Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk memahami peran need for cognitive closure terhadap perilaku unfriending pada pengguna media sosial Facebook yang mengalami perbedaan pandangan politik daring terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Pertanyaan survei diedarkan secara daring dan diikuti oleh 116 pengguna Facebook yang berdomisili di Jakarta. Hasil dari penelitian ini tidak menemukan pengaruh yang signifikan dari need for cognitive closure terhadap perilaku unfriending dalam konteks perbedaan pandangan politik. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan politik daring dapat memprediksi munculnya perilaku unfriending di Facebook. Perbedaan pandangan politik seharusnya dapat menjadi masukan bagi pemerintahan dan meningkatkan keterlibatan individu di dalam politik pemerintahan. Dengan munculnya kecenderungan individu untuk menghindari perbedaan pandangan politik di dunia maya, terdapat kekhawatiran akan terhambatnya proses perkembangan demokrasi yang difasilitasi oleh penggunaan internet.

---

ABSTRACTThe present study tries to understand the role of need for cognitive closure to unfriending behavior among Facebook users that encounters online political disagreement regarding the 2017 Jakarta Gubernatorial election. A set of survey items were administered online and yield responses from 116 Facebook users living in Jakarta. The result of this study did not found a significant effect of need for cognitive closure to unfriending behavior in the context of political disagreement. However, the present study indicates that online political disagreement is able to predict unfriending behavior in Facebook. Political disagreement should emerge as an input towards the current ruling government and promotes the people rsquo s political involvement. The emerging trend of individuals avoiding online political disagreement raises a concern in how the internet plays a role in harming democracy."

"Penelitian-penelitian sebelumnya melaporkan bahwa paparan terhadap pandangan yang berlawanan bisa menyebabkan polarisasi politik atau depolarisasi politik. Terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa semakin tingginya need for closure seseorang maka akan semakin konservatif ideologinya. Dari penjelasan tersebut, peneliti menduga bahwa pengaruh paparan berita yang berbeda pandangan terhadap polarisasi politik dimoderasi oleh need for closure. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh paparan terhadap pandangan politik yang berlawanan dipengaruhi oleh need for closure. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, studi kuasi-eksperimental mixed design dengan 69 partisipan pendukung Jokowi dan Prabowo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan terhadap pandangan yang berlawanan tidak memengaruhi polarisasi politik. Selain itu, need for closure tidak terbukti dapat memoderasi efek antara paparan terhadap pandangan yang berlawanan terhadap polarisasi politik.

---

Previous studies show that exposure to opposing views could cause political polarization. There are other studies which show that individual with high need for closure will have conservative ideology. From the explanation above, researcher hypothesized that the effect of exposure to opposing political news on political polarization is moderated by need for closure. The aim of this study is to know the effect of exposure to opposing views on political polarization that is moderated with need for closure. To answer this research question, a quasi experimental study with mixed design is held with 69 participants that consists of Jokowi and Prabowos supporters. The result of this study shows that exposure to opposing views doesnt affect political polarization in a statistically significant way. Also, this study finds that need for closure doesnt moderate the effect of exposure to opposing views on political polarization."

"ABSTRAKArtikel ini membahas partisipasi politik Teman Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah Pilkada DKI Jakarta 2017. Teman Ahok adalah organisasi partisan yang dibuat untuk mendukung Petahana Basuki Tjahja Purnama Ahok , yang pada awalnya berencana maju melalui jalur independen pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan menggunakan analisis ranah politik Bourdieu, studi ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana Ahok mempertahankan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kontestasi politik elektoral? Kedua, apa arti keberadaan Teman Ahok bagi Ahok? Ketiga, strategi apa yang digunakan oleh organisasi partisan Teman Ahok dalam mendukung Ahok mempertahankan posisinya? Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen, artikel ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, Ahok memilih jalur independen untuk mempertahankan posisinya. Sebagai calon independen, Ahok memerlukan Teman Ahok sebagai kendaraan dan pengumpul dukungan politik. Kedua, Teman Ahok ndash;melalui partisipasi politik ndash; mengonversi aneka modal menjadi modal politik bagi Ahok. Konversi modal tersebut dilakukan melalui sejumlah strategi modern, dan dipandu oleh suatu habitus modernis yang telah terbentuk sejak tahun 2012. Ketiga, Teman Ahok berhasil memperkuat posisi tawar Ahok di mata partai politik. Hal tersebut dapat dilihat dari datangnya dukungan sejumlah partai politik seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem terhadap Ahok.

---

This article discusses the political participation of Ahok 39 s Friends in the Jakarta Gubernatorial Election in 2017. Teman Ahok is a partisan organization created to support incumbent Basuki Tjahja Purnama Ahok , who initially planned to be inpendent candidate. Using Bourdieu rsquo s Field Theory, this study attempts to answer some questions. First, how does Ahok maintain his position as Governor of DKI Jakarta in electoral political contestation Second, what does Ahok 39 s existence mean to Ahok Third, what strategy is used by Ahok 39 s partisan organization in supporting Ahok to maintain his position Using qualitative methods through in depth interviews and document studies, this article yields several conclusions. First, Ahok opted for an independent path to defend his position. As an independent candidate, Teman Ahok as an alternative political machine. Second, Teman Ahok through political participation converts various capital into political capital for Ahok. The capital conversion is done through a number of modern strategies, and is guided by a modernist habitus that has been formed since 2012. Third, Ahok 39 s friends succeeded in strengthening Ahok 39 s bargaining position in the eyes of political parties. This can be seen from the coming of support from various political parties such as PDIP, Golkar Party, Hanura Party and Nasdem Party."

"Banyaknya isu-isu politik yang menggunakan sentimen agama sudah menjadi keseharian masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara religiusitas dengan konservatisme politik, dan peran need of closure sebagai moderator pada hubungan antar variabel-variabel tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian korelasional dan cross-sectional serta menggunakan metode analisis korelasi Pearson dan analisis statistik regresi berganda dengan moderasi. Partisipan penelitian ini adalah 282 orang yang merupakan WNI berusia minimal 18 tahun dan menganut agama Islam, Kristen Protestan dan Katolik. Hasil penelitian dengan Pearson correlation menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara religiusitas dengan ideologi politik dan need for closure juga memiliki korelasi yang signifikan dengan konservatisme politik, tetapi hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa need of closure ternyata tidak memiliki efek moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara religiusitas dengan konservatisme politik.

---

Many political issues that use religious sentiments have become the daily lives of the people of Indonesia. This study aims to see the relationship between religiosity and political conservatism, and the role needs to be closer as a moderator in the relationship between these variabels. This study included correlational and cross-sectional research and also used Pearson correlation analysis and multiple regression analysis with moderation as analysis method. This study involved 282 participants who represented Indonesian citizens at least 18 years of age and adhered to Islam, Protestantism and Catholicism. The results of the study show that there is a significant correlation between religiosity and political conservatism and need for closure also has significant correlation to political conservatism, but the moderating effect of need for closure turns out to be not significant on the relationship between religiosity and political conservatism."

"ABSTRAKBagi masyarakat daerah kota, personal characteristic merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk memilih pemimpin, etnis salah satunya Lieske, 1989 . Etnis bagi individu bukan hanya sebagai kelompok sosial saja, namun sebagai bagian dari identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran ethnic identity sebagai moderator hubungan antara kelompok etnis dengan perilaku memilih dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Putaran kedua. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 286 orang yang terdiri dari 115 orang dengan latar belakang etnis Tionghoa dan 171 orang dengan latar belakang etnis Jawa. Data dalam penelitian ini diambil secara online sebelum pemilihan berlangsung. Hasilnya membuktikan bahwa ethnic identity tidak memiliki efek moderasi antara kelompok etnis dengan perilaku memilih dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun terdapat perbedaan perilaku memilih yang signifikan antara kelompok etnis Tionghoa dan Jawa dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

---

ABSTRACTFor urban people, personal characteristic is one of the factors considered for choosing a leader, ethnic one of them Lieske, 1989 . Ethnicity for every individual is not a social group, but one is able to further assess its attachment to the ethnic group they have. This study to assess the role of ethnic identity as a moderator relationship between ethnic groups and voting behavior in the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. This study involved two ethnic groups to the background of the candidate for governor to be elected. Participants in the study numbered 286 people consisting of 115 people with Chinese background and 171 people with Javanese ethnic background. The data in this study was taken online before the election took place. The result present that ethnic identity has no moderate effect between ethnic group and voting behavior in Jakarta 2017 Governor Election. However, there were significant differences in voting behavior between Chinese and Javanese ethnic groups in the 2017 Jakarta Gubernur election."

"Penelitian ini menganalisis penyebab kekerasan politik dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan kaitannya dengan politik identitas. Penelitian ini menggunakan konsep Hate Spin Cherian George (2016) sebagai konsep utama penelitian dan didukung dengan teori konflik sosial-agama Clifford Geerzt (1981) dan teori kekerasan Johan Galtung (1997). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa kekerasan bukan terjadi karena adanya mobilisasi dari wirausahawan politik yang terepresentasikan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan Teman Ahok dengan menggunakan identitas, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat sebagai bentuk ketersinggungan massa akan sebuah penghinaan atas dasar agama.

---

This study analyzes the causes of political violence in the DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017 and its relation to political of identity. This study employs the concept of Hate Spin of Cherian George (2016) as the main concept which is supported by two theories of social-religious conflict of Clifford Geerzt (1981) and violence theory of Johan Galtung (1997).  Employing qualitative methods with case study design, this research suggests that violence did not occur because of the mobilization of political entrepreneurs represented by Front Pembela Islam (FPI) and Teman Ahok in using identity. The violence grew out to public awareness as a form of offense to the masses would be an insult on the basis of religion. "

"Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara fundamentalisme agama dan intoleransi politik serta efek moderasi need for closure terhadap hubungan dua variabel tersebut. Fundamentalisme agama diprediksi memiliki hubungan positif dengan intoleransi politik di mana need for closure dapat memperkuat hubungan keduanya. Intoleransi politik diukur dengan Political Tolerance Scale yang dikembangkan oleh Mujani, Liddle, & Pepinsky (2018) sementara itu fundamentalisme agama diukur dengan Intratextual Fundamentalisme Scale yang diadaptasi oleh Muluk, Sumaktoyo dan Ruth (2013). Need for closure diukur dengan  Need for Closure Scale yang dikembangkan oleh Roets dan Van Hiel (2011) untuk mengukur kebutuhan keteraturan, prediktabilitas, ketegasan, menghindar dari ambiguitas, dan close mindedness. Responden penelitian ini adalah 211 orang masyarakat umum di Indonesia yang beragama Islam dan dijaring secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fundamentalisme agama berkorelasi positif dan signifikan dengan intoleransi politik. Need for closure memiliki kontribusi sebagai moderator terhadap hubungan fundamentalisme agama dan intoleransi politik, khususnya ketika need for closure tinggi. Namun, tidak ditemukan peranan individual need for closure yang signifikan dalam menjelaskan intoleransi politik. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran faktor kognitif dalam memahami agama dan sikap politik.

---

This research is a quantitative study which aims to determine the relationship between religious fundamentalism and political intolerance with the moderating effect of need for closure on the relationship of these two variables. Religious fundamentalism is predicted to have a positive relationship with political intolerance where need for closure can strengthen the relationship between them. Political intolerance is measured by the Political Tolerance Scale developed by Mujani, Liddle, and Pepinsky (2018) while religious fundamentalism is measured by the Intratextual Scale Fundamentalism adapted by Muluk, Sumaktoyo and Ruth (2013). Need for closure is measured by Need for Closure Scale developed by Roets and Van Hiel (2011) to measure the needs of regularity, predictability, firmness, avoidance of ambiguity, and close mindedness. Respondents of this study were 211 people in the general public in Indonesia who are Muslim and netted online. The results showed that religious fundamentalism was positively and significantly correlated with political intolerance. Need for closure has a contribution as a moderator on the relationship between religious fundamentalism and political intolerance, especially when the need for closure is high. However, in terms of individual effect, there was no significant role for need for closure in explaining political intolerance. This finding shows the importance of the role of cognitive factors in understanding religion and political attitudes."

"Makalah ini mengkaji kinerja media massa online Indonesia dalam menerbitkan berita untuk masyarakat hubunganya dengan Pilkada DKI Jakarta 2012 putaran kedua. Dengan mempertimbangkan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2012, diperlukan peran media massa online untuk menciptakan kompetisi politik yang bersih. Media massa juga memiliki peran yang penting untuk memberikan informasi yang jelas secara intensif kepada para pembaca. Ada empat media massa online yang menerbitkan berita paling banyak mengenai isu tersebut termasuk detik.com, kompas.com, tempo.co, dan mediaindonesia.com. Penelitian ini mengkaji empat media massa online tersebut karena mereka menerbitkan berita paling banyak dibandingkan dengan media lain selain televisi. Ada dua hal utama yang coba dibuktikan oleh makalah ini. Pertama, makalah ini ingin menunjukkan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menerapkan kontrol sosialnya. Kedua, makalah ini membuktikan bahwa kekuatan media massa online dapat mempengaruhi dan membujuk para pembaca. Penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk bidang studinya dan masyarakat dengan membuka ranah baru kajian budaya media serta menyediakan informasi mengenai kekuatan dan perilaku media massa online.

---

This paper examines the performance of Indonesian online mass media in publishing news for citizens related to the second period of DKI Jakarta Gubernatorial Election 2012. Considering the implementation of DKI Jakarta Gubernatorial Election 2012, the role of online mass media is required in order to make a clean politics competition. Mass media also has important role to give audiences the transparent information related to candidates intensively. There are four online mass media which publish the most news about the issue including detik.com, kompas.com, tempo.co, and mediaindonesia.com. This research observes those four online mass media because they publish the most news than other media beside television. There are two major points that this paper tries to prove. Firstly, this paper tries to prove that mass media has power to apply its social control. Secondly, this paper proves that the power of online mass media can influence and persuade audiences in this case. This research will give contribution for its field and citizens by opening new area of media cultural studies and providing information about the power and the behavior of online mass media."

"Tesis ini dilatarbelakangi perkembangan teknologi informasi membuat perilaku memilih menjadi terpengaruh muatan informasi yang disebar oleh teknologi. Terutamaperkembangan media sosial yang membuat pemilih memiliki akses informasi sekaligus berpotensi terpapar beberapa konten yang memang sengaja dicari berupa konten yangbenar berisikan informasi politik maupun tidak sengaja yakni konten yang tidak benar berisikan hoaks karena algoritma media sosial. Belum lagi, hoaks yang hadir jugamembawa isu primordial. Sehingga hal ini perlu dilihat dampaknya terhadap generasi yang paling sering menggunakan media sosial dan berpotensi terpapar informasi politik dan hoaks bertema primordial lebih masif, yakni generasi milenial. Selanjutnya, penulismemilih melihatnya di Pilkada DKI 2017 putaran kedua karena merupakan kasus yang paling lengkap untuk menjelaskan seluruh isu yang ingin ditulis dalam penelitian ini, yakni mengenai internet dan media sosial, informasi politik dan hoaks, isu primordial, dan generasi milenial. Penelitian ini akan menguji tingkat keterpaparan informasi politik dan tingkat keterpaparan hoaks bertema primordial dalam mempengaruhi perilakumemilih generasi milenial pada pilkada DKI 2017 putaran kedua. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori model partisipasi politik media sosial (SMPPM) sebagai variabel independen dan perilaku memilih sebagai variabel dependennya. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden,tingkat kepercayaan 95% dan Margin of Error (MoE) 5%. Hipotesis dalam penelitian ini terpatahkan karena justru yang terjadi sebaliknya, Semakin tinggi keterpaparan informasipolitik, yang mengaktifkan tujuan rasional milenial, maka milenial akan cenderung semakin memilih pasangan Anies-Sandi dan semakin tinggi keterpaparan hoak bertema primordial, yang mengaktifkan tujuan primordial milenial, maka milenial akan cenderung semakin memilih pasangan Ahok-Djarot. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori model partisipasi politik media sosial (SMPPM) dapat menjelaskan perilaku memilih milenial di Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

---

This thesis is inspired by the development of information technology to make voting behavior to affect by the information content from technology. Especially thedevelopment of social media that makes voters have access to information and potentially exposed some content that intentionally sought is the correct content that contained political or accidental information. The content did not correctly contain hoax because of social media algorithms. Moreover, the hoax also present primordial issues. So it needs to know the impact on the generation who use the most social media and potentiallyexposure to political information and more massive primordial-themed hoaxes, i.e. millennials. Furthermore, the author chose to saw it in the second round of DKI 2017 because it is the most complete case to explain all the issues that want to be written in this research, namely about the Internet and social media, political and hoax information, primordial issues, and millennials. The study will test the exposure level of politicalinformation and the primordial themed hoaxes exposure level in influencing the behavior of choosing millennials in the second round DKI 2017 elections. The theory used in this study was the theory of social media political participation model (SMPPM) as an independent variable and the voting behavior as its dependent variable. Method used is a quantitative method with a number of samples are 400 respondents, confidence level is 95% and Margin of Error (MoE) is 5%. Hypothesis in this study is not proven because precisely the opposite is the higher exposure of political information, which activates therational goal of millennials, then millennials will be increasingly to choose Anies-Sandi pairs and the higher The exposure of the primordial-themed hoax, which activates the millenniums primordial objective, it will be the millennial energy to choose the Ahok-Djarot pair. Theoretical implications suggest that the theory of social media political participation model (SMPPM) can be used to describe the behavior of selecting a millennial in the second round of DKI elections 2017."

"ABSTRAKStudi ini meneliti hubungan antara model fundamentalisme intratekstual (Hood, Hill, Williamson, 2005) dengan konsep-konsep disposisional dari c/csed-mindedness, yaitu intolerance of uncertainty (IO) dan need for cognitive closure (NFC). Selain itu,. juga diteliti bagaimana peran trait kepribadian dan lingkungan sosial sebagai moderator hubuugan tersebut. Sebanyak 195 mahasiswa yang berasal dari universitas agama dan universitas umum bexpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi satu set kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fundamentalisme agama berasosiasi secara positif dengan religiusitas, tetapi tidak dengan UI dan NFC. Selain itu, interaksi yang signifikan antara religiusitas dan trail kepribadian menunjukkan bahwa asosiasi positif antara fundamentalisme dan religiusitas lebih tinggi pada partisipan yang juga tinggi pada trait agreeableness. Sedangkan, peran moderasi lingkungan soslal tidak ditemukan. Hasil ini menegaskan perrnyataan Hood dkk. (2005} bahwa para fundamentalis bukanlah orang-orang yang closed-minded seperti yang se!ama ini menjadi streotip mereka. Sclain itu, juga mengindikasikan bahwa fundamentalisme agama, seperti yang ditekankan oleh Marty (1988) dan Hood dkk. {2005), dapat dijelaskan dengan lebih baik jika berfokus pada nilai-nilai keagamaan yang dianut daripada disposisi personal. Penelitian-penelitian selanjutnya disarankan untuk memberi perhatian besar pada pengembangan dan pengujian empiris model fundamentalisme agama intratekstual terutama dalam isu atribut-atribut psikometris pada alat hukumya.

---

ABSTRACTThe present study examinedd the relations between intratextual fundamentalism model (Hood, Hill, & Williamson, 2005) and dispositional concepts of closed-mindedness (i.e., intolerance of uncertainty [IU] and need for cognitive closed-e [NFC]), and also to investigate to what extend the relations were moderated by personality traits and social environmental factors. One hundred and ninety-five university students from religious and public universities completed measures of religiosity, lU Scale, NFC Scale. Big Five Inventory, and fundamentalism. Fundamentalism was positively associated with religiosity but was not associated with lU and NFC. A significant interaction between religiosity and agreeableness revealed that the positive association betoveen religiosity and fundamentalism was higher among participants who were also high in agreeableness. The results of present study confirm what Hood et al. (2005) suggested that fundamentalists are not closed-minded as they are usually stereotyped with. Furthermore. the results also suggest that religious fundamentalism, like Marty (1988) and Hood et aL (2005) noted, would be better explained by focusing on the religious values rather than personal disposition factors. Future research should take a great attention to the development and empirical examination of intratextual fundamentalism model, especially in the psychometrical issues of the measurement."