Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan megastruktur jalan tol di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga Pemerintah membutuhkan sumber dana lain untuk mendapat dana segar. Salah satu alternative pembiayaan adalah melalui Pasar Modal. PT Jasa Marga Persero Tbk sebagai BUMN yang bergerak dibidang Jalan Tol merilis instrument baru yang ditawarkan kepada masyarakat dan swasta yaitu berupa Efek Beragun Aset EBA yang diberi nama ldquo;JSMR01 rdquo;. KIK-EBA Mandiri JSMR01 merupakan produk investasi surat berharga sekuritisasi pendapatan Tol Jagorawi Jasa Marga yang berbasis pada Future Revenue Based Securities FRBS berupa surat berharga berbasis potensi pendapatan di masa yang akan datang, yang pertama kali diterbitkan dalam sejarah pasar modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif dengan pendekatan mikro-komparatif yang bersifat kepustakaan serta jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Sebagai instrument baru, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya pengaturan mengenai KIK-EBA dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan hukum bagi Pemegang KIK-EBA akan dibahas dalam tesis ini. Dalam pelaksanaan penawaran umum KIK-EBA JSMR01 tersebut dibutuhkan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta-akta KIK-EBA yang merupakan SPV, akta-akta kontrak investasi kolektif dan akta-akta likuidasi atau pembubarannya.

---

Tbk The construction of highway megastructures all across Indonesia rsquo s territory requires a large amount of funding and therefore urges the Government to look for alternatives source of funds. One of the funding alternatives is through capital market. PT Jasa Marga Persero Tbk, as one of the state owned Enterprise who conducts its business activities in Highway Sector issued a new instrumet that is offered to public and private entities. The new instrument is made in a form of Asset Backed Securities Efek Beragun Aset or EBA , and named as JSMR01. KIK EBA Mandiri JSMR01 is an investment product of revenue based securities that is based on Future Revenue Based Securities FRBS of Jagorawi Toll Gate. The instrument will be issued as potential revenue based commercial paper, the first one to be issued in the history of Indonesia Capital market.

The research method that was adapted for this thesis is a juridical normative with micro comparative approach with literature study characteristics and the data variety used was secondary data. The data appliance applied was literature study, and the analyzing method applied was performed qualitatively. As a new instrument, in its implementation there are several obstacles, one of them is the lack of regulations regarding KIK EBA in the Indonesian legal system. This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities. In the execution of KIK EBA JSMR01 rsquo s public offering, the role of notary as the supportive professional in capital market is needed. It is needed to produce deeds of establishment of a Special Purpose Vehicle, deeds of collective investment scheme and deeds of liquidation or dismissal. "

"Di Indonesia dan di Korea Selatan, pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui sekuritisasi aset keuangan yang terdiri dari sekumpulan piutang yang berasal dari pemberian fasilitas kredit perumahan. Sekuritisasi tersebut juga menyebabkan hak tanggungan-hak tanggungan yang melekat pada sekumpulan piutang tersebut beralih karena hukum kepada penerbit efek beragun aset sebagai kreditur baru. Namun, beralihnya hak tanggungan tersebut harus tetap didaftarkan ke instansi terkait. Di Indonesia, pendaftaran pengalihan hak tanggungan harus dilakukan satu per satu ke kantor pertanahan terkait walaupun pelaksanaannya sudah dipermudah  dengan adanya ketentuan mengenai Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019. Di sisi lain, di Korea Selatan sudah terdapat aturan yang mengenyampingkan kewajiban tersebut. Penerbit efek beragun aset hanya perlu melaporkan aset keuangan yang akan disekuritisasi kepada lembaga yang mengawasi pelaksanaan pembiayaan sekunder perumahan di Korea Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan membandingkan pengaturan yang terdapat di Indonesia dan Korea Selatan terkait pengalihan hak tanggungan dalam rangka sekuritisasi aset. Kesimpulan dari penelitian ini adalah aturan di Korea Selatan lebih efisien dan lebih memberikan kepastian hukum bagi penerbit efek beragun aset sebagai kreditur.

---

In Indonesia and South Korea, secondary mortgage facility done through a process of securitization of financial assets consists of a group of claims originated from the issuance of housing loans. The securitization also caused the mortgages attached to the group of claims transferred, by law, to the issuer of asset-backed securities as the new creditor. However, the transfer of the mortgages must be registered to the relevance institution. In Indonesia, the transfer of the mortgages must be registered one by one to the relevance land office although the implementation has been made easier by Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik regulated in  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019. In the other hand, in South Korea, there is already a regulation that relieves the obligation. The issuer of asset-backed securities only has to report financial assets that will be securitized to the institution that supervises the implementation of secondary mortgage facility in South Korea. This research was conducted using the juridical-normative method with data obtained from literature studies. This research was conducted using a comparative law approach by comparing the arrangements in Indonesia and South Korea related to the transfer of mortgage rights in the context of asset securitization. The conclusion from this study is that regulation in South Korea are more efficient and provide more legal certainty for issuers of asset-backed securities as creditor."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keseluruhan proses dari praktik sekuritisasi aset terkini yang dilakukan oleh Jasa Marga, sebuah BUMN Jalan Tol terbesar di Indonesia. Menjadi menarik karena business nature perusahaan yang tidak memiliki aset keuangan seperti piutang yang dapat disekuritisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa aset keuangan yang disekuritisasi ternyata sintetis atau buatan, berupa surat berharga hak atas pendapatan atas salah satu ruas jalan tol di masa mendatang. Selain itu, ditemukan juga bahwa EBA Jasa Marga memiliki praktik yang berbeda dengan EBA pada umumnya serta memiliki finance cost yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan obligasi. Dengan demikian, sekuritisasi aset bisa saja dijadikan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur terutama bagi perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi namun perusahaan harus memiliki aset keuangan riil untuk disekuritisasi serta mampu menekan tingginya biaya dalam penerbitan EBA.

---

This research aims at studying the entire process of the latest asset securitization practices conducted by Jasa Marga, the biggest Toll Road State Owned Enterprise in Indonesia. It becomes interesting as the business nature of the company who does not have financial assets such as receivables that can be securitized. The results of the study found that securitized financial assets are synthetic or artificial, in the form of securities of rights upon revenues of one of the toll roads in the future. In addition, it was also found that Jasa Marga ABS has different practices compared to ABS in general and has higher financial costs compared to bonds. Therefore, asset securitization may become an infrastructure financing alternative particularly for companies with high leverage ratio but they should have real financial assets to securitized and able to reduce the high costs of issuing ABS. "

"Tesis ini membahas tentang Hak Tanggungan Atas Sekuritisasi Aset Kredit Perumahan di Indonesia, Pemerintah berdasarkan Perpres No. 19 tahun 2005 mendirikan lembaga pembiayaan Sekunder Perumahan bernama PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) sebagai wadah dalam rangka menghimpun dana untuk sektor perumahan. Kegiatan utama PT. SMF meliputi, penyaluran pinjaman jangka menengah/panjang bagi bank penerbit KPR dan program sekuritisasi aset kredit perumahan. Perlunya dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan sekuritisasi aset kredit pemilikan rumah bertujuan untuk menelaah kedudukan lembaga jaminan hak tanggungan sebagai lembaga yang melindungi kepentingan hukum bagi investor apabila terjadi wanprestasi oleh debitur KPR beserta kendalakendalanya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum karena dilakukan penelitian terhadap hukum positif tertulis. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kedudukan jaminan hak tanggungan dalam Perjanjian kredit tidak mempengaruhi eksekusi apabila debitur wanprestasi, karena pada dasarnya jaminan hak tanggungan tersebut merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian pemberian KPR antara Penerbit KPR dengan debitur KPR, serta berdasarkan asas dari lembaga jaminan hak tanggungan Droit de suit, bahwa jaminan hak tanggungan tetap mengikuti objek jaminan KPR, meskipun telah beralih ke kreditur baru yakni pihak investor. Dengan demikian apabila terjadi kredit macet atau cidera janji oleh nasabah KPR, maka yang akan dieksekusi adalah hak tanggungan atas objek KPR.

---

This thesis discuss about Judicial Review of Indonesian Security Rights Over Land on Asset Securitization of Housing Credit in Indonesia. PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) established by Government based on Perpres No.19 tahun 2005 with the purposes to raise funds on housing. PT. SMF activities cover of lending mid/long term housing loan to Banks who provide housing loan and to manage the program of the asset securitization of housing credit. The need to research the implemantion of the process asset securitization of housing credit program is to analyze the legal standing of Indonesian Security Rights Over Land as the rights to protect of investor legal interest if theres a default and also the obstacles of the implementation process from asset securitization of housing credit program.

Research methods of this study is a normative legal research methods refel to the legal norms which is contained in the legislation tha is descriptive research and the conceptual approach with reference to legal principal found in the legislation and legal doctrin.

The conclusion of this research thats legal standing of Indonesian Security Rights Over Land in credit agreement will not change the privillage rights from the new lender to execute if theres a deault, because of the agreement is accesoir or following the main agreement, also based on the principal of Indonesian Security Rights Over Land, that rights follow the credit object, even already trasfer to the new lender. Therefore if theres a deafult the object of the credit agreement can be execute."

"

Kehadiran aset kripto (crypto asset) sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan di Indonesia sudah diakui secara legal oleh pemerintah sejak tahun 2018. Meskipun perdagangan aset kripto dinaungi oleh Bappebti sebagai lembaga pengawas dan pengatur yang berwenang, sejumlah lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya masih menolak keberadaan aset kripto seperti Bitcoin, dengan alasan keberadaan aset kripto bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu, dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto yang baru berlangsung selama 1 (satu) tahun masih memiliki sejumlah kendala yang mengakibatkan konsekuensi ketidaksesuaian tugas dan fungsi pokok berdasarkan hukum yang berlaku, antara lain penggunaan redaksional “pasar fisik aset kripto” dan ketidakhadiran bursa berjangka dalam perdagangan komoditi aset kripto. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aset kripto berdasarkan hukum kebendaan, mengidentifikasi aset kripto sebagai suatu komoditi, dan mengetahui keabsahan aset kripto dalam perdagangan komoditi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Penelitian menggunakan alat berupa studi dokumen peraturan perundang-undangan, penelurusan literatur, serta wawancara narasumber dari lembaga pemerintah terkait dengan pendekatan kualitatif.

---

The emergence of crypto asset as a commodity traded in Indonesia has been legally recognized by the government since 2018. Although the crypto asset market is under the auspices of Bappebti as the supervisory and regulatory authority, a number of state institutions and other government agencies still reject the existence of crypto asset such as Bitcoin, on the grounds that it is contrary to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. In addition, the emerging market that has only lasted for 1 (one) year still has a number of obstacles that result in discrepancy of main duties and functions based on applicable law, including the use of editorial “pasar fisik aset kripto” (physical market of crypto asset) and the absence of a future exchange in crypto asset commodity trading. This study aims to identify crypto asset based on property law, to identify crypto asset as a commodity, and to determine the validity of crypto asset in commodity trading in Indonesia. This study uses a juridical-normative research method with legislative and legal comparative approach. Study of legal documents, literature research, and a series of in-depth interviews from related government institutions are used as tools of data collection with qualitative approach.

"

"ABSTRAKPendanaan dengan sekuritisasi aset future flow bagi pelaku bisnis. secara agregatmengalami perkembangan yang cukup pesat sejak terjadinya krisis yang melanda negaranegara berkembang di Amerika Latin, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Tenggara hingga saatsekarang. Keuntungan paling optimal bagi pelaku future flow securitization memang palingdirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki peringkat hutang (rating) yang tingginamun berada pada batasan sovereign rating yang buruk, yang biasa dialami oleh negarayang sedang mengalami krisis. Dengan sekuritisasi future flow, Perusahaan yang memiliki peringkat investasi (diatas BBB) akan mendapatkan keuntungan dalam hal perolehan immediate cash dengan caramenjaminkan aset yang dimilikinya. Immediate cash tersebut tentu saja sangat bergunauntuk dikelola sedemikian rupa dan dimanfaatkan sebagai revenue generator di masa yangakan datang. Tingginya aspek keamanan dan struktur Asset-Backed Securities.menguntungkan penerbit efek hutang tersebut dalam hal rendahnya beban hutang yangakan ditanggung relatif jika dibandingkan terhadap tingkat bunga yang berlaku di pasar. Dengan alasan potensi keuntungan tersebut, maka perusahaan-perusahaan denganperingkat hutang yang baik yang berada di negara berkembang yang memiliki sovereignrating kurang baik termasuk Indonesia, selayaknya mempertimbangkan alternatifpendanaan dengan masuk ke dalam struktur ABS sebagai originator yang menjaminkanasetnya. Di Indonesia sendiri, sub-sektor industri perikanan termasuk salah satu industriyang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan menjadi penjaring devisa baginegara. Sebagian besar pelaku bisnis tidak dilengkapi dengan fasilitas processor yang dapatmemproduksi produk-produk bernilai jual tinggi. Kinerja ekspor hanya didominasi olehsebagian kecil pelaku dalam industri ini, termasuk PT DSFI, Tbk yang bergerak di bidangpengolahan. Laut Indonesia yang sangat luas dengan potensi kekayaan yang bahkanmenyimpan hingga 10% persediaan ikan dunia, belum dapat dimanfaatkan secara optimal.Utilisasi terhadap sumber daya laut kita masìh sekitar 50% saja. Untuk meningkatkankinerja industri perikanan dibutuhkan investasi dana yang tidak sedikit. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mensimulasikan strategipendanaan Asset-backed Securities kepada salah satu pemain pada industri perikanannasional, yaitu PT DSFI, Tbk. DSFI disimulasikan sebagai originator yang menjaminkanasetnya dengan cara menjual future receivables kepada entitas khusus yang akanmenerbitkan ABS kepada investor. Future receivables yang dimaksud adalah piutangdagang ekspor yang akan dihasilkan akibat adanya penjualan kepada pelanggan di masayang akan datang. Faktor penting yang menjadi ukuran kemampuan struktur ABS dalam melunasikewajiban sehubungan dengan efek hutang yang dikeluarkannya adalah kualitas kredit(credit quality) dari ABS itu sendiri. Peniiaian tentang kualitas kredit dan ABS tidak hanyadilakukan dengan cara menguji kinerja aset jaminan selama beberapa tahun terakhir. Sebab,khusus untuk kelompok aset berupa future flow, dimana aset yang dijaminkan belum adasaat ABS diterbitkan, maka penilaian kualitas kredit ABS tidak dapat dipisahkan daripenilaian terhadap kinerja originator yang menjaminkan aset tadi. Perlu diuji terlebihdahulu apakah ada kemampuan yang cukup baik dari originator tadi untuk menghasilkanaset tersebut di masa yang akan datang. Kemudian harus dilihat juga apakah perusahaantersebut memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi seluruh kewajibannyasehubungan dengan hutang yang dimilikinya. Sebab hal tersebut sangat berpengaruh dalamhal probabilitas default stare dan perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Posisi bersaing originator dalain industri baik pada skala lokal maupun global,kemudian tíngkat permintaan dan penawaran pada pasar internasional yang berpengaruhterhadap commodity pricing akan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan dalammembuat proyeksi keuangan, sebab sangat erat berhubungan dengan ketahanan bersaingdan daya serap pasar intemasional terhadap produk yang dihasilkan oleh originator. Faktorpenting lain adalah strategi ekspansi berupa investasi fisik yang berpengaruh terhadapkapasitas produksí perusahaan. Hal ini akan menjadi pegangan yang mendasari asumsiuntuk membuat proyeksi di masa mendatang. Pembahasan mengenai faktor-faktor pentingtersebut dirangkum dalam dua kelompok besar analisa, yakni corporate finance analysisdan structured finance analysis. Dari hasil penilitian yang dilakukan, originator memiliki kemampuan yang cukupbaik untuk menghasilkan aset jaminan dalam jumlah yang cukup signifikan di masa depan.Kemampuan untuk memenuhi kewajiban hutangnya juga cukup baik, seperti yangtercermin dalam rating jd BBB+ yang diterbitkan oleh Petindo. Dapat disimpulkan bahwaada potensi yang cukup besar untuk meningkatkan kinerja ekspor perikanan baik oleh parapelaku industri maupun bagi industri perikanan nasional secara keseluruhan mengingatpotensi sumber daya perikanan laut yang belum termanfaatkan masih sangat besar."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya Special Purpose Vehicle dalam hukum Indonesia, khususnya yang terdapat pada beberapa sektor peraturan perundangundangan. Terdapat berbagai persoalan terkait dengan konsep pengaturan Special Purpose Vehicle yang berbeda pengaturannya dan penggunaannya dalam praktik terkait konsep hubungan Holding-Subsidiaries, hubungan afiliasi, serta hubungan istimewa dalam sektor perpajakan dan praktik penyalahgunaannya. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi harmonisasi dari pengaturan Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia tidak konsisten dan terdapat urgensi untuk melakukan harmonisasi pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

The focus of this thesis is on the existence of the Special Purpose Vehicle in Indonesian law, particularly the provisions that are contained in a few cross sector legislations. There are various issues regarding the concept of Special Purpose Vehicle that are regulated and used in practice differently related to the consept of holding-subsidiaries, affiliation, special relationship in the taxation sector and misuse in practice.

Hence, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of the Special Purpose Vehicle (SPV) in Indonesian? 2. How urgent is the harmonization of Special Purpose Vehicle (SPV) regulations in Indonesia? At the conclusion that regulation of Special Purpose Vehicle is not consistent and that there is an urgency to harmonize the regulation of Special Purpose Vehicle in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."