Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberlakuan Automatic Exchange of Information AEoI dan Foreign Account Tax Compliance Act FATCA di Indonesia bertujuan meningkatkan pemasukan pajak bagi Indonesia dan negara mitranya dengan menggunakan informasi keuangan milik masyarakat. Karena diberlakukan secara bersamaan, harus dipahami persamaan dan perbedaan antara AEoI dan FATCA. Selain itu harus diamati bagaimana AEoI dan FATCA akan berdampak pada kegiatan perbankan di Indonesia. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dari bahan hukumprimer, sekunder dan tersier. Dikembangkan dari basis yang sama, yakni Intergovernmental Agreement Model 1 FATCA IGA Model 1 , menjadikan AEoI dan FATCA memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut diantaranya latar belakang dan tujuan pembentukan, media serta sifat pemberlakuan, klasifikasi lembaga jasa keuangan yang terlibat serta informasi yang wajib dilaporkan. Adapun perbedaannya antara lain, subjek yang terlibat, objek yang wajib dilaporkan, prosedur pemberlakuan, peran dan keterlibatan negara, sanksi dan kondisi penerapan di Indonesia. AEoI dan FATCA memberikan dampak pada kegiatan dalam industri perbankan Indonesia. Adanya kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan nasabah membuat berubahnya ketentuan mengenai akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Perubahan ini membuat Direktorat Jenderal Pajak memiliki akses rahasia bank secara langsung. Perubahan ketentuan rahasia bank ini dapat pula mengganggu fungsi intermediasi dalam perbankan. Nasabah yang tidak nyaman dengan ketentuan ini berkemungkinan melakukan capital flight atau terjadi banking panic yang dapat mengganggu kesehatan perbankan. Penerapan AEoI dan FATCA harus menjadi perhatian bagi stakeholder di bidang perbankan. Bank juga harus mempersiapkan solusi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat seiring dengan perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan.

---

The enactment of the Automatic Exchange of Information AEoI and the Foreign Account Tax Compliance Act FATCA in Indonesia aims to increase tax revenue for Indonesia and its partner countries by using publicly owned financial information. Because it is applied simultaneously, we must understand the similarities and differences between AEoI and FATCA. In addition it should be observed how AEoI and FATCA will impact on banking activities in Indonesia. This research is a normative juridical research with data collection method in the form of literature study from primary, secondary and tertiary law materials. Developed from the same base, namely Intergovernmental Agreement Model 1 FATCA IGA Model 1 , making AEoI and FATCA have several similarities and differences. These equations include the background and objectives of the formation, the media as well as the nature of enforcement, the classification of the financial services institutions involved and the information that must be reported. The differences are among others involved subjects, objects that must be reported, enforcement procedures, roles and state involvement, sanctions and conditions of application in Indonesia. AEoI and FATCA have an impact on activities in the Indonesian banking industry. The existence of an obligation to report the financial information of the customer makes changes to the provisions concerning the secret access of the bank for tax purposes. This change makes the Directorate General of Taxes have direct access to bank secrets. Changes to the bank 39 s confidentiality provisions may also interfere with the intermediation function in the banking sector. Customers who are not comfortable with this provision are likely to make a capital flight or a banking panic that may disrupt banking health. The application of AEoI and FATCA should be of concern to stakeholders in banking. Banks should also prepare solutions to maintain public trust in line with changes in bank secrecy provisions for tax purposes."

"Pertumbuhan transaksi melalui electronic commerce (e-commerce) mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pengaduan konsumen. Salah satu e-commerce yang saat ini cukup menarik minat masyarakat adalah Online Travel Agent (OTA). Adapun OTA merupakan agen perjalanan berbasis digital yang berfungsi sebagai media promosi dan penjualan jasa perjalanan wisata melalui suatu aplikasi atau website. Umumnya, OTA memiliki berbagai macam jasa yang dapat ditawarkan kepada konsumen, namun dalam penelitian ini, hal yang akan menjadi fokus utama pembahasan adalah terkait jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA. Meskipun OTA memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi, tetapi OTA tetap membawa berbagai permasalahan. Selain itu, tidak adanya aturan yang mengatur mengenai OTA secara khusus di Indonesia juga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA. Hal ini berbeda dengan India yang telah memiliki aturan khusus terkait OTA. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang permasalahan hukum yang umum dialami oleh konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia dan India, ketentuan bentuk pelindungan hukum, dan pertanggungjawaban pelaku usaha penyelenggara jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan yang ada di India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang umum dialami oleh konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia hampir serupa dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di India. Terdapat beberapa ketentuan mengenai bentuk pelindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dalam peraturan di India yang belum diatur dalam peraturan penyelenggara jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia. Lebih lanjut, dikarenakan di Indonesia tidak terdapat aturan khusus mengenai penyelenggaraan OTA, maka tanggung jawab antara perusahaan OTA dan penyedia tempat penginapan hanya dapat mengacu pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan OTA di Indonesia.

---

The growth of transactions through electronic commerce (e-commerce) has resulted in an increase in the number of consumer complaints. One of the e-commerce that is currently quite interesting to the public is the Online Travel Agent (OTA). OTA is a digital-based travel agent that functions as a medium for promotion and sales of travel services through an application or website. Generally, OTA has a variety of services that can be offered to consumers, but in this study, the main focus of the discussion will be related to lodging booking services through OTA. Although OTA provide convenience for consumers in transacting, OTA still brings various problems. In addition, the absence of rules specifically governing OTAs in Indonesia has also resulted in legal uncertainty for consumers who use lodging booking services through OTAs. This is different from India which already has specific rules regarding OTA. Through juridical-normative research, this paper discusses common legal issues experienced by consumers who use lodging booking services through OTA in Indonesia and India, provisions for legal protection, and the liability of business actors who provide lodging booking services through OTA in Indonesia and compares them with the existing regulations in India. The results of the study show that the common legal issues experienced by consumers who use lodging booking services through OTAs in Indonesia are almost similar to the problems that occur in India. There are several provisions regarding the form of legal protection and the liability of business actors in regulations in India that have not been regulated in the regulations for lodging booking services through OTA in Indonesia. Furthermore, because in Indonesia there are no specific regulations regarding the implementation of OTA, the responsibility between the OTA company and the accommodation provider can only refer to the terms and conditions that have been set by each OTA company in Indonesia."

"Saat ini belum terdapat lembaga tersendiri yang menjamin perlindungan bagi para pemegang polis di Indonesia. Dalam skripsi ini, menganalisis skema serta mekanisme yang sesuai dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia. Dalam skripsi ini terdapat 3 (tiga) permasalahan yaitu: 1. Perlindungan pemegang polis di Indonesia pada saat perusahaan asuransi mengalami gagal bayar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan; 2. Pengaturan Lembaga Penjamin Polis di Jepang; 3. Regulasi dan mekanisme yang tepat dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia. Metode penilitian dalam penilitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Berdasarakan penilitian yang dilakukan maka perlindungan pemegang polis pada saat terjadi peristiwa gagal bayar diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Usaha Perasuransian dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian. Negara Jepang memiliki lembaga tersendiri yang difungsikan sebagai Lembaga Penjamin Polis, diatur dalam ketentuan Insurance Business Act 1995. Dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia harus memiliki regulasi tersendiri yang mengatur mengenai ketentuan Lembaga Penjamin Polis, selanjutnya skema yang tepat dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia adalah memberikan penjaminan kepada para anggota Lembaga Penjamin Polis yang mengalami gagal bayar dengan memberikan bantuan keuangan kepada Perusahaan Asuransi Penyelamat, mengalihkan kontrak asuransi ke Perusahaan Asuransi Jembatan, dan mengambil alih kontrak asuransi.

---

Currently, there is no separate institution that guarantees protection for policyholders in Indonesia. In this thesis, we analyze the appropriate scheme and mechanism in the formation of a Policyholder Protection Institution in Indonesia. In this thesis there are 3 (three) problems, namely: 1. Protection of policyholders in Indonesia when an insurance company experiences a default which is regulated by laws and regulations; 2. Regulation of the Policyholder Protection Institution in Japan; 3. Appropriate regulations and mechanisms in the establishment of a Policyholder Protection Institution in Indonesia. The research method in this research is normative juridical and uses secondary data. Based on the research conducted, the protection of the policyholder in the event of a default is regulated in Article 20 paragraph (2) of the Insurance Business Law and Article 52 paragraph (1) of the Insurance Act. The State of Japan has its own institution that functions as a Policyholder Protection Institution, regulated in the provisions of the Insurance Business Act 1995. In the establishment of a Policyholder Protection Institution in Indonesia, it must have its own regulation that regulates the provisions of the Policyholder Protection Institution n, then the appropriate scheme in establishing a Policyholder Protection Institution in Indonesia is to provide guarantees to Policyholder Protection Institution members who have defaulted by providing financial assistance to the Rescue Insurance Company, transferring the insurance contract to the Bridge Insurance Company, and taking over the insurance contract."

"Dalam perjanjian asuransi Penanggung bertanggungjawab atas klaim yang diajukan oleh Tertanggung bilamana Tertanggung mengalami peristiwa yang merugikan. Namun terdapat beberapa kondisi dimana Penanggung dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Seperti halnya pada sengketa klaim asuransi yang terjadi antara PT Baruna Shipping Line (Tertanggung) dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Penanggung) yang menunjuk PT Global Insurance Broker (Broker) sebagai pialang asuransi. Dalam sengketa terkait adanya pelanggaran undang-undang pelayaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan keterlambatan pembayaran premi yang dilakukan oleh Broker, Penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana tanggung jawab Penanggung atas pembayaran klaim yang timbul karena kedua hal tersebut dan apakah putusan Peninjauan Kembali yang menghukum Penanggung untuk membayar nilai pertanggungan sebesar dua puluh delapan miliar Rupiah kepada Tertanggung telah sesuai dengan KUHD dan polis asuransi. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Teori yang digunakan yaitu Teori Legal Sistem dari Lawrence M. Friedman, yang mana teori tersebut menitikberatkan antara lain pada struktural hukum dan substansi hukum. Adapun kesimpulan jawaban dari permasalahan tersebut adalah dengan terbuktinya adanya pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Penanggung maka merujuk pada Polis Asuransi dan Pasal 276 KUHD Penanggung dapat dibebaskan dari pembayaran klaim. Atas keterlambatan pembayaran premi yang dilakukan oleh Broker merujuk pada Pasal 5 ayat (1) POJK No.70/2016 konsekuensinya adalah Broker yang bertanggung jawab atas pembayaran klaim. Oleh karenanya Putusan Peninjauan Kembali yang menghukum Penanggung untuk membayar nilai pertanggungan kepada Tertanggung tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan polis asuransi dan Pasal 276 KUHD.<

---

In the insurance agreement the Insurer is responsible for claims submitted by the Insured if the Insured experiences an adverse event. However, there are a number of conditions where the Insurer can be freed from these responsibilities. As with the insurance claim dispute that occurred between PT Baruna Shipping Line (the Insured) with PT Asuransi Jasa Indonesia (the Insurer) who appointed PT Global Insurance Broker (the Broker) as an insurance broker. In a dispute related to violations of shipping laws carried out by the Insured and late premium payments made by the Broker, the Author conducts research on how the Insurer is responsible for paying claims arising because of both these matters and whether the Judicial Review Verdict punishes the Insurer to pay the insured value twenty-eight billion Rupiah to the Insured is in accordance with the Commercial Code (KUHD) and insurance policy. This research is a normative juridical type using secondary data which is analyzed qualitatively. The theory used is the Legal System Theory from Lawrence M. Friedman, in which the theory focuses on, among others, structural law and legal substance. The conclusion of the answer to this problem is to prove the existence of a violation of the law carried out by the Insurer, then referring to the Insurance Policy and Article 276 Commercial Code (KUHD) the Insurer can be exempted from payment of claims. For late premium payments made by the Broker referring to Article 5 paragraph (1) POJK No. 70/2016 the consequence is a Broker responsible for payment of claims. Therefore the Judicial Review Verdict which punishes the Insurer to pay the insurance coverage to the Insured is not in accordance with the terms and conditions of the insurance policy and Article 276 Commercial Code (KUHD)."

" ABSTRAK Bank, dalam melakukan aktivitas bancassurance, perlu menggunakan data nasabahnya yang menjadi target pemasaran produk bancassurance untuk diteruskan kepada perusahaan asuransi mitra bank. Untuk menggunakan data nasabahnya tersebut, bank wajib melakukan prosedur tertentu sesuai dengan standar pengaturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia. Pokok permasalahan skripsi ini adalah pertama, bagaimana pengaturan mengenai rahasia bank dan perlindungan nasabah terkait penggunaan data nasabah dalam aktivitas bancassurance; kedua adalah bagaimana analisis kesesuaian kasus H.T. Syamsul Bahri v Bank Mandiri dan PT. AXA Mandiri dengan peraturan yang berlaku? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Kesimpulan: pertama, untuk menggunakan data nasabahnya, bank perlu meminta persetujuan tertulis dengan form khusus untuk keperluan bancassurance kepada nasabah bersangkutan. Kemudian bank tidak bertanggungjawab atas sengketa antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya, melainkan hanya memberikan perlindungan melalui transparansi informasi produk bancassurance tersebut. Kedua, dalam rangka penggunaan data nasabahnya, kasus tersebut belum sesuai dengan standar pengaturan Bank Indonesia. Tetapi, dalam hal perlindungan nasabahnya, kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

ABSTRACT In the context of bancassurance, Bank needs to disclose its customer rsquo s data in order to share it with the Insurance Company. To disclose the customer rsquo s data, bank must to follow certain procedure that is based on the The Indonesian Financial Authority OJK and Bank Indonesia standard. The main problems of this thesis are, how do the Indonesian regulations governing about Bank Secrecy and Customer Legal Protection in order to disclose bank customer rsquo s data in bancassurance activity how is the analysis of H.T. Syamsul Bahri v Bank Mandiri and PT. AXA Mandiri case pursuant with the Indonesian Regulations about Bank Secrecy and Customer Legal Protection The method of this research is juridical normative. The conclusions are first, to disclose the customer rsquo s data, bank must have written disclosure agreement from the customer, which is only made for bancassurance activity. The legal protection from bank to the customer is only as far as giving informations of the bancassurance product, but bank is not responsible on the dispute between Insurance Company and the customer. Second, based on the analysis, the case is not pursuant with the regulations which means there are some rules that are not being applied. "