Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintah Indonesia dewasa ini menunjukan fokus pembangunan pada infrastruktur dengan gencarnya proyek pembangunan infrastruktur dan berbagai langkah kebijakan terkait yang diambil. Berbagai studi empiris telah menjelaskan peranan penting infrastruktur terhadap pembangunan perekonomian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR merupakan salah satu kementerian/lembaga K/L yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan mendapatkan porsi alokasi belanja infrastruktur terbesar dalam APBN. Studi ini mencoba untuk melihat seperti apa peranan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR serta dampak yang timbul dari alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dari APBN terhadap perekonomian nasional. Studi ini menggunakan metode analisis input-output IO dengan menggunakan data Tabel IO Konstruksi Kementerian PUPR tahun 2015. Hasil analisis menunjukan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR memiliki keterkaitan dengan sektor hulu yang lebih besar dibandingkan dengan sektor hilirnya. Selain itu, infrastruktur Kementerian PUPR memiliki potensi dampak ekonomi yang besar, baik terhadap penciptaan output, nilai tambah bruto NTB, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja. Alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dapat diprioritaskan di Ditjen Perumahan untuk memaksimalkan peningkatan output dan pendapatan masyarakat, di Ditjen Bina Marga untuk memaksimalkan NTB, atau di Ditjen Cipta Karya untuk memaksimalkan peningkatan tenaga kerja.

---

ABSTRACTNowadays, Indonesian government shows the focus of development on infrastructure with massive infrastructure development projects and various related policy actions that taken. Empirical studies have explained the important role of infrastructure for economic development. Ministry of Public Works and Public Housing PUPR is one of the ministries agencies responsible for the provision of infrastructure with the largest portion of infrastructure spending allocations from the state budget. This study tries to see the roles of infrastructure within the scope of the PUPR ministry as well as the impact of infrastructure budget allocation of PUPR ministry from state budget on the national economy. This study uses input output analysis method with PUPR Ministry 39s Construction input output table data of 2015. The analysis shows that infrastructure under PUPR ministries has a higher linkage with upstream sector than the downstream sector. In addition, infrastructure under PUPR ministry has a large economic impact potential, whether the creation of output, gross value added GVA, society income, or employment. Infrastructure budget allocation of PUPR ministry can be prioritized at Directorate General of Housing to maximize the increase of output and income, at Directorate General of Highways to maximize the increase of GVA, or at Directorate General of Human Settlements to maximize the increase of employment."

"Besarnya potensi pariwisata dalam meningkatkan perekonomian telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian daerah. Hal tersebut tertuang dalam visi Kabupaten Pulau Morotai yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu basis pembangunan daerah. Pertumbuhan sektor usaha pariwisata diharapkan memberi dampak positif terutama dikarenakan pariwisata sebagai suatu sektor usaha memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain dan memiliki dampak pengganda dalam perekonomian.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa peran sektor pariwisata dalam perekonomian Pulau Morotai, baik terhadap output, nilai tambah, pendapatan masyarakat, maupun tenaga kerja; dan menganalisa dampak akibat adanya perubahan permintaan akhir sektor pariwisata terhadap pembentukan output, nilai tambah bruto, pendapatan masyarakat, dan tenaga kerja di Pulau Morotai pada tahun 2015-2019. Untuk menganalisa dampak pengembangan pariwisata digunakan 3 skenario yaitu Belanja Pemerintah Pusat, Belanja Pemerintah Daerah, dan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah secara simultan ke dalam model input output (IO). Analisa IO menggunakan tabel IO Pulau Morotai tahun 2014 yang merupakan updating dari tabel IO Maluku Utara tahun 2012 yang diperoleh setelah melakukan penyesuaian dengan menggunakan metode RAS melalui prosedur iterasi matrik R dan S. Tabel IO berhasil disusun setelah melakukan iterasi sebanyak 50 kali.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Morotai merupakan kabupaten yang memiliki ciri masyarakat agraris jika dilihat dari mata pencaharian utama penduduk yang didominasi perkebunan dan perikanan. Sektor usaha pariwisata berkontribusi dalam perekonomian rata-rata 19,67 persen pertahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,73 persen pertahun. Berdasarkan analisa dampak anggaran belanja Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2015-2019 didapatkan hasil analisa dampak terbesar adalah pada skenario Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah secara simultan dengan dampak rata-rata peningkatan terhadap total output sebesar 8,90 persen, nilai tambah bruto sebesar 8,15 persen, pendapatan sebesar 8,90 persen, dan tenaga kerja sebesar 4,73 persen.

---

Tourism as a potential sector to develop economic growth has made local government in Morotai Island Regencies interested to use it as a leading sector. Stated in the Morotai Island Government’s vision, tourism avowed as one of basis sector for Morotai Island development. As one of important sector in economic, tourism sector linkage to economic sectors positively in regional economic development. It means tourism had multiplier impact and support another sector to growth by its linkage.

The research purposes to analyze tourism sector impact in Morotai Island, especially to define output generated, value added, total income, and employement by tourism multiplier impact. Using input output (I-O) model, impact analysis of tourism sector measures multiplier impact by using budget planning of Central and Local Government Spending on tourism development in 2015-2019. Economic growth shows that tourism sector has contribut in average by 19,67 percent a years and growth by 6,73 percent a years for Pulau Morotai Growth Domestic Product. Tourism multiplier analysis conclusion shown that by using budget planning of Central and Local Government Spending simultanously create higher impact than two other skenarios. By Central and Local Government Spending simultaneously creates an output average 8,90 percent, value added multiplier 8,15 percent, total income 8,90, and employment 4,73 percent in 2015-2019."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur informasi kinerja dan alokasi belanja tahun 2016 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan logic model dan alokasi efisiensi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa outcome pada level Kementerian dan Eselon 1 perlu dilakukan penyesuaian. Outcome belum menggambarkan capaian kinerja secara jelas, dan kurang relevan terhadap tujuan Kementerian. Pengalokasian belanja tahun 2016 belum sepenuhnya optimal jika dihubungkan dengan alokasi efisiensi. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya alokasi untuk sektor prioritas, peningkatan nilai belanja input tidak diikuti dengan kuantitas kebijakan output yang dihasilkan, belum adanya realokasi belanja, dan pengalokasiannya masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

The purpose of this research is to analyze the performance information structure and budget allocation of Coordinating Ministry for Economic Affairs in 2016. This research uses qualitative analysis with logic model and efficient allocation. Outcome in ministerial and echelon 1 level need to adjust. Existing outcome does not clearly describe achievement condition and irrelevant to the ministry's objectives. Budget allocation in 2016 is not yet optimum. This problem is caused by less allocation on priority sectors, increasing input is not followed by increasing output, no budget reallocation in successful priority program, and budget allocation still refers to the previous budget."

"Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh DAK sub bidang sanitasi dan air minum terhadap pencapaian SPM bidang sanitasi dan air minum. Selain itu penelitian ini juga ingin menguji apakah pengalokasian anggaran DAK berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan regresi panel data. Data yang digunakan adalah data sekunder dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013-2015 yang mendapatkan anggaran DAK. Hasil regresi menunjukkan bahwa alokasi sub bidang air minum memberikan pengaruh positif dan signifikan berbeda dengan sub bidang sanitasi berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan. Perbedaan pengaruh pada sub bidang DAK terhadap indikator keberhasilan di pengaruhi banyak faktor bukan hanya pada sisi keuangan. Sedangkan untuk dampak secara tidak langsung DAK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This research aims to analyze the impact of Specific Allocation Fund in sanitation and drinking water on its quantified achievement and also to test whether the Specific Allocation Fund does influence the regional economic growth by using panel data regression. The data used is secondary data from all the fund receiver cities and districts in Indonesia year 2013 2015. The regression results show that the allocation of drinking water sub field has signicant and positive influence whileas the sanitation sub field has positive but insignificant influence. The difference of both sub fields impact on the success indicator is influenced by many factors, not only the finance side. Meanwhile, the indirect impact of Specific Allocation Fund has significant positive value on regional economic growth."

"Indonesia merupakan negara dengan pasar konstruksi nasional terbesar di Asia Tenggara. Seiring meningkatnya proyek infrastruktur di Indonesia, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia. Pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun marak digunakan di Lingkungan Jasa Konstruksi Indonesia, khususnya di Kementerian PUPR. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan klaim-klaim konstruksi yang tidak dapat cegah. Penyebab munculnya klaim tersebut yaitu akibat tindakan salah satu pihak yang menyebabkan pihak lainnya merasa dirugikan sehingga mengajukan klaim kerugian yang dapat berujung dispute. Dispute ini dapat mengakibatkan kerugian proyek dari segi teknis, waktu dan finansial. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun, khususnya di Kementeria PUPR diperlukannya identifikasi risiko-risiko dominan dari setiap tahapan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun. Hal tersebut bertujuan agar dapat menghasilkan strategi berupa rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun proyek infrastruktur yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan berbasis risiko bagi Lingkungan Kementrian PUPR. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu dengan studi literatur, kuesioner validasi pakar dan responden serta wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 proses, 11 kegiatan dan 37 sub-kegiatan yang terdapat dalam pengenlolaan kontrak rancang abngun mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan terdapat di antaranya 20 faktor risiko dominan. Selain itu, terdapat jenis bentuk tindakan preventif dan korektif guna menjadi rekomendasi berupa strategi dalam pengelolaan kontrak rancang bangun di lingkungan Kementerian PUPR.

---

Indonesia is a country with the largest national construction market in Southeast Asia. As infrastructure projects increase in Indonesia, the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) has published Ministerial Regulation of Public Works and Public Housing Number 1 Year 2020 which regulates Standards and Guidelines for the Procurement of Construction Works Design and Build through Contractor. Design and build contract management is widely used in the Indonesian Construction Service, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). However, in its implementation, there are still claims that cannot be prevented. The cause for the emergence of the claim is due to the action of one of the side causes the other side feel aggrieved so that it proposes a claim which leads to a dispute. This dispute can result in project losses from technical, time, and financial. Therefore, to maximize the design and build contract management, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), it is necessary to identify the dominant risks of each stage of the design and build contract management. This aims to produce a strategy in the form of recommendations for improving design and build contract management for infrastructure project designs that refer to the Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 1 Year 2020 based on risk for the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The research methodology used is literature study, expert and respondent validation questionnaires and interviews. From the results of the research that has been carried out there are 4 processes, 11 activities and 37 sub-activities contained in the management of abnormal design contracts referring to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 1 of 2020, with 20 dominant risk factors. In addition, there are types of preventive and corrective actions to become recommendations in the form of strategies in managing design contracts within the Ministry of PUPR."

"ABSTRAKPeningkatan kebutuhan domestik, peningkatan harga Bahan Bakar Minyak BBM di tingkat internasional, dan harga BBM jenis tertentu yang tetap, meningkatkan beban belanja subsidi BBM dalam APBN. Subsidi BBM yang berlebihan menimbulkan dampak negatif, sehingga perlu dilakukan upaya reformasi subsidi BBM jenis tertentu, salah satunya adalah kebijakan pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu melalui peningkatan harga BBM bersubsidi. Studi ini bertujuan menghitung potensi beban belanja subsidi yang dapat diturunkan/dialihkan dari upaya perbaikan kebijakan subsidi BBM dan memperkirakan dampak dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM terhadap perekonomian nasional, baik terhadap output, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, maupun tenaga kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa, pada tahun 2012, setiap 1 persen pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu, maka harga BBM bersubsidi akan meningkat sebesar 0,6 persen secara rata-rata, dan konsumsi BBM bersubsidi akan menurun sebesar 0,06 persen. Dengan menggunakan analisis Tabel Input-Output I-O Indonesia tahun 2012 yang di-update dengan metode RAS dari Tabel IO Indonesia tahun 2008, menunjukan bahwa pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM pada tahun 2012 yang menurunkan konsumsi BBM sebesar 6 persen dan apabilat dialokasikan ke bidang infrastruktur, sektor industri non migas atau sektor pertanian, ternyata mampu meningkatkan output, nilai tambah atau PDB, pendapatan masyarakat, dan lapangan kerja dalam perekonomian nasional. Output perekonomian dan pendapatan rumah tangga nasional akan maksimal apabila pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM tersebut dialokasikan untuk investasi di bidang infrastruktur. Nilai tambah bruto PDB dan penyerapan tenaga kerja akan maksimal jika pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM dilakukan untuk investasi di sektor pertanian. Sedangkan investasi di sektor industri non migas dari pengalihan alokasi anggeran subsidi BBM tidak dapat mengoptimalkan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

---

ABSTRACTThe increase in domestic demand, increase in international prices of fuel oil and fixed price of certain types of subsidized fuel, causing the increase of national budget APBN expenditure in certain types of fuel subsidy. Excessive fuel subsidies has a negative impact, so it is necessary to reforms several fuel subsidy, one of the policy is saving certain types of fuel subsidy through increased prices of subsidized fuel. This study aims to calculate the potential cost of subsidy that can be derived reallocate from the fuel subsidy policy reform and estimate the impact of the fuel subsidy savings to the national economy, both on output, economic growth, incomes, and employment. The study shows that in 2012 every 1 percent r reallocations in certain types of fuel subsidy, the subsidized fuel prices will increase by 0,6 percent on average, and the consumption of subsidized fuel will decrease by 0,06 percent. By using analysis Input Output I O Table of Indonesia in 2012 which is updated with the RAS method from I O Table of Indonesia in 2008, it shows that 100 percent reallocations in fuel subsidies in 2012 that lowered fuel consumption by 6 percent and the savings are allocated to the infrastructure sector, non oil industrial sector or the agricultural sector, was able to increase output, value added or GDP, incomes, and employment in the national economy. Economic output and household national income would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in infrastructure. Gross Domestic Product GDP and employment would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in the agricultural sector. While investment in non oil sector of the allocated fuel subsidy savings cannot optimize its impact on the national economy."

"Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan unit eselon 1 yang memiliki pemotongan anggaran terbesar kedua di Kementerian PUPR pada tahun 2016. Berdasarkan Inpres tentang pemotongan anggaran, setiap organisasi harus tetap mengamankan belanja prioritas yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, pemotongan anggaran di Ditjen Bina Marga masih dilakukan pada program prioritas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan metode pemotongan anggaran di Ditjen Bina Marga pada tahun anggaran 2016 dengan melihat lima metode yang ditetapkan oleh McTighe. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi literature. Hasil penelitian menunjukan bahwa diantara kelima metode pemotongan anggaran yang sudah dikenal, metode pemotongan di Ditjen Bina Marga cenderung menggunakan tiga metode secara bersamaan, yaitu organizational mission, marginal investment, dan employee participation. Penggunaan tiga metode tersebut berimplikasi pada sejumlah pemotongan program prioritas dan pemeliharaan pada tahun 2016.

---

The Directorate General of Highways is the echelon 1 unit with the second largest budget cut in 2016. Under the Inpres on budget cuts, every organzation must keep securing the priority spending that it is responsible for. However, budget cuts in the Directorate General of Highways are still being conducted on priority programs.

Based on these problems, this study aims to describe the method of budget cuts in the Directorate General of Highways in fiscal year 2016 by looking at the five methods set by McTighe. This research uses post positivist approach and data collection is done through observation, in depth interview, and literature study.

The results show that among the five known budget cutting methods, the cutting method in Directorate General of Highways tends to use three methods simultaneously, namely organizational mission, marginal investment, and employee participation. The use of these three methods implies a number of priority and maintenance program cuts by 2016."

"ABSTRAKInfrastruktur menjadi salah satu pilar dari 12 pilar dalam penentuan indeks daya saing global GCI , dan Indonesia menempati urutan ke 81 dari 140 negara World Economic Forum, 2015-2016 . Kebijakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang masih jauh lebih kecil dari kebutuhannya sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Renstra K/L yang terkait dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2015-2019, menandakan bahwa Pemerintah Pusat masih kesulitan dalam mendanai pembangunan insfrastruktur ekonomi. Selain itu, kebijakan alokasinya yang berbeda-beda untuk setiap sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi juga mengindikasikan kemungkinan dampak yang berbeda-beda terhadap perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan-permasalahan terkait dengan kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur ekonomi, khususnya yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, menganalisis peranan sektor-sektor dalam bidang infrastruktur, dan memperkirakan dampaknya pada tahun 2015-2019, baik terhadap output, nilai tambah, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja.Dengan menggunakan analisa Tabel Input-Output IO nasional tahun 2014 yang merupakan hasil updating dengan metode RAS dari Tabel IO nasional tahun 2010, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi secara total berkontribusi sebesar 27,5 persen terhadap pembentukan output terbesar sektor konstruksi gedung , 21,1 persen terhadap nilai tambah bruto PDB terbesar sektor konstruksi gedung , 21,8 persen terhadap pendapatan terbesar sektor jalan, jembatan, dan pelabuhan , dan 11,1 persen terhadap tenaga kerja terbesar sektor angkutan jalan raya dalam perekonomian nasional pada 2014. Sektor ketenagalistrikan, sektor jalan, jembatan dan pelabuhan dan sektor angkutan jalan raya merupakan sektor kunci dalam bidang infrastruktur dalam perekonomian nasional. Berdasarkan besaran nilai penggandanya, kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur akan optimal dampaknya terhadap output apabila alokasi anggaran dalam bidang infrastruktur diprioritaskan pada sektor ketenagalistrikan, untuk nilai tambah akan optimal bila diprioritaskan pada sektor industri pengilangan gas bumi, dan untuk pendapatan dan tenaga kerja akan optimal bila diprioritaskan untuk angkutan kereta api. Dikarenakan kebijakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dalam bidang infrastruktur yang tidak sesuai dengan prioritas tersebut, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional juga tidak optimal.

---

ABSTRACT Infrastructure, as we know, has been recognized as one of the twelve indicators used to define the Global Competitiveness Index GCI of a country. Infrastructure was also one of the ten aspect used to measure the easiness of running business in most countries. In 2015, the slight difficulties of getting electricity supply and services put Indonesia at 46 out of 189 countries World Bank, 2015 . In depth study of the country rsquo s Budgetary Income and Disbursement APBN stated in the 2015 2019 National Intermediate Development Plan RPJMN showed that the sectoral budget allocated for economic infrastructure within the related Ministry or Institution so far are still way down under the expected need stated in their recorded Strategic Planning document. This together with the inconsistency in the year to year budget allocation for each sectors directly showed the difficulties faced by the Government in allocating consistent necessary budget to support the Infrastructure Economic Development programs. This study focused on analyzing the problem related to the budget allocation disbursement for economic infrastructures, in particular the one financed by the Central Government through related Ministry Institution. It analyzes the role of each sector within the infrastructure and forecasting the impact on the output, the value added, the public income and the absorption of work forces for the year 2015 ndash 2019.Analyzing the 2014 National Input Output Table NIOT , updated from 2010 NIOT by RAS method, it was found that in 2014 the total contribution of Economic Infrastructure Sectors on the total country output is 27.5 percent in which the largest was due to building construction sector. The contribution toward Gross Domestic Product GDP is 21.1 percent, and again the largest contributor is building construction, 21.8 percent toward total income where the largest contributor is highway, bridges, and port sector, and 11.1 percent toward work forces absorption the largest is highway transportation . Availability and easiness of electrical power, bridges, port, and highway transportation became the key sector in the national infrastructure economic count down. Based on its multiplier effect value, the impact of budget allocation for infrastructure will become optimal toward total country output if the budget allocation for infrastructure sectors is prioritized on electrical power sector. The added value will be optimal if it is focused on Natural Gas Refinery industry. Income and work forces absorption will be optimal if railway transportation is prioritized. So far because the actual disbursement of the country rsquo s budget was not following the above conclusion, the impact to the total national economic development is not optimal. "

"Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan analisa Model Input-Output Antar Daerah. Interaksi antar sektor dan antar wilayah koridor merupakan konsep yang mendasari bagaimana meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang diakibatkan adanya permintaan akhir sektor tertentu dan di wilayah tertentu. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya output dan pendapatan masyarakat serta distribusinya. Sepuluh besar sektor pembangunan yang menjadi sektor kunci pembangunan terbanyak adalah Koridor Ekonomi (KE) II yakni 5 sektor kunci, kemudian KE-V sebanyak 2 sektor kunci, KE-I, KE-III dan KE-VI masing-masing 1 sektor kunci, sedangkan di KE-IV tidak ada sektor kunci yang terkait. Sektor kunci akan sangat mempengaruhi peningkatan output dan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pengaruh tersebut ditentukan oleh angka pengganda output atau pendapatan. Dampak investasi infrastruktur di dalam MP3EI eksisting, belum menunjukkan dampak yang optimum dibandingkan skenario yang dibuat. Pilihan skenario terbaik sesuai komposisi investasi sesuai simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut: a). Jika pertimbangannya hanya total output, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-1, Skenario-3, dan Skenario-2; b). Jika pertimbangannya hanya total pendapatan, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-2, Skenario-3 atau Skenario-1; c). Jika pertimbangannya hanya pemerataan output antar daerah, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2; dan d). Jika pertimbangannya hanya pemerataan pendapatan antar wilayah, maka skenario terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2. Pembangunan perekonomian nasional di luar KE-I dan KE-II sampai saat ini belum dapat diandalkan dalam percepatan dan pemerataan perekonomian, namun memerlukan infrastuktur yang merata dan keberpihakan ke Kawasan Indonsesia Timur, mengingat hasil simulasi Skenario-4 menunjukkan hal yang lebih baik daripada program MP3EI (eksisting).

---

This research analyzes the impact of the infrastructure development in the MP3EI to the Indonesia?s economy by using an analysis model of Inter Regional Input-Output (IRIO). Interactions between sectors and between regions of the economic is the underlying concept of how to improve the economy of a region resulting from the existence of a certain sector of the final demand in a particular area. Improved economy characterized by increasing output and income of the community as well as its distribution. Ten major key sectors of the Indonesia development are as follows: Economic Corridor (EC)-II has 5 key sectors, then followed by EC-V with 2 key sectors, while EC- I, EC-III and EC-IV has only 1 key sector, whereas in the EC-VI has no key sector. Key sector would greatly influence an increase in output and income of the community. The influence of how great is determined by the multiplier number. The real impact of infrastructure investments (or existing) as mentioned in MP3EI, do not show the optimum impact compared to the scenarios created.

Best screenplay selection according to the composition of investments appropriate simulation made are as follows: a). If the reasoning is solely the total output, the best investment scenario is Scenario-1, Scenario, and Scenario-2; b). If the reasoning is just the total income, then the best investment scenario is Scenario-2, Scenario-3 or Scenario-1; c). If the reasoning is just equitable output between regions, it is the best investment scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2; and d). If the reasoning is just a revenue equalization between regions, the best scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2. Economic development outside of EC-I and EC-II to date has not been reliable in the acceleration and equitable distribution of national economy, but require a uniform infrastructure and alignments to Indonsesia Eastern Region, considering the results of the simulation Scenario-4 showed a better thing than a program MP3EI (existing)."

"Penelitian ini membahas dampak belanja Pemerintah pada infrastruktur perkeretaaapian pada periode 2009-2012 khususnya sektor konstruksi-perkeretaapian terhadap PDB (output), faktor produksi, rumah tangga, dan sektor produksi. Penelitian ini menggunakan analisis social accounting matrix dengan pendekatan alat analisis accounting multiplier dan analisis jalur struktural. Penelitian dimulai dengan mendisagregasi sektor konstruksi menjadi konstruksi perkeretaapian dan konstruksi bukan perkeretaapian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dampak belanja infrastruktur atau konstruksi perkeretaaapian memberikan peningkatan pada PDB, faktor produksi, rumah-tangga dan sektor produksi lain. Analisis jalur struktural menunjukkan bahwa rumah-tangga penerima efek pengganda terbesar adalah golongan atas di kota. Sedangkan penerima efek pengganda terkecil adalah buruh tani yang menerima pengaruh hanya dari Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan Buruh Kasar di desa.

---

This study discusses the impact of government spending on railways infrastructure in the period 2009-2012, especially the railways construction sector to GDP (output), the factors of production, households, and the production sector. This study uses the output multiplier and structural path analysis within SAM method. The study began with the construction sector disaggregation into the railways construction and non-railway construction. The results show that the impact of railways infrastructure or construction expenditures provides an increase in GDP, use of production factors, households income, and ouput of other production sectors. SPA performed indicates that the highest multiplier effect to household is the high class in town. The lowest one is agricultural laborers who receive the influence from the use of Production Workers, Transport Operators, Manual and Unskilled Workers in the village."