Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari tugas akhir ini adalah untuk memberikan rekomendasi terhadap perencanaan audit tahunan pada Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan ekonomisnya perencanaan audit tahunan dan memberikan gambaran akan pentingnya perencanaan audit tahunan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada penugasan pada perencanaan audit tahunan pada tahun 2015 yang dapat tidak perlu dilakukan audit setiap tahunnya sehingga dapat menghemat waktu dan anggaran penugasan. Penelitian ini menggunakan analisis perencanaan audit tahunan berbasis risiko. Penelitian ini menyarankan kepada Inspektorat BPKP agar menerapkan risk based audit pada penyusunan perencanaan audit tahunannya sehingga penugasan lebih fokus pada area yang berisiko tinggi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

---

ABSTRACTThe aim of this thesis is to provide recommendations on the planning of the annual audit in the Inspectorate of Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan in order to improve the effectiveness, efficiency and economic planning of the annual audit and provide an overview of the importance of the annual audit plan using a risk based. The results of this study stated that there were assignments in the planning of the annual audit in 2015 that did not need to be audited each year so as to save time and budget assignment. This study uses the analysis of annual risk based audit planning. The author suggested to the Inspectorate BPKP to implement risk based audit on the preparation of its annual audit planning so that the assignment is more focus on high risk areas so that organizational goals can be achieved."

"Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Selain itu juga untuk mengetahui langkah-langkah meminimalkan risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat selaku aparat pemeriksa intern pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interviu/wawancara dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang belum sesuai dengan teori tentang audit berbasis risiko, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang mengarah pada perencanaan audit berbasis risiko dan dilaksanakan sesuai rencana. Saran kepada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang untuk menerapkan perencanaan audit berbasis risiko sesuai teori yang ada demikian juga kepada Pemerintah Pusat untuk membuat pedoman audit berbasis risiko sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

---

The purpose of this thesis was to evaluate the planning and implementation of risk-based internal audit in government inspectorate of South Tangerang City and district. But also to determine the risk mitigation measures implemented by the inspectorate as an internal examiner of local government officials. The methods used in this study were interviewed using a questionnaire. This study concluded that the planning and implementation of risk-based internal audit in government inspectorate of South Tangerang City and district is not in accordance with theory of risk-based internal audit, so, it is necessary to take measures that lead to a risk-based audit planning and carried out according to plan advice to government inspectorate of South Tangerang City and district was to implement a risk-based audit planning appropriate existing theory and suggested to the central government to create a risk-based audit reports consistent with the government regulation number 60 years 2008 about Govermental System of Internal Control. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dengan praktik profesional dan standar audit IIA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatoris explaining case study. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama masih belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit IIA. Kekurangan mendasar bahwa Kementerian Agama belum melakukan manajemen risiko, penilaian risiko dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tanpa adanya keterlibatan dari satuan kerja sebagai pihak manajemen. Tidak ada komunikasi dan persetujuan dari Menteri Agama terhadap perencanaan yang dibuat.

---

This research aims to determine the suitability process of risk based internal audit planning in General Inspectorate Ministry of Religion with professional practices and IIA auditing standards. This research uses a qualitative method with explaining case study design. The result of this research concludes that the process of risk based internal audit planning in General Inspectorate is not working optimally and not fully in accordance with IIA auditing standards. The fundamental shortcomings of Ministry of Religion are there are no risk management and the risk assessment is carried out by the General Inspectorate itself without the involvement of the working unit as a management. And also, there is no communication and approval of the Minister of Religion on the plans."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."

"Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan implementasi audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum beserta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori COSO dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi audit berbasis risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU belum berjalan optimal dengan faktor pendukung adanya anggaran yang mencukupi, serta adanya fasilitas dan infrastruktur, juga faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dalam pemetaan risiko, kurangnya penyelarasan dengan insentif dan sanksi, jumlah auditor dengan satuan kerja yang diperiksa tidak seimbang, kurangnya komunikasi dan konsultasi terhadap data pendukung dalam identifikasi dan proses manajemen risiko, keterbatasan waktu dalam proses pemeriksaan, dan kurangnya kepedulian dari pihak satuan kerja.

---

The research aims to know the implemantation risk based audit and the factors that affect in Inspectorate General Ministry of Public Works. This research basically uses a descriptive method enriched with the approach of qualitative analysis. To analyze substantial problem in this research, it was used a theory as analytic instrument, which mainly used is COSO theory and Government Regulation 60/2008 about The Government Internal Control System. The result of this research is the implementation is not working optimally with the supporting factors consist of the availability of budget, the availability of facilities and infrastructures. While the inhibiting factors consist of the lack of competence auditor, the lack of balanced insentive and punishment, the unbalanced ratio between the number of controlling apparaturs with the auditor, the lack of comunication and cordination of supporting data in risk assessment process, the lack of awareness from auditee concerning of risk management, there is time limitation in doing control, and the lack of responses from the auditor."

"Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting karena memiliki dampak signifikan dalam memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Sampai saat ini belum terdapat publikasi hasil penilaian kapabilitas APIP berdasarkan peraturan baru tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas APIP berdasarkan peraturan terbaru tersebut. Studi kasus dilakukan pada salah satu inspektorat pemerintah daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Inspektorat Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai objek penelitian karena mengalami peningkatan kapabilitas setelah penerapan peraturan terbaru. Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dari 362 APIP dengan level kapabilitas di bawah Level 3, berdasarkan hasil asesmen BPKP tahun 2021. Namun setelah menggunakan peraturan terbaru, hasil penilaian mandiri Inspektorat Kabupaten Sukabumi menunjukan kapabilitas APIP-nya sudah meningkat menjadi Level 3. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara independen hasil penilaian mandiri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tipe evaluasi. Kerangka evaluasi mengacu pada peraturan baru dan peraturan lama terkait penilaian kapabilitas APIP. Hasil penelitian menunjukan peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi bukan dikarenakan peraturan baru yang lebih longgar. Peraturan baru penilaian kapabilitas APIP lebih ketat dari peraturan lama karena dalam peraturan baru mengalami penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas. Peraturan baru tidak hanya mendorong APIP untuk membangun infrastruktur pengendalian internal, tetapi juga melakukan penerapan dan internalisasi fungsi pengendalian mutu secara penuh untuk mendukung dan menghasilkan pengendalian internal pemerintah yang memadai. Hasil evaluasi juga menunjukan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum dapat mencapai Level 3 sebagaimana hasil penilaian mandirinya. Hal tersebut ditunjukan oleh adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, belum optimalnya audit ketaatan dan audit kinerja, serta PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) belum berbasis risiko.

---

The capability of the Government Internal Audit Apparatus (APIP) is very important because it has a significant impact on strengthening the effectiveness of the Government Internal Control System (SPIP) to realize good governance. In 2021, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) issued BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning APIP Capability Assessment. Until now, there has been no publication of the results of the APIP capability assessment based on this new regulation. Therefore, this study aims to evaluate the capability of APIP based on this latest regulation. A case study was conducted at one of the local government inspectorates, namely the Sukabumi District Inspectorate. The Sukabumi District Inspectorate was chosen as the object of research because it experienced an increase in capability after the implementation of the latest regulations. The Sukabumi District Inspectorate is one of 362 APIPs with a capability level below Level 3, based on the results of the BPKP assessment in 2021. However, after using the latest regulations, the results of the Sukabumi District Inspectorate's self-assessment show that its APIP capability has increased to Level 3. This research aims to independently verify the results of the self-assessment. This research uses a qualitative method with an evaluation-type case study. The evaluation framework refers to the new and old regulations related to APIP capability assessment. The results showed that the increase in the APIP capability level of the Sukabumi District Inspectorate was not due to new regulations that were more relaxed. The new APIP capability assessment regulation is stricter than the old regulation because the new regulation has adjusted the concept and mechanism of capability assessment. The new regulation not only encourages APIP to build internal control infrastructure, but also to fully implement and internalize the quality control function to support and produce adequate government internal control. The evaluation results also show that the Sukabumi District Inspectorate has not been able to achieve Level 3 as the results of its self-assessment. This is indicated by the existence of limited Human Resources (HR), lack of socialization, budget limitations, not optimal compliance audits and performance audits, and PKPT (Annual Supervisory Work Program) is not yet risk-based."

"ABSTRAKTesis ini membahas usulan penerapan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko pada Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Tujuan penelitian adalah evaluasi atas program kerja pengawasan tahunan PKPT Inspektorat dan usulan penerapan PKPT berbasis risiko dalam rangka peningkatan level Internal Audit Capability Model IACM pada Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen disimpulkan bahwa PKPT Inspektorat belum disusun berdasarkan analisis risiko. Usulan perbaikan adalah menyusun PKPT berbasis risiko dalam rangka peningkatan level IACM.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the proposed implementation of risk based annual supervisory work program at the Inspectorate of Ministry of State Secretariat. The objective of the research is to evaluate the annual supervisory work program of Inspectorate and propose implementation of risk based annual supervisory work program to increase Internal Audit Capability Model IACM level. This research is descriptive qualitative research. Based on observations, interviews, and document analysis concluded that annual supervisory work program at the Inspectorate are not prepared based on risk analysis. Proposed improvement is to prepare risk based annual supervisory work program in order to increase IACM level."

"Skripsi ini akan melakukan evaluasi terhadap peran yang dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku unit audit internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas) sebagai trusted advisor. Skripsi akan mencari gambaran upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas dalam peran konsultasi yang kemudian dibandingkan dengan standar/pedoman yang berlaku di Instansi Pemerintah Indonesia. Kemudian skripsi akan memberikan gambaran penerapan atribut-atribut trusted advisor sesuai yang disampaikan Richard F. Chambers berdasarkan persepsi dari auditor internal dan stakeholder Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan dengan melakukan analisis tersebut, didapatkan gambaran area-area yang perlu ditingkatkan oleh Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan perannya sebagai trusted advisor.

---

This research will evaluate the role played by the Main Inspectorate as the internal audit unit of the Ministry of National Development Planning (PPN)/National Development Planning Agency (Bappenas) as a trusted advisor. The research will seek an overview of the efforts made by the Main Inspectorate of the Ministry PPN/Bappenas in a consulting role which will then be compared with the standards/guidelines that apply in Indonesian Government Agencies. Then the research will provide an overview of the implementation of trusted advisor attributes according to what was conveyed by Richard F. Chambers based on the perceptions of internal auditors and Inspectorate stakeholders of the Ministry PPN/Bappenas. It is hoped that by carrying out this analysis, an overview of the areas that need to be improved by the Main Inspectorate of the Ministry of National Development Planning/Bappenas will be obtained to realize its role as a trusted advisor."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai gambaran efektifitas dari peranan audit, proses manajemen risiko serta proses audit internal berbasis risiko pada PT PPN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, data diperoleh, dianalisis dan dibandingkan dengan berbagai teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektifitas audit internal PT PPN masih harus mengalami penyempurnaan dengan menambah jumlah personil audit internal dan terus mengembangkan kualifikasi audit internal. Proses pengendalian manajemen risiko belum berjalan efektif karena audit internal masih ikut terlibat dalam proses manajemen risiko untuk menghasilkan riks register yang akan dipergunakan audit internal saat melaksanakan tugas auditnya. Hal ini membuat proses audit berbasis risiko belum berjalan optimal di dalam perusahaan. Dengan dilakukannya Penerapan Metode Risk based Audit dapat membantu audit internal untuk memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan audit terhadap area yang berisiko tinggi sehingga risiko dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik.Penelitian ini bertujuan untuk menilai gambaran efektifitas dari peranan audit, proses manajemen risiko serta proses audit internal berbasis risiko pada PT PPN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, data diperoleh, dianalisis dan dibandingkan dengan berbagai teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektifitas audit internal PT PPN masih harus mengalami penyempurnaan dengan menambah jumlah personil audit internal dan terus mengembangkan kualifikasi audit internal. Proses pengendalian manajemen risiko belum berjalan efektif karena audit internal masih ikut terlibat dalam proses manajemen risiko untuk menghasilkan riks register yang akan dipergunakan audit internal saat melaksanakan tugas auditnya. Hal ini membuat proses audit berbasis risiko belum berjalan optimal di dalam perusahaan. Dengan dilakukannya Penerapan Metode Risk based Audit dapat membantu audit internal untuk memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan audit terhadap area yang berisiko tinggi sehingga risiko dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penggunaan Pengawasan Intern Jarak Jauh (PIJJ) serta faktor-faktor yang mendukung penggunaan PIJJ pada Itjen Kemenkeu untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan atas PIJJ pada masa mendatang. Penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori penggunaan teknologi Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), dokumen internal organisasi, dan literatur terkait. Wawancara dilakukan kepada beberapa auditor dari berbagai jenjang pada Itjen Kemenkeu. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penggunaan PIJJ akan dilanjutkan oleh Itjen Kemenkeu dan didukung faktor-faktor dalam teori UTAUT. Namun terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi penggunaan PIJJ di antaranya: kualitas hasil pengawasan antara metode PIJJ dan konvensional berbeda pada pengawasan dengan tingkat asurans yang lebih tinggi, auditor dengan masa kerja 1-7 tahun lebih menyukai metode konvensional dibandingkan PIJJ, serta terdapat  pertimbangan pribadi auditor dan tim dalam menggunakan PIJJ. Sehingga untuk penggunaan PIJJ direkomendasikan kepada Itjen Kemenkeu dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kompetensi auditor terkait data analytics dengan mempertimbangkan jenjang jabatan, proses bisnis klien pengawasan, dan kemampuan komunikasi tanpa tatap muka; mempromosikan kinerja PIJJ; menentukan metode pengawasan berdasarkan jenis kegiatan; menentukan metode pengawasan berdasarkan masa kerja; memutakhirkan fasilitas PIJJ; mengembangkan sistem aplikasi Kementerian Keuangan; serta menyediakan data pengawasan secara real-time.

---

This study aims to evaluate the use of Remote Internal Monitoring (PIJJ) as well as the factors that support the use of PIJJ at the Inspectorate General of the Ministry of Finance to obtain recommendations for improvements of PIJJ in the future. The research uses qualitative methods based on Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), internal organizational documents, and related literature. Interviews were conducted with several auditors from various levels at the Inspectorate General of the Ministry of Finance. The results of the study show that in general the use of PIJJ will be continued by the Inspector General of the Ministry of Finance and supported by factors in the UTAUT theory. However, there are several issues that can affect the use of PIJJ, including: the quality of the results of supervision between the PIJJ and conventional methods is different in supervision with a higher level of assurance, auditors with 1-7 years of service prefer conventional over PIJJ methods, and there are auditors' personal and team considerations in using PIJJ. So that it is recommended for the Inspectorate General of the Ministry of Finance and the Ministry of Finance: to improve auditor competence related to data analytics by taking into account the position level, supervisory client business processes, and communication skills without face to face; promoting PIJJ performance; determine the method of supervision based on the type of activity; determine the method of supervision based on years of service; updating PIJJ facilities; developing the application system of the Ministry of Finance; and provide real-time monitoring data."