Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencabutan izin usaha pertambangan sebagai bentuk sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan batubara menimbulkan permasalahan terkait pelaksaan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Ditemukan kasus yaitu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara pada Provinsi Bengkulu dan Provinsi Riau setelah izinnya dicabut, kewajiban reklamasi dan pascatambangnya tidak dilaksanakan. Padahal sudah dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasatambang bawa sanksi administratif berupa penabutan izin usaha pertambangan batubara tidak mengilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasatambang. Reklamasi dan Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang terganggu akibat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batubara. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dan menguraikan kekurangan yang ada dalam pengaturan mengenai reklamasi dan pascatambang. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan batubara yang telah dicabut tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

---

Revocation of coal mining business licences as a form of administrative sanction toward holders of coal mining business licenses raises problems related to the implementation of reclamation and postmining obligations. It was found that the holder of coal mining business licenses in Bengkulu Province and Riau Province after its licenses are revoked, its reclamation and postmining obligations are not implemented. Whereas it has been stated explicitly in Government Regulation Number 78 Year 2010 about reclamation and postmining that administrative sanction in the form of revocation of coal mining business licences does not eliminate its obligation to do reclamation and postmining.

Reclamation and postmining must be implemented to restore environmental functions that are disrupted by the activity of coal mining. This research will attempt to elaborate on the issue and elaborate in the lack of government regulation related to reclamation and postmining. The method in writing this thesis is normative juridical method. The results of this research indicate that the holder of coal mining business licence that has been revoked does not carry out the reclamation and postmining obligations. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan penerapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam kegiatan pertambangan batubara di Indonesia serta mengetahui dampaknya terhadap investasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan, yaitu bahwa IPPKH merupakan sebuah fasilitas untuk menjembatani kepentingan investasi dan kepentingan pelestarian hutan dimana keduanya merupakan kepentingan strategis bagi Negara yang tidak bisa dikesampingkan salah satunya. Namun, IPPKH masih mengalami masalah dalam penerapannya karena beberapa faktor seperti masih banyaknya perusahaan yang tidak atau belum mengajukan IPPKH, perbedaan pemetaan, serta kepastian hukum pengaturan IPPKH. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh faktor dari Pemerintah maupun pihak pengusaha pertambangan itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan potensi terganggunya investasi di bidang pertambangan batubara. Dengan demikian perlu diwujudkan penerapan IPPKH yang efektif sehingga fungsi dan tujuan dari IPPKH untuk mengakomodir kepentingan investasi dan pelestarian hutan dapat terlaksana secara optimal.

---

This research aims to determine the concept, purpose, regulations, and implementation of Borrow-to-Use Permit For Forest Area (IPPKH) on coal mining activities in Indonesia, as well as the impact on investment climate. This research is a normative legal research using secondary data, such as legislations, books, and interviews with experts. From this research, it can be concluded that IPPKH is a permit to facilitate the interests of forest protection and investment which both of them have strategic importance to Indonesiaand none of them can be ruled out. However, IPPKH still experiencing problems in its implementation because of several factors such as; many companies don?t obtain IPPKH, differences in mapping, and legal certainty of IPPKH regulations. These problems are caused by factors from the Government and the mining investors itself. This condition poses a potential disruption of investment climate in coal mining. Thus, IPPKH needs an effective implementation so that the function and the purpose of IPPKH to accommodate the interests of investment and forest protection can be implemented optimally."

"Gasifikasi batubara merupakan proses dekomposisi atau penguraian batubara dengan bentuk padatan menjadi gas-gas mampu bakar seperti CO, H2, dan CH4, gas tidak mampu bakar seperti N2 dan CO2, dan partikel lain seperti abu (ash) dan tar. Gas produser yang dihasilkan akan bisa langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar setelah dilakukan proses refinery yang bertujuan untuk membuang partikel pengotor seperti tar yang dapat menyumbat saluran gas. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain perancangan satu unit downdraft gasifikasi berbahan bakar batubara untuk menghasilkan kapasitas sebesar 50 kVA. Untuk penelitian kali ini penulis memfokuskan pada rancangan sistem pembersih gas yang akan dipakai sebagai bagian dari unit fixed bed downdraft gasifier. Kemampuan dari suatu cyclone sebagai bagian dari gas cleaning system (sistem pembersih gas) akan memberikan pengaruh yang signifikan sebagai salah satu usaha alat pengontrol polusi. Partikulat yang keluar dari hasil gasifikasi masih merupakan campuran dari bahan organik dan anorganik yang efeknya dapat mengganggu kesehatan manusia, sehingga untuk mencegah terdispersinya partikulat di udara diperlukan adanya unit pengontrol sistem pembersih gas. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui dimensi cyclone beserta wet scrubber berdasarkan kriteria umum, efisiensi tertinggi, dan laju aliran tertinggi. Selain mengetahui dimensi, akan diketahui pula efisiensi cyclone terbaik berdasarkan beberapa pendekatan model.Setelah diketahui efisiensi keseluruhan, maka dapat direkomendasikan beberapa desain cyclone serta scrubber yang tepat berdasarkan karakteristik yang akan dibutuhkan.

---

Coal gasification is the process of decomposition of coal with solid form to be able to fuel gases such as CO, H2, CH4, and not able to burn gas like N2 and CO2, and other particles such as ash and tar. Producer gas generated will be directly used as fuel after refinery process that aims to remove impurities such as tar particles that can clog the gas.

The research aims to design a single unit downdraft coal gasification generating capacity of 50 kVA. For this research the author focus on the design of gas cleaning system that will be used as part of the fixed bed downdraft coal gasifier unit. The ability of cyclone as part of the gas cleaning system will have a significant influence as one of the way to control pollution. Particulat who came out of the gasification is still a mixture of organic an inorganic materials that can interfere human health, so as to prevent dispersion of particulates in the air is necessary gas cleaning system control unit.

The aim of this study was to determine the dimensions of cyclone and wet scrubber based on common criteria, the highest efficiency and the highest flowrate. In addition to knowing the dimensions, will also be shown the best best cyclone efficiency by several approaches model. Having in mind the overall efficiency, it can be recommended as well as some design cyclone and srcubber appropriately based on the characteristics that will be needed."

"Persaingan yang semakin kuat mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan competitiveness. Competitiveness merupakan hal penting dalam persaingan. Melalui penilaian competitiveness, perusahaan dapat mengetahui penilaian pada kemampuan operasional dan manajemen perusahaan, menganalisis kelebihan, kekurangan, dan posisi kompetitif perusahaan dalam industri. Penelitian ini membahas mengenai penilaian competitiveness pada perusahaan AM dengan menggunakan metode factor analysis dan metode cluster analysis, untuk mengetahui main competitor dan cluster dimana perusahaan dapat bersaing. Terdapat 13 variabel yang di ambil dari annual report perusahaan sebagai indikator penilaian competitiveness. Data yang digunakan adalah data annual report tahun 2009 - 2012 dari 28 perusahaan dalam industri pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan AM berada pada cluster moderate capital and moderate competition. Main competitor dari perusahaan AM adalah perusahaan TINS. Prioritas faktor yang harus diperhatikan perusahaan AM untuk meningkatkan competitiveness yaitu business efficiency, company size, dan company sustainability.

---

In recent years mining industry is becoming more competitive that makes company improves its competitiveness. Competitiveness is one of the important things in competition. Through competitiveness assesment is to make value judgments on company’s operations and ability of management, additionally, analyze the company realtive competitive strengths, weakness, and competitive position in the industry. This research will explain about competitiveness assesment in AM company by using the method of factor analysis and cluster analysis, to figure out its specific position also its competitor. Research data was obtained from annual report since 2009 to 2012 of 28 mining companies in Indonesia. 13 variables were examined for competitiveness assesment based on study literature and expert rating. Factor analysis and cluster analysis shows that AM company is part of moderate capital and moderate competition cluster and its main competitor are TINS company. Further review in analysis indicates the important factors to improve competitiveness are business efficiency, company size, and company sustainability."

"Kebutuhan energi Indonesia semakin besar, sementara itu minyak bumi yang selama ini berperan sebagai sumber energi utarna Indonesia kian menipis persediaannya.Untuk itu perlu adanya altematif sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Batubara dengan cadangan yang mencapai 39 milyar ton merupakan sumber energi yang sangat potensial untuk dapat bezperan di masa datang.Dalam memanfaatkan batubara tentunya kita perlu mengetahui segala sesuatunya mengenai batubara. Untuk itu studi ini dilakukan untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut pemanfaatan batubara, meliputi karakteristik dan potensi cadangan batubara Indonesia, masalah-masalah yang ada dalam pemanfaatannya serta infommasi-infomaasi lain yang sckiranya panting bgi rencana pemanfaatan batubara. Selain itu perlu diketahui pula sektor-sektor pemakai batubara.Pengumpulan data-data dilakukan dengan melakukan studi literatur, kunjungan ke instansi-instansi yang terkait dalam bidang batubara seperti Direktorat Batubara., laboratorimn batubara PPTM, Bandung Serta PLN sebagai pernakai batubara. Di samping itu penulis juga membuat kuesioner yang ditujukan bagi perusahaan-perusahaan penambang batubara untuk memperoleh data-data karakteristik dan potensi cadangan.Data-data karakteristik dan potensi cadangan yang diperoleh, dianalisa lalu digambarkan pada suatu peta sehingga dapat dilihat karakteristik batubara yang menonjol di daerah-daerah di Indonesia. Masalah-masalah yang sekiranya timbul dalam pemanfaatan batubara Indonesia diidentiiikasi dan diberikan suatu usulan bagi pemccahannya. Tenyata dari hasil analisa tadi diperoleh bahwa karakteristik batubara Indonesia secara umum sebagai berikut :1. Kelas batubara rendah hingga menengah2. Nilai kalor sebagian tinggi (di Kalimantan) dan sebagian tidak terlalu tinggi (Sum-sel)"

"Skripsi ini membahas mengenai penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya terkait dengan tumpang tindih IUP yang dapat terjadi baik antar IUP maupun dengan sektor lain seperti sektor kehutanan. Hal tersebut perlu segera diselesaikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanaman modal dibidang pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa penerbitan IUP dilakukan setelah pemohon atau peserta lelang mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan IUP. Sedangkan pencabutan IUP dapat dilakukan jika pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pencabutan IUP PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM) hal tersebut telah tepat, karena PT RTM tidak memenuhi kewajibannya untuk memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Untuk mencegah timbulnya tumpang tindih IUP, dibutuhkan peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik yang sifatnya sektoral maupun yang sifatnya lintas sektoral. Selain itu peningkatan pengawasan oleh Pemerintah terhadap penerbitan dan pencabutan IUP yang dilakukan oleh Kepala Daerah di Indonesia juga diperlukan.

---

This essay examines the issuance and revocation of Mining Business License (IUP), specifically related to the overlapping IUP which can occur either between IUP or with other sectors like forestry. The overlapping of IUP need to be resolved immediately seeing that it may cause uncertainty for investments in Indonesia’s mining industry. Normative juridical research results show that the issuance of IUP can be conducted after the applicant or bidders get Mining Business License Area and eligible as IUP holder. While the revocation of IUP can be done if the IUP holder does not fulfill the obligations under the laws and regulations. Related to the revocation of IUP PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM), such decision was right, because PT RTM does not fulfill its obligation to have Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan to conduct mining activities in forest areas. To prevent the overlapping Mining Business License, an increased coordination between Government and Local Government is needed, be it sectorial or cross-sectorial in nature. Furthermore, the government must establish oversight towards the issuance and revocation of mining licenses by Regent and Governor in Indonesia."

"Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang besar, salah satunya adalah batubara. Pengelolaan sumberdaya alam, antara lain batubara, yang ditujukan untuk memberikan keuntungan ekonomi semaksimal mungkin dijalankan dengan cara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan hak penguasaan pada sumberdaya alam kepada pihak-pihak tertentu. Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Prinsip yang terkandung dalam UUD NRI 1945 adalah pengusahaan potensi sumberdaya alam harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan pemanfaatannya seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran utama dalam optimalisasi pengusahaan potensi sumberdaya alam. Pengaturan dan pelaksanaan pembayaran royalti batubara merupakan bagian integral dari Sistem Hukum Nasional Indonesia mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Royalti batubara khususnya, dan mineral pada umumnya, memiliki segi-segi sosio ekonomi. Politik hukum pemanfaatan sumberdaya alarn di Indonesia, sementara itu, menggariskan bahwa sektor energi merupakan sektor yang "penting dan menguasai hajat hidup orang banyak." Oleh karena itu, sumberdaya alam harus dimiliki oleh seluruh bangsa, untuk kemudian dikuasai negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Saat ini terdapat pula permasalahan royalti serta pungutan negara. Ketentuan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara seharusnya diatur dalam peraturan Menteri ESDM yang lebih terinci lagi dalam hal teknis dilapangannya, guna mengikuti perkembangan pengusahaan pertambangan batubara pada saat ini maka diperlukan peraturan baru yang lebih terperinci. Perjanjian kerjasama penjualan batubara lebih khusus juga harus ada pengaturannya tersendiri, karena apabila dibiarkan saja seperti sekarang maka hak negara akan terus dikurangi oleh para pengusaha pertambangan batubara dan sangat merugikan negara, dimana tidak ada standar khusus jumlah presentase penjualan batubara yang sebelumnya dalam bentuk natura.

---

Indonesia has potential natural resources, among other things is coal. Natural resources management, among others to coal, devoted to provide optimal the economic incentives by means of giving authority to the government to establish the right to use natural resources to a certain parties. A normative ideal system the Indonesian economy is Pancasila and the Constitution of 1945. Justice is the very major economic system in Indonesia. Justice is the starting points, the processes and the final aim. A principle contained in the Constitution of 1945 is potential operation natural resources sustainably and its use must be implemented to the best possible for the public interests. Therefore, the government has a major role to maximize the natural resources operations. The arrangement and the royalty payments of coal is an integral part of the Indonesian national legal system on the utilization of the natural resources. Royalty on coal, and in general, the royalty of other minerals, having a socio-economic part. Legal politics on natural resources utilization in Indonesia dictates that energy sector is a sector which the "important and control life of the many people interest.'' Therefore, natural resources should be owned by all nations for later to be controlled by the state. Currently, there are also problems on the royalty and levies. Provision on the Coal Contract of Work (PKP2B) and the Cooperation on Coal Sales Agreement should be arranged in details in the Ministry of Energy and Mineral Resources in technical terms, to follow a development on the current coal mining operations to-date, and require more detailed new rules accordingly. The Cooperation on Coal Sales Agreement also must be arranged more detail as if it is left a one then the income of the state will be reduced by the coal mining bussinessmen, as there is no standard on coal sales percentage which formerly agreed in-kind."

"Pengelolaan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, khususnya Pulau Bangka telah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Pengelolaan timah ini telah menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut yang akan dibahas di dalam skripsi ini, terkait dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh tambang timah inkonvensional, pengaturan di Indonesia yang mengatur mengenai tambang inkonvensional, dan kebijakan yang dapat mengoptimalkan ketentuan mengenai timah yang telah ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa tambang timah, khususnya tambang inkonvensional telah menimbulkan berbagai dampak di Pulau Bangka, baik itu dampak pada aspek ekonomi, sosial-budaya dan terutama lingkungan hidup di mana banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengaturan mengenai timah di Indonesia masuk ke dalam pengaturan minerba, dalam tataran konstitusi, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana dan pedoman teknis serta peraturan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dapat menggunakan izin pertambangan rakyat, beserta ketentuan lanjutannya untuk mengatasi akar permasalahan tambang inkonvensional. Instrumen lingkungan hidup dan kaidah teknik pertambangan yang baik dapat digunakan juga untuk mendukung kebijakan tersebut. Pengaturan terkait smelter dan pemegang IUP serta penegakan hukum digunakan juga untuk memaksimalkan pengawasan dan penertiban tambang inkonvensional serta sebagai langkah untuk mengakui tambang inkonvensional secara hukum. Agar kebijakan-kebijakan dapat diterapkan pemerintah harus mempercepat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat di Bangka-Belitung sebagai dasar pemberian izin pertambangan rakyat, yang merupakan kunci dari kebijakan tersebut. Selain itu, diperlukan pembaharuan pada tingkat peraturan daerah untuk menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat terkait penambangan yang semakin berkembang saat ini.

---

Tin management in the Bangka-Belitung Archipelago Province, especially Bangka Island, has been carried out for centuries. Tin management raises various problems. These problems will be discussed in this thesis, related to the environmental impacts caused by unconventional tin mining, regulations in Indonesia governing unconventional mining, and policies that can optimize existing provisions regarding tin. The method used in this research is juridical-normative. From this research, it can be concluded that tin mining, especially unconventional mining, has caused various impacts on Bangka Island, both the impact on economic, social, and cultural aspects and especially the environmental aspects where there is a lot of pollution and environmental damage. Regulations regarding tin in Indonesia are included in mineral and coal regulations, at the constitutional level, statutory regulations, implementing regulations, and technical guidelines as well as regional regulations. To overcome these problems, the government can use people's mining permits, along with further provisions to address the root causes of unconventional mining. Environmental instruments and good mining engineering principles can also be used to support this policy. Arrangements related to smelters and IUP holders as well as law enforcement are also used to maximize supervision and control of unconventional mines and as a step to legally recognize unconventional mines. For this policy to be implemented, the government must accelerate the formation of the People's Mining Area in Bangka-Belitung as the basis for granting people's mining permits, which is the key to this policy. In addition, an update is needed at the regional regulation level to adapt to current developments in community needs related to mining."

"Pertambangan batubara berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Masalah pada penelitian ini adalah citra pertambangan cenderung negatif karena reklamasi dan pascatambang tidak dilakukan dengan baik. Tujuan penelitian adalah untuk menyusun strategi reklamasi dan pascatambang batubara melalui pendekatan eko- habitat. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode gabungan melalui observasi fisik dan sosial, data dianalisis secara spasial, SWOT, dan deskriptif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan kondisi biologi (vegetasi) di lokasi telah terganggu namun dijumpai bioindikator kualitas air, sedangkan kondisi kimia dan fisik berada pada ambang batas normal. Pelibatan masyarakat lokal sebagai pekerja perlu ditingkatkan guna mitigasi konflik sosial yang berisiko mengganggu stabilitas operasional. Perusahaan memiliki komitmen mengembangkan sumber daya manusia melalui skema pemberian beasiswa pendidikan tinggi. Strategi reklamasi dan pascatambang berada di kuadran negatif, sehingga perlu intervensi dengan pendekatan eko-habitat untuk mengatasi ancaman berbasis pada optimalisasi potensi yang dimiliki. Melalui pendekatan eko-habitat reklamasi dan pascatambang dapat memberikan nilai ekologi, sosial, dan ekonomi secara optimal.

---

Coal mining contributes greatly to economic growth. The problem in this study is that the image of mining tends to be negative because reclamation and post-mining are not carried out properly. The aim of the research is to develop its strategies through an eco-habitat approach. The research was conducted uses a quantitative approach with a mixed method through physical and social observations, data were analyzed spatially, SWOT, and through descriptive exploration. The results showed that the biological conditions (vegetation) at the site had been disturbed, but water quality bio-indicators were found, while the chemical and physical conditions were within normal limits. The involvement of local communities as workers needs to improve the social conflict management function, which risks disrupting operational stability. The company is committed to developing human resources through a higher education scholarship program. Reclamation and post-mining strategies are in the negative quadrant, so intervention with an eco-habitat approach is needed to overcome threats based on optimizing their potential. It can optimally provide ecological, social, and economic values."