Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Basuki Erwin SetiyadiBidang Ilmu : InterdisiplinProgram Studi : Kajian Ketahanan NasionalPeminatan : Kajian Stratejik IntelijenJudul Tesis : Kontra Intelijen Aksi Spionase Siber Terhadap Anggota Democratic National Committee Menjelang Pemilihan Presiden AS Tahun 2016xiv, 131 halaman, 19 buku, 14 jurnal, 6 perundang-undangan, 56 websitePenelitian ini adalah studi kasus mengenai peristiwa spionase siber kepada anggota Democratic National Committee DNC menjelang pilpres AS tahun 2016, yang mengakibatkan kebocoran email Hillary Clinton yang dirilis oleh WikiLeaks. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas intelijen telah berkembang ke ranah siber dan dapat menganggu ketahanan nasional, sehingga perlu dilakukan kontra intelijen sebagai upaya untuk menjaga keamanan siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1 level ancaman dari aktivitas spionase siber kepada DNC, 2 metode kontra intelijen terhadap ancaman tersebut, dan 3 strategi Indonesia untuk menghadapi ancaman siber. Teori yang digunakan adalah Teori Kontra Intelijen dan Teori Ancaman, serta analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah 1 analisis ancaman spionase siber menunjukkan bahwa pelaku adalah sebuah ancaman dengan level tinggi sehingga membahayakan kepentingan negara dan dapat mempengaruhi ketahanan nasional, 2 kontra intelijen siber dilakukan melalui dua metode yaitu, kontra intelijen defensif yang bertujuan untuk memblokir dan mendeteksi terhadap aktivitas akses lawan dan kontra intelijen ofensif bertujuan untuk mengumpulkan informasi, memanipulasi, mengontrol, dan menggagalkan aksi lawan, 3 strategi Indonesia untuk menghadapi ancaman siber adalah dengan melakukan penguatan baik pada segi regulasi, teknik, organisasi, kemampuan, dan kerjasama.Kata kunci : kontra Intelijen; democratic national committee; spionase siber; email; hillary clinton; wikileaks.

---

ABSTRACT

Name Basuki Erwin Setiyadi

Study Program National Ressilience Studies

Specificity Intelligence Strategic Studies

Title Counterintelligence Against Cyber Espionage Conducted Against Member of Democratic National Committee Towards US Presidential Election of 2016

xiv, 131 pages, 19 books, 14 journals, 6 legislations, 56 website

This research is a case study of cyber espionage conducted against the member of Democratic National Committee DNC towards the 2016 US presidential election, caused Hillary Clinton 39 s email leaked and published by WikiLeaks. It indicates the intelligence activities have entered into cyberspace and can disrupt the national ressilience, so it is necessary to do counterintelligence as an effort to maintain the cyber security. This research uses qualitative approach, data collected from interviews and literature study. The purposes of this research are 1 to determine the threat level of cyber espionage conducted against DNC, 2 counterintelligence methods against the threat, 3 and Indonesian Government Strategy against cyber threat. This research use counterintelligence theory, threat analysis theory, and SWOT analysis. The results of this research are 1 the threats analysis of cyber espionage indicating the threat agent has high level threat, it could harms the national interest and affect the national ressilience, 2 cyber counterintelligence are conducted by two ways i.e., defensive counterintelligence to block and detect enemy 39 s access activity, and offensive counterintelligence to collect informations, manipulate, control, and thwart enemy rsquo s action, 3 Indonesian Government Strategies against cyber threat are strengthening legal measure, technical measure, organizational measure, capacity building, and cooperation.Keyword counterintelligence democratic national committee cyber espionage email hillary clinton wikileaks."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti faktor-faktor yang menyebabkan dukungan pemilih Latino terhadap Donald Trump pada Pemilu Presiden AS tahun 2016. Pemilu AS 2016 tidak bisa dilepaskan dari hegemoni neoliberal. Masyarakat AS tersegmentasi ke dalam kelas penguasa dan subaltern, begitu juga dengan kelompok Latino. Lebih jauh, penelitian ini menjabarkan secara kualitatif dua faktor yang memengaruhi dukungan pemilih Latino terhadap Trump yaitu faktor identifikasi partai dan orientasi isu dengan mengacu kepada kerangka teori perilaku memilih oleh Hugh Bone dan Austin Ranney. Penelitian ini menemukan bahwa dalam faktor identifikasi partai, Latino Evangelikal Protestan dan Mainline menunjukkan identifikasi kuat dengan Partai Republik. Selain itu, terdapat dukungan Latino konservatif terhadap Trump pada Pemilu Presiden AS 2016. Kemudian berdasarkan segmentasi kelas ditemukan bahwa kelas elit Latino di AS adalah orang-orang Kuba yang melarikan diri ke AS dan memiliki identifikasi yang kuat dengan Partai Republik. Sedangkan masyarakat Latino kelas bawah yang mendukung Trump berasal dari daerah pedesaan dan menderita false consciousness. Kemudian dalam faktor orientasi isu, terdapat tiga isu yang secara signifikan memengaruhi dukungan Latino terhadap Trump yaitu isu ekonomi, imigrasi dan aborsi.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the factors that led to the support of Latino voters for Donald Trump in the U.S. Presidential Election of 2016. The 2016 US election can not be separated from neo liberal hegemony. The US society is segmented into the ruling class and subaltern, as well as the Latino group. This study describes qualitatively two factors that affect latino voter support for Trump, i.e. party identification and issue orientation factors with reference to the framework of voters behavior theory by Hugh Bone and Austin Ranney. This study found that in the party identification factor, Latino Evangelical Protestant and Mainline showed strong identification with the Republican Party. In addition, there is conservative Latino support for Trump in the U.S. Presidential Election of 2016. Then based on class segmentation this study found that the elite Latino class in the US were Cubans who fled to the US and had strong identification with the Republican Party. While lower class Latino who support Trump are from rural areas and suffer from false consciousness. In the issue orientation factor, there are three issues that significantly affect Latino support for Trump economic, immigration, and abortion issues."

"ABSTRAKMenjelang Pemilihan Umum Presiden Indonesia tahun 2014 ramai pemberitaan dengan isu kejahatan, pelanggaran hukum, kecurangan, atau bentuk tindakan lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat yang dilakukan oleh kandidat calon Presiden, calon Wakil Presiden, atau pendukungnya. Dari sejumlah pemberitaan media massa dengan isu tersebut, peneliti menetapkan pemberitaan Metro TV dan TV One sebagai subjek dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan adalah analisis framing. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui makna dibalik tayangan berita Metro TV dan TV One pada periode 1 Mei 2014 sampai dengan 6 Mei 2014, 1 Juni 2014 sampai dengan 4 Juni 2014, dan 1 Juli 2014 sampai dengan 8 Juli 2014. Hasilnya, peneliti melihat fenomena ini sebagai suatu bentuk kejahatan tersembunyi. Terdapat hubungan yang tidak setara dan konstruksi yang bersifat merugikan yang terkandung dalam makna pemberitan Metro TV dan TV One. Disisi lain juga terdapat pemaksaan makna dan simbol yang mengganggu otonomi pihak lain.

---

ABSTRACTAhead of 2014 Indonesian‟s Presidential Election news are crowded with the issue of crime, lawlessness, fraud, or any other action that is incompatible with the moral values of society by Presidential candidates, candidate for Vice President, or their enthusiasts. Based from a number of news on mass media regarding these issue, researcher establishes Metro TV and TV One news as a subject in this study. The method used is framing analysis. This method used to determine the meaning behind the news shows on Metro TV and TV One between the period of May 1st, 2014 until May 6th, 2014, June 1st, 2014 until June 4th, 2014, and July 1st, 2014 until July 8th, 2014. As a result, the researcher sees this phenomenon as a form of hidden crime. There are unequal relations and constructions that are detrimentals within the meaning of Metro TV and TV One news. On the other hand there is also an imposition of meanings and symbols that interfere with the autonomy of others.;"

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan wacana eksepsionalisme Amerika dalam kampanye Donald J. Trump pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Untuk mengungkap penggunaan wacana eksepsionalisme Amerika dalam kampanye Trump, penelitian ini mengkaji transkrip pidato penerimaan pencalonan presiden oleh Trump pada Konvensi Nasional Partai Republik. Metodologi kualitatif dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan wacana sejarah Discourse-Historical Approach yang dikemukakan oleh Reisigl dan Wodak 2009. Selain itu, konsep komunikasi politik berupa pembingkaian emosi dari Castells 2009 juga digunakan untuk memperluas kajian penelitian ini. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Trump mengeksploitasi narasi identitas masyarakat Amerika Serikat dengan menggunakan wacana eksepsionalisme Amerika. Selain itu, Trump juga mengeksploitasi rasa amarah dalam menggunakan wacana eksepsionalisme Amerika.

---

The thesis examines the role of American exceptionalism in Donald J. Trump's campaign in the 2016 U.S presidential election. To analyze his use of American exceptionalism, the study focuses on the speech he delivered when he accepted a presidential nomination at the Republican National Convention. The study uses a qualitative method by employing Reisigl and Wodak rsquo s 2009 Discourse Historical Approach and a political communication concept of emotional framing by Castells 2009. The results show that Trump exploited the narrative identity of American citizens by using American exceptionalism. Moreover, he also exploited anger to amplify the notion of American exceptionalism in his campaign."

"ABSTRAKPada tahun 2018, diketahui terjadi sebanyak 232,447,974 serangan siber ke jaringan Indonesia. Sektor yang menjadi perhatian adalah instansi pemerintah, karena menjadi target utama serangan siber. Domain .go.id (website pemerintah) menempati peringkat pertama dengan 30,75% lebih sering terkena defacement. Untuk mengatasi masalah ancaman siber, Pemerintah Indonesia membentuk BSSN, yang mempunyai unit kerja Pusopskamsinas, yang kemudian telah membentuk Secuity Operation Center (SOC). Namun SOC yang sudah dibentuk belum sesuai kebutuhan, yang ada saat ini belum cukup karena lingkup, maturitas dan kapabilitas SOC masih terbatas, sedangkan ancaman siber setiap detik selalu berkembang, dibutuhkan kemampuan kontra intelijen siber sebagai langkah dan strategi intelijen untuk memprediksi dan menanggulangi kemungkinan ancaman siber, serta membangun pola koordinasi dengan SOC lainnya untuk mewujudkan Collaborative Cyberdefense. Maka dibentuklah National Secuity Operation Center (NSOC), yaitu pengembangan dari SOC yang memerlukan upaya rencana pembangunan keamanan siber yang terukur untuk menjamin keberhasilaln tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan kemampuan kontra intelijen siber di Pusopskamsinas menggunakan langkah kerangka kerja keamanan siber berdasarkan NIST CSF, yang dipadukan dengan Penilaian maturitas dan kapabilitas pada SOC di Pusopskamsinas menggunakan SOC-CMM, serta rekomendasi rencana aksi menggunakan konsep kontra intelijen siber.

---

ABSTRACTIn 2018, there were 232,447,974 cyber attacks on the Indonesian network. The sector of concern is government agencies, because they are the main target of cyber attacks. Domain. Go.id (government website) ranks first with 30.75% more often affected by defacement. To overcome the problem of cyber threats, the Government of Indonesia formed BSSN, which has a work unit of Pusopskamsinas, which then has formed the Secuity Operation Center (SOC). However, the SOC that has been formed is not yet in accordance with the needs, which is currently not enough because the scope, maturity and capability of the SOC is still limited, while cyber threats are always developing every second, cyber counterintelligence capabilities are needed as a step and intelligence strategy to predict and cope with possible cyber threats , and build coordination patterns with other SOCs to realize Collaborative Cyberdefense. Then a National Secuity Operation Center (NSOC) was formed, which is the development of an SOC that requires measurable cyber security development plans to ensure the success of its duties and functions. Therefore, this research will develop the capacity of cyber counterintelligence in Pusopskamsinas using the steps of the cyber security framework based on NIST CSF, which is integrated with the assessment of maturity and capability in SOC in Pusopskamsinas using SOCCMM, and recommendations for action plans using cyber counter intelligence concepts cyber."

"ABSTRAKTesis ini membahas tingkat ancaman dan kontra intelijen terhadap aksipenyadapan yang dilakukan oleh intelijen negara asing terhadap Indonesia padatahun 2009. Akibat dari penyadapan tersebut menimbulkan kerugian padaIndonesia sehingga perlu untuk kesiapsiagaan intelijen pada masa yang akandatang sehingga dapat dilakukan pencegahan. Pendekatan Tesis menggunakanpenelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang diperoleh darisumber terbuka dan tertutup, dokumentasi, dan dari wawancara secara langsungdengan pihak-pihak yang terkait dengan adanya penyadapan yang terjadi padatahun 2009. Narasumber dari IT VVIP, BIN, Lemsaneg, Kemenlu, Kominfo,Cyber Crime Polri, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, serta dari stafteknis luar negeri yang mengetahui detil permasalahan tersebut.Upaya Kontra Intelijen diupayakan untuk menemukan solusi ataspenyadapan yang terjadi dan rencana respon pada masa yang akan datang.Membahas penyadapan adalah persoalan yang relatif sensitif sehingga perluuntuk upaya pendekatan untuk mengakses informasi yang ada. Kepentingannegara asing relatif tinggi terhadap Indonesia yang memicu upaya memperolehinformasi dengan cara penyadapan yang merupakan upaya intelijen. Kaitandengan hal tersebut, maka perlu diupayakan kesiapsiagaan dan kemampuanuntuk menangkis aksi penyadapan yang dilakukan oleh negara asing denganPendekatan dan langkah-langkah kontra intelijen sehingga pada masa mendatangdapat dicegah atau bahkan dilawan dengan menyerang balik

---

ABSTRACTThis thesis discusses the level of threat and counter-intelligence againstthe action of intelligence wiretaps conducted by foreign countries againstIndonesia in 2009. As a result of the wiretapping causing losses in Indonesia sothe need for preparedness intelligence in the future so as to do prevention. Thesisapproach uses qualitative research methods descriptive analysis. Data obtainedfrom open and closed source, documentation, and from direct interviews with theparties related to the wiretapping that took place in 2009. Speakers from VVIP IT,BIN, Lemsaneg, Ministry of Foreign Affairs, Communications and InformationTechnology, Cyber Crime Police, Regulatory Agency Telekomunikasi Indonesia,as well as from foreign technical staff who know the details of the problem.Efforts to Counter Intelligence attempted to find a solution on interceptionhappens and response plans in the future. Discussing the tapping is relativelysensitive issues so it is necessary to approach attempts to access information. Theinterests of a foreign country is high relative to Indonesia that triggered efforts toobtain information by tapping an intelligence efforts. In this regard, it should bepursued preparedness and ability to fend tapping action undertaken by a foreigncountry with the approach and counter-intelligence measures so that in the futurecan be prevented or even resisted by striking back."

"Spionase adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan oleh badan intelijen baik dalam kegiatan mauupun operasi rahasia intelijen dengan taktik terbuka ataupun tertutup. Indonesia, tidak dapat, dipungkiri menarik perhatian negara-negara besar, negara-negara yang memiliki sumber yang tidak terbatas, teknologi yang canggih, dan badan intelijen yang mumpuni. Hal tersebut menimbulkan ancaman tersendiri bagi ketahanan nasional Indonesia. Ancaman ini, terlebih ancaman spionase yang dilaksanakan intelijen asing, harus ditanggani secara serius oleh pemerintah Indonesia. Dari berbagai pendadakan strategis yang dialami oleh Indonesia, sebagian besar menunjukkan adanya keterlibatan intelijen asing. Akan tetapi, badan maupun lembaga intelijen di Indonesia, meskipun memiliki kemampuan kontra intelijen, tidak satupun yang melakukan fungsi kontra spionase secara utuh dan profesional, tidak seperti BNPT dengan kontra terorisnya ataupun BSSN dengan kontra sabotasenya. Tesis ini mengevaluasi fungsi kontra intelijen Indonesia dalam menghadapi ancaman spionase. Tesis ini menggunakan metode scenario building untuk melakukan evaluasi fungsi kontra intelijen yang dilakukan oleh badan dan lembaga intelijen Indonesia. Selain itu, Tesis ini juga melakukan analisis ancaman (threat analysis) untuk memperlihatkan tren ancaman spionase terhadap keamanan nasional Indonesia. Data-data primer dari wawancara dan data-data sekunder dari berbagai sumber digunakan untuk menilai urgensi pembentukan badan kontra intelijen Indonesia. Dari data-data yang terkumpul, Tesis ini menemukan bahwa untuk melindungi kekuatan, kemampuan, kerawanan, dan niat (K3N) Indonesia dari spionase musuh, maka Indonesia harus memiliki badan kontra spionase sebagai wadah kontra intelijen dalam melindungi ketahanan nasional dari ancaman spionase intelijen asing. Analisis ancaman menunjukkan bahwa ancaman spionase asing terhadap keamanan nasional Indonesia ada dalam level menengah-tinggi sedangkan analisis dengan scenario building memperlihatkan bahwa fungsi kontra intelijen yang selama ini dilaksanakan oleh badan dan lembaga intelijen Indonesia kurang ideal.

---

Espionage is an information gathering methode conducted by intelligence services both in intelligence acivities or closed/clandestine operations using open or closed tactics. Indonesia, undeniably attracted the attention of major countries, countrie sthat have unlimited resources, sophisticated technology and capable intelligence services. This posed a threat to Indonesia's national security, especially the espionage threats carried out by foreign intelligence, and this condition must be taken seriously by the Indonesian Government. The various strategic surprises experienced by Indonesia, mostly indicates the foreign intelliegnce activities. However, intelligence agencies and institutions in Indonesia, despite their counterintelligence capabilities, have not carried out a whole and professional counterespionage function, unlike the counter-terrorist of BNPT or the BSSN with its counter-sabotage function. This thesis evaluates Indonesia's counterintelligence function in teh face of espionage threats. Using scenario building method to evaluate the CI function carried out by Indonesian intelligence agencies and institutions, and also conduct threat analysis to show the trend of espionage threat to Indonesia's national security. Primary data from interviews and secondary data from various sources are used to assess the urgency of the establishment of an Indonesian counterintelligence body. From the collected data, this thesis found that in order to protect Indonesia's strenght, ability, vulnerability and intention (K3N) from enemy espionage, Indonesia must have a counter-espionage institution as a counterintelligence services in protecting national security from the threat of foreign intelligence espionage. The threat analysis shows that foreign espionage threats to Indonesias national security are in the middle-high level, while analysis with building scenario shows that the coounterintelligence function carried out by Indonesia's inteliigence services is less ideal."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan mengenai fenomena regionalisme dalam Pemilu Presiden di Korea Selatan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pembelahan sosial dalam masyarakat Korea Selatan berperan dalam terbentuknya fenomena regionalisme di masa transisi demokrasi dalam Pemilihan Presiden tahun 1987. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori pembelahan sosial dan konsep regionalisme. Hasil penelitian ini adalah fenomena regionalisme yang terbentuk pada masa transisi demokrasi merupakan pembelahansosial yang terjadi akibat kebijakan rezim otoriter bagi wilayah di Korea Selatan. Selain itu fenomena regionalisme dalam Pemilu Presiden tahun 1987 juga didorong mobilisasi dukungan oleh kandidat dari wilayah asal masing-masing. Mobilisasi dukungan wilayah asal dan pencalonan Kim Young-sam (Reunification Democratic Party) dan Kim Dae-jung (Party for Peace and Democracy) membuat dukungan kepada oposisi terbagi sehingga kandidat partai pemerintah Roh Tae-woo (Democratic Justice Party) berhasil memenangkan Pemilu Presiden.

---

ABSTRACTThis research explains about regionalism phenomenon in South Korea, especially in the presidential election. The problem discussed in this research is how the impact of social cleavage in South Korean society toward the formation of regionalism’s phenomenon in the transition to democracy in the 1987 Presidential Election. This research used qualitative methods and it applies social cleavage theory and regionalism concept. The result of this research finds that regionalism phenomenon formed in the Presidential Election on democratic transition period was the social cleavage which occured due to the policy of authoritarian regime toward regions in South Korea. In addition, regionalism phenomenon in the 1987 presidential election was also caused by the competition among the candidates in mobilizing the voters from their respective regions. The mobilization of regional support and the candidacy between Kim Young-sam (Reunification Democratic Party) and Kim Dae-jung (Party for Peace and Democracy) cause the support for the opposition was divided and the ruling party candidate Roh Tae-woo (Democratic Justice Party) won the presidential election.;"

"Anggota Polri sebagai bagian dari warga negara memiliki hak yang dilindungi oleh konstitusi. Salah satu hak yang mereka miliki adalah hak politik (political rights), yang dalam hal ini adalah hak memilih dan dipilih. Memang tugas utamanya tidak bisa dipisahkan dari apa yang telah ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang. Namun, hak-hak yang melekat pada diri Polri tidak bisa diabaikan. Kenyataannya hak memilih bagi anggota Polri dalam pemilihan umum masih dibatasi oleh undang-undang. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diajukan tiga permasalahan, yaitu; mengapa anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dasar hukum dan dasar pemikiran apakah yang digunakan oleh pengambil kebijakan negara dalam pertimbangan tidak digunakannya hak memilih anggota Polri dalam pemilihan umum, dan bagaimanakah penggunaan hak pilih anggota Polri dan TNI jika dibandingkan dengan hak pilih Pegawai Negeri Sipil. Teori negara hukum khususnya yang terkait dengan konsep the rule of law yang dikemukakan oleh A. V. Dicey digunakan sebagai grand theory. Teori konstitusi dan teori hak asasi manusia, khususnya teori tentang equality, di antaranya civil equality dan political equality digunakan sebagai middle range theory, dan untuk mempertajam analisis juga digunakan teori demokrasi yang di antaranya dikemukakan oleh Schumpeter dan Robert A.Dahl. Objek penelitian ini pada dasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan Polri. Selain itu, juga akan dilihat bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan. Berkenaan dengan objek penelitian ini, tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Untuk mendukung akurasi data, digunakan pendekatan yuridis historis, yuridis sosiologis, dan yuridis komparatif. Sedangkan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk selanjutnya dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman sejarah keikutsertaan anggota Polri dalam politik kekuasaan orde baru, terintegrasinya Polri dalam organisasi militer (ABRI), dan penerapan konsep dwifungsi ABRI yang kurang tepat menyebabkan anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada saat ini. Netralitas dan profesionalisme Polri dijadikan dasar pemikiran oleh pengambil kebijakan negara dalam pertimbangan tidak digunakannya hak memilih anggota Polri dalam pemilihan umum. Anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Sedangkan PNS memiliki hak memilih dalam pemilu, akan tetapi wajib mengundurkan diri jika ingin dipilih dalam pemilu. Melakukan reformasi menyeluruh agenda reformasi nasional dan merevisi UU No. 2/2002 Tentang Polri diharapkan dapat terciptanya Polri profesional yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

---

Member of the INP are part of the state citizens owning the many rights defend by the constitution. One of their rights is political rights, in this case the right to vote and be elected. Their main duty as described in the constitution and legislation surely cannot be disbanded; however their existing rights must also not be neglected. The fact is that the right to vote for INP members in the general election is still limited through legislation. Based on the background, there are three research question which are: why do INP members don‟t use the right to vote and be elected in the state structure of the Republic of Indonesia, the legal basis and philosophy used by state policy makers in considering that INP members may not use their right to vote in the general elections, and how do INP and military members use their right to vote compare to civil servant. The legal state theory especially those in relation with the rule of law concept proposed by A.V. Dicey will be used as the grand theory. The constitution and human rights theory, especially on equality, among others civil equality and political equality will be used as middle range theory, and to sharpen the analysis the democracy theory proposed by Schumpeter and Robert A. Dahl will also be utilized. The research object will revolve around the legislation on the INP. Besides that, the implementation of the rule will also be examined. In relation to the research object, the type of research applied is juridical normative method with a juridical approach. To support the accurateness of the data, the juridical historical, jurisdictional sociological and comparative juridical approach will be applied. The type of research will be qualitative. The data collection for this research will be done through literature review and field research to be analyzed deductively. The result of the study shows that the bad historical experience of INP members in the New Order political rule, INP past integration to a military organization (ABRI), and the ABRI dual-role has caused INP members the right to vote and be elected in the state structure of the Republic of Indonesia. The neutrality and professionalism of the INP has acted as the basis for the policy makers in considering the right to vote of INP members in the general elections. Military member also share the inability for the right to vote and be elected in the elections. However, civil servants have the right to vote but must resign whenever they run for office in the general elections.To conduct comprehensive reform the national agenda towards the state‟s political paradigm and. In order for a professional INP which is in line with the hopes and aspirations of the society, it is recommended that Law Number 2 Year 2002 on INP should be revised."

"[ABSTRAKPenelitian ini ingin melihat bentuk keberpihakan yang dilakukan oleh Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id dan Tempo.co terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Keberpihakan dilihatmelalui dua dimensi yang terdapat dalam konsep imparsialitas yakni keberimbangan dan netralitas. Penelitian ini menemukan fakta bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh media online yang diteliti cenderung tidak berimbang, dilihatndari tidak dimuatnya keterangan dua sisi dalam satu teks pemberitaan serta adanya pemfavoritan terhadap calon tertentu. Pemberitaan Kompas.com, Detik.com dan Tempo.co memfavoritkan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla sementara pemberitaan Republika.co.id memfavoritkan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Mengenai netralitas, mayoritas pemberitaan di Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id dan Tempo.co tidak mencampurkan fakta dan opini. Namun, pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id danTempo.co melakukan penyimpulan satu pihak.

---

ABSTRACTThe study will examine how online media like Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id and Tempo.co partially support the candidates of Indonesian president and vice president on Presidential Election 2014. Online media in this study are those who does not have a direct affiliation to political interests. The concept of impartiality is used to identify the form of partiality. With following dimensions: balance and neutrality, this study found some facts. First, about balance, this study found a fact that online media which has been studied is not nbalance when reporting news. It proved by only a few news that give both sides opinion. This study also found that several media favoring certain candidates. Kompas.com, Detik.com and Tempo.co favoring Joko Widodo – Jusuf Kalla while Republika.co.id favoring Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Second, about nneutrality, this study found the majority of news in Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id and Tempo.co did not mix the fact and opinion. However, these media made one side conclusion by giving limited fact while reporting news., The study will examine how online media like Kompas.com, Detik.com,Republika.co.id and Tempo.co partially support the candidates of Indonesiapresident and vice president on Presidential Election 2014. Online media in thisstudy are those who does not have a direct affiliation to political interests. Theconcept of impartiality is used to identify the form of partiality. With followingdimensions: balance and neutrality, this study found some facts. First, aboutbalance, this study found a fact that online media which has been studied is notbalance when reporting news. It proved by only a few news that give both sidesopinion. This study also found that several media favoring certain candidates.Kompas.com, Detik.com and Tempo.co favoring Joko Widodo – Jusuf Kallawhile Republika.co.id favoring Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Second, aboutneutrality, this study found the majority of news in Kompas.com, Detik.com,Republika.co.id and Tempo.co did not mix the fact and opinion. However, thesemedia made one side conclusion by giving limited fact while reporting news.]"