in order to further explore the meaningof the Act, especially in the field of Inheritance Law so that no party was harmedin the implementation of the division of inheritance and legacy boedel sales."

"Wasiat atau testament merupakan akta atau surat yang memuat kehendak terakhir dari pewaris. Kehendak ini dapat juga berupa hibah wasiat (legaat) maupun pengangkatan waris (erfsteling). Hibah wasiat adalah pemberian melalui surat wasiat kepada orang tertentu atas barang tertentu. Pemberian hibah wasiat sering kali menimbulkan permasalahan karena pada saat pembuatan aktanya sering terjadi kesalahan dalam menentukan siapa saja pihak yang memiliki kepentingan terlebih mengenai siapa saja legitimaris yang memiliki legitime portie. Seperti contohnya dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1385 K/Pdt/2012 yang membahas mengenai pelanggaran terhadap kepentingan harta yang sebenarnya memang benar adanya adalah milik tergugat dikarenakan ketidak jelasan kepemilikan pada peraturan yang ada saat itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder.

---

Testament is deed or letter about the last will of the deceased. The form of the last wills are devided into probate grant(legaat) and erfstelling). Probate Grant (legaat) is grant through the testament for certain people. Probate grant (legaat) often causes any disputes because of the mistakes on determining the interested parties, especially the legitimate heirs who have legitime portie. For example, the case study of The Supreme Court of Republic of Indonesia Judgement Number: 1385 K/Pdt/2012 that discussed the violation of the interests of the real property is true is unclear due to the defendant's possession at the time the existing regulations. The method used in this thesis is normative, the research literature by using secondary data."

"Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat menyebabkan peralihan hak atas tanah. Pasal 19 UUPA mewajibkan setiap pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan haknya, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum, juga untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah. Pendaftaran Tanah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyempurnakan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Pemegang Hak Atas Tanah yang mendaftarkan tanahnya akan diberikan suatu sertifikat, yang di dalamnya tercantum nama pemegang hak bersangkutan. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, artinya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar. Setiap peralihan hak atas tanah akan dicatat dalam sertifikat. Begitu pentingnya pendaftaran hak atas tanah, terutama untuk tanah bekas Hak Barat, harus didaftarkan dan dikonversi menjadi hak yang dikenal dalam UUPA. Salah satu hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pemegang tanah bekas Hak Barat adalah Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan diberikan untuk jangka waktu 30 tahun, jika tidak diperpanjang maka tanah kembali menjadi Tanah Negara. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3640/K/PDT/2016, Penggugat merupakan penghuni tanah warisan, namun tidak pernah mendaftarkan haknya. Sedangkan Tergugat merupakan pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat. Dalam penulisan ini akan dibahas analisa mengenai siapa yang merupakan ahli waris yang berhak atas Tanah Sengketa dan bagaimana status hukum dan kepemilkan hak atas tanah tanah Sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis menggunakan metode kualitatif. Dari hasil analisa terhadap Putusan dapat disimpulkan bahwa Putusan dan pertimbangan telah sesuai dengan Hukum Waris yang berlaku, UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa Penggugat bukan merupakan ahli waris yang berhak atas tanah dan tanah dilekati Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat.

---

Inheritance is an affair that can caused transfer Land Rights. Article 19 UUPA emphasizes that it is compulsory to every Land Rights holder to register their right, in order to guarantee the right certainty and the legal certainty, also to provide information for the party in needs, including the Government. Land Registration regulated specifically on Government Regulation Number 24 the Year 1997, that complement the previous regulation, Government Regulation Number 10 the Year 1961. Land Rights holder who register their land will be given a certificate, which consists the name of the person holds the land right. Certificate is an absolute evidence, meaning as long as it cannot be proved otherwise, physical and legal data written on it shall be considered true. Every transition of land rights will be noted on the certificate. Land registration is so important, especially for the former Colonial Land Rights, that is has to be registered and converted to the rights that recognized by UUPA. One of the rights that can be given to the holder of former Colonial Land Rights is Building Rights. Building Rights can be given for as long as 30 years, and if it is not extended then the land status is returned to the State and consider as States`s Land. In a case which is written in Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Number 3640 K PDT 2016, a dispute occurs because Plaintiff`s, whom lived on an Inheritance Land, does not asked for approval from Defendant when the Defendant is going to sell the land. Defendant feels they have the rights to sell the land since his her name is written on the land certificate. Research method used in this Thesis is juridical normative, data type used is secondary data and method of analysis used is qualitative method. The results of the analysis concluded that the verdict has been in accordance with Indonesia Inheritance Law, UUPA and Government Regulation Number 24 the Year 1997 about Land Registration, that Plaintiff is not the rightful heir of the land and the Inheritance Land status is under Building Rights on behalf of Defendant."

"Penelitian dalam Tesis ini ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris yang cacat hukum karena tidak mencantumkan ahli waris secara lengkap dan akibat hukum dari Surat Keterangan Waris tersebut, kemudian untuk mengetahui dampak terhadap akta-akta Notaris yang berkaitan dengan harta warisan yang memakai dasar Surat Keterangan Waris yang cacat hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berpendekatan yuridis normatif, dengan tipologi deskriptif eksplanatoris yang dilakukan dengan studi pustaka. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan. Pertama, pertanggungjawaban hukum melekat pada Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya. Dalam hal Notaris telah melakukan segala prosedur dalam membuat Surat Keterangan Waris, namun terdapat cacat hukum di kemudian hari, maka dirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Akibat hukum Surat Keterangan Waris yang cacat hukum menyebabkan ahli waris yang tidak dicantumkan dalam Surat tersebut tidak dapat melakukan tindakan kepemilikan dan tindakan kepengurusan terhadap harta peninggalan Pewaris, oleh karenanya Surat Keterangan Waris tersebut harus dinyatakan batal demi hukum agar proses pewarisan kembali seperti awal Pewaris meninggal. Kedua, dampak hukum terhadap akta-akta yang dibuat dengan dasar Surat Keterangan Waris tersebut menyebabkan tidak terjadinya perikatan diantara para pihak dalam akta dan akta-akta tersebut batal demi hukum karena terdapat kausa yang terlarang.

---

The research in this thesis is objectively aims to analyse about Notary Responsibility in drafting Deed of Inheritance which is legally flawed because does not listing the heir completely and legal consequences of the Deed of Inheritance itself. The next objective is to find out the legal impact on Notary Deeds related to Inheritance that has been drafted based on the legally flawed Deed of Inheritance.

This research is juridical normative legal research with descriptive explanatory tipology that conducted by literature study, which mean the data used in this research is from secondary data. The secondary data can be described into three kinds of resource, namely primary, secondary, and tertiary resource. Analytic method in this thesis is using quality analysis method, with result of this research indicated in descriptive explanatory. Based on the results of the research, obtained two conclusions.

First, legal responsibility of Notary is always adhered on The Notary itself related to its drafted deeds.

If Notary has followed procedures before drafting Deed of Inheritance, yet a legal flaw is issued in

future, then Notary is not legally responsible to it.

Legal cosequences on the legally flawed Deed of Inheritance is causing the unlisted heir cannot be able to commencing management act and ownership act to the inheritance, therefore that legally flawed Deed of Inheritance must be avowed null and void, so the inheriting process start from beginning. Second, the legal impact on Notary Deeds that has been drafted based on the legally flawed Deed of Inheritance is causing the agreement between the parties canceled and those deeds must be considered null and void because consisting forbidden clause inside. "