Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas dasar ditetapkannya kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional, implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, serta kedudukan dan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan negara yang ideal dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kawasan perbatasan negara ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional karena memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi negara, khususnya dari aspek pertahanan dan keamanan, dan di dalamnya terdapat kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang wilayah di sekitarnya dan kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya. Implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, yaitu: terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam RTRW-nya, terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya, serta terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya. Sementara itu, dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan kawasan perbatasan negara yang ideal adalah sebagai Kawasan Otorita Perbatasan Negara yang pengelolaannya termasuk pelaksanaan penataan ruangnya menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

---

This research discusses about the basis for the establishment of the state border area as a National Strategic Area, the implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, and the ideal status of the state border area and the ideal implementation of the state border area rsquo s spatial planning associated with the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI . The research method used is normative juridical by reviewing the legislation and related literatures. The result of the research concludes that the state border area is designated as a National Strategic Areas because it has a very important and strategic role for the state, especially from the aspects of defense and security, and there are activities that have great influence on the surrounding spatial planning and other activities in the field the like and activities in other fields. The implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, namely the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating spatial structure plan and spatial pattern plan in its local regulation of spatial planning, the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating indication of the main program of spatial use in its local regulation of spatial planning, as well as the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating the direction of control of spatial utilization and the provision of spatial control in its local regulation of spatial planning. Meanwhile, in relation to the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI , the ideal status of the state border area is as the State Border Authority Area whose management including the implementation of spatial planning becomes the full authority of the central government."

"Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Perubahan penutup lahan Kawasan Perbatasan Kota Batam Tahun 2000-2013. Mengetahui model spasial untuk menggambarkan kondisi perkembangan penutup lahan yang terjadi sekarang (existing) dan proyeksi/prediksi pengembangan Kawasan Perbatasan Kota Batam hingga tahun 2035. Mensimulasikan suatu intervensi kebijakan aspek pendudukan pada model sistem dinamis yang dampaknya pada perubahan penutup lahan Kawasan Perbatasan Kota Batam tahun 2013-2035. Membandingkan peta hasil simulasi dengan kebijakan strategis dalam peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Perbatasan Kota Batam, yang selanjutnya akan digunakan untuk memprediksi penggunaan lahan pada tahun 2035 dengan menggunakan skenario bebas dan skenario RTRW. Dalam Penelitian ini menggunakan sistem dinamik dan spasial dinamik dengan pendekatan cellular Automata dengan metode regresi logistik dan markov Chain. Di dapatkan bahwa Akibat aktivitas ekonomi dan Penduduk maka lahan terpakai akan bertambah. Dari hasil terlihat perubahan pola alokasi lahan positif (bertambah) terjadi pada lahan terbangun. Sedangkan perubahan negatif (berkurang) terjadi pada lahan pertanian. dan hutan lindung. Kawasan Perbatasan Kota Batam terdapat perbedaan yang cukup signifikant dari kedua skenario. Secara spasial prediksi kebutuhan lahan dan tutupan lahan di kawasan perbatasan Kota Batam akan menjadi terkendali dengan diimplementasikannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2014-2035.

---

The aims of this study is to determine changes in border area of Batam city in 2000-2001. Knowing the spatial model to describe the development of land cover condition that exist and also the development prediction of border areas in Batam city until 2035. Simulation of an occupation aspect of policy interventions on the dynamic system models which impacting land cover changes in the border area of Batam city in 2013-2035.

Comparing the simulation results map with the strategic policy on Referral of Regional Spatial Plans (RTRW) at Batam city borders area, which can be used to predict land use in 2035 with free scenario and RTRW scenario. In this study, a dynamic and spatially dynamic system with cellular automata approach with logistic regression and markov chain methods are used.

The result shows that the effect of economic and population activity have a linearity with the increasing level of land use. Also, there is a changes of allocation patterns of positive lands (increase) on undeveloped land. Whereas negative changes ( decrease ) occur on agricultural land and protected forest. There is significant difference of both scenario in borderland area of Batam city. Spatially, the prediction of land requirement and land cover in borderland area of Batam city could be controlled by the implementation of Referral of Regional Spatial Plans in 2013-2035."

"The government of Bengkayang Regency has decided that the border area is one of the agropolitan region development programs. Herce, a study on the sustainability level of border area as the agropolitan region development is required

---

."

"Pengelolaan kawasan perbatasan darat Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Pada periode awal kemerdekaan Indonesia, isu perbatasan sering dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan geopolitik dan keamanan. Namun hal ini mulai berubah sejak dibentuknya instansi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada tahun 2010 sebagai lembaga yang bertanggung jawab membangun kawasan perbatasan tidak hanya secara geopolitik dan keamanan namun juga kesejahteraan ekonomi, hingga perwujudan program Nawacita membangun sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) secara bertahap hingga tahun 2024 kelak. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan darat Indonesia dengan rentang waktu 2010-2021.  Melalui kerangka analisis kebijakan luar negeri, dan metode studi kasus, penelitian ini menemukan hubungan sebab akibat dari faktor eksternal (internasional) dan faktor internal (domestik) yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan perbatasan darat yang berorientasi pada  pembangunan ekonomi. Tesis ini menemukan bahwa lingkungan strategis (faktor eksternal/internasional) berupa dorongan lingkungan strategis terkait intensifikasi pembentukan BCA dan BTA dengan dukungan PLBN dan optimalisasi kerjasama investasi tiga negara sekitar dalam mengelola perbatasan darat memengaruhi strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan darat di Indonesia. Begitu juga secara simultan, faktor internal/domestik yaitu kepentingan ekonomi yang diwujudkan melalui dorongan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan mengoptimalkan pengolahan serta distribusi komoditas pangan untuk masyarakat sekitar perbatasan, turut mempengaruhi penggunaan strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan perbatasan darat Indonesia.

---

The management of Indonesia's land border areas has undergone many developments. In the early period of Indonesian independence, border issues were often associated with geopolitical and security considerations. However, this has begun to change since the establishment of the National Border Management Agency (BNPP) in 2010 as an institution responsible for developing border areas not only geopolitically and security but also economic welfare, until the realization of the Nawacita program to build a number of State Cross-Border Posts (PLBN), gradually until 2024 later. This study analyzes the factors that influence the economic development strategy in Indonesia's policy on land border areas during 2010-2021. Through the framework of foreign policy analysis, and case study methods, this study finds a causal relationship between external (international) and internal (domestic) factors that influence policy. This thesis finds that the strategic environment (external/international factors) in the form of strategic environmental incentives related to the intensification of the formation of BCA and BTA with the support of the PLBN and the optimization of investment cooperation between the three neighboring countries in managing land borders affect the economic development strategy in the policy of managing land border areas in Indonesia. Simultaneously, internal/domestic factors like economic interests that are realized through the encouragement of the development of new economic growth centers, and optimizing the processing and distribution of food commodities for communities around the border, also influence the use of economic development strategies in Indonesia’s policy on land border managements."

"Fokus kajian artikel ini adalah variabel ancaman di wilayah perbatasan antara Negara Republik Indonesia (NKRI) dengan negara federal Malaysia, khususnya wilayah Malaysia Timur .…"

"Demam berdarah dengue (DBD) telah lama dilaporkan sebagai penyakit yang umumnya menyerang penduduk di wilayah perkotaan. Akan tetapi, beberapa penelitian baru-baru ini, menunjukkan bahwa kejadian DBD telah menyebar ke wilayah pedesaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kejadian DBD di wilayah pedesaan, daerah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak. Desain studi penelitian ini adalah case series. Sampel penelitian ini adalah seluruh penderita DBD yang tercatat di puskesmas sejak bulan Januari 2011 sampai April 2012. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Mei tahun 2012.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 19 kasus DBD dan 4 kasus diantaranya meninggal (CFR 21%). Dari 12 responden, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (58,3%), berusia ≥ 15 tahun (58,3%), tidak bekerja/ibu rumah tangga (50%), melakukan mobilitas (66,7%), memiliki pengetahuan yang baik (66,7%), berperilaku kurang baik (83,3%), dan memiliki tempat penampungan air (100%). Lima dari 12 kasus DBD (41,7%) diduga merupakan kasus lokal. Terdapat 4 puskesmas (57,1%) yang mampu melakukan kegiatan PE DBD. Hal ini mengindikasikan bahwa transmisi DBD di wilayah pedesaan, daerah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak, kemungkinan besar telah terjadi.

---

Dengue hemorrhagic fever (DHF) has long been reported as disease affecting predominantly among urban populations. However, several recent studies suggest that DHF has spread into rural area.

This study aims to describe disease occurrence of DHF in rural area, Bogor-Lebak border area. The study design is case series. The sample of this study was all patients with confirmed DHF admitted to public health centers between January 2011 and April 2012. The study was conducted in April to May 2012.

The results showed that there were 19 DHF cases and three out of 19 cases died (CFR was 21%). Out of 12 eligible respondents, most of them were male (58.3%), aged ≥ 15 years (58.3%), unemployed/housewife (50%), conducting mobility (66.7%), having good knowledge (66.7%), practicing poorly (83.3%), and having water containers (100%). Five of 12 DHF cases (41.7%) were suspected as local cases. Four public health centers (57.1%) were able to perform PE DBD (DHF Epidemiological Investigation). These results indicate that the transmission of DHF in rural area, Bogor-Lebak border area, most likely has occurred."

"[Segmentasi merupakan proses mengkotak-kotakan pasar (yang heterogen) ke dalamkelompok-kelompok potensi konsumen yang memiliki kesamaan kebutuhan dan/ataukesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya.Fokus penelitian ini pada 3 mall yaitu Senayan City, Plaza Senayan dan PlazaSemanggi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bagaimana pola ruangsegmentasi pasar pusat perbelanjaan di kawasan Senayan. Metode penelitian iniadalah deskriptif dengan analisis pola keruangan. Analisis dibagi berdasarkan waktuyaitu pada hari kerja dan akhir pekan juga menggunakan analisis buffer yaitu < 5 km,5 – 10 km, 10 – 15 km dan > 15 km. pendekatan segmentasi yang digunakan yaitusegmentasi geografis, segmentasi demografi dan segmentasi manfaat. Variabel yangdigunakan yaitu data demografi pengunjung mall, tempat kegiatan terakhir dan alasanmengunjungi mall. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola ruang segmentasiyang cenderung sama untuk segmentasi geografis dan demografis. Untuk segmentasimanfaat, pengunjung yang melakukan kegiatan makan di restoran/foodcourtcenderung berasal dari wilayah yang berjarak < 5 km. Pengunjung yang melakukankegiatan santai seperti menonton film di bioskop cenderung berasal dari wilayah yangberjarak 10 – 15 km dan wilayah yang berjarak > 15 km. Pengunjung yangmelakukan kegiatan sosial seperti membina hubungan dengan relasi cenderungmemiliki pola yang berbeda di ketiga mall, Segmentation is a process of clasify various market into groups which has potentialcustomers with similarity needs and / or characters whose has same response inspending their money. Focus of this research is to 3 malls; Senayan City, PlazaSenayan and Plaza Semanggi. The aim of this research is to identify how the spatialpattern of market segmentation of shopping center in Senayan area. The methods isdescriptive with spatial pattern analysis. Analysis divided by time, namely onweekdays and weekends also use buffer analysis such as <5 km, 5-10 km, 10-15 kmand > 15 km. Segmentation approach are geographic segmentation, demographicsegmentation and benefit segmentation. The variables were demographic data ofvisitors, the lastest activity place of visitors and the reason for visiting the mall. Theresults showed that the spatial pattern of segmentation has similiarity each others. Forthe segmentation of the benefits is dine in restaurants tend to be done by visitors whocame not far from the mall that is from the buffer area of < 5 km. Relaxing activitiessuch as watching film at cinema usually done by visitors coming from the buffer areaof 10-15 km. While social activities tend to differ among the three malls in theSenayan area.]"

"Pendekatan klasik di dalam perencanaan Wilayah Pertambangan (WP) adalah komponen fisik bahan galian dan kelayakan ekonomi dijadikan pertimbangan utama. Sementara komponen lingkungan hidup dipertimbangkan hanyalah ketika menyusun AMDAL pertambangan pada akhir evaluasi sebuah proyek pertambangan sebelum dilakukan eksploitasi bahan galian. Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi komponen lingkungan hidup yang menentukan proporsi alokasi lahan/ruang untuk direncanakan sebagai WP, (2) merumuskan model analisis kesesuaian lahan dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutannya dalam rencana WP, (3) menghitung luas area yang memungkinkan untuk dialokasikan sebagai rencana WP, (4) merumuskan prioritas pilihan model kebijakan dalam rencana penetapan WP. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey persepsi dan integrasi GIS dan AHP dalam analisis kesesuaian lahan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buton Utara yang sebagian besar wilayahnya adalah kawasan Suaka Margasatwa tetapi memiliki potensi bahan galian langka di Indonesia yaitu aspal alam. Temuan utama dari penelitian ini adalah: (1) Proporsi alokasi lahan untuk rencana penetapan WP dipengaruhi oleh integrasi komponen lingkungan fisik dan sosial dalam analisis kesesuaian lahannya dengan bobot prioritas dipertimbangkan SEBESAR 75,14%. Pre-Mining Land Suitability Analysis (P-MLSA) dengan produk akhir proporsi green reserve area merupakan model analisis kesesuaian lahan integratif dan paling sesuai untuk diterapkan dalam rencana penetapan WP, (3)Luas green reserve area yang memungkinkan untuk dialokasikan sebagai rencana untuk ditetapkan sebagai WP dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan adalah 13.650 ha atau 18,073% dari 75.529 ha luas lahan total Suaka Margasatwa eksisting yang masuk wilayah administratif Kabupaten Buton Utara (4) Prioritas pilihan strategi kebijakan terhadap green reserve area saat ini adalah menetapkannya sebagai Wilayah Pencadangan Negara (WPN) untuk tetap mempertahankan keberlanjutan penggunaan lahan saat ini dan tetap menjaga representasi sektor pertambangan dalam tata ruang.Konsep green reserve area dalam rencana penetapan Wilayah Pertambangan dengan prosedur analisisnya dapat diterapkan oleh stakeholder pemerintah, masyarakat dan investor pertambangan.

---

The classical approach in the planning of mining area is done by making the physical component of mineral and the economic feasibility as the primary considerations. The environmental component is considered only when formulating the Environmental Impact Assessment/EIA of mining at the final evaluation of a mining project prior to the exploitation of minerals.

The goals of this study are: (1) To identify the environmental components that determine the proportion of allocation of land / space planned as WP, (2) To formulate a model of land suitability analysis by integrating environmental considerations and its sustainability in the WP plans, (3) To calculate the area which is possible to be allocated as WP plans, (4) To formulate the priority of choosing policy model in WP determination plan. This study uses the approach of perception survey and the integration of GIS and AHP in the land suitability analysis. The research was conducted in the Regency of North Buton which most of its area is the Wildlife Sanctuary area but has the potential existence of Indonesia’s rare minerals of natural asphalt.

The main findings of this study are: (1) The proportion of the allocation of land/space for the WP determination plan influenced by the integration of the physical environment and social components in land suitability analysis with the priority weighting of 75.14% (percent), (2) Pre-Mining Land Suitability analysis (P-MLSA) with proportion of green reserve area as the final product is an integrative model of land suitability analysis and the most suitable to be applied in determining WP plans, (3) The wide of green area reserve that allows it to be allocated as a plan to set up as WP with due regard to the sustainability principles is 13,650 ha or 18.073% of the total land area of 75,529 ha of Wildlife Sanctuary existing incoming administrative region of North Buton Regency, (4) The current priority of strategy choice of policy for the green reserve area is by assigning it as The State’s reserve area. This is to maintain the sustainability of the current land- use as well as maintaining the representation of the mining sector in the spatial planning. The concept of green reserve in the mining area determination proposed with analysis procedure can be applied by government stakeholders, communities and mining investor."

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana strategi pertahanan di wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Tekanan penelitian ini pada bagaimana kondisi wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga dilihat dan aspek-aspek ketahanan nasional. Temuan penting penelitian ini adalah menonjolnya pendekatan militer dalam menjalankan strategi pertahanan di wilayah perbatasan.Profil wilayah perbatasan dengan negara tetangga menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab permasalahan di wilayah perbatasan demikian banyak meliputi semua aspek ketahanan nasional. Permasalahan seragam dan dominan di semua wilayah perbatasan darat adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspek sosial budaya dan ekonomi yang menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perbatasan dengan negara tetangga umumnya dalam keadaan miskin.Untuk mendukung penelitian ini digunakan metode Armlitical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan priotitas pendekatan yang tepat berdasarkan kriteria-kriteria dari aspek-aspek ketahanan nasional. Responden untuk mengisi kuisioner AHP terdiri dari kalangan militer, pejabat pemerintah dan kalangan masyarakat sipil. Hasil yang diperoleh adalah: pendekatan yang tepat untuk menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan adalah pendekatan kesejahteraan. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan strategi pertahanan. apa yang seharusnya disusun di wilayah perbatasan.Penelitian ini meinberi rekomendasi agat penyusunan strategi pertahanan di wilayah perbatasan sebaiknya memperhatikan peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan. Strategi pertahanan yang sebaiknya digelar adalah mix strategies, di mana strategi yang digelar tidak hanya menggunakan pendekatan militer saja melainkan harus memperhatikan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan diplomasi yang digunakan secara bersama.-sama dengan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi wilayah perbatasan masing-masing. Untuk menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan, kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat harus dioptimalkan melalui koordinasi yang baik antar lembaga."