Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan menganalisis penyusunan standar biaya keluaran yang berlaku untuk semua kementerian negara/lembaga SBKU pada Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan pengamatan terhadap dokumen anggaran terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi perlu menetapkanpedoman penyusunan SBKU dengan pendekatan logic modelsehingga organisasi mempunyai acuan yang jelas dalam penyusunan SBKU. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dirumuskan usulan rancangan pedoman penyusunan SBKU dengan menggunakan pendekatan logic model.Penggunaan pendekatan logic modeldilakukan untuk mengidentifikasi hubungan keterkaitan antara outcome, output, aktivitas/tahapan, dan input yang diperlukan dalam penyusunan SBKU sehingga dapat mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja yang lebih baik.

---

This research is a descriptive qualitative research with case study approach aims to analyze standard output cost settingthat applicable to all ministries government agencies SBKU at Directorate General of Budget, Ministry of Finance. The research was conducted by interviewing and observing the related budget documents.

The results showed that the organization needs to set guidelines for the preparation of SBKU with a logic model approach so that the organization has a clear reference in the preparation of SBKU.

Based on the results of the study formulated a draft proposal proposal preparation of SBKU by using logic model approach. The use of a logic model approach is carried out to identify the linkages between outcomes, outputs, activities process, and the necessary inputs in the preparation of SBKU so as to support better implementation of performance based budgeting."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan standar biaya pelatihan klasikal dan e-learning, penyusunan standar biaya keluaran e-learning, dan memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran pelatihan e-learning pada organisasi pemerintah penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai dampak penyelenggaraan pelatihan e-learning terhadap anggaran pelatihan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggali fenomena yang terjadi pada anggaran suatu instansi pelatihan sebagai akibat dari penyelenggaraan e-learning. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dipilih sebagai unit analisis karena telah mengimplementasikan pelatihan e-learning sebagai salah satu upaya efisiensi dalam rangka transformasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar biaya yang disusun saat ini belum optimal karena belum mencerminkan seluruh biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan e-learning. Standar biaya yang disusun sebaiknya dibedakan untuk masing-masing jenis pelatihan e-learning. Selain itu, untuk dapat meningkatkan efisiensi anggaran pelatihan atas pelaksanaan e-learning diperlukan penyesuaian struktur organisasi yang ada saat ini dan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung proses bisnis penyelenggaraan pelatihan e-learning.

---

This study aims to analyze the comparison of standard costs of traditional training and e-learning, formulate standard output costs of e-learning, and to provide recommendations for improving the efficiency of the training budget in a governmental organization. This study provides an overview of the impact of e-learning implementation on training budgets. This research uses qualitative method with case study approach by exploring phenomena that have occurred in the budget of an education and training institution due to e-learning implementation. Finance Education and Training Agency was chosen as the unit analysis because e-learning has been conducted as an efficiency effort in the context of bureaucratic transformation at the Ministry of Finance. The result shows that the current standard costs are less optimal because they do not cover all the costs needed to deliver e-learning. The standard costs should be differentiated for each type of e-learning. In addition, to improve the efficiency of the training budget, it is necessary to adjust the current organizational structure and the competency of human resources that support the business process of e-learning implementation"

"Pengalokasian biaya masih berlebih untuk aktivitas-aktivitas berupa pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban dan pengukuran pada saat perencanaan dan penganggaran di Unit Pelaksana Teknis (UPT) monitoring spektrum frekuensi radio, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Penting adanya penelitian untuk efisiensi biaya aktivitas. Penelitian dilakukan dengan tujuan menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) aktivitas-aktivitas departemen tersebut dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja. Perlu adanya metode penetapan biaya (costing) penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) terhadap kelebihan biaya aktivitas departemen pada saat perencanaan dan penganggaran. Pendekatan Time Driven Activity Based Costing (TDABC) digunakan sebagai metode penetapan biaya dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK), sehingga diperoleh efisiensi biaya aktivitas pada saat perencanaan dan penganggaran. Departemen disarankan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) dalam perencanaan dan penganggaran untuk aktivitas-aktivitas sejenis dan dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya dengan menggunkan metode TDABC.

---

The allocation of costs is over estimate for activities such as observation, detection of emission sources, monitoring, enforcement and measurement at the time of planning and budgeting in the Technical Implementation Unit ( UPT ) radio frequency spectrum monitoring, Directorate General of Resources and Equipment Post and Information. It is important for research for cost efficiency activities. The research was conducted with the aim of preparing Standard Output Cost ( SBK ) activities of the Department in the implementation of performance-based budgeting. There needs to be a method ( costing ) in the preparation Standard Output Cost ( SBK ) for the excess cost of the activity department at the time of planning and budgeting. Approach Time Driven Activity Based Costing (TDABC) is used as a method ( costing ) in the preparation Standard Output Cost (SBK), in order to obtain the cost efficiency of the activity at the time of planning and budgeting. Departement advised to prepare Standard Output Cost ( SBK ) in planning and budgeting for similar activities and be repeated every year by using the method TDABC."

"Penelitian ini menganalisa penerapan PSAK 10 (Revisi 2010) terhadap PT ABC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan PSAK10 (revisi 2010) pada PT ABC yang mencakup penentuan mata uang fungsional, penentuan dan pengukuran pos moneter dan pos non- moneter yang terdapat pada perusahaan sesuai dengan standar akuntansi PSAK 10 (revisi 2010), penyajian kembali laporan keuangan akibat penerapan PSAK 10 (revisi 2010), dan membandingkan laporan keuangan antara sebelum dan setelah penerapan PSAK 10 (revisi 2010). Penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil wawancara pada pihak perusahaan mengenai perlakuan transaksi mata uang asing serta data sekunder berupa data keuangan PT ABC dan PSAK 10 (revisi 2010). Kesimpulan yang dapat ditarik, PT ABC menggunakan USD sebagai mata uang fungsional dan mata uang pelaporan karena dengan menggunakan USD, selisih kurs yang dimiliki PT ABC lebih mencerminkan keadaan sebenarnya dalam laporan keuangan PT ABC.

---

This study analyzed application of PSAK 10 (Revised 2010) on PT ABC. The purpose of this study is to provide an overview of the effect of implementation of PSAK 10 (Revised 2010) on PT ABC which includes the determination of the functional currency, determination and measurement of post monetary and non monetary in PT ABC in accordance with accounting standard PSAK 10 (Revised 2010), restatement of the financial statements due to the implementation of PSAK 10 (Revised 2010), and compare the financial statements among before and after the implementation of PSAK 10 (Revised 2010). This study analyzed uses primary data which is the result of interview with staff of PT ABC regarding the treatment of foreign currency transaction and secondary data which is financial statements of PT ABC and PSAK 10 (Revised 2010). The result is PT ABC using USD as functional currency and reporting currency since by using USD, foreign exchange owned by PT ABC more reflect the real situation in the financial statements of PT ABC."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan bahan kepustakaan hukum sebagai sumber primer. Permasalahan yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian adalah apakah implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga telah sesuai dengan tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam pedoman pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L sehingga mampu mendorong capaian kinerja penganggaran. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal hakekatnya merupakan alat utama pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah pusat menerapkan kebijakan pemberian penghargaan atas capaian kinerja Kementerian/Lembaga yang telah menggunakan anggaran belanja dengan efisien dan efektif, serta pengenaan sanksi kepada Kementerian/ Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi pemerintah hal ini sangat penting untuk meningkatkan disiplin anggaran dan mendorong terwujudnya kualitas perencanaan dan kualitas belanja yang semakin baik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan penerapan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja dan belum efektif dalam mendorong kinerja penganggaran kementerian/ lembaga. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penerapan kebijakan sistem pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga yaitu dengan menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi yang lebih tepat sehingga mampu mendorong capaian kinerja penganggaran.

---

The thesis was being developed using juridical normative research method with the literature of law as the primary data source. The major issues in this study were the implementation policy of rewards and punishment on the budget execution of the Line Ministries/Agencies has been accordance with the purpose of performance-based budgeting system as mandated by the State's financial management guidelines based on Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 and how efforts should be done to enhance the system application of rewards and punishment being implemented for budget execution in Line Ministries/Agencies that improving the achievement of performance budgeting. APBN as the instrument of fiscal policy is the government's main tool essentially in order to improve the welfare of the nation. The central government applies a policy of rewards to the Line Ministries/Agencies for the performance achievements that using the budget efficiently and effectively, as well as the imposition of punishment to the Line Ministries/Agencies that do not fully implement the budget that has been set previously. This rewards and punishment policy is being very important for government to improve budgetary discipline and promote the better of planning and spending quality for the governance and national development to realize a prosperous society. The result of the analysis shows the policy has not been fully implemented yet as the purpose of budgeting system that based on performance and still in-effective on boosting Ministries/Agencies budgeting performance. The effort that should improve the practice of rewards and punishment system policy on Ministries/Agencies budgeting implementation is determining the appropriate criteria of rewards and punishment so that the policy will improve the performance of budgeting."

"Biaya pemasaran mempunyai arti dan pengaruh yang sama pentingnya seperti halnya biaya produksi. Namun demikian seringkali biaya pemasaran kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan biaya produksi. Padahal dalam banyak perusahaan biaya pemasaran ini dapat mencapai 25% sampai 50% dari total biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk suatu produk tertentu.Sebagai sistem akuntansi biaya yang menggunakan pendekatan aktivitas, sistem ABC memperlakukan semua biaya sebagai biaya langsung. Metode ini mencoba menelusuri semua biaya yang ter¬jadi karena adanya aktivitas ke penyebab timbulnya, sehingga setiap biaya yang dibebankan ke produk merupakan .biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas yang dikonsumsi oleh produk yang bersangkutan. Sistem ABC ini akan sangat terlihat manfaatnya, apabila dilaksanakan di suatu perusahaan yang memproduksi banyak produk (multi-produk).Dalam skripsi ini penulis mencoba menganalisa bagaimana penerapan sistem activity-based costing untuk mengendalikan biaya pemasaran.Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:1. Penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan jalan meneliti buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan sistem ABC dan biaya pemasaran. Hasil penelitian ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis serta sebagai dasar untuk melakukan analisa atas hasil penelitian lapangan.2. Penelitian lapangan, dengan obyek penelitian berupa sebuah perusahaan industri lampu.Dari penelitian-penelitian tersebut diketahui bahwa sistem activity-based costing memungkinkan pihak manajemen perusahaan untuk mendapatkan informasi biaya pemasaran per-produk dan per- daerah pemasaran secara lebih akurat. Dengan adanya informasi biaya pemasaran yang, lebih akurat ini maka pihak manajemen dapat mengendalikan biaya pemasaran tersebut secara lebih baik.Penerapan sistem activity-based costing juga memungkinkan pihak manajemen untuk melakukan pengaturan aktivitas dengan lebih baik. Melalui sistem ABC, pihak manajemen dapat mengiden¬tifikasikan aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selain itu melalui penentuan cost driver dan rate cost driver untuk setiap aktivitas, pihak manajemen akan memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai' penyebab dari variabilitas biaya aktivitas. Jadi, dengan mengatur aktivitas maka pihak manajemen mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mengendalikan setiap pengeluaran biaya pemasaran."