Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia mempunyai hukum persaingan usaha dan lembaga yang mengawasi jalannya sistem persaingan tersebut di negara masing-masing. Lembaga tersebut diberikan tugas dan kewenangan dalam menegakkan jalannya persaingan usaha, termasuk memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini membahas tentang apa saja ketentuan yang berlaku pada ketiga negara tersebut dalam hal akan dilakukannya pemberitahuan merger, dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha, yaitu mengenai penerapan mekanisme pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan transaksi, dan sanksinya apabila terjadi keterlambatan pemberitahuan. Penelitian ini memberikan contoh kasus pelanggaran pemberitahuan pengambilalihan saham di tiga negara tersebut dan apakah sanksi yang diberikan. Berdasarkan penerapan pengaturan pemberitahuan pengambilalihan saham dan pemberian sanksi tersebut akan dibuat suatu kesimpulan. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, untuk mengumpulkan, mengidentifikasi berbagai data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Penelitian ini juga termasuk penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan implementasi hukum positif dan penerapannya dalam problematika yang timbul, berkaitan dengan hukum persaingan usaha.

---

The United States, Japan, and Indonesia have their own competition law and agencies that oversee the course of the competition system in their respective countries. The agency is given the task and authority in upholding the competition law, including sanctions in case of violation. This research the rules that apply to these three countries in terms of merger notification in relation to competition law, concerning the implementation of the mechanism of acquisition of shares notification conducted by the parties in closing the transaction, and the sanctions in case of delay on notification. This research gives an example related to failure to notify the acquisition to the agency in the United States, Japan, and Indonesia. Based on the implementation of the notification of acquisition of shares and the sanctions, a conclusion will be made. This research uses literature based method to collect and identify various secondary data related to the issues to be discussed in the research. This research also uses juridical normative method, by implementing positive law and its application in case of problems, related to competition law."

"Penelitian ini membahas regulasi threshold dalam notifikasi merger dan akuisisi di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada efektivitasnya dalam mendukung persaingan usaha yang sehat. Threshold notifikasi adalah batas nilai transaksi yang menentukan kewajiban pelaporan kepada otoritas pengawas persaingan usaha. Di Indonesia, threshold ditetapkan melalui PP No. 57 Tahun 2010, dengan nilai aset minimal Rp2,5 triliun dan nilai penjualan minimal Rp5 triliun. Namun, nilai ini belum mengalami perubahan sejak diberlakukan, sehingga relevansinya menurun akibat pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sebaliknya, Amerika Serikat mengatur threshold melalui Hart-Scott-Rodino Act, yang diperbarui setiap tahun berdasarkan Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index untuk mencerminkan perubahan pasar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan perbandingan. Data sekunder berupa undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, serta pandangan ahli dianalisis untuk memahami regulasi threshold di kedua negara dan dampaknya terhadap persaingan usaha. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa threshold tetap di Indonesia berpotensi menciptakan beban administratif yang tidak perlu dan menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia mengadopsi mekanisme penyesuaian threshold secara berkala untuk menjaga relevansi kebijakan dengan kondisi pasar terkini, mendukung persaingan usaha yang sehat, dan meminimalkan beban administratif bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

---

This study examines the regulatory framework for merger and acquisition notification thresholds in Indonesia and the United States, focusing on their effectiveness in promoting healthy market competition. Notification thresholds define the transaction value limits that mandate reporting to competition authorities. In Indonesia, thresholds are stipulated by Government Regulation No. 57 of 2010, with a minimum asset value of Rp2.5 trillion and a minimum sales value of Rp5 trillion. However, these values have remained unchanged since their enactment, reducing their relevance due to economic growth and inflation. Conversely, the United States regulates thresholds through the Hart-Scott-Rodino Act, which is updated annually using the Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index to reflect market changes.This study employs normative legal methods with a descriptive and comparative approach. Secondary data, including laws, government regulations, academic journals, and expert opinions, are analyzed to understand the threshold regulations in both countries and their impact on market competition. The study concludes that static thresholds in Indonesia risk creating unnecessary administrative burdens and hindering effective oversight. It recommends that Indonesia adopt a periodic threshold adjustment mechanism to maintain policy relevance, support healthy competition, and minimize administrative burdens for small and medium enterprises."

"Penelitian ini membahas mengenai kewajiban notifikasi merger yang dilakukan oleh pelaku usaha asing berbentuk Holding Company dalam hal transaksi merger, konsolidasi maupun akuisisi ldquo;Merger rdquo; dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ldquo;UU Persaingan Usaha rdquo; menganut prinsip teritorial sebagai dasar penyusunannya dengan mengacu ke definisi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha. Kedudukan pelaku usaha asing berbentuk Holding Company tidak diatur secara jelas dalam UU Persaingan Usaha yang ada saat ini. Sehingga pelaku usaha asing yang melakukan transaksi Merger di luar wilayah yurisdiksi Indonesia tidak diwajibkan melakukan notifikasi. Untuk itu guna menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu khususnya badan usaha hasil Merger, maka diperlukan suatu legitimasi dari penerapan prinsip Single Economic Entity ke dalam peraturan perundang-undangan agar terdapat kepastian hukum bagi pelaku usaha asing berbentuk holding company untuk melaporkan setiap transaksi Merger yang dilakukannya.

---

This study focuses on the obligation of merger notification by foreign holding company in the event of merger, consolidation or acquisition ldquo Merger rdquo is conducted outside the jurisdiction of Indonesia. Law of the Republic Indonesia Number 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business ldquo Competition Law rdquo embraces territorial principle as the basis for its legislation by referring to the definition of business actor as stipulated in article 1 number 5 of Competition Law. The status of foreign business actor in the form of Holding Company is not clearly stated in Indonesian Competition Law. So that, foreign business actors which conducted Merger transactions outside the jurisdiction of Indonesia are not required to make notifications to the competition authority in Indonesia namely KPPU. Therefore, in order to create fair and reasonable business competition condition and not to cause a concentration of economic power to certain business actors, especially business entities resulting from Merger, it is necessary to legitimize the application of Single Economic Entity principle into legislation so that there are legal certainty for foreign business actors in the form of a holding company to report any Merger transactions conducted by them."

"Korea Selatan dan Jepang menggunakan Pre-merger Notification System. Sedangkan di Indonesia masih menerapkan proses Post-merger Notification System. Yang dimana Mayoritas negara di dunia, pada umumnya sudah menggunakan Pre-merger Notification System dikarenakan sistem ini dinilai memberikan keefktifan yang lebih dalam menyelesaikan akibat yang tidak baik dari diberlakukannya merger. Selain itu, dari sisi pelaku usahanya pun jauh lebih baik dengan sistem ini, untuk menghindari adanya kerugian biaya yang muncul dari merger yang dipermasalahkan serta meninjau Urgensi terkait perlunya perubahan sistem notifikasi di Indonesia yang dimana adanya Penilaian terhadap prosedur sistem Post-Merger Notification dan pemberitahuan sukarela itu dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaku usaha dikarenakan KPPU bisa saja membatalkan hasil dari penggabungan serta pengambilalihan yang telah dilakukan apabila didalam kajian penilaiannya memperlihatkan atau terbukti akan adanya praktik monopoli ataupun persaingan usaha yang tidak sehat. Perlu juga diperhatikan terkait kebutuhan yang diperlukan agar sistem notifikasi merger di Indonesia lebih optimal dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha seperti diikuti dengan anggaran dan sumber daya manusia yang harus tercukupi agar didalam penerapannya kelak tidak mengakibatkan ketidak-pastian yang lainnya atau mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan merger sehingga terhambat juga roda perekonomian di Indonesia.

---

South Korea and Japan using the Pre-merger Notification System. Meanwhile, in Indonesia, the Post-merger Notification System process is implemented still The majority of countries in the world, in general, already use the Pre-merger Notification System because this system is considered to provide more effectiveness in resolving the unfavorable consequences of the enactment of the merger. In addition, from the perspective of business actors, it is much better with this system, to avoid cost losses arising from the merger in question and to review the urgency regarding the need for changes to the notification system in Indonesia, where there is an assessment of the Post-Merger Notification and voluntary notification. it can create uncertainty for business actors because KPPU may cancel the results of mergers and takeovers that have been carried out if in its assessment study it is shown or proven that there is monopolistic practice or unfair business competition. It is also necessary to pay attention to the needs that are needed so that the merger notification system in Indonesia is more optimal and can provide legal certainty to business actors as followed by budget and human resources that must be fulfilled so that in its implementation it will not result in other uncertainties or result in delays in the implementation process. merger so that the wheels of the economy in Indonesia are hampered."

"Penelitian ini mengenai dampak keputusan merger dan akuisisi (M&As) terhadap profitabilitas perusahaan di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2011. Dampak yang diukur adalah profitabilitas perusahaan sebelum dan setelah M&As dengan menggunakan data kinerja keuangan perusahaan-perusahan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Banyak penelitian empiris yang telah dilakukan dengan tujuan untuk meneliti pengaruh keputusan M&As terhadap kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang beragam. Ramachandran Azhagaiah dan Thangavelu Sathiskhumar (2014) meneliti bahwa M&As memberi dampak positif dan signifikan pada kinerja perusahaan manufaktur di India. Namun terdapat pula penelitian yang menemukan bahwa M&As tidak memberikan dampak yang signifikan. Scherer (1988) berpendapat sebagian besar perusahaan yang melakukan M&As tidak menunjukkan perbaikan dari sisi profitiabilitas dalam jangka panjang. Perbedaan penelitian ini yang menjadi dasar dalam perumusan masalah dalam penelitian iniPenulis melakukan penelitian terhadap perusahaan di Indonesia yang melakukan M&As pada tahun 2011 dan menggunakan data dengan rentang waktu yang digunakan adalah periode tahun 2006-2016. Rentang tahun dipilih dengan mengacu pada tujuan penelitian yaitu melihat profitabilitas perusahaan dalam jangka waktu lima tahun sebelum M&As (2006–2010) dan lima tahun sesudah M&As (2012–2016). Peneliti menggunakan paired sample t-test untuk menjawab hipotesis penelitian terkait perbedaan profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah M&As. Selanjutnya, dengan menggunakan metode panel data analysis atas variabel dependen return on assets (ROA), return on equity (ROE), and return on sales (ROS) yang merepresentasikan profitabilitas perusahaan yang dipengaruhi variabel bebas rasio data keuangan yaitu net margin (NM), gross profit (GP), liquidity (L), financial risk (FR), turnover (T), dan growth (G). Dengan analisis data panel ini diharapkan dapat menjawab hipotesis penelitian yaitu diduga terdapat hubungan antara variabel-variabel independen terhadap ROA, ROE, dan ROS. Penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah melakukan M&As. Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan ROS, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.

---

This research discusses Merger and Acquisition (M&As) decisions’ impact on the Indonesian Companies’ profitability. It measured the impact of the company’s profitability before and after the M&As decisions have been taken by using operational performance data of the listed Indonesian company.

Various results have been shown by the previous research in determining the impact of the M&As decisions on the company’s performances. Ramachandran Azhagaiah and Thangavelu Sathiskhumar (2014) discover that M&As strategy has the positive and significant impact on the Indian companies. In contrary, there are some studies that result in insignificant impacts in M&As. Scherer (1988) argues that most of the companies which made the M&As strategy have experienced profitability stagnancy in the long term. These research gaps become the foundation to address the issue in this research.

This research was conducted for the Indonesian companies which took the M&As in 2011 by using data between 2006-2016. The time frame (2006-2016) was chosen to synchronize with this research’s goal, that is examining the profitability within five years both before (2006-2010) and after (2012-2016) the M&As choices (2011).Paired sample t-test is used to conclude whether there were the difference in profitability before and after conducting M&As. In addition, this research uses the panel data analysis with dependent variable return on assets (ROA), return on equity (ROE), and return on sales (ROS) which represented by independent variable’s the company’s performance in related to profitability namely, net margin (NM), gross profit (GP), liquidity (L), financial risk (FR), turnover (T), and growth (G). Using this method, the hypothesis of this research, whether there were significant effect on indenpendent variables related to ROA, ROE, and ROS before and after conducting the M&As can be answered. The research shows that there is a difference in profitability before and after conducting M&As. Furthermore, the research shows that the independent variables has positive and significant effect on ROA and ROS. However, the similar result cannot be found in ROE."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak merger dan akuisisi terhadap sinergi keuangan pada perusahaan publik dan BUMN di Indonesia. Untuk mengukur nilai sinergi keuangan tersebut menggunakan nilai profitabilitas, efisiensi, likuiditas, solvabilitas, dan kapasitas pendanaan. Periode waktu pengamatannya satu tahun sebelum dan lima tahun setelah merger dan akuisisi dengan data sampel terdiri dari 84 perusahaan selama tahun 2005-2015 dengan periode laporan keuangan tahun 2004-2020. Metode pengujian menggunakan wilcoxon signed rank test untuk menghitung rata-rata sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak sinergi keuangan antara sebelum dan setelah dilakukan merger dan akuisisi dengan adanya penurunan terhadap biaya modal baik cost of debt, cost of equity dan weighted average cost of capital, dan dampak negatif dengan adanya penurunan terhadap profitabilitas berupa ROIC dan efisiensi berupa TAT. Manjemen perusahaan, investor, dan regulator yang akan melakuan transaksi merger dan akuisisi selain berfokus meningkatkan sinergi keuangan dalam bentuk peningkatasan kapasitas pendanaan juga harus menyiapkan perencanaan sinergi yang dapat meningkatkan profitabilitas dan efisiensi serta solvabilitas dan likuiditas. Untuk menyempurnakan penelitian berikutnya, perlu menghitung secara khusus nilai inkrimental sinergi keuangan yang diciptakan setelah transaksi merger dan akuisisi dan penciptaan nilai dari hasil sinergi operasinya.

---

This study aims to analyze the impact of mergers and acquisitions on financial synergies in public companies and state-owned enterprises in Indonesia. Measuring the value of financial synergies of the effects of mergers and acquisitions uses the value of profitability, efficiency, liquidity, solvency, and funding capacity. The observation period of one year before and five years after mergers and acquisitions with 84 companies as data sample that carried out merger and acquisition transactions during 2005-2015 with the financial statement period of 2004-2020. The test method uses the Wilcoxon signed-rank test to calculate the average before and after mergers and acquisitions. This research shows the impact of financial synergy through decrease in the cost of capital, both cost of debt, cost of equity, and a weighted average cost of capital, and negatif impact that profitability in the form of ROIC and efficiency in the form of TAT tends to decrease after mergers and acquisitions. Therefore, company managers, investors, regulators, who will carry out merger and acquisition transactions can focus on increasing financial synergy in the form of growing funding capacity after mergers and acquisitions and also prepare synergy plans that can increase profitability and efficiency as well as solvency and liquidity. To perfect the following study, that is necessary to calculate precisely the incremental value of the financial synergies created after merger and acquisition transactions and the value creation of the results of the synergy of its operations."

"Penelitian ini menguji apakah perusahaan pengakuisisi yang bersifat publik di Indonesia menggunakan asumsi trade-off theory dengan memiliki target leverage dan melakukan penyesuaian leverage ke level optimum. Metode pendekatan dalam analisis menggunakan peristiwa Merger dan Akuisisi (M&A). Sampel penelitian meliputi data perusahaan publik nonkeuangan di Indonesia periode tahun 2000 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa M&A memicu perubahan pada rasio leverage perusahaan, tetapi sebagian besar perusahaan pengakuisisi di Indonesia tidak memiliki target leverage setelah melakukan pengumuman M&A. Hanya sekitar 16% dari perusahaan sampel yang memiliki leverage meningkat setahun sebelum M&A dan 23% dari perusahaan sampel yang memiliki leverage menurun setahun sebelum M&A yang melakukan penyesuaian leverage ke level optimum secara konsisten dalam dua tahun setelah M&A. Penyesuaian leverage ke titik optimum juga tidak menunjukkan kecepatan yang signifikan. Transaksi M&A tidak berpengaruh secara efektif dalam membantu perusahaan publik Indonesia untuk mencapai target leverage. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini tidak membuktikan bahwa perusahaan publik di Indonesia mendukung asumsi trade-off theory ketika melakukan M&A.

---

This study examines whether public acquiring firms in Indonesia follow trade-off theory by having leverage targets and performing leverage adjustments to the optimum level. The approach used in this study is Merger and Acquisitions (M&As). The data sample includes financial data of publicly traded non-financial firms in Indonesia between 2000 and 2019. The results show that M&A events trigger changes in firms leverage ratios, but majority of Indonesian acquiring firms do not have leverage targets after M&A announcements. There are only about 16% of sample firms with increasing leverage in a year before M&A and about 23% of sample firms with decreasing leverage in a year before M&A that continuously perform leverage adjustments to optimum levels within two years after M&A. Leverage adjustments to optimum levels also do not occur at significant speeds. M&A transactions do not effectively affect Indonesian public firms in reaching leverage targets. Hence the results do not show that public firms in Indonesia is in line with the notion under trade-off theory when conducting M&As."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi nilai tambah dan kendala pada aspek-aspek sehubungan dengan merger Bank Syariah Indonesia, yaitu aspek permodalan, aspek sumber daya manusia dan teknologi, aspek kompetisi, dan aspek corporate value. Sifat penelitian ini adalah studi kasus berbentuk evaluasi, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam evaluasi bersumber dari Laporan Tahunan ketiga bank syariah yang menjadi unsur merger, Road Map Pengembangan Perbankan Syariah, Regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang terkait, rekaman video dan berita dari media elektronik, serta wawancara dengan pakar ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger secara umum berdampak positif bagi Bank Syariah Indonesia. Namun, masih terdapat potensi kendala pada sebagian aspek yang diteliti

---

The purpose of this study is to evaluate aspects related to the merger of Bank Syariah Indonesia, namely the capital aspect, human resource and technology aspect, competition aspect, and corporate value aspect. The nature of this research is a case study with an evaluation form, which use descriptive qualitative analysis techniques as an analytical method. The evaluation use data from the Annual Reports of the three sharia banks that are the elements of the merger, the Sharia Banking Development Road Map, related Financial Service Authority’s regulations, video recordings and news from electronic media, and an interviews with sharia economic expert. The study’s findings indicate that mergers, in general, will provide positive benefits for Bank Syariah Indonesia. However, there are still potential obstacles in some studied aspects"

"Mergers and acquisitions are recognized as a way to ensure sustainability and growth of a business in the market. This enables businesses to expand their activity and generate more profit due to the ability of maximizing their assets and efficiently allocating their resources. However, this may project potential threats to businesses that do not possess as big of a market share compared to those that have a dominant position. This, in turn, stimulates the use of a Competition Law in Indonesia, which came to legal force in 1999, which prohibits all the necessary practices that may be done by businesses in order to ensure a competitive nature of the market. In this thesis, two case studies will be examined, involving the merger and acquisition done by two named companies in Indonesia, namely: PT Indosat Tbk and Unilever Indonesia Holding BV. The research methods used includes a juridical-normative approach, which concluded that the merger and acquisition of the two case studies were approved by KPPU, and posed no concrete evidence towards the Abuse of a Dominant Position done by the merging and acquiring companies. Additionally, both consequences and sanctions of a merger are analysed, being Unilateral and Coordinated effects, as well as Market Foreclosure. This research was concluded with a Personal Opinion by the Author, which agreed with the concluding analyses of KPPU which had ultimately allowed the merger and acquisition of the companies in this thesis to be conducted, in addition to a suggestion that leaned towards one necessary calculation that was missed out by KPPU.

---

Merger dan akuisisi diakui sebagai cara untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis di pasar. Ini memungkinkan bisnis untuk memperluas aktivitas mereka dan menghasilkan lebih banyak keuntungan karena kemampuan memaksimalkan aset mereka dan mengalokasikan sumber daya mereka secara efisien. Namun, hal ini dapat memproyeksikan potensi ancaman terhadap bisnis yang tidak memiliki pangsa pasar sebesar ini dibandingkan dengan bisnis yang memiliki posisi dominan. Hal ini, pada gilirannya, mendorong penggunaan Undang-Undang Persaingan di Indonesia, yang mulai berlaku pada tahun 1999, yang melarang semua praktik yang diperlukan yang dapat dilakukan oleh bisnis untuk memastikan sifat pasar yang kompetitif. Dalam tesis ini akan dikaji dua studi kasus yang melibatkan merger dan akuisisi yang dilakukan oleh dua nama perusahaan di Indonesia, yaitu: PT Indosat Tbk dan Unilever Indonesia Holding BV. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang menyimpulkan bahwa penggabungan dan pengambilalihan kedua studi kasus tersebut disetujui oleh KPPU, dan tidak menimbulkan bukti nyata adanya Penyalahgunaan Posisi Dominan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penggabungan dan pengambilalihan. Selain itu, baik konsekuensi dan sanksi merger dianalisis, menjadi efek Unilateral dan Terkoordinasi, serta Penyitaan Pasar. Penelitian ini diakhiri dengan Pendapat Pribadi Penulis yang sependapat dengan kesimpulan analisis KPPU yang pada akhirnya memungkinkan dilakukannya merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan dalam penelitian ini, dan juga saran yang condong ke satu perhitungan yang diperlukan namun dilewatkan oleh KPPU."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi dari kegiatan merger dan akuisisi (M&A) khususnya terhadap perbedaan value perusahaan pada saat sebelum dan sesudah dilakukannya M&A oleh perusahaan acquisitor. Value perusahaan diukur dari Average Abnormal Return (AAR) dan Cumulative Average Abnormal Returns (CAAR) yang diperoleh berdasarkan tiga jenis model yaitu pada Mean Adjusted Return Models ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap value perusahaan acquisitor dan mampu menambahkan value perusahaan tersebut. Pada Market Adjusted Return Models, dari AAR dan CAAR sebelum-sesudah M&A, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap value perusahaan acquisitor dan tidak mempengaruhi value perusahaan. Terakhir, pada Ordinary Least Square (OLS) Models ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap value perusahaan acquisitor dan mampu menambahkan value perusahaan yang dilihat dari AAR dan CAAR sebelum-sesudah M&A.

---

This research aims to examine the implications of merger and acquisition (M&A) activities, especially on differences in company values before and after M&A by the acquisitor company. Company value is measured from Average Abnormal Return (AAR) and Cumulative Average Abnormal Returns (CAAR), where the calculation of abnormal returns is obtained based on three types of models. First, in Mean Adjusted Return Models found that there are significant differences to the value of the acquisitor company and are able to add the company's value. Second, in the Market Adjusted Return Models, from AAR and CAAR before-after M&A found that there is no significant difference to the acquisition company value and it does not affect the company value. Last, in the Ordinary Least Square (OLS) Adjusted Return Models found that there is a significant difference to the acquisition company value and is able to add company value as seen from AAR and CAAR before-after M&A."