Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPrinsip subrogasi sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam hukum asuransi karena keberadaan dan implementasinya berkaitan dengan pihak ketiga yang berada di luar dari skema hubungan hukum penanggung dan tertanggung dalam sebuah perjanjian asuransi, sampai saat ini hanya diatur secara terbatas. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan prinsip subrogasi berdasarkan hukum di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum di Negara Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat, serta implementasinya dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/PDT.G/2013/PN.JBI yakni sebuah putusan mengenai perkara gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar hak subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian terhadap tertanggung sehubungan dengan terjadinya sebuah kecelakaan kapal, serta hak penanggung untuk mengajukan permohonan penahanan kapal. Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan tiga pendekatan yakni peraturan, konseptual, dan studi kasus. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa pengaturan mengenai prinsip subrogasi di Indonesia belum cukup dan majelis hakim dalam perkara yang bersangkutan belum dapat menerapkan prinsip subrogasi dengan tepat. Agar dapat tercapainya kepastian hukum, maka pengaturan prinsip subrogasi dan penahanan kapal harus diperbaharui, diatur lebih lanjut, dan diperlengkap, serta hakim harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif mengenai berbagai bidang hukum termasuk hukum asuransi.

---

ABSTRACTPrinciple of subrogation, one of the most important and fundamental principles in insurance law due to its existence and its implementation which relates to third parties who is outside of the insurer 39 s insurance relationship with the insured in an insurance agreement, up to date is still minimally regulated. This research elaborates the regulation of the subrogation principle based on the Indonesian law as well as its comparison to the law of the United Kingdom, the Netherlands, and the United States, and also its implementation in the decision of District Court Number 10 PDT.G 2013 PN.JBI, a decision regarding a lawsuit on the basis of subrogation rights owned by the insurance company as the insurer to a third party causing damage to the insured rsquo s vessel, as well as the right of the insurer to apply for the detention of the vessel. This research is a juridical normative study using three approaches, which are rules, conceptual, and case studies. Based on the analysis and research conducted by the author, it is discovered that the regulation regarding the principle of subrogation in Indonesia is not nearly enough and the judges in the case concerned cannot apply the principle of subrogation properly according to law. In order to achieve legal certainty, the subrogation principle and vessel detention regulations shall be amended and further regulated comprehensively, also the judges shall have comprehensive understanding and knowledge concerning various specific areas of law including insurance law."

"Dalam bisnis asuransi dikenal salah satu prinsip yaitu subrogasi. Subrogasi merupakan prinsip dimana perusahaan asuransi berhak mengambil alih hak hukum dari tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian setelah asuransi memberikan ganti rugi. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan darat di Indonesia melalui studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 664/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/PDT.G/2017/PN.JKT.PST. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus untuk memahami bagaimana prinsip subrogasi diimplementasikan serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penerapan prinsip subrogasi pada asuransi pengangkutan darat perihal pembuktian dan penentuan nilai kerugian. Studi kasus ini mengungkap bahwa majelis hakim tidak berhasil menerapkan prinsip subrogasi dalam kasus asuransi pengangkutan darat, yang mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan teori efektivitas hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik hukum yang seharusnya diterapkan dalam kasus tersebut. Putusan ini memiliki konsekuensi pada kerugian bagi Penanggung/Subrogee dan preseden penegakan hukum asuransi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan regulasi dan praktek subrogasi, guna mendukung efektivitas pengelolaan risiko dalam asuransi pengangkutan darat.

---

In the insurance business, one of the known principles is subrogation. Subrogation is a principle where the insurance company has the right to take over the legal rights of the insured to sue a third party that caused the loss after the insurance has provided compensation. This thesis aims to examine the application of the subrogation principle in land cargo insurance in Indonesia through a case study of the Jakarta High Court Decision Number 664/PDT/2018/PT.DKI and the Central Jakarta District Court Decision Number 344/PDT.G/2017/PN.JKT.PST. The method used is a normative juridical approach and case analysis to understand how the subrogation principle is implemented and the challenges faced. The research results show that there are still issues in the application of the subrogation principle in land cargo insurance regarding proof and determination of the loss value. This case study reveals that the panel of judges failed to apply the subrogation principle in the land cargo insurance case, resulting in inconsistencies in the application of the law's effectiveness theory. This indicates a gap between the theory and the legal practice that should be applied in the case. This decision has implications for the loss to the Insurer/Subrogee and the precedent for insurance law enforcement. This research provides recommendations for improving regulations and subrogation practices to support effective risk management in land cargo insurance."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip itikad paling baik yang merupakan salah satu prinsip yang mendasar dan terpenting dalam perjanjian asuransi. Karena prinsip itikad paling baik mengatur tentang hak dan tanggung jawab dari tertanggung dan penanggung. Skripsi ini menganalisis perapan prinsip itikad paling baik dalam kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal antara PT. Djakarta Lloyd Persero sebagai tertanggung dan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai penanggung. serta membahas atas pertimbangan hukum dari hakim dalam putusannya mengenai kasus tersebut di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri, Banding Pengadilan Tinggi, Kasasi Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya kompensasi terhadap tertanggung jika tertanggung menyembunyikan fakta-fakta material terhadap objek pertanggungan dan dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan pertimbangan hakim bertentangan dengan prinsip itikad paling baik dalam perjanjian asuransi. Majelis Hakim menyatakan bahwa Penanggung bersalah karena Penanggung tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya kompensasi kepada Tertanggung, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip itikad paling baik, padahal prinsip itikad paling baik merupakan prinsip yang mendasar dan paling penting dalam perjanjian asuransi.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith as the basic and one of the important principles in the insurance agreement. Because the principle of utmost good faith governs the rights and obligation of the insured and the insurer. This thesis analyzes the application of the principle of utmost good faith in the case of marine hull insurance claim dispute of PT. Djakarta Lloyd Persero as the insured and PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur as the insurer, and the legal consideration of the court regarding the case in the First Level of the Court District Court, Appeal High Court, Cassation Supreme Court and Judicial Review Supreme Court. The Author uses research method of normative legal research with literature study.

This research concludes that the insurer did not have the liability to pay the compensation to the insured due to the concealment and non disclosure of material fact of the insurance object which is very material in the insurance agreement and leads to the automatic cancellation ldquo null and void rdquo of the insurance agreement and the legal consideration of the court was contradict with the principle of utmost good faith in insurance agreement. The Panel of Judges decided that the Insurer was guilty because the Insurer did not carry out his obligation to pay the compensation to the Insurer, therefore the the court decision did not consider regarding the principle of utmost good faith, whereas the principle of utmost good faith is the basic and important principle in insurance agreement."

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai penerapan subrogasi dan pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Nomor 570/PDT.G/2020/PN.SBY antara PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia melawan PT. Arkanjaya Lestari Abadi yang dalam hal ini PT. Asuransi Tokio Marine menuntut hak subrogasinya terhadap PT. Arkanjaya Lestari selaku pihak ketiga penyebab kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurdis normatif dengan teori pengalihan risiko. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu Undang-Undang Perasuransian, Putusan Pengadilan, buku-buku dan data sekunder lainnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan dan pelaksanaan hak subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi sangat tidak efektif dilihat dari bagaimana majelis hakim mempertimbangkan putusannya dengan menyatakan bahwa pihak penanggung tidak berhak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Saran yang dapat disampaikan yakni sebaiknya pengaturan mengenai subrogasi dalam perasuransian ini dimuat dalam polis asuransi agar memudahkan para pihak khususnya tertanggung untuk memahami mengenai apa itu hak subrogasi.

---

This Thesis discusses the issues regarding the implementation of subrogation and the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 570/PDT.G/2020/PN.SBY between PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia against PT. Arkanjaya Lestari Abadi, which in this case PT. Tokio Marine Insurance claims its subrogation rights to PT. Arkanjaya Lestari as the third party who caused the loss in the incident. The method used in this study is a normative juridical method with the theory of risk transfer. The data used is secondary data, namely Insurance Law, Court Decisions, books, and other secondary data. The conclusion of this study explains the application and exercise of subrogation rights owned by insurance companies is not very effective in terms of how the panel of judges considers their decision by stating that the insurer has no right to obtain compensation for losses caused by third parties. Suggestions to be conveyed that it would be better if the subrogation in insurance is added to in an insurance policy in order to make it easier for the parties, especially the insured, to understand what subrogation rights is."

"Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan sebuah imbalan berupa premi yang harus dibayarkan. Perjanjian asuransi dengan objek barang jaminan merupakan salah satu jenis perjanjian asuransi yang dibutuhkan dan telah biasa dilakukan dalam praktik bisnis khususnya pada bidang pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Salah satu klausul yang ditemukan dalam perjanjian kredit pembiayaan tersebut adalah klausul yang mewajibkan debitur sebagai pemilik barang jaminan untuk mengasuransikan barang tersebut dan mencantumkan Bank sebagai penerima manfaat dalam polisnya. Penelitian ini dilakukan untuk membahas dan menjawab permasalahan yaitu bagaimana penerapan prinsip utmost good faith dalam perjanjian asuransi tersebut beserta kedudukan apa saja yang dapat diduduki oleh bank sesuai dengan prinsip insurable interest dan bagaimana kesesuaian antara Majelis Hakim menerapkan tersebut dalam pertimbangan hukumnya sehingga memperoleh amar putusan dalam Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn dan Putusan No. 300/Pdt/2020/PT.Mdn dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif dan menggunakan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan serta menelaah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perjanjian asuransi. Hasil analisis menemukan bahwa terdapat asas utmost good faith pada perjanjian asuransi dengan objek barang jaminan melekat kepada seluruh pihak dan ditemukan bahwa bank memiliki tiga posisi yang mungkin diduduki dalam perjanjian asuransi dengan model ini yaitu sebagai tertanggung, penerima manfaat, dan/atau sebagai penerima kuasa untuk mengasuransikan. Serta juga ditemukan kekeliruan dan ketidaktepatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan dan amar putusan pada perkara yang diputus dalam putusan No. 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn dan No. 300/Pdt/2020/PT.Mdn. Majelis Hakim telah tidak cermat dalam menilai unsur pelanggaran prinsip utmost good faith dan telah salah dalam memposisikan bank dalam perjanjian tersebut sehingga putusan yang dihasilkan sangat merugikan perusahaan asuransi yang telah sesuai dan berdasar menolak klaim yang diajukan oleh tertanggungnya.

---

An insurance agreement is an agreement that aims to transfer risk from the insured to the insurer with a reward in the form of premiums that must be paid. Insurance agreements with collateral objects are one type of insurance agreement that is needed and has been commonly carried out in business practices, especially in the field of financing carried out by banks. One of the clauses found in the financing credit agreement is a clause that obliges the debtor as the owner of the collateral to insure the goods and lists the Bank as the beneficiary in the policy. This research was conducted to discuss and answer the problems, namely how the application of the principle of utmost good faith in the insurance agreement along with what positions can be occupied by the bank in accordance with the principle of insurable interest and how the suitability of the Panel of Judges applying it in its legal considerations so as to obtain the verdict in Court Ruling Number 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn and Court Ruling Number 300/Pdt/2020/PT.Mdn with the laws and regulations and principles applicable in insurance agreements. To answer these problems, the author uses a research method with a juridical-normative approach and uses data obtained based on the results of literature studies and examines the provisions in the laws and regulations that apply to insurance agreements. The results of the analysis found that there is a principle of utmost good faith in the insurance agreement with the object of collateral attached to all parties and it was found that the bank has three positions that may be occupied in the insurance agreement with this model, namely as the insured, beneficiary, and / or as the recipient of the power of attorney to insure. It was also found that mistakes and inaccuracies were made by the Panel of Judges in formulating considerations and rulings in the cases decided in decisions No. 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn and No. 300/Pdt/2020/PT.Mdn. The Panel of Judges has not been careful in assessing the elements of violation of the principle of utmost good faith and has been wrong in positioning the bank in the contract so that the resulting decision is very detrimental to the insurance company which has properly and reasonably rejected the claim submitted by the insured."

"ABSTRACTPrinsip subrogasi adalah salah satu prinsip penting dalam hukum asuransi, khusus nya dalam Marine Cargo Insurance. Skripsi ini akan membahas ketentuan perundangan subrogasi di Indonesia dan perbandinganya dengan Negara Belanda dan Amerika Serikat, kapan perusahaan asuransi mendapatkan hak subrogasinya, juga penerapan prinsip subrogasi itu sendiri dalam perkara antara PT. AXA Indonesia melawan PT. Salam Pasific Indonesia Lines dan Raetsasia P I Services Pte.Ltd, dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding, yaitu putusan atas ganti rugi tenggelamnya muatan kapal yang dimiliki oleh Tertanggung. Metode penelitian yang dipakai adalah Yuridis-normatif dimana penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan, konsep dan studi kasus. Dari analisa dan perbandingan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa prinsip subrogasi belum diterapkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan subrogasi yang lebih baru dan terperinci, selain itu wawasan hakim terkait prinsip dasar asuransi perlu dikembangkan agar hukum asuransi bisa berjalan sesuai dengan tujuanya.

---

ABSTRACTSubrogation principle is one of the most important principles in insurance law, especially in marine cargo insurance. In this research, I will elaborate the regulations of subrogation in Indonesia and how it compared to the regulation of other countries such as Netherlands and United States of America, and when the insurance company will get its subrogation rights. Furthermore, I will explain about whether the principle of subrogation has been implemented correctly or not by the judges in case between PT. AXA Indonesia v. PT. Salam Pasific Indonesia Lines and Raetsasia P I Services Pte.Ltd. The case itself is a marine cargo related dispute. The research method used in this research is juridical normative, which will be based on the regulations, the concept and a study case. This research came with a conclusion that principle of subrogation has not been well implemented by the judges in this present case. Therefore, I suggest that Indonesia have to make a new detailed regulation for subrogation and need to improve its judge rsquo s knowledge and ability on the insurance law, especially with the basic principles. "

"ABSTRAKIndonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas lautan yang sangatlah luas. Oleh karena itu sarana pengangkutan laut merupakan salah satu alternatif yang sering dipergunakan untuk mendukung perekonomian antar pulau-pulau di Indonesia. Dalam proses pengangkutan laut sering kali dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu dalam pengangkutan laut sering kali dibuat perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi itu di buat untuk mengalihkan risiko yang mungkin bisa terjadi dimanapun terhadap kapal maupun barang yang diangkutnya. Terjadinya risiko pada pengangkutan laut bukan hanya terjadi karena faktor alam laut tersebut, tetapi juga bisa dikarenakan pihak ketiga yang melakukan perbuatan yang menjadikan pemilik kapal/barang mengalami kerugian. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga, maka pemilik kapal/barang yang mengasuransikan kapal/barangnya bisa memilih untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga atau pihak asuransi. Jika pemilik kapal/barang tersebut memilih untuk mengklaim kepada pihak asuransi, maka pihak asuransi akan mendapatkan hak subrogasi untuk menuntut kepada pihak ketiga. Penanggung yang ingin mendapatkan hak subrogasi harus memenuhi syarat-syarat pada subrogasi. Pada akhirnya penelitian ini akan menjelaskan penerapan prinsip subrogasi yang ada pada pengangkutan laut.

---

ABSTRACTIndonesia is an archipelagic country that has a vast ocean. Therefore, sea carriage transportation is one of the most frequently used alternative to support inter island economic activities in Indonesia. In the process of sea carriage of goods, business actor often faced with various risks that might be happen. Thereof, in sea carriage of goods agreement often made an insurance agreement as an accessory agreement. The insurance agreement is made to transfer risks that might be happen to carrier ship or goods. The occurrence of the risks of sea carriage of goods are not only caused by natural factors, but can be caused by third party who commits an act that harms the shipowner. If the risks caused by third party, then the shipowner that insured his her ship or goods can choose to demand compensation toward the third party or the insurance company. If the shipowner chooses to claim it toward the insurance company, then the company is going to get the subrogation right to demand for compensation toward the third party. Insurer who wants to get the subrogation right has to fulfil the requirements on subrogation. Finally, this research of the thesis is going to explain the application of the subrogation principal in sea carriage of goods. "

"Skripsi ini membahas mengenai prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi kerugian oleh 2 (dua) perusahaan asuransi, terutama dalam Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pembagian nilai kerugian berdasarkan prinsip kontribusi dalam asuransi kerugian oleh 2 (dua) perusahaan asuransi? (2) Bagaimana hak subrogasi perusahaan asuransi terhadap pihak yang menyebabkan kerugian dalam asuransi kerugian oleh 2 (dua) perusahaan asuransi? dan (3) Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. dengan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi serta hukum asuransi yang berlaku di Indonesia? Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah prinsip kontribusi diatur dalam Pasal 277 dan Pasal 278 KUHD, dimana apabila pertanggungan memiliki waktu penutupan yang berbeda, pertanggungan pertama akan menanggung kerugian terlebih dahulu sebelum pertanggungan yang kemudian menanggung selebihnya. Sedangkan, apabila perjanjian asuransi bersifat concurrent, masing-masing penanggung akan bertanggung jawab secara proporsional. Hak subrogasi perusahaan asuransi kerugian oleh 2 (dua) perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 284 KUHD dan masing-masing perusahaan asuransi memiliki hak subrogasi sendiri sebesar nilai kerugian yang telah dibayarkan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut kurang tepat berdasarkan prinsip kontribusi karena tidak mendasarkan keberlakuan prinsip kontribusi pada asuransi ganda. Hakim dalam pertimbangannya telah dengan tepat memberikan legal standing kepada Penggugat dengan memperhatikan prinsip subrogasi. Saran yang bisa diberikan adalah agar pelatihan hakim diberikan materi hukum perjanjian asuransi agar pertimbangan hukum dalam memutus perkara klaim asuransi dapat sesuai dengan hukum asuransi.

---

This thesis aims to analyze contribution principle and subrogation principle in insurance by two insurance companies, especially in Judgment Number 415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. The main problems discuss in this thesis is (1) How is the loss value distributed based on contribution principle in insurance by two insurance company? (2) How is the subrogation right of each insurance company against a third-party causing loss in insurance by two insurance company? and (3) How suitable is the judge’s consideration in Judgment Number 415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. with contribution principle and subrogation principle, as well as the applicable insurance law in Indonesia? This thesis uses a normative-juridical method of research with a secondary data. The result of this research is contribution principle is governed by Article 277 and 278 of KUHD, where there are multiple insurances with different time of agreement, the first insurance will cover the loss before the next insurance covering the remaining losses. Meanwhile, when multiple insurances are concurrent, each insurer will proportionally cover the loss. The right of subrogation in insurance by two insurance companies are governed by Article 284 of KUHD where each insurer has its own subrogation right in the value of the loss each paid to the insured. Regarding the contribution principle, the judge’s consideration in the judgement is not accurate because it didn’t base the contribution principle on the presence of double insurance. However, the judge rightly gives the plaintiff legal standing with regards to subrogation principle. The suggestion that can be given based on this research is for more training for judges with insurance law material so that judges can make considerations regarding insurance claim that is more suited with insurance law."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai asuransi Tenaga Kerja yang diatur diIndonesia, khususnya dalam hal jenis risiko yang dipertanggungkan dan persyaratan pengajuan klaim. Selanjutnya, akan dibandingkan dengan peraturan yang ada di Filipina mengenai topik yang sama. Kemudian, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah persoalan apakah yang dihadapi oleh Indonesia dan Filipina dalam pemberian perlindungan terhadap Tenaga Kerja Luar Negeri. Selanjutnya, penelitian ini membahas mengenai teori jenis risikoyang dapat diasuransikan serta persyaratan pengajuan klaim berdasarkan hukum asuransi, yang kemudian akan diterapkan terhadap implementasi dalam peraturan mengenai asuransi tenaga kerja yang terdapat di Indonesia dan di Filipina.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan analisis datanya adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asuransi Tenaga Kerja Indonesia belum dapat terlaksana secara maksimal karena masih terdapat beberapa peraturan yang tidak berpihak kepada TKI sehingga menyulitkan TKI ketika ingin mengajukan klaim asuransi.Dikarenakan terdapat beberapa jenis risiko yang dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi yang sulit pembuktiannya, maka ketika TKI ingin mengajukan klaim terkait risiko tersebut, perusahaan asuransi seringkali menolaknya. Secara normatif Filipina lebih baik dari Indonesia, karena membentuk OWWA. Dengan adanya OWWA, pengajuan klaim atas risiko-risiko atau hak-hak OFW yang tidak dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi umum dapat diproses karena OWWA menyediakan asuransi dengan benefit atau manfaat yang tidak umum diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut.

---

ABSTRACTThis study discusses the Employment Insurance regulated in Indonesia, especially in terms of types of risks insured and claim filing requirements. Furthermore, it will be compared with the existing regulations in the Philippines on the same topic. Then, the main problem analysed in this study are the issues faced by Indonesia and the Philippines in providing protection against Overseas Employment. Apart from that, this study discusses the theory on types of risksthat can be insured as well as the requirements of filing a claim under the insurance law, which will then be applied to the implementation in the regulations concerning migrant workers insurance in Indonesia and in the Philippines. This study uses normative juridical research, while data analysis uses the qualitative method. From these results it can be concluded that the Indonesian Labor insurance can not be implemented optimally because there are some rules that were unfavorable to the migrant workers making it difficult for them to file an insurance claim. Because there are several types of risks insured by the insurance company that are difficult to prove, it causes the insurance companies to often reject it when the migrant workers filed a claim related to the risk. Requirements filing a claim that are also borne by the workers to complete became an obstacle because recruitment companies should also be required to assist in completing the required documents. Philippines is normatively better than Indonesia, as it has the OWWA. With the OWWA, filing claims for risks or OFW rights that can not becovered by insurance companies can be processed because OWWA provides insurance with benefits that are not commonly provided by insurance companies."

"Tesis ini membahas tentang penerapan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 277 dan Pasal 284 KUHD berkaitan dengan adanya dua polis dari Perusahaan Asuransi berbeda untuk objek asuransi yang sama, lebih lanjut dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 277 KUHD  terhadap klaim asuransi kerugian yang dijamin oleh dua polis dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? dan (2) Bagaimana penerapan Subrogasi Pasal 284 KUHD oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam hal terdapat dua polis asuransi dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Pengalihan Risiko. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai Penanggung pertama yang menanggung sebagian dari kerugian yang timbul, PT Asuransi FPG Indonesia selaku Penggugat harus membayarkan kerugian terlebih dahulu sebelum kerugian selebihnya dibayarkan oleh Penanggung lainnya, pembagian kerugian tersebut didasarkan pada Pasal 277 ayat (2) KUHD. Selain itu, Penggugat memiliki hak subrogasi berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD, tetapi kerugian yang dapat dituntut kepada Tergugat I hanyalah sebesar kerugian yang disebabkan oleh tabrakan kapal yang dinakhodai Tergugat II. Belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai siapa pihak yang memiliki hak subrogasi dalam hal terdapat lebih dari satu Penanggung untuk objek pertanggungan yang sama. Saran yang bisa diberikan adalah untuk diadakan pelatihan-pelatihan yang memuat materi mengenai subrogasi, sehingga Hakim dapat lebih memahami adanya prinsip subrogasi beserta keberlakuannya di Indonesia, dan Perusahaan Asuransi selaku Penanggung untuk lebih cermat dalam menerbitkan polis terhadap objek pertanggungan berupa benda, dengan selalu menanyakan apakah Tertanggung sudah memiliki polis lain untuk objek pertanggungan yang sama atau belum.

---

This thesis discusses about the implementation of the provision contained in Article 277 and Article 284 of KUHD related to the existence of two policies from different Insurance Companies for the same insurance object, more related to the case in Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022. The main problems discuss in this thesis are (1) How is Article 277 of KUHD applied to loss insurance claims guaranteed by two policies from different General Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? and (2) How is the implementation of subrogation principle of Article 284 of KUHD by the General Insurance Company if there were two insurance policies from different Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? This research uses a normative-juridicial method of research with a secondary data, data analysis was conducted qualitatively. The theory used is Risk Transfer Theory. The result of this research is that as the first Insurer who bears part of the losses incurred, PT Asuransi FPG Indonesia as the Plaintiff must pay the losses first before the remaining losses are paid by other Insurers, the distribution of losses is based on Article 277 section (2) of KUHD. In addition, the Plaintiff has the right of subrogation based on the provisions of Article 284 of KUHD, but the losses that can be claimed against Defendant I are only the amount of losses caused by the collision of the ship captained by Defendant II. There are no regulations specifically governing which party has the right of subrogation in the event that there is more than one Insurer for the same insured object. The suggestion that can be given based on this research is that to hold trainings that contain material regarding subrogation, so that Judges can better understand the existence of the principle of subrogation and its application in Indonesia, also Insurance Companies as Insurers should be more careful in issuing policies on insured objects in the form of objects, by always asking whether the Insured already has another policy for the same insured object or not."