Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan salah satu prosedur hukum penyelesaian masalah utang oiutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Sehingga Undang-Undang omor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU cenderung melindungi kepentingan kreditor konkuren. Dalam kasus ini, konstruksi hukum adanya utang, perlindungan hukum kreditor, dan penjatuhan putusan pailit menjadi pokok permasalahan utama yang dibahas. Oleh karena itu, untuk dapat menjawab pokok permasalahan maka harus melihat pada perjanjian yang melandasi utang, fakta-fakta dan pertimbangan hakim dalam putusan, dan teori mengenai hukum kepailitan.

---

Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations is a legal procedure on debt solving for debtor who faces financial problem. Therefore, the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law No. 37 in 2007 tends to protect the preferent creditor. In this case, the existence of debt, legal protection of creditor, and the court decision are the important object to be analysed. Therefore, to analyse the objects, we need analyse the agreement between debtor and credtors, the fact according to the court decision, judge legal consideration, and some bankruptcy theories."

"Berbagai persoalan yang berkembang dalam berbagai perkara-perkara kepailitan yang terjadi di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, terutama apabila menyangkut kepailitan terhadap perusahaan asing dalam bentuk holding company. Perusahaan grup semakin mendominasi kegiatan usaha dan memiliki peran penting dalam pembangunan. Konstruksi perusahaan grup terpisah secara hukum namun berada dalam satu kesatuan ekonomi. Permohonan PKPU oleh anak perusahaan terhadap holding company yang berakhir pailit dalam satu perusahaan grup merupakan hal yang tidak biasa. Permohonan PKPU tersebut terjadi pada kasus kepailitan AcrossAsia Limited sebagai holding company yang berkedudukan di Hong Kong dan dipailitkan oleh anak perusahaannya yaitu PT. First Media Tbk. Apakah permohonan PKPU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah hukum kepailitan, bagaimana tanggung jawab holding company yang pailit terhadap anak perusahaan dalam satu perusahaan grup, dan apa saja hambatan dalam penerapan cross-border insolvency dalam hukum kepailitan terkait adanya putusan pengadilan asing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, sejarah, dan pendekatan analisis. Kepailitan terhadap holding company oleh anak perusahaan merupakan penyalahgunaan kekuasaan holding company dan trik bisnis yang memanfaatkan instrumen hukum kepailitan untuk menghindari kewajiban terhadap pihak ketiga. Hukum kepailitan di Indonesia perlu merumuskan insolvensi tes terhadap permohonan pailit debitor, hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kepailitan terhadap perusahaan yang masih solven. Dalam pengaturan cross-border insolvency, UU Kepailitan Indonesia belum mengakomodasi aturan mengenai cross-border insolvency dalam UNCITRAL Model Law. Hal tersebut menyulitkan proses eksekusi harta debitor pailit di luar negeri dan pemerintah Indonesia juga perlu melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara lain dalam hal pengakuan putusan pengadilan asing.

---

Various problems that develop in various cases of bankruptcy that occurred in Indonesia still has many weaknesses, particularly when it concerns of foreign companies bankruptcy in the form of holding company. The domination of Company group business activity increasingly raising and have an important role in development. The construction of group company is legally separated but it is in one economic entity. The Suspension of Debt Payment Obligation PKPU petition by subsidiaries against its holding company that ends in insolvency in one of the group company is uncommon. The PKPU petition occurred in the bankruptcy case of AcrossAsia Limited as a holding company with legal domiciled in Hong Kong and bankrupted by its subsidiary PT. First Media Tbk. Is the PKPU petition of its case is in accordance with the principle of bankruptcy law, how is the responsibility of the insolvent holding company to its subsidiary in the one of the group company, and what 39 s are the obstacles in implementing of the cross border insolvency in bankruptcy law related to the foreign court resolution. The legal research method that used is legal normative research, with the statute, case, historical and analytical approach. The bankruptcy of a holding company by its subsidiary is an abuse of holding company powers and business tricks that take an advantage of bankruptcy legal instruments to avoid liability to the third parties. Bankruptcy law in Indonesia needs to formulating insolvency test to the debtor bankruptcy petitioner, due it is necessary to avoid bankruptcy against the company that is still solvent. In a cross border insolvency regulations, the Indonesian Bankruptcy Law has not accommodated the rules of UNCITRAL Model Law on cross border insolvency. This matter makes complicating the execution process of the bankrupt debtor assets abroad and Indonesian government also needs to enter into bilateral and multilateral agreements with other countries in the recognitions of foreign courts resolution."

"PKPU merupakan salah satu cara dalam menghindari Debitor dinyatakan pailit. Tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri adalah untuk mencapai suatu Perdamaian antara Debitor dengan Kreditor yang apabila disetujui maka Perdamaian tersebut disahkan oleh Pengadilan Niaga. Namun, kepailitan tetap dapat mengikuti Debitor. Dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang memberikan kesempatan untuk Perdamaian PKPU yang telah disahkan tersebut dibatalkan. Untuk itulah, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan mengenai pembuktian dari syarat dan akibat dari pembatalan perdamaian PKPU yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan studi kepustakaan. Dari penulisan ini diketahui bahwa yang dapat mengajukan permohonan dalam pembatalan perdamaian ini adalah Kreditor dengan syarat Debitor lalai dalam memenuhi isi perdamaian. Dalam membuktikan ini UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan ukuran sampai sejauh mana Debitor dikatakan lalai. Kemudian dengan dikabulkannya pembatalan perdamaian ini, maka Debitor dinyatakan pailit.

---

Suspension of Payments PKPU is one way to avoid the declared bankrupt Debtor. The purpose of The Suspension of Payments PKPU is to achieve a reconciliation between the Debtor and the Creditor, if approved, shall be endorsed by the Commercial Court. However, bankruptcy can still follow the Debtor. In UU No. 37 Tahun 2004 about Bankruptcy and Suspension of Payments PKPU provides an opportunity for Reconcilliation of Suspension of Payments PKPU that has been passed is canceled. For this reason, this study aims to explain the regulation on the provision of the terms and consequences of annulment on Suspension of Payments PKPU Reconciliation regulated in UU No. 37 Tahun 2004 about Bankruptcy and Suspension of Payments PKPU . The author in this study using normative research with literature study. From this writing it is known that who can apply in the cancellation of this peace is the Creditor on condition that the Debitor is negligent in fulfilling the contents of reconciliation. In proving this Law UU No. 37 Tahun 2004 about Bankruptcy and Suspension of Payments PKPU does not provide a measure of the extent to which the Debtor is said to be negligent. Then with the grant of this annulment on Suspension of Payments PKPU Reconciliation, the Debtor declared bankrupt."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan yang terdapat dalam pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU serta penerapannya dikaitkan dengan prinsip utang dan hubungan hukum antara kreditor dan debitor pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Utang merupakan dasar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan utang tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana. Dalam penelitian ini penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu 1 Apakah majelis hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai menerapan pembuktian sederhana menurut pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU? dan 2 Bagaimana penerapan prinsip utang dan hubungan hukum antara debitor dan kreditor dikaitkan dengan pembuktian sederhana menurut pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan mono disipliner. Berdasarkan hasil analisa penulis, diperoleh kesimpulan bahwa, majelis hakim telah sesuai menerapkan pembuktian sederhana dalam pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU dan juga telah sesuai menerapkan prinsip utang dikaitkan dengan pembuktian sederhana tersebut. Oleh sebab itu, putusan majelis hakim yang menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan UUK-PKPU."

---

""ABSTRACT"he focus of this thesis is on the simple justification in bankruptcy contain in Article 8 paragraph 4 UUK PKPU and its application related to the principle of debt and the legal relationship between creditors and debtor in the decision of Commercial Court Number 18 Pailit 2012 PN.Niaga.Jkt.Pst. Debt is the basis for filling petition for a declaration of a bankcruptcy and in bankruptcy that debt must be proven simply. In this study the writer proposed the main issues, which are 1 Are the panel of judges in the decision on Commercial Court Number 18 Pailit 2012 PN.Niaga.Jkt.Pst has been consistent to implement the simple justification accrording to Article 8 paragraph 4 UUK PKPU and 2 How the application of the principle of debt and the legal relationship between creditor and debtor associated to the simple justification according to Article 8 paragraph 4 UUK PKPU in the decision on Commercial Court Number 18 Pailit 2012 PN.Niaga.Jkt.Pst . This research used normative juridical method with a descriptive and mono dicipliner tipology. Based on the results of the writer rsquo s analysis, the writer came to conclusion that the panel of judges has been consistent to apply the simple justification in Article 8 paragraph 4 UUK PKPU and also has consistent apllying the principle of debt associated with simple justification. Therefore, the decision of the panel of the judges who refused the petition for a declaration of a bankcruptcy filled by the Petitiones in cases accordance with the UUK PKPU. "

"Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mengenai kewenangan (legal standing) Pemegang Polis dalam hal pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 223 UUK-PKPU hanya memberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Menteri Keuangan. Namun sejak lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) UU OJK, kewenangan Menteri Keuangan beralih seluruhnya ke Otoritas Jasa Keuangan, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan dan PKPU. Penegasan kewenangan OJK untuk mengajukan kepailitan dan/atau PKPU tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian jo. Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 28 Tahun 2015. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst, diketahui bahwa Termohon PKPU merupakan PT. Asuransi jiwa Kresna yang merupakan perusahaan asuransi dan Pemohonnya adalah Pemegang Polis Asuransi PT. Asuransi Jiwa Kresna. Namun, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pemayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena hal tersebut, skripsi ini akan membahas mengenai kewenangan (legal standing) Pemegang Polis dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi sekaligus menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan PKPU PT. Asuransi Jiwa kresna melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst.

---

This thesis is motivated by the existence of problems regarding the authority (legal standing) of the Policyholder in terms of submitting a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Article 223 UUK-PKPU only grants permission to apply for a Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) to the Minister of Finance. However, since the enactment of the Law on the Financial Services Authority (OJK), in accordance with the mandate of Article 55 paragraph (1) of the OJK Law, the authority of the Minister of Finance has shifted entirely to the Financial Services Authority, including matters relating to bankruptcy and PKPU. Article 50 paragraph (1) of the Insurance Law juncto also regulates the affirmation of OJK's authority to file for bankruptcy or PKPU. Article 52 paragraph (1) of POJK Number 28 of 2015. In the Decision of the Commercial Court Number 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst, it is known that the Respondent for PKPU is PT. Kresna life insurance is an insurance company, and the applicant is the owner of the insurance policy of PT. Krishna Life Insurance. However, the Panel of Judges stated in their judgment that the Petitioner's application for the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) was granted. Therefore, this thesis will discuss the authority (legal standing) of the Policyholder in submitting a PKPU application to an insurance company as well as analyzing the basis for the consideration of the Panel of Judges in the PKPU decision of PT. Krishna Life Insurance through the analysis of the Commercial Court Decision Number 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst."

"Penulisan ini membahas mengenai benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit yang terdapat pada Putusan No. 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt antara PT. Multilines Shipping Service dengan PT. Multilintas Agung Perkasa. Dalam putusan ini, Direksi tidak menjalankan prinsip fiduciary duty dengan baik sehingga terdapat benturan kepentingan akibat tidak dijalankannya prinsip tersebut. Dalam tulisan ini juga akan membahas mengenai benturan kepentingan dilihat dari doktrin ultra vires, serta akibat hukum permohonan pailit atas benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam kasus ini, secara eksplisit diketahui bahwa, benturan kepentingan membuat suatu permohonan kepailitan ditolak, karena benturan kepentingan menyebabkan pembuktian dalam proses pailit menjadi tidak sederhana. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan dalam hal analisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan pada tingkat pertama.

---

The focus of this study is about conflict of interest between The Directors of Claimant and Respondent in the Case Study Number 30 Pdt.Sus.Pailit 2015 PN.Niaga.Jkt between PT. Multilines Shipping Service and PT. Multilintas Agung Perkasa. In this case, conflict of interest occured when The Director did not implementing the priciple of fiduciary duty properly. This study will also discuss about conflict of interest from ultra vires doctrine, and the legal consequences of bankruptcy petition made by The Director who has a conflict of interest based on Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Bankruptcy and PKPU . In this case, explicitly known that the conflict of interest have made a bankruptcy petition is denied by the court because when a conflict of interest occured, there won rsquo t be a simple justification. The method of this thesis is based on literature study with normative judicial analysis in order to analyze cases based on court jurisprudence. "

""ABSTRAK"Skripsi ini membahas mengenai kepailitan Sindu Dharmali yang berkedudukan hukum sebagai personal guarantor. Dewasa ini, perjanjian utang-piutang seringkali diikuti oleh perjanjian jaminan, salah satunya adalah personal guarantee. Dengan adanya perjanjian jaminan ini, personal guarantor dibebankan tanggung jawab untuk memenuhi perikatan debitor manakala debitor itu sendiri tidak memenuhinya. Apabila personal guarantor tersebut juga tidak dapat memenuhinya, maka kreditor dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap personal guarantor tersebut. Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang mengatur secara tegas mengenai kepailitan guarantor, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai guarantor yang dapat dipailitkan. Namun apabila mengacu pada ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka personal guarantor dimungkinkan untuk dipailitkan. Salah satu kasus kepailitan terhadap personal guarantor adalah kasus yang dibahas dalam tulisan ini yaitu kasus kepailitan Sindu Dharmali dalam Putusan No. 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG. Kata kunci: kepailitan, personal guarantor, perjanjian jaminan<"

---

""ABSTRACT"This thesis discusses the bankruptcy of Sindu Dharmali whose legal position as personal guarantor. Nowadays, debt agreement often followed by guarantee agreement, for example is personal guarantee. With this guarantee agreement, personal guarantor is charged with responsibility to fulfill the debtor rsquo s engagement when he does not fulfill it. If the personal guarantor also can not fulfill it, then the creditor may propose bankruptcy against the personal guarantor. In Indonesia, there has been no firm regulation regarding guarantor bankruptcy, thus causing differences of opinion regarding guarantor who bankrupted. But if it refers to the provisions of Indonesian Civil Code and Indonesian bankruptcy law, then the personal guarantor is possible to bankrupt. One of the personal guarantor bankruptcy cases is the case discussed in this thesis, the bankruptcy case of Sindu Dharmali in the Supreme Court Decision No. 04 PAILIT 2012 PN.NIAGA.SMG. Keywords bankruptcy, personal guarantor, guarantee agreement"

"Penelitian skripsi ini membahas mengenai hak-hak buruh atas perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dan Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindarkan. Penulis menggunakan metode Yuridis Normatif dengan memperhatikan norma yang tertulis dan berlaku terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan peraturan terkait mengenai kepailitan dengan memperhatikan pertimbangan hakim PN. Denpasar. Penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan juga yurisprudensi, selain itu bahan hukum sekunder dan tersier sebagai penunjang. Penulis,menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, sehingga dapat diperoleh hasil adanya inisiatif dari mantan buruh yang bekerja sebagai salah satu kreditor, untuk tetap aktif hingga pada tahap pemberesan utang-piutang perusahaan yang telah dinyatakan pailit untuk mendapatkan bagian sesuai haknya yang telah ditentukan. Karena ditolaknya permohonan kasasi oleh mahkamah agung karena kurangnya prasyarat untuk menuntut haknya sehingga menjadi tidak dapat sama sekali didapatkan.

---

This study aimed to determine whetherThis thesis research discusses the rights of laborers to companies that have been declared bankrupt by the Commercial Court, and Termination of Employment can not be avoided. The author uses the Normative Juridical method by observing the written and applicable norms related to the termination of employment and related regulations concerning bankruptcy with due consideration of the judges of the PN. Denpasar. This study, using primary legal materials such as legislation and also jurisprudence, besides secondary and tertiary legal material as a supporter. The author, using a qualitative approach that can generate analytical descriptive data, ie what is stated by the target research in writing or orally, so that can be obtained the result of the initiative of the former workers who work as one of creditors, to remain active until the stage of debt settlement due debts of companies that have been declared bankrupt to obtain parts according their rights. Due to the rejection of the supreme cassation appeal by the supreme court due to the lack of prerequisites to claim its rights so that it can not be at all obtained "

"Kepailitan merupakah suatu jalan keluar penyelesaian permasalahan hukum dimanajika seorang debitor tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki dua atau lebih kreditor, maka kreditor maupun debitor sendiri dapat memohonkan pernyataan pailit. Dalam kepailitan, terhadap harta debitor pailit akan diadakan sita umum sehingga debitor tidak memiliki kewenagan terhadap hartanya lagi kecualia diperbolehkan oleh undang-undang. Kepailitan dapat dimohonkan kepada subjek hukum seperti perorangan maupun badan hukum. Salah satu kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah salah satu perusahaan asuransi, PT Wanaartha Life Insurance yang telah mengalami permasalahan keuangan sehingga tidak dapat membayar para nasabahnya. Kondisi PT Wanaartha Life ini membawa dampak buruk bagi para nasabah yang mengalami kerugian. Dengan ditolaknya permohonan PKPU oleh Majelis Hakim dan ditolaknya permintaan Pailit oleh OJK, para nasabah terkena dampak buruknya karena tidak dapat untung dalam situasi seperti ini. Fokus permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah jalan keluar yang dapat diambil untuk para nasabah di tengah kondisi seperti ini. Kepailitan kelihatannya akan menjadi jalan keluar yang tepat dan baik untuk menyelesaikan permasalah ini. Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normative, yang bersumber pada bahan pustaka hukum. Dalam tulisan ini, ditemukan bahwa terdapat beberapa solusi bagi permasalahan yangdialami oleh para nasabah. Nasabah dapat berlindung ke kejaksaan dengan mengatasnamakankepentingan umum untuk memohon pailit PT Wanaartha Life ini atau dapat secara langsungmemohonkan pernyataan pailit pada PT Wanaartha Life ini. Maka dari itu, dalam tulisan ini akan dibahas lagi lebih mendetil dan menyeluruh mengenai permasalahan yang dibahas di atas.

---

Bankruptcy is a way out of solving legal problems where if a debtor does not pay a debt that is due and collectible and has two or more creditors, the creditor or debtor himself can apply for a bankruptcy statement. In bankruptcy, a general confiscation will be held against the bankrupt debtor's assets so that the debtor has no authority over his assets anymore unless permitted by law. Bankruptcy can be filed against legal subjects such as individuals or legal entities. One of the cases raised in this paper is an insurance company, PT Wanaartha Life Insurance, which has experienced financial problems so it cannot pay its customers. The condition of PT Wanaartha Life has had a negative impact on customers who have experienced

losses. With the rejection of the PKPU application by the Panel of Judges and the rejection of the Bankruptcy request by the OJK, customers are badly affected because they cannot profit in a situation like this. The focus of the problems discussed in this paper is a way out that can be taken for customers in this condition. Bankruptcy seems to be the right and good way out to solve this problem. The method to be used in this paper is a normative juridical research method, which is based on legal literature. In this paper, it is found that there are several solutions to the problems experienced by customers. The customer can seek refuge with the prosecutor's office on behalf of the public interest to apply for the bankruptcy of PT Wanaartha

Life or can directly apply for a declaration of bankruptcy at PT Wanaartha Life. Therefore, in this paper, we will discuss in more detail and comprehensively the problems discussed above"

"Dalam praktik kepailitan, pelaksanaan pemberesan harta pailit seringkali terhambat oleh berbagai kendala, salah satunya ketika terjadi tumpang tindih antara sita umum pailit dengan sita pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemberesan harta pailit dalam hal terjadi sita pidana terhadap harta pailit dengan mengkaji kedudukan sita umum pailit terhadap sita pidana, serta mengetahui pula kedudukan harta pailit terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana dengan menganalisis putusan pengadilan dalam perkara gugatan lain-lain. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa kedudukan sita pidana lebih didahulukan daripada sita umum pailit, sehingga proses pemberesan harta pailit harus ditunda untuk sementara waktu. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, kedudukan harta pailit didahulukan dibanding putusan pengadilan dalam perkara pidana, sehingga amar putusan yang menetapkan perampasan harta pailit untuk negara bersifat non-executable.

---

In the practice of bankruptcy, the implementation of bankruptcy assets settlement is often hampered by various obstacles, one of which is when there is an overlap between the general bankruptcy confiscation and the criminal confiscation. This research was conducted to determine how the process of bankruptcy assets settlement in the event of criminal confiscation towards the bankruptcy assets by examining the position of general bankruptcy confiscation against criminal confiscations, also to determine the position of bankruptcy assets against court decisions in criminal cases by analyzing court decisions. This type of research is normative legal research with a literature study method. The result of the research shows that the position of criminal confiscation takes precedence over general bankruptcy confiscation, therefore the settlement of bankruptcy assets must be temporarily postponed. Based on the analysis of the Court Decision Number 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Jkt.Pst and Court Decision Number 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, the position of bankruptcy assets takes precedence towards court decisions in criminal cases. Thus, the verdict in criminal cases that stipulates the forfeiture of bankruptcy assets for the government is non-executable

"