Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi penyedia aplikasi merupakan hal penting untuk diketahui oleh masyarakat dalam menggunakan layanan jasa transportasi berbasis teknologi informasi yang mana dapat ditemukan dalam syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh penyedia aplikasi pada website masing-masing penyedia aplikasi, khususnya terhadap konsumen yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang menjadi inti dari penelitian ini. Selain membandingkan syarat dan ketentuan dua penyedia aplikasi, penelitian ini juga membahas permasalahan mengenai permintaan tuntutan ganti rugi kepada dua penyedia aplikasi. Adapun metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan alat pengumpulan data primer yaitu studi dokumen dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai perbandingan tanggung jawab dua penyedia aplikasi terhadap para konsumen yang mengalami kecelakaan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan ketika menggunakan layanan transportasi yang ditawarkan oleh penyedia aplikasi. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara dua penyedia aplikasi yang Penulis tinjau. Selain itu, diketahui dalam penelitian ini bahwa penyedia aplikasi tidak dapat dituntut rugi oleh konsumen yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan ketika mengalami kecelakaan saat menggunakan layanan jasa transportasi yang ditawarkan oleh penyedia aplikasi.

---

The liability and claim for compensation of application provider are important aspects to be acknowledged by the people when using the online transportation services which can be found through the terms and conditions made by the application providers on each of application provider 39 s website, especially for the consumers who do not comply with the terms and conditions. Other than comparing the terms and conditions of two application provers, this research will also discuss about the claim for compensation for the two application providers. The research rsquo s method is analytical descriptive with the primary data collection tool is document studies and interview. While the secondary data is collected through literature studies and juridical normative approach. This research 39 s goal is to review much deeper about the comparison between two application providers rsquo liability towards its consumers who do not comply with the terms and conditions who also undergo an accident while using the transportation service offered by the application provider. From this research, writers will be able to know that there are differences and also similarities between the two application providers rsquo terms and conditions. Other than that, the writers will also know that the application providers can not be claimed for compensation by the consumers who do not comply with the terms and conditions when undergo accident while using the online transportation services offered by the application providers."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hak-hak konsumen jasa tranportasi berbasis aplikasi atau sistem elektronik Go-Jek dari segi keselamatan, keamanan dan privasi serta akibat dari pencantuman klausula eksonerasi dalam term of service. Dengan semakin berkembangnya teknologi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang murah, cepat, aman, dan praktis, melahirkan suatu inovasi dalam bidang jasa transportasi yang berbasis aplikasi atau sistem elektronik Go–Jek yang menggunakan alat motor sebagai alat transportasi dan layanan internet sebagai sarana untuk melakukan pemesanan. Namun lahirnya inovasi tersebut belum didukung dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yang melindungi hak konsumen dari segi keselamatan, keamanan dan privasi. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan–undangan, buku, dan beberapa jurnal serta berita. Sehingga dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan bahwa diperlukan suatu peraturan yang dapat melindungi hak – hak konsumen jasa transportasi berbasis aplikasi atau sistem elektronik Go–Jek dari segi keamanan, keselamatan, dan privasi.

---

This research aims to determine the extent of the protection of consumers rights of transportation services based applications or electronic systems Go-Jek in terms of safety security and privacy as well as a result of the inclusion of the exoneration clause in the terms of service With the development of technology and the increasing demand of transportation is cheap fast safe and practical Bring in to an innovation in the field of transportation services based applications or electronic system Go Jek of using the motorcycle as a means of transport and Internet services as a means to book However the birth of these innovations have not been supported by the development of regulation that protects the rights of consumers in terms of safety security and privacy Under Article 4 of Consumer Protection Act No 8 of 1999 Information and Electronic Transactions Act No 11 Year 2008 and Road Traffic and Road Transport Act No Law 22 of 2009 there are rights consumer and the obligations that must be met by businesses in business This research is a normative legal research by using secondary data such as regulations books journals and news So that the results of this research it was concluded that address that need a regulation that protects the rights of consumers of transport services or applications based electronic system Go-Jek in terms of security safety and privacy."

"Keberadaan transportasi berbasis aplikasi menjadi fenomena di masyarakat, keberadaan PT GO-JEK Indonesia sebagai salah satu perusahaan transportasi berbasis aplikasi menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen atas transportasi umum yang nyaman dan mudah didapatkan. Dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh PT GO-JEK Indonesia, konsumen diwajibkan untuk memasukan data pribadi miliknya untuk mempergunakan layanan yang disediakan. Pengumpulan data pribadi konsumen ini rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai peralihan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT GO-JEK Indonesia selaku pelaku usaha yang mengalihkan tanggung jawabnya dalam perlindungan data pribadi yang dikumpulkannya kepada pihak lain maupun konsumen sendiri. Hal tersebut tentunya merugikan konsumen dalam memanfaatkan layanan yang disediakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan hasil penelitian menghasilkan bahwa PT GO-JEK Indonesia seharusnya dapat tetap bertanggung jawab atas keamanan privasi konsumen pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diperlukan pengaturan baru dalam peraturan kebijakan privasi milik PT GO-JEK Indonesia.

---

The existence of application based transportation has become a phenomenon in the society, the existence of PT GO JEK Indonesia as one of the application based transportation companies has become the answer to the consumer needs of a comfortable and easy to get public transportation. In utilizing the services provided by PT GO JEK Indonesia, the consumers are required to enter their personal data to use the services provided. The collection of the consumers rsquo personal data is susceptible to be misused by irresponsible parties and may cause legal problems regarding the misuse of consumer personal data. This thesis discusses about the transition of responsibilities by PT GO JEK Indonesia as a business actor who transferred its responsibilities of the collected personal data to the consumers and other parties. The transition of responsibilities has certainly detrimental to consumers in using the services provided. Normative juridical method is used ad the research method, which concludes that PT GO JEK Indonesia should be able to remain responsible for their consumer 39 s privacy. The result of this study suggests that a new regulation regarding the privacy policy of PT GO JEK Indonesia, is required."

"Tesis ini membahas mengenai syarat dan ketentuan pada uang elektronik yang sudah dibuatkan dalam bentuk klausula baku oleh pihak Penerbit Uang Elektronik. Penggunaan klausula baku tidak dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen, namun demikian klausula baku seringkali memposisikan nasabah pemegang uang elektronik selaku konsumen pada posisi yang tidak seimbang dan cenderung melindungi kepentingan Penerbit uang elektronik. Tesis ini mencoba membahas pengaturan tentang klausula baku berikut dampak yang diakibatkan olehnya, serta kerangka perlindungan kepada nasabah Pemegang Uang Elektronik.

---

This thesis describes the terms and conditions of the electronic money that has been made ​​in the form of standard clause by the Electronic Money Issuer. The use of standard clause is not prohibited by the Consumer Protection Act, however, is often standard clause position holders of electronic money as a consumer in a position that is not balanced and tend to protect the interests of Issuer electronic money. This thesis tries to discuss the setting of the following standard clause impact resulting therefrom, as well as customer protection framework Holder Electronic Money."

"Saat ini seringkali ditemukan banyak kasus konsumen toko online yang mengalami permasalahan pada saat menerima barang, terutama permasalahan kerusakan barang yang diterima oleh konsumen. Selain itu konsumen juga mengeluh bahwa pelaku usaha penyedia jasa pengiriman barang dan pelaku usaha pemilik toko online samasama menolak untuk bertanggung jawab kepada konsumen. Untuk menjawab permasalahan yang sering di alami konsumen tersebut, skripsi ini akan membahas mengenai pelaku usaha manakah yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan barang yang diterima oleh konsumen dan juga akan membahas apakah pelaku usaha pemilik toko online dapat mengalihkan tanggung jawabnya atas kerusakan barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam hubungan perjanjian jual belinya dengan konsumen, pelaku usaha pemilik toko online seharusnya memberi ganti rugi atas kerusakan barang kepada konsumen. Sedangkan dalam hubungan perjanjian pengiriman barang, pelaku usaha pemilik toko online seharusnya mengajukan klaim ganti rugi kepada pelaku usaha penyedia jasa pengiriman barang. Pelaku usaha pemilik toko online tidak boleh membuat klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab nya atas kerusakan barang yang diterima konsumen karena hanya pelaku usaha pemilik toko online yang merupakan pelaku usaha yang mengadakan perjanjian langsung dengan konsumen.

---

Currently often found many cases of online shop consumers that experienced problems on receiving goods, especially problems about damaged goods received by the consumer after goods shipping. Besides consumers also complained that service provider of goods shipping businessmen and online store businessmen equally refused to be responsible to consumers.To answer the problems that frequently experienced by consumers, this thesis will discuss about which businessmen should be responsible for the damage of goods received by the consumer and will also discuss whether online store businessmen can divert responsibilities over damaged goods in terms of the Law Number 8 Years 1999 About Consumer Protection.

The results of this research suggesting that in sale and purchase agreement with consumers, online shop businessmen should provide compensation for damaged goods that received by consumer. While in relation of goods delivery agreement, online store businessmen should ask for compensation over the damaged goods to the service provider of goods shipping businessmen.Online shop businessmen should not make standard clause that divert their responsibility over the damage goods that received by consumers because there is only online shop businessmen whom made an agreement direct to their consumers."

"Tulisan ini membahas mengenai perlunya berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat mengikuti setiap perkembangan dunia usaha khususnya dengan hadirnya teknologi yang mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha dalam ruang perdagangan elektronik atau dikenal juga dengan istilah e-commerce. Pelaku Usaha yang memiliki e-commerce sering menggunakan Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi sebagai perjanjian baku yang mengatur hubungan hukumnya dengan konsumen karena belum ada regulasi yang spesifik mengatur hubungan hukum kontraktual antara keduanya. Disisi lain, perjanjian baku yang berisi klausula baku ternyata ditemukan adanya pencantuman klausula baku yang berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan, salah satunya klausula yang memberikan hak kepada Pelaku Usaha PMSE untuk membaharui Syarat dan Ketentuan secara sepihak. Lebih lanjut, Pelaku Usaha PMSE juga mengakui telah melakukan pembaharuan Syarat dan Ketentuan tersebut dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan keinginan konsumen untuk mencapai posisi yang lebih setara dengan pelaku usaha semakin jauh dari kenyataan. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis apakah aturan mengenai klausula baku sudah cukup komprehensif, baik mengenai rumusan ketentuan, unsur pasal, sanksi, penerapannya terhadap perilaku Pelaku Usaha PMSE serta perbandingan pengaturannya dibeberapa negara.  Tulisan ini menekankan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, baik melalui langkah-langkah hukum yang tersedia di pengadilan, maupun lewat campur tangan negara melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

---

This article discusses the need for various of law protections for consumers so that any consumer protection systems or methods stay relevant with any developments in the business world, especially with the existence of technology that brings consumers and entrepreneurs into an electronic commerce space or also known as e-commerce. Entrepreneurs who own an e-commerce platform often use the Terms and Conditions as a standard contract that regulates their legal relationship with consumers because there are no specific regulations governing the contractual legal relationship between them. On the other hand, a standard contract containing standard clause, where that kind of clause have possibility to violate the statutory provisions, one of which was a clause that gave PMSE Entrepreneurs the right to unilaterally update or change the Terms and Conditions. Furthermore, PMSE Entrepreneurs in Indonesia also acknowledge that they have updated that kind of Terms and Conditions from time to time. This causes consumers' desire to achieve a more equal position with Entrepreneurs to be increasingly far from reality. On the other hand, this paper also analyzes whether the regulations regarding standard clauses are comprehensive enough, both regarding the formulation, elements of articles, sanctions, their application to PMSE Entrepreneurs and comparisons of regulations in regarding to Enterpreneur’s right to unilaterally change or update the contract in several countries. This article emphasizes that the law must be present to provide protection to consumers, through any available legal action existed in court, as well as the role of The State through Consumer Dispute Settlement Agencies and Ministry of Communication and Information."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen penerimalayanan jasa ortodonti oleh tukang gigi. Dengan meninjau permasalahan mengenaipengaturan mengenai tukang gigi dan pelayanan ortodonti di Indonesia, tanggungjawab tukang gigi ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen danUndang-Undang Praktik Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan, danupaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh tukanggigi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan desainpenelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukan pengawasansecara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusatberkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah terhadap tempat-tempatpraktik tukang gigi, dilakukan pembinaan kepada tukang gigi yang ada dengancara memfasilitasi pendidikan bagi para tukang gigi yang yaitu dengan pendidikanDIII perawat gigi.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis examines the Law Protection for consumers receiving

orthodontic services by dental worker. The purpose of this research could be

attained by reviewing the issues regarding the administration of dental worker in

Indonesia and orthodontic care, dental worker responsibility in terms of the

Consumer Protection Act and the Medical Practice Act, Regulation of the

Minister of Health, and the law effort who could be enforced by the consumer

who suffered a loss by the action of the dental worker. This research is a

normative legal research with a descriptive research design. The results of this

research suggest be done periodically and ongoing supervision by the central

government in coordination with local governments to the practice places of

dental worker, government to make guidance to the existing by facilitating the

education of dental worker to dental nurse DIII education."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai keberadaan perusahaan penyedia aplikasi untukjasa transportasi, khususnya Uber, yang mana pembahasan difokuskan padapertanggungjawaban pelaku usaha atas layanan yang diberikan kepada konsumen.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studikepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Uber adalah perusahaanpenyedia jasa transportasi berbasis aplikasi yang memiliki tanggung jawab ataslayanan yang diselenggarakan atas dasar bahwa hubungan antara pelaku usahadengan pengemudi adalah setara, sehingga menimbulkan tanggung jawab yangsetara pada kedua belah pihak, serta adanya hubungan langsung antara konsumendengan pelaku usaha melalui aplikasi yang digunakan untuk mengakses layananyang diberikan.

---

ABSTRACTThis paper discusses the existence of enterprise application providers to transportservices, particularly Uber, which is where the discussion focused theaccountability of business actors on the services provided to consumers. Thisresearch was conducted with the normative juridical literature study. The resultsof this study indicate that Uber is a provider of transportation services-basedapplication that has the responsibility for the service held on the basis that therelationship between businessmen and the driver is similar, giving rise to liabilityequal on both sides, as well as a direct link between consumers with businessesthrough the application used to access the services provided."

"Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan (SMS Spam), bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab penyedia jasa (provider) telekomunikasi seluler terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan. Di Indonesia ada beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi, yakni Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum melindungi privasi dan data pribadi konsumen secara komprehensif. Secara umum perlindungan privasi dan data pribadi konsumen jasa telekomunikasi telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan yang dimaksud. Perlu dibentuk pranata hukum yang secara khusus membahas dan mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh.

---

By employing normative juridical research method, this thesis will attempt to answer the issues raised in this paper, starting from the legal protection towards the telecommunication consumers in receiving adverse information (i.e: spam message), how does the current Indonesian law regulates the protection of personal data, and lastly, the liability of telecommunication provider towards the loss suffered by the consumers, in receiving such adverse information.

In Indonesia, there are several regulations in regards to the protection of privacy and personal data, inter alia, Law on Telecommunications and Law on Information and Electronic Transactions, nonetheless, the Law on Consumer Protection is not sufficient to protect consumers' privacy and personal data.

Although the protection of consumers' privacy and personal has been regulated in legislation, however there exists no provision and mechanism that able to prevent the violation of such law. Therefore, it is necessary to establish legal institution that specifically discusses and regulates the protection of personal data, so that the protection of the personal data can be implemented thoroughly."

"Artikel ini akan membahas masalah dan tanggung jawab Tokopedia dalam hal perlindungan data pribadi, yang juga mencakup perlindungan perangkat pengguna, dan mengapa peraturan yang telah ditetapkan dalam "syarat dan ketentuan" Tokopedia bermasalah itu mungkin telah melanggar aturan dan peraturan Indonesia tentang layanan dan tanggung jawab elektronik, serta langkah dan tindakan apa yang dapat diambil untuk mengurangi jika tidak sepenuhnya membalikkan masalah ini. Untuk penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif untuk melihat hubungan antara peraturan di Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Tokopedia, serta bagaimana syarat dan ketentuan tersebut dapat dilanggar. bahwa dari peraturan Indonesia tersebut di atas tentang tanggung jawab dan kewajiban penyelenggara layanan elektronik sehubungan dengan perlindungan data pribadi penggunanya, keamanan dan juga potensi perangkat pengguna. artikel ini juga akan menganalisis dan menjelaskan mengenai konsep data pribadi dan hak privasi, serta koneksi mereka untuk memahami dan menjelaskan konsep dalam penelitian itu sendiri, terakhir analisis komparatif juga akan digunakan dalam kasus ini untuk membandingkan situasi dengan syarat dan ketentuan perusahaan serupa lainnya untuk mengetahui sepenuhnya bagaimana tepatnya mereka dapat meningkatkan syarat dan ketentuan mereka yang akan dianggap bermasalah untuk membuat mereka mematuhi peraturan dan regulasi Indonesia yang ada.

---

This article would discuss the problems and responsibilities of Tokopedia in terms of personal data protection, which would also include that of hardware protection as well, and why the regulations which have been stipulated within that of Tokopedia's "terms and conditions" would be problematic in the sense that it may have violated indonesian rules and regulations regarding electronic services and responsibilities, as well as what steps and measures can be taken to reduce if not completely reverse this problem. For this study, the research method that would be utilized will be the qualitative analysis method in order to see the relationship between regulations in Indonesia and the terms and conditions placed by Tokopedia, as well as how these particular terms and conditions may be in violation to that of the aforementioned Indonesian regulations regarding the responsibilities and obligations of electronic service providers with regards to the protection of their users personal data, security and also potentially their hardware. the article would also analyze and explain regarding the concepts of personal data and privacy rights, as well as their intermittent connection in order to fully understand and explain the concepts within the research in itself, lastly comparative analysis will also be used in the case as well in order to compare this situation with other similar companies' terms and conditions to fully discover how exactly they may improve their terms and conditions which would be seen as problematic in order to make them compliant with the existing Indonesian rules and regulations."