Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPabrik karet Gutta Percha Tjipetir ini adalah peninggalan arkeologi industry yang secara konsisten tidak berubah sejak tahun 1885, kondisi bangunan tata ruang dan alat-alat yang berada didalam pabrik tidak mengalami perubahan. Observasi arkeologi dilakukan berdasarkan tata ruang dan tata letak bangunan lalu informasi yang ada dapat digunaian untuk merekonstruksi berbagai aktifitas industri yang terjadi di pabrik karet Gutta Percha Tjipetir pada masa lalu. Penelitian ini dapat menjelaskan mengenai kelas sosial yang bisa dilihat dari bangan kerja dan tempat kerjanya.

---

ABSTRACT<>br>Rubber Factory Gutta Percha Tjipetir is an industrial archaeological remain that is consistently unchanged from 1885, the buildings condition, layout and the machines remains unchanged. An archeologically observation is done according to the layout of the workspaces and buildings,and the information that has been retrieved can be used to reconstruct varieties of industrial activities occurred in Rubber Factory Gutta Percha Tjipetir in the past. This paper aims to explain social classes formed between workers based on working position and workspaces."

"Laporan magang ini membahas mengenai Production Sharing Contract pada industri hulu migas dengan operator berbentuk Joint Operating Body yaitu JOB XYZ Pertamina di Indonesia. Pembahasan yang dilakukan pada tulisan ini adalah mengenai mekanisme kontrak tersebut dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban dari kontraktor serta tinjauan kelebihan dan kekurangan aspek pajak dalam kontrak ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembahasan pajak yang timbul akan berfokus pada jenis pajak yang menjadi tanggung jawab XYZ Co Ltd. Hasil penelitian adalah, dalam aspek PPh badan masih terdapat kelemahan yang bisa merugikan pemerintah akibat Tax Treaty. Dalam aspek PBB, mekanisme yang ada berguna untuk pemerataan kekayaan di pemerintahan tingkat daerah. Dalam aspek PPN mekanismenya telah menguntungkan untuk pemerintah dalam pemungutannya, namun dapat dinilai merugikan untuk KKKS karena menimbulkan opportunity cost pada pemenuhan mekanismenya.

---

This internship report discusses the Production Sharing Contract of the Oil and Gas Upstream Industry with JOB XYZ Pertamina in Indonesia as theoperator of the Joint Operating Body. The purpose of this paper is mainly to discuss the mechanism of the contract in fulfilling the rights and obligations of the contractor and to review the advantages and the disadvantages of the tax aspect in the contract in compliance with the prevailing regulations. The discussion on the tax aspect shall focus on the types of taxes that are the responsibility of XYZ Co Ltd. On the PPh aspect, the mecanism still have some flaw caused by tax treaty. On PBB aspect, the function of this PBB mecanism is to create a wealth sharing system from the central government to the government in province level. On the PPN aspect, the mecanism is useful for the government to create a good collecting system for PPN . But for the contractor, this mecanism could create an opportunity cost in fulfilling this mecanism."

"Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, pemerintah Indonesia menguasai dan mengelola sumber daya alam semata-mata untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Khusus dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, kedudukan Pemerintah adalah sebagai kuasa pertambangan negara. Kuasa pertambangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah kepada para pelaku bisnis melalui suatu Badan Pelaksana sebagai pihak yang mewakili pemerintah dalam kegiatan usaha dalam bidang minyak dan gas bumi tersebut. Kontrak Production Sharing adalah salah satu bentuk perjanjian baku dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kontrak Production Sharing ini, pemerintah diwakili oleh sebuah badan pelaksana kegiatan usaha hulu selaku penawar kontrak yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah. Pada saat ini badan pelaksana yang ditunjuk adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Bidang Minyak dan Gas (BP Migas). Sedangkan di lain pihak, penerima kontrak adalah para pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri yang merupakan pihak swasta. Oleh karena itu, perlu diketahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kontrak Production Sharing di Indonesia dan kedudukan serta kewenangan BP MIGAS dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak Production Sharing beserta kepastian hukum dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Skripsi ini akan membahas seputar hak dan kewajiban para pihak (kontraktor dan Pemerintah) dalam kontrak Production Sharing, dan berbagai landasan hukum bagi pelaksanaan kontrak Production Sharing. Berdasarkan analisa Penulis, padaa khirnya dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban pihak PT. X sebagai kontraktor dalam kontrak Production Sharing lebih dominan jika dibandingkan dengan hak-hak dan kewajiban BP Migas. Hal ini antara lain terlihat pada ketidakjelasan batasan-batasan pada beberapa pasal yang menyangkut penggantian biaya operasional dari pihak kontraktor. Oleh karena itu, secara umum perjanjian ini tidak memenuhi asas keseimbangan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam KUH Perdata. Di masa yang akan datang, sebaiknya klausul-klausul dalam kontrak Production Sharing ini lebih disempurnakan lagi, dalam rangka untuk lebih menyeimbangkan kedudukan antara kedua belah pihak."

"Gula merupakan salah satu komoditas strategis selain beras yang masih belum bisa dipenuhi kebutuhannya oleh produksi dalam negeri. Kebutuhan yang terus meningkat mendorong pemerintah untuk mencapai target swasembada di tahun 2017. Swasembada dikatakan tercapai ketika produksi dalam negeri mampu menutupi 90 persen kebutuhan. Dengan menggunakan metode ordinary least square dan data pada tahun 1975-2014, didapatkan hasil bahwa variabel luas lahan tebu, produktivitas, rendemen tebu dan dummy kebijakan proteksi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kuantitas produksi gula nasional. Sedangkan variabel bebas lainnya tidak signifikan.

---

Sugar is one of the strategic commodity other than hulled rice which the domestic production can not fulfill the demand The increasing of demand for sugar in every year encourages the governSugar is one of the strategic commodity other than hulled rice which the domestic production can not fulfill the demand. The increasing of demand for sugar in every year encourage the government to reach self-sufficiency in 2017. Self-sufficiency is a success when the domestic production can fulfill at least 90 percent of the quantity demanded. This paper is using ordinary least square method with data set from 1975-2014, the result shows that land, productivity of land, sucrose content of sugar cane and import tariff are significantly affecting the production of white sugar while the other variables are not significantly affecting it."

"[Presiden Joko Widodo menargetkan untuk mencapai ketahanan pangan di era kepemimpinannya. Salah satu cara untuk memenuhi target tersebut adalah dengan swasembada pangan untuk lima komoditas, yaitu beras, jagung, kedelai, daging, dan gula. Tiga diantaranya, yaitu beras, jagung dan kedelai, memiliki kemungkinan yang tinggi untuk tercapai. Sementara itu, swasembada daging kemungkinan besar tidak akan tercapai sesuai target. Di lain sisi, swasembada gula sulit untuk tercapai, akan tetapi tidak sepenuhnya mustahil untuk tercapai melihat kinerja Indonesia di zaman dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan swasembada gula di tahun 2017 menggunakan rencana realistis pemerintah. Dalam analisis ini, penulis mengestimasi produksi dan konsumsi gula di tahun 2017. Dua metode digunakan dalam penelitian ini, yaitu model stokastik untuk proyeksi produksi dan model deterministik untuk proyeksi konsumsi. Hasilnya kemudian ditampilkan dalam rasio produksi terhadap konsumsi. Hasil menunjukan bahwa, di tahun 2017, konsumsi gula langsung dapat mencapai tiga juta ton dan konsumsi gula tidak langsung dapat mencapai 3.5 juta ton. Secara total, konsumsi gula Indonesia mencapai 6.5 juta ton di tahun 2017. Di lain sisi,produksi gula Indonesia di tahun 2017 hanya mencapai sekitar 2.7 ton. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa swasembada gula di tahun 2017 tidak akan tercapai, baik dari konsumsi gula langsung maupun konsumsi gula total. Dengan demikian, pemerintah perlu berusaha lebih keras agar rencana-rencana strategis yang sudah dibentuk dapat terlaksana dengan baik sehingga target dapat tercapai.

---

President Joko Widodo aims to reach food security in its era. One of the mean to reach the target is by achieving self sufficiency in 5 commodities rice corn soybean meat and sugar. Three of them rice corn and soybean is likely to be achieved meanwhile meat will be unlikely to be achieved. Sugar is hard to be achieved yet it is not impossible seeing the track record of Indonesia. This research is aimed to see the possibility of sugar self sufficiency in 2017 based on the government 39's realistic planning. To analyze writer estimates production and consumption of sugar in 2017 Two methods are employed 1 stochastic model for production projection and 2 deterministic model for consumption projection. The result is then presented using production to consumption ratio The result shows that in 2017 the direct sugar consumption may reach 3 million ton and the indirect sugar consumption may reach 3 5 million ton totaling to 6,5 million ton. In other side the production may only reach 2,7 million ton Based on the calculation it is found that Indonesia may not reach sugar self sufficiency both in only direct sugar consumption and total sugar consumption. Given this government needs to take extra action so that the target may be achieved., President Joko Widodo aims to reach food security in its era One of the mean to reach the target is by achieving self sufficiency in 5 commodities rice corn soybean meat and sugar Three of them rice corn and soybean is likely to be achieved meanwhile meat will be unlikely to be achieved Sugar is hard to be achieved yet it is not impossible seeing the track record of Indonesia This research is aimed to see the possibility of sugar self sufficiency in 2017 based on the government 39 s realistic planning To analyze writer estimates production and consumption of sugar in 2017 Two methods are employed 1 stochastic model for production projection and 2 deterministic model for consumption projection The result is then presented using production to consumption ratio The result shows that in 2017 the direct sugar consumption may reach 3 million ton and the indirect sugar consumption may reach 3 5 million ton totaling to 6 5 million ton In other side the production may only reach 2 7 million ton Based on the calculation it is found that Indonesia may not reach sugar self sufficiency both in only direct sugar consumption and total sugar consumption Given this government needs to take extra action so that the target may be achieved ]"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kewajiban pencadangan dana ASR bagi kontraktor migas yang dalam Production Sharing Contract-nya tidak termuat ketentuan tersebut. Permasalahan ini menjadi menarik untuk dibahas karena salah satu pihak dari Production Sharing Contract adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah di satu sisi merupakan subjek hukum perdata yang wajib tunduk pada kesepakatan kontrak, namun di sisi lain ia juga berhak untuk membuat peraturan karena kedudukannya sebagai regulator. Dalam keadaan yang demikian, tidak jarang peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah bertentangan atau tidak diatur dalam muatan kontrak sehingga berpotensi menimbulkan konflik di antara para pihak Production Sharing Contract. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan mengandalkan penggunaan kepustakaan, termasuk di dalamnya buku-buku, literatur, serta norma-norma hukum yang tertulis baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan-kebiaasan yang berlaku di masyarakat. Pelaksanaan pencadangan ASR yang masih terbilang baru ini menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai pihak. Namun bagaimanapun, secara hukum pencadangan dana ASR merupakan kewajiban yang harus tetap dilaksanakan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the obligation to reserve ASR fund for oil and gas contractors whose Production Sharing Contract does not contain such provisions. This issue becomes interesting to be discussed because one of the parties from the Production Sharing Contract is government. In this case the government on the one hand is a subject of civil law that is obligated to submit to contractual agreement, but on the other hand he is also entitled to make regulations because of his position as a regulator. In such circumstances, the regulations issued by the government may contradictory with or unregulated in contractual content, thus potentially causing conflict between the contracting parties. This thesis uses normative juridical method, which the research is done by relying on the use of literature, including books, literature, and legal norms written both in the form of legislation and customs that prevail in the community. Implementation of ASR 39 s reserves that are still fairly new lead to differences of opinion However, the reservation of ASR fund obligation still must be implemented so that comply to the law."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kepailitan yang bersumber dari production sharing contract dimana terdapat pihak SKK Migas di dalamnya sebagai pihak yang mewakili negara. Hal ini menimbulkan masalah karena kontraktor migas KKKS yang dimohonkan pailit oleh subkontraktor ikut menarik SKK Migas sebagai pihak dalam proses kepailitan tersebut padahal tidak terdapat ketentuan mengenai pemailitan negara dalam sistem kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa SKK Migas dalam hal ini tidak dapat dimohonkan pailit karena selain tidak adanya pengaturan mengenai pemailitan negara, SKK Migas tidak bertanggung jawab atas kontrak yang dilakukan antara Total dengan pihak sukontraktornya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about bankruptcy which is rooted from production sharing contract where there is party SKK Migas in it as party represent Republic Indonesia. This poses a problem because the oil and gas contractor KKKS filed for bankruptcy by the subcontractor has withdrawn the SKK Migas as a party to the bankruptcy process when there is no stipulation concerning state bankruptcy in the bankruptcy system in Indonesia. The result of the research concludes that SKK Migas in this case can not be applied for bankruptcy because besides the absence of regulation concerning state bankruptcy, SKK Migas is not responsible for the contract between Total and its contractor. "

"ABSTRAKPada penelitian ini akan dibandingkan konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat dan production sharing contract sebagai perjanjian bagi hasil yang digunakan pada sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam membandingkan kedua konsep tersebut akan difokuskan pada pendekatan konseptual mengenai latar belakang dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebagai bentuk kerja sama pengelolaan bersama sumber daya alam yang terletak di Indonesia. Pada akhir penelitian ini akan dibahas mengenai kontrak bagi hasil gross split sebagai perkembangan termutakhir dalam perjanjian bagi hasil di Indonesia. Berdasarkan kondisi diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang datanya bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep bagi hasil dalam production sharing contract banyak mengadopsi konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat. Hal tersebut menunjukan bahwa Hukum Adat memiliki peran dalam memberikan kontribusi serta konsep-konsep yang bermanfaat bagi perkembangan Hukum Nasional maupun Hukum Internasioanal.

---

ABSTRACTIn this research will be compared product sharing concept according to Adat Law sharecropping and production sharing contract, a contract carried out in Indonesia oil and gas upstream activity. On its purpose to compare two production sharing concept within two different law system, this research will be focusing on conceptual approach and the practice background of production sharing contract as a form of joint management of natural resource located in Indonesia territory. At the last part of this research will be discussed about production sharing gross split as the most recent innovation for production sharing contract in Indonesia. Based on the condition above, the author using the library research method for this research, whose data are collected from literature materials. The result of this research stated that product sharing concept within production sharing contract, considerably adopt the product sharing concept in Adat Law sharecropping. This fact proves that Adat Law has an important role in its contribution to the development of National law and International Law as well."

"Pada Industri Karet khususnya pada Industri Ban yaitu menggunakan 75% bahan baku yang mengandung kimia karet Import (BR,ZNO,Stearic Acid, N330, Accelerator, MBTS, MBT, Wax, RPO, Pine Tar Oil, Homogenizing Agent, Antioxidant TMQ, Antioxidant SPC, Antioxidant 6PPD, Antioxidant IPPD) dan 25% mengandung bahan baku lokal (karet alam, kaolin & sulfur) sehingga harga yang tertekan adalah harga bahan baku lokal ini tidak dapat di upgrade karena 75% cost produksi bahan baku import. Bahan baku ini terkait dengan dollar maka selalu ada kenaikan harga. Oleh karena itu kami memanfaatkan Sumber Daya Alam Indonesia untuk memproduksi Karet Antioksidan yang mengganti produk import. Yang mana karet antioksidan ditentukan oleh nilai Aktifitas Antioksidan (IC50) yaitu konsentrasi antioksidan yang dibutuhkan untuk meredam 50% radikal bebas. Nilai Aktifitas Antioksidant (IC50) semakin kecil berarti semakin bagus karena dalam penggunaannya hanya sedikit sudah mampu meredam radikal bebas, sehingga produk yang dihasilkan dalam kondisi stabil. Antioksidan merupakan molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi. Oksidasi adalah reaksi kimia yang dapat menghasilkan radikal bebas yang dapat merusak produk. Karena radikal bebas dapat merusak dan terjadinya perubahan properties seperti (Hardness, Tensile Strength, Elongation dan blooming (jamur).

---

In the rubber industry especially in the tire industry, 75% of raw materials contain imported rubber chemicals (BR, ZNO, Stearic Acid, N330, Accelerator, MBTS, MBT, Wax, RPO, Pine Tar Oil, Homogenizing Agent, Antioxidant TMQ, Antioxidant SPC). , Antioxidant 6PPD, Antioxidant IPPD) and 25% contain local raw materials (natural rubber, kaolin & sulfur). This raw material is related to the dollar so there is always an increase in price. Therefore, we utilize Indonesia's Natural Resources to produce Antioxidant Rubber which replaces imported products. Which antioxidant rubber is determined by the value of Antioxidant Activity (IC50) which is the concentration of antioxidants needed to reduce 50% of free radicals. The lower the Antioxidant Activity (IC50) value, the better it is because in its use only a small amount is able to reduce free radicals, so the resulting product is in a stable condition. Antioxidants are molecules that are able to slow down or prevent the oxidation process. Oxidation is a chemical reaction that can produce free radicals that can damage the product. Because free radicals can damage and change properties such as (Hardness, Tensile Strength, Elongation and blooming (fungus)."