Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan karya akhir ini mencoba membahas keterlibatan anak dalam prostitusi yang bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Lemahnya ikatan sosial dengan keluarga dan lingkungan juga dapat menjadi faktor pendukung anak terlibat prostitusi. Tulisan ini menggunakan konsep viktimisasi struktural yang menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi korban karena status yang dimilikinya. Ikatan sosial yang lemah dapat membuat anak terlibat dalam prostitusi karena orangtua tidak menjalankan peran perlindungannya dengan baik sehingga dapat menjerumuskan anak ke dunia prostitusi. Sumber data sekunder digunakan untuk menjadi bahan analisis tulisan ini. Kesimpulan dari tulisan ini melihat bahwa anak yang terlibat dalam prostitusi dikarenakan ikatan sosial dengan keluarga dan lingkungan yang lemah serta orangtua yang mungkin menjadikan anak sebagai korban.

---

ABSTRACTThe writing of this final paper attempts to discuss the involvement of children in prostitution which is not only caused by economic factor but also the lack of social bond with family and neighborhood can support children to involved in prostitution. This paper uses structural victimization concept which explains that a person can be a victim because of the status he or she has. The lack of social bond can cause children to involved prostitution, parents who do not do their role in protecting children properly can plunge their children in prostitution. Secondary data source is used in this paper as an analysis source for this writing. The conclusion of this paper sees that children who involved prostitution are caused by the lack of social bond with family and neighborhood and parents who made their children as a victim. "

"Skripsi ini membahas mengenai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus sebagai pranata sosial baru di masyarakat perkotaan untuk perlindungan anak terlantar. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, melalui metode pengumpulan data pengamatan, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama melayani anak terlantar di rumah perlindungan, RPSA Bambu Apus menggantikan fungsi pranata keluarga, rumah tangga dan pranata kekerabatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pengasuhan anak, hingga anak dikembalikan dalam lingkungan pengasuhan permanen yang memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Segala manfaat diberikan RPSA Bambu Apus bagi anak terlantar yang dilayani, agar kebutuhan anak sesuai dengan tumbuh kembangnya dapat terpenuhi. Dengan demikian, RPSA Bambu Apus menyiapkan anak terlantar agar dapat diterima di masyarakat, khususnya lingkungan pengasuhan permanen anak nantinya, dan membantu mengatasi keberadaan anak terlantar. Meskipun begitu, peningkatan pelayanan perlu dilakukan, yakni berupa peningkatan kerjasama keluarga dan pihak yang nantinya bertanggung jawab atas pengasuhan permanen anak dalam rencana pelayanan anak; dukungan sosial terhadap keluarga yang akan melaksanakan pengasuhan permanen anak; dan peningkatan kualitas dan kuantitas pekerja sosial dan pengasuh RPSA Bambu Apus.

---

This study focuses on Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus as a new social institution in urban society to protect neglected child. The research was conducted by using qualitative research approach through observation, interview, and literature study method. The result of this study showed that when RPSA Bambu Apus taking care of the neglected children in the protection house, it replaced the function of family institution, household, and kinship institution concerned with fulfilling daily needs and child rearing until they returned to the permanent child rearing environment which fulfills the best interest for the children. All advantage is given by RPSA Bambu Apus to meet the growth needs of neglected child. Therefore, RPSA Bambu Apus is preparing neglected child to be socially accepted, especially in the permanent child rearing environment later on and try to overcome the existence of them. However, service improvement need to do, that are the cooperation of family and the caregiver which later responsible to plan neglected child treatment; social support for neglected child?s family who will be taking care of their children; and the quality and quantity improvement of social workers and caregivers in RPSA Bambu Apus."

"Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak telah menyebabkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menciptakan Kampanye Three Ends, yang terdiri dari tiga program: menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, menghentikan perdagangan manusia, dan menghentikan kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemasaran sosial ini. Kerangka penelitian berasal dari elemen pemasaran media sosial: Content, Context, Connectivity, Conversation, and POST (People, Objectives, Strategy, and Technology). Analisis dilakukan pada konten yang diposting dan tanggapan pada media sosial, untuk empat media sosial yang digunakan dalam kampanye (Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook). Penelitian ini menemukan bahwa lebih banyak masyarakat yang memberikan tanggapan di akun media sosial Facebook KPPPA, akan tetapi beberapa bulan terakhir justru akun media sosial Instagram KPPPA lebih banyak menarik perhatian masyarakat. Minat pengguna media sosial meningkat ketika KPPPA memposting informasi infografis tentang statistik kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Komunikasi hanya bersifat satu arah yaitu ketika kementerian mengunggah sesuatu, kemudian publik memberikan tanggapan berupa menyukai foto atau merespon melalui kolom komentar; tidak ada interaksi antara kementerian dan publik di media sosial yang digunakan dalam kampanye ini.

---

The high rate of violence on women and children has caused the Ministry of Women Empowerment and Child Protection (MoWECP) to create Three Ends Campaign, consisting three programs: stop violence toward women and children, stop trafficking, and stop economic disparity for women. This research aims to evaluate the effectiveness of social media utilization in this social marketing campaign. The research framework derives from the element of social media marketing: Content, Context, Connectivity, Conversation; and POST (People, Objectives, Strategy, and Technology). Analysis were conducted on content of social media posting and responses, for four social media used in the campaign (Instagram, Twitter, YouTube, and Facebook).

This research found that more people response on Facebook compare to other social media, but in the recent months Instagram attracts more attention. The interest of social media users is increasing when KPPPA post infographic information about statistic of violence against women in Indonesia. The direction of communication is only one way that the ministry posting something, then the public giving likes or comments; there is no interaction between the ministry and the public in the social media used in this campaign."

"Tesis ini mengkaji dan memaparkan tentang pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya. Tujuan tesis ini to explore dan to describe secara jelas dan rinci akan pengabaian hak anak dan penelantaran anak dalam perceraian orang tuanya, serta peran para ibu tunggal untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengabaian hak anak dan penelantaran anak dalam perceraian orang tuanya sehingga menganggu kesejahteraan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Literature Review untuk data sekunder melalui Artikel Ilmiah Indeks Scopus dan Google Scholar tahun 2018 hingga tahun 2022, dan Metode Penelitian Kualitatif untuk data primer melalui wawancara mendalam tidak berstruktur. Kajian ini menggunakan Teori Kriminologi Untuk Kesejahteraan Sosial dan Teori Kesejahteraan Sosial. Lebih dalam, tesis ini menunjukkan terdapat kesamaan antara pengabaian hak anak dengan penelantaran anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya adalah penelantaran anak dan berdampak secara jangka panjang terhadap anak. Hal ini mengakibatkan kesejahteraan anak menjadi terganggu. Oleh karenanya diperlukan suatu desain awal dari model pengendalian pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya. Tujuannya, agar anak mendapatkan kesejahteraan sosialnya dan terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia.

---

This thesis studies in-depth and describes the neglect of children's rights in the divorce of their parents. This research aims to explore and to describe in a clearly and in detail way to the the neglect of children's rights in the divorce of their parents, and the role of the single mothers in meeting the needs of their children. The method used in this study is the Literature Review for collecting secondary data through the Scopus Index Scientific Archipelago and Google Scholar for the period 2018 to 2022, and the Qualitative Research Method by collecting data through unstructured in-depth interviews as primary data. This thesis using Theory of Welfare Criminology and Theory of Social Welfare. The results of this study indicate that neglect of children's rights in the divorce of their parents is a form of negligence and has a long-term impact on children. This impact disrupts the social welfare of children. Therefore, it is necessary to have an initial design of a model for controlling the neglect of children's rights in the divorce of their parents. The objective is for children to be able to fulfil their social welfare and avoid human rights violations."

"Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yaitu Proses Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS- AMPK) yang difokuskan terhadap anak korban kekerasan seksual di LPA DKI Jakarta, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Informan penelitian terdiri dari Sakti Peksos, Ketua LPA, Penerima Manfaat beserta orang tuanya dan Subdit AMPK sebagai pelaksana program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pemberian bantuan sosial anak, sebagian besar diperuntukkan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yaitu perlengkapan sekolah. Dan keseluruhan proses tersebut telah sesuai dengan Pedoman Operasional PKS- AMPK.

---

This study is an evaluation that Social Welfare Programme Implementation Process Children Who Need Special Protection, which focused on child victims of sexual violence in LPA Jakarta, as well as factors supporting and inhibiting its implementation. Way informants consisted of Social Workers, Chairman of LPA, Beneficiaries and their parents and Subdit AMPK as a program manager. The results of this study indicate that the provision of social services children, mostly devoted to the fulfillment of basic needs ie school supplies. And the whole process is in accordance with the Operational Guidelines PKS-AMPK"

"Skripsi ini menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, terkait dengan konsepsi perlindungan anak dalam hukum internasional dan hukum nasional. Kedua, mengenai konfigurasi kelembagaan yang meliputi prinsip, bentuk kelembagaan, serta kewenangan yang perlu dimiliki lembaga nasional hak anak berdasarkan pedoman yang direkomendasikan dalam instrumen hukum internasional. Masih di bagian kedua, dibahas pula mengenai konsep lembaga nasional hak anak di Norwegian, Thailand, India, dan Mauritius. Ketiga, terkait dengan perbandingan bentuk kelembagaan, fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis konfigurasi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga nasional hak anak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konfigurasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia masih belum mengikuti pedoman konfigurasi lembaga nasional hak anak yang dikemukakan dalam instrumen internasional. Dari segi kelembagaan, fungsi, dan kewenangan tidak memadai sebagai sebuah lembaga nasional Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sudah ada terlebih dahulu.

---

This research will focus on three main problems. First, related to the conception of child protection in international law and national law. Secondly, the institutional configuration including principles, institutional forms, as well as the authority needed by a national child rights body based on guidelines recommended by international instruments. Still in the second part, also discusses the concept of national child rights institutions in Norwegian, Thailand, India, and Mauritius. Thirdly, related to the comparison on institutional forms, functions, authority, and working mechanism of the Indonesian Child Protection Commission and the National Commission on Human Rights.

This research was conducted with the juridical-normative method which aims to analyze the institutional configuration of the Indonesian Child Protection Commission as a national child rights institution in Indonesia.

The results shows that the configuration of the Indonesian Child Protection Commission has not followed the configuration guidelines on national child rights institutions set out in international instruments. In terms of institutions, functions, and authority were inadequate as a national human rights institution in comparison to the National Human Rights Commission who has existed first."

"ABSTRAKKebijakan kota layak anak diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, dimana kebijakan tersebut berisikan 24 indikator sebagai pemenuhan kebijakan dan akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Salah satu kota yang ditunjuk untuk menjadi pilot project adalah Kota Depok selain itu kebijakan Kota Layak Anak dijadikan program andalan. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak tentunya dimulai dari sector yang kecil terlebih dahulu yaitu dimulai dari lingkungan keluarga lalu RT dan RW, salah satu dinas yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak terkait lingkungan Keluarga RT dan juga RW adalah Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga Kota Depok. Dalam kebijakan Kota Layak Anak terbagi menjadi 5 kluster hak anak dimana Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok merupakan koordinator dari kluster ke 2 yaitu mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dalam mewujudkna Kota Layak Anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasl penelitian dari peran dinas perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga kota depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah: 1) Kurang Komitmen dari pemimpin, 2) koordinasi yang kurang antar dinas dan lembaga lain, 3) sosialisasi yang dilakukan tidak secara berkala, 4) Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai

---

ABSTRACT

Child-friendly city policy is regulated in the Republic of Indonesia Minister of Women Empowerment and Child Protection Decree Number 11 of 2011, where the policy contains 24 indicators as the policy's fulfillment and will be directed to the level towards child-friendly city. One of the cities designated to become the pilot project is the City of Depok, where the Child-friendly City policy has become the mainstay program. In realizing Child Friendly City, it should certainly starts from a small sector first, starting from the family environment then the neighborhood association (RT) and community association (RW), one of the agencies that plays a role in realizing Child Friendly City related to the family neighborhood association environment as well as the community association is the Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City. In the child-friendly city policy, the rights are divided into 5 clusters, where the Child Protection,Community and Family Empowerment Agency of Depok City is the coordinator of the second cluster, namely on the Family Environment and Alternative Parenting. With this in mind the author is interested in researching on how the role of the Department of Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City in realizing Child Friendly City. The approach used in this research is a qualitative approach, with descriptive research type. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews and literature study. The results of the research on the role of the child protection, community and family empowerment agency of Depok City : 1) the Lack of Commitment from leaders, 2) the lack of coordination between agencies and other institutions, 3) inconstant socialization, 4) Inadequate Human Resources."

"Penelitian ini membahas tentang kasus pernikahan anak yang terjadi dalam budaya lokal di Indonesia yang ditinjau berdasarkan konsep perlindungan anak dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Konsep perlindungan anak yang dimaksud meliputi kerangka asesmen untuk child safeguarding and promoting welfare serta mengulas tentang kebijakan yang berhubungan dengan pernikahan anak. Penelitian dilakukan dengan metode penulisan context review dan tahapan tinjauan pustaka. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus pernikahan anak di Indonesia dari tahun ke tahun. Beberapa wilayah di Indonesia dengan kasus pernikahan anak yang tinggi memiliki unsur budaya yang melanggengkan praktik pernikahan anak. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat budaya lokal di Indonesia yang mendukung terjadinya pernikahan anak, seperti ketentuan pernikahan adat Kaharingan, nilai Urang Banjar, tradisi uang panai, kebiasaan kawin paksa, dan budaya merariq. Penelitian menyimpulkan bahwa budaya yang dianut oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat seolah ‘mengatur’ cara berpikir seseorang dan bagaimana mereka mengambil keputusan, terutama dalam kasus pernikahan anak. Demi menjaga tradisi budaya dan nama baik keluarga, anak dapat terjebak dalam praktik pernikahan anak yang dapat membahayakan kesejahteraan dan perlindungan kehidupan mereka sebagai anak. Urgensi dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana budaya pernikahan anak menempatkan anak pada posisi yang rentan dan berbahaya serta memberikan penjelasan bagaimana unsur kebudayaan tertentu dapat menimbulkan masalah yang berpotensi membahayakan kehidupan anak.

---

This study discusses cases of child marriage that occur in local culture in Indonesia which are reviewed based on the concept of child protection from the discipline of Social Welfare Studies. The concept of child protection in question includes an assessment framework for child safeguarding and promoting welfare as well as reviewing policies related to child marriage. The research was conducted using a context review writing method and the literature review stage. This research is motivated by the high number of cases of child marriage in Indonesia from year to year. Some areas in Indonesia with high cases of child marriage have cultural elements that perpetuate the practice of child marriage. This is evidenced by the results of research which reveals that there is a local culture in Indonesia that supports child marriage, such as the provisions of the Kaharingan traditional marriage, the Urang Banjar value, the tradition of uang panai, the habit of forced marriage, and the merariq culture. The research concludes that the culture adopted by a community or group of people seems to 'regulate' a person's way of thinking and how they make decisions, especially in the case of child marriage. To maintain cultural traditions and the good name of the family, children can be trapped in child marriage practices that can endanger their welfare and the protection of their lives as children. The urgency of carrying out this research is to reveal how the culture of child marriage places children in a vulnerable and dangerous position and provide an explanation of how certain cultural elements can cause problems that have the potential to endanger children's lives."

"Anak yang terlibat dalam aktivitas periklanan sering tidak diakui sebagai pekerja anak, meskipun pekerjaan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari pengembangan minat dan bakat mereka. Hal ini mengakibatkan permasalahan seperti diabaikannya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai model iklan ini oleh orangtua, pengusaha dan bahkan pemerintah, yang akhirnya berdampak negatif pada hak dan kewajiban anak tersebut serta berpotensi merugikan masa depan mereka. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia dan perlindungan hukum pekerja anak yang bekerja sebagai model iklan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam skripsi ini bentuk skripsi problem identification dan problem solution. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang didukung data lapangan berupa wawancara kepada informan yaitu model iklan. Simpulan dari skripsi ini bahwa pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia tersebar di beberapa peraturan pemerintah lainnya. Selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan oleh orang tua, pengusaha, dan pemerintah terkait pekerja anak sebagai model iklan di Indonesia belum maksimal. Oleh karena itu dalam skripsi ini dapat diberikan saran bahwa diperlukannya kompilasi hukum terhadap peraturan hukum mengenai pekerja anak sebagai model iklan agar terdapat kepastian hukum terhadap lanak yang bekerja sebagai model iklan dan perlu adanya lembaga khusus yang memberikan perlindungan hukum pekerja anak sebagai model iklan di Indonesia yang dapat berfokus untuk memberikan perlindungan kepada anak yang bekerja sebagai model iklan di Indonesia.

---

Children involved in advertising activities are often not recognized as child laborers, even though their work is actually part of the development of their interests and talents. This leads to issues such as the lack of legal protection for children working as advertising models by parents, employers, and even the government, which ultimately negatively impacts their rights and obligations and potentially harms their future. The problem discussed in this thesis is the legal regulation regarding child labor in Indonesia and the legal protection of child workers who work as advertising models from the perspective of labor law in Indonesia. The method used in this thesis is in the form of problem identification and problem solution. This thesis is a normative legal research and utilizes secondary data supported by field data in the form of interviews with informants who are advertising models. The conclusion of this thesis is that the legal regulation regarding child labor in Indonesia is scattered across several other government regulations. Furthermore, the legal protection provided by parents, employers, and the government regarding child workers as advertising models in Indonesia is not yet optimal. Therefore, this thesis suggests the need for a compilation of laws on the legal regulations regarding child workers as advertising models to ensure legal certainty for children working as advertising models. Additionally, there is a need for a specialized institution that provides legal protection for child workers as advertising models in Indonesia, which can focus on protecting children working as advertising models in Indonesia."