Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik migrandengan pola ikatan buruh wanita migran ke daerah asal serta hubungan ikatan migranterhadap daerah asalnya dengan pengambilan keputusan domestik migran wanita dalamkeluarga. Hasil penelitian ini yaitu jika jenis ikatan buruh migran berdasarkan kehadiranfisikmya, maka karakteristik buruh migran wanita yang dominan yaitu buruh migranwanita dengan beban sosial rendah. Sedangkan jika jenis ikatan buruh migranberdasarkan kontribusi ekonominya, maka karakteristik buruh migran wanita digambarkan dengan buruh migran wanita dengan beban sosial yang cukup tinggi. Semakindewasa usia buruh migran wanita, semakin rendah frekuensi untuk pulang ke daerah asaldan tingginya kontribusi ekonomi buruh migran wanita ke daerah asal dipengaruhi olehstatus pernikahan buruh migran wanita. Hubungan antara ikatan buruh migran wanitaterhadap daerah asal berdasarkan kehadiran fisik dengan pengambilan keputusandomestik yaitu, semakin tinggi tingkat kehadiran di daerah asalnya maka pengambilankeputusan domestik dalam keluarga dilakukan secara bersama dengan anggota keluarga.Hubungan antara ikatan buruh migran wanita terhadap daerah asal berdasarkan kontribusiekonomi dengan pengambilan keputusan domestik yaitu, semakin tinggi pengiriman uangke daerah asal maka pengambilan keputusan domestik dalam keluarga dilakukan secarabersama dengan anggota keluarga. Semakin tinggi ikatan buruh migran wanita dengandaerah asal, maka pengambilan keputusan dilakukan secara bersama.

---

This study aims to analyze the relationship between the characteristics of migrants withthe pattern of female migrant worker bonds to the area of origin and the relationship ofmigrant ties to their home region with the decision of domestic migrant women in thefamily. The result of this research is that if the type of migrant worker bond is based ontheir physical presence, the dominant female migrant worker characteristic is femalemigrant worker with low social burden. Whereas, if the type of migrant worker bonds isbased on their economic contribution, the characteristics of female migrant workers areillustrated by female migrant workers with a high social burden. The more mature the ageof female migrant workers, the lower the frequency to return home and the high economiccontribution of female migrant workers to the area of origin is affected by the maritalstatus of female migrant workers. The relationship between female migrant workers 39 tiesto the origin region is based on physical presence with domestic decision making ie, thehigher the attendance level in the area of origin, the domestic decision making in thefamily is carried out jointly with the family members. The relationship between thefemale migrant worker 39 s bond to the origin region is based on the economic contributionto the domestic decision making ie, the higher the money transfer to the area of originthen the domestic decision making in the family is done together with the familymembers. The higher the ties of female migrant workers to the regions of origin, then thedecision making is done together."

"Permintaan air di daerah perkotaan meningkat sebagai dampak peningkatan konsumsi air manusia dan industri. Di sektor industri, pasokan air merupakan kebutuhan penting untuk menjamin kelangsungan aktivitas industri. Air daur ulang telah menjadi solusi alternatif yang telah diterapkan di beberapa negara. Dalam perencanaan implementasi air daur ulang, perlu adanya kajian sosial ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan air daur ulang, mengestimasi Willingness to Pay WTP beserta faktor yang memengaruhinya, dan mengestimasi penghematan air di sektor industri di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi. Penelitian ini akan menggunakan Metode Choice Modelling CM untuk mengelisitasi WTP sektor industri yang bersedia membayar air daur ulang sebagai sumber alternatif dan skala likert 1-5 poin akan digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan. Berdasarkan hasil analisis model logit, diperoleh model WTP industri untuk pemanfaatan air daur ulang adalah Udu-Ueks=3,322087-1,171408?X1 - 0.60417?X2. dimana ?X1 adalah selisih atribut kualitas, dan ?X2 adalah selisih atribut tarif yang ditawarkan. WTP dari sembilan sektor industri terhadap air daur ulang adalah maksimal sebesar Rp. 5.500,-. Variabel kualitas bernilai negatif disebabkan variabel yang digunakan adalah konsentrasi BOD pada air daur ulang, yang artinya jika konsentrasi BOD menurun maka kualitas air daur ulang meningkat dan akan meningkatkan pula WTP air daur ulang. Delapan perusahaan menerima air daur ulang untuk bilas toilet sedangkan satu perusahaan dari plastik tidak menerima air daur ulang. Perusahaan dari sektor kimia memiliki penghematan air tertinggi mencapai 93%.

---

Water demand is increasing due to excalated water consumption both by domestic and industries. In several countries, water recycling has become an alternative solution in industrial sector to ensure the sustainability of its activity. Prior to water reuse implementation, it is needed to conduct socioeconomic and environmental studies. Therefore, this study aims to measure recycled water acceptability, estimate the Willingness to Pay WTP and its factors, and assess water savings by industries in Jababeka Industrial Estate, Indonesia. Choice Modeling CM method is applied to elicite industry rsquo s willing to pay for recycled water as an alternative source and Likert scale 1 5 points is used to measure acceptance levels. Based on logit analysis, utility model of industrial WTP is Urec Upiped 3,322087 1,171408 X1 0,60417 X2. where X1 is the difference of the quality, and X2 is the difference of the tariff. WTP of nine industry types of recycled water is when the maximum diffrence of price between recycled water and actual clean water price is Rp. 5.500. The negative sign in quality variable is caused due to the utilization of BOD concentration in the recycled water, which means if the BOD concentration decreases then the recycled water quality increases and the WTP will also increase. Eight companies accept recycled water for toilet flushing while one company from plastic manufacturing sector does not accept recycled water. Company in chemical sector has the highest water saving which reach up to 93%."

"ABSTRAKTesis ini mencoba menganalisis keamanan fisik kawasan industri Jababeka Kabupaten Bekasi. Banyaknya kejahatan jalanan (street crime) yang terjadi di dalam kawasan Industri Jababeka dan kerugian yang dialami oleh para pengusaha mendasari saya melakukan penelitian terhadap kawasan industri Jababeka Kabupaten Bekasi. Permasalahan yang dihadapi oleh kawasan industri Jababeka Kabupaten Bekasi saat ini adalah pengelolaan sekuriti fisik yang telah dilaksanakan belum dapat menekan kasus-kasus kriminalitas baik kejahatan jalanan (street crime) maupun kejahatan yang berdampak pada kerugian (loss) di kawasan industri Jababeka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis manajemen sekuriti fisik kawasan industri Jababeka Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipasi aktif, wawancara mendalam, studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : (1) Kawasan industri Jababeka telah melakukan upaya pencegahan kejahatan, namun pelaksanaannya belum berjalan sebagai mana yang diharapkan; (2) Kendala yang dihadapi oleh Polresta Bekasi dalam mengatasi tingginya angka kriminalitas di Kawasan industri Jababeka adalah minimnya jumlah personil dalam mengelola keamanan di lingkungan kawasan; (3) Banyaknya tindak pidana yang masih sering terjadi di lingkungan kawasan industri Jababeka disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap orang dan kendaraan yang masuk dan keluar dari kawasan tersebut; (4) Sistem pengamanan fisik yang ideal untuk mengurangi terjadinya tindak pidana adalah dengan menerapkan 25 (dua puluh lima) langkah tehnik pencegahan kejahatan.

---

ABSTRACTThis thesis attempts to analyze the physical security of the Jababeka industrial area of Bekasi Regency. The number of street crime that occurs in the Jababeka Industrial Estate and losses experienced by entrepreneurs underlying I did research on the Jababeka industrial area of Bekasi Regency. Problems faced by the Jababeka industrial area of Bekasi Regency today is the management of physical security that have been implemented have not been able to suppress crime cases both street crime and crimes that affect the loss in the Jababeka industrial area. Therefore, this study aims to describe and analyze the physical security Jababeka industrial area of Bekasi Regency. This study used a qualitative approach to data collection techniques using observation active participation , in-depth interviews , the study documents. Data analysis techniques used in this study is inductive techniques. The study concluded that : (1) The industrial area Jababeka has made efforts to prevent crime, but still not running as where expected; (2) Constraints faced by Bekasi Police in tackling high crime rate in the Jababeka industrial area is the lack of personnel to manage security in the region; (3) The number of criminal acts that are still common in the Jababeka industrial area due to lack of control on persons and vehicles into and out of the region; (4) Physical security system that is ideal for reducing the occurrence of criminal acts is to implement the 25 ( twenty five ) measures of crime prevention techniques ."

"Fokus dalam skripsi ini adalah tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Upah Minum Kabupaten. Studi Kasus : Jababeka Daerah Industri. Metode Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasikan peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka dan pelaksanaan praktik penetapan upah minimum kabupaten di Kawasan Industri Jababeka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka sudah cukup komprehensif dibuat dengan melibatkan pekerja, pengusaha dan pemerintah serta mengundang akademisi atau perguruan tinggi mulai dari prosedur, pelaksanaan hingga pengawasan. Dalam pelaksanaannya, secara umum sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan upah minimun, meskipun demikian masih menimbulkan resistensi dalam lingkungan pekerja. Secara detail masalah yang terjadi terdapat beberapa kasus pengecualian untuk sektor tekstil karena adanya kesulitan dalam mendapatkan bahan contoh sehingga ada bahan yang diimpor karena kapas Indonesia masih kurang baik. Untuk itu resistensi ini dapat dipertimbangan untuk kepentingan bersama seluruh stakeholder (pekerja, pengusahan dan pemerintah) di kemudian hari.

---

The focus of this thesis is about Juridical Review on Determination of Regency Minimum Wage Case Study: Jababeka Industrial Estate. The research method of this thesis is descriptive normative legal research. The purpose of this study was to identify the regulations on minimum wage fixing in Metro Jababeka and implementation of minimum wage setting practice in the Regency Jababeka Industrial Estate. The results of this study relatively that the regulation of the minimum wage in the regency is comprehensive, the process of fixing the minimum wage is also complying the regulation by Jababeka made ​​by involving workers, employers and government as well as inviting academics or universities. The whole process consists of following procedures, implementing the wage fixing and monitoring its implementation. In practice there is a prevails conformity or between the laws and regulations relating to the minimum wage, though still there is cases of resistance in the working class neighborhood. In detail, there are cases of exceptions in the textile sector due to the difficulties in obtaining sample material so that no material imported materials (e.g. cotton) while the selling quota is mostly held in Indonesia. In such cases some exceptions can be considered for the mutual benefit of all stakeholders (workers, businessmen and government) at a later."

"Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor buruh migran perempuan (BMP). Terjadinya migrasi kerja dikarenakan adanya tarik menarik antara permintaan buruh migran dari negera tujuan migrasi untuk memenuhi kekurangan dari pekerja domestik dan pekerja perawatan anak dengan penawaran angkatan kerja dari Indonesia. Peningkatan pengiriman BMP memberikan pemahaman bahwa bagi yang lajang akan meninggalkan keluarga. Bagi yang telah menikah akan meninggalkan suami dan anak. Semakin banyak ibu dan istri yang bekerja di luar negeri tinggal dengan jarak yang relatif jauh dalam jangka waktu yang relatif lama, maka akan memberikan pengaruh bagi ketahanan rumah BMP.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori pertukaran dan pilihan rasional sebagai teori utama untuk menganalisis perceraian yang terjadi pada keluarga BMP. Perceraian yang dialami oleh keluarga BMP secara umum dapat dikelompokkan dalam dua hal: relasi suami istri dan institusi sosial di masyarakat yang mendukung perceraian. Perceraian pada keluarga BMP terjadi karena reward dan cost yang tidak seimbang membuat pasangan merasakan ketidakpuasan kehidupan perkawinan akibat peran yang tidak dijalankan oleh salah satu pasangan. Kondisi ini didukung oleh tekanan dari keluarga luas terhadap perceraian, lembaga bantuan hukum yang membantu proses perceraian secara legal dan prosedur pengadilan agama (PA) yang memperbolehkan pasangan diwakilkan kuasa hukum. Ditambah lagi PA Kab Malang yang memperbanyak ruang sidang justru memberi kesan kesempatan untuk mengajukan perkara perceraian.

---

Indonesia is one of the country which exporting women migrant workers. This happens because there is a demand on migrant worker from the migrant destination countries to meet the domestic worker shortage and care workers along with labor supply in Indonesia. The increasing number of women migrant workers giving an understanding that for those who is single would leave the family. For those married has to leave their husband and children. The more mother and the wives working abroad, live in a distance, in a long period of time, would affects the migrant worker household resilience.

As a teoritical base, this research using exchange theory and rational choice as the main theories to analyze woman migrant worker divorce. The migrant worker divorcement could be classified as two: couple relation and social institution in society that support the divorce. The divorcement on women migrant worker family happens because of unbalance reward and cost, make a unsatisfied married life caused by a role that is not run correctly by one of the couple. This condition supported by extended family force toward the divorecement, legal aid institutions which processing the divorce it self in a legal term along with religious court procedures which allowing couple attendance can be replace by legal authority, both institutions accelerate the divorce process. In addition, religious court in Malang Village has open more room for trial even more impressed giving more chance to propose the divorcement."

"Ketahanan keluarga yang kuat adalah aspek penting dalam rangka mengantisipasi datangnya ancaman atas terpenuhinya kebutuhan pokok sebuah keluarga. Kesanggupan sebuah keluarga untuk dapat mencukupi kebutuhan primer keluarganya juga disebut sebagai ketahanan keluarga. Tujuan penelitian ialah mengidentifikasi kondisi ketahanan ekonomi keluarga PMI yang telah dipulangkan pada mengidentifikasi PMI yang terakomodir mengikuti program pemberdayaan, dan mengidentifikasi implikasi program pemberdayaan terhadap ketahanan ekonomi keluarga PMI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai instrument utama. Informan terdiri dari perwakilan BP2MI (2) dan PMI purna yang berasal dari Kabupaten Karawang (7). Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ketahanan ekonomi keluarga, teori pemberdayaan masyarakat, ketahanan nasional dan konsep ketahanan keluarga. Penelitian ini menganalisis kondisi ketahanan ekonomi keluarga PMI setelah terakomodir mengikuti program pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketahanan ekonomi PMI setelah mengikuti program pemberdayaan belum optimal.  Hal ini diukur dengan salah satu indikator ketahanan keluarga yang dirilis KemenPPA 2016. Strategi terhadap ketahanan keluarga PMI yang dicanangkan oleh pemerintah harus memberikan dampak konkrit kepada PMI yang dipulangkan ke Indonesia.

---

Strong family resilience is an important aspect in anticipating threats to the fulfillment of a families basic needs. The ability of a family to be able to provide for the primary needs of the family is also referred to as family resilience. The aim of the research is to identify the condition of the economic resilience of PMI families who have been sent home to identify PMI who are accommodated in empowerment programs  for the economic resilience of PMI families. This study uses a qualitative approach with informants consisted of BP2MI representatives (2) and full-time PMI is from Karawang Regency (7). The theories and concepts used in this study are the theory of family economic resilience, community empowerments theory, national resilience and the concept of family resilience. This study analyzes the condition of the PMI family’s economic resilience after being accommodated in the empowerment program. The results showed that PMI’s economic resilience after participating in the program was not optimal. This is measured by one of the family resilience indicator released by KemenPPA 2016. The strategy for PMI family resilience proclaimed by the government must have a concret impact on PMI who are repatriated to Indonesia."

"ABSTRAKPada tahun 2006 di Indonesia tercatat ada 81 kawasan industri yang telah beroperasi dari 203 kawasan industri yang memiliki ijin pengusahaan kawasan industri, dengan total Iuas kawasan ± 67.000 Ha. Prinsip Eco-Industrial Park (EIP) sejak tahun 1999 sudah mulai diterapkan di beberapa negara maju termasuk negara-negara di Asia seperti Jepang, China, India, Thailand, Philipina, dan Korea dan terbukti dapat meningkatkan manfaat ekonomi, Iingkungan, dan sosial. Namun di Indonesia pengembangannya hingga saat ini masih terkesan lambat. Kawasan Industri Jababeka merupakan satu-satunya kawasan industri di Indonesia yang berinisiatif untuk mengembangkan EIP yang ditawarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalarn kerangka Program Lingkungan Hidup Indonesia-Jarman (ProLH), tapi sejauh ini belum diketahui efektifrtas dan efisiensi dalam pengembangannya.Tujuh prinsip EIP berdasarkan -teori terdiri dari: (1) integrasi ke dalam sistem alam; (2) sistem energi; (3) aliran material dan pengelolaan Iimbah dari seluruh industri; (4) air; (5) pengelola kawasan yang efektif; (6) rehabilitasi infrastruktur, (7) integrasi kawasan industri dengan masyarakat sekitar, telah diterapkan oteh para pengusaha industri di dalam Kawasan industri Jababeka sebanyak 3 (tiga) prinsip yaitu integrasi ke dalam sistem alam, prinsip air, dan prinsip rehabilitasi infrastruktur. Hal ini terkait dengan masalah resources sustainability dan penghematan biaya. Prinsip EIP yang sudah diterapkan di Kawasan Industri Jababeka tersebut, signifikansinya menjadi suatu EIP masih rendah karena belum menyentuh pembangunan sistem. Sedangkan menurut penilaian 15 orang ahli dengan metode AHP menunjukan adanya perbedaan tingkat kepentingan prinsip, elemen-elemen dan altematif kebijakan pencapaian suatu EIP. Berdasarkan penilaian para ahli alternatif kebijjakan untuk percepatan tercapainya Kawasan industri Jababeka menjadi suatu EIP adalah pengembangan penggunaan teknologi ramah lingkungan."

"Tesis ini bertujuan untuk memahami peran Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cilacap dalam memberdayakan komunitas purna Pekerja Migran Indonesia (purna-PMI) dan keluarganya di daerah asal, kendala dan tantangannya, serta strategi dalam memengaruhi kebijakan terkait program pemberdayaan komunitas purna-PMI. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitataif dengan studi kasus pada Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia (Lakpesdam) dan Fatayat NU Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, focus group discussion, dan observasi langsung sedangkan data sekunder melalui telaah pustaka. Teknik analisis data dilakukan melalui open coding, axial coding, dan selective coding. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksplanatif dan tergolong ke dalam penelitian terapan (applied research). Kerangka teoritik yang digunakan mengacu pada konsep pemberdayaan komunitas dan menitikberatkan kepada peran pelaku perubahan/aktor (agent of change). Tesis ini menunjukkan hal baru, yang masih jarang dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pemberdayaan komunitas purna-PMI. Tesis ini mengungkapkan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil (civil society organization) berbasis keagamaan dalam pemberdayaan komunitas purna-PMI di daerah asal. NU Kabupaten Cilacap melakukan berbagai program pemberdayaan bagi para purna-PMI (termasuk keluarganya) di Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap melalui suatu wadah komunitas lokal “Forum Warga Buruh Migran (FWBM)”. Pengurus Lakpesdam dan Fatayat NU Kabupaten Cilacap sebagai pelaku perubahan/aktor (agent of change) menjalankan berbagai peran dan keterampilan guna mendukung keberhasilan serta keberlanjutan berbagai program pemberdayaan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi masyarakat sipil (civil society organization) berbasis keagamaan cenderung memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan program pemberdayaan komunitas purna-PMI.

---

This research aims to understand the role of the Nahdlatul Ulama (NU) of Cilacap Regency in empowering the community of the ex-Indonesian Migrant Workers and their families in their areas of origin, the constraints and challenges, and strategies in influencing policies related to the empowerment program. This research used the qualitative methodology with a case study of Lakpesdam and Fatayat NU in Cilacap Regency Central Java. Primary data was collected by in-depth interviews, focus group discussion, and participatory observation while the secondary data was collected by literature review. The techniques of data analysis were processed by open coding, axial coding, and selective coding. This research is an explanatory qualitative and belongs to applied research. The theoretical framework refers to the community empowerment and the role of agents of change. The novelty of this thesis is about the empowerment of the community of the ex-Indonesian Migrant Workers which has rarely been studied by previous studies. This thesis indicates the importance of the role of religious-based civil society organizations in empowering the community of the ex-Indonesian Migrant Workers in their areas of origin. The NU of Cilacap Regency iniciates the community empowerment programs for the ex-Indonesian Migrant Workers and their families in Danasri Kidul Village Nusawungu District Cilacap Regency through the local community “Forum Warga Buruh Migran (FWBM)”. The roles and skills of Lakpesdam and Fatayat NU of Cilacap Regency as agents of change support the success and the sustainability of FWBM’s community empowerment programs. This study concludes that religious-based civil society organizations tend to have a strong commitment to the implementation and the sustainability of the ex-Indonesian Migrant Workers community empowerment programs. "

"Penelitian membahas efektivitas Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kawasan Industri Jababeka II (KIJ II) Cikarang Bekasi tahun 1997 dibandingkan dengan implementasinya semester 2 tahun 2012. Metode penelitian deskriptif, dan verifikatif. Pengumpulan data menggunakan kuantitatif (survey) dan kualitatif (wawancara, dokumen). Objek evaluasi (1) RKL, RPL KIJ II tahun 1997 dan efektivitas pengelolaannya; (2) peningkatan implementasi RKL, RPL (3) evaluasi kecenderungan, kritis dan penaatan implementasi RKL, RPL KIJ periode 2007-2012. Hasil penelitian RKL tahun 1997 meliputi 5 aspek yaitu tata ruang, badan air penerima, kualitas air tanah, kesempatan kerja berusaha, serta Kamtibmas. 23 poin RKL yang dikelola, 19 poin (82,61%) sudah diimplementasikan, 4 poin (17,39%) belum diimplementasikan yaitu penyediaan parkir bus dalam pabrik; pembagian zona timur-selatan; jarak antara bibir sungai dengan batas kavling. 14 poin RPL yang dipantau, semua poin (100%) diimplementasikan. KIJ II melakukan upaya peningkatan kinerja RKL, RPL. Evaluasi kecenderungan pada aspek kualitas air tanah; badan air penerima; udara; kebisingan; flora fauna; Sosekbud. Semua aspek menunjukkan kecenderungan memenuhi baku mutu lingkungan kecuali gangguan kebisingan sedikit lebih tinggi diatas baku mutu lingkungan di beberapa titik lokasi. Adanya KIJ meningkatkan kesempatan berusaha serta kepedulian pada masyarakat sekitar. Evaluasi penaatan KIJ II mematuhi ketentuan RKL dan RPL.

---

The study discusses the effectiveness of the Environmental Management Plan (EMP) and Environmental Monitoring Plan (EMonP) document of Jababeka II Industrial Estate (JIE II) in Cikarang Bekasi which compiled since 1997 compared with the implementation in the 2nd semester of 2012. The study used descriptive and explanatory method. The study descriptive and explanatory method. The data was collected (survey method) and (in-depth interviews, document analysis). Observed problems were (1)What kind of EMP efforts had been done by Jababeka II in 1997 and how effective its implementation, (2) implementation improvement of EMP and EMonP in Jababeka II Industrial Estate compared with former EMP and EMonP (3) trend of EMP and EMonP impelementation in Jababeka Industrial Estate. The results showed that EMP and EMonP as formulated in EIA document in 1997 consists of 5 aspects i.e. spatial management, water body receiver, ground water quality, job opportunity, social security problem. 23 points of EMP, 19 points (82,61%) has been implemented properly. 14 points of EMonP (100%) has been implemented well. The result also showed that JIE II has increased the environmental management efforts. In general, trend evaluation showed good performance except noise parameter in some sampling point which was above environmental quality standard."

"Migrasi tenaga kerja ke luar negeri, merupakan program pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan dalam memperoleh pekerjaan di dalam negeri, masalah pengangguran dan juga keadaan ekonomi yang diperburuk dengan krisis global yang terjadi pada tahun 1997 lalu. Peran pemerintah Indonesia sebagai pembentuk kebijakan memberikan tiga perlindungan pada TKW. Mekanisme penanganan kasus dengan pemberlakuan moratorium yang belum efektif dalam menangani kasus. Cara pemerintah dalam memberikan edukasi pada calon TKW, keluarga dan agen yang dilakukan secara gradasi.

---

Labor migration abroad, a government program for Indonesia to address the gap in gaining employment in the country, the problem of unemployment and the economic situation aggravated by the global crisis which occurred in 1997. The role of Government Indonesia as a shaper of policy provides three protection on TKW. The mechanism of handling cases with the enactment of the moratorium that has not been effective in dealing with the case. How Governments in providing education to the aspiring agent, family and TKW was done in gradations."