Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Nasional di Indonesia sejak 2014 menghadapi isu seperti kepesertaan, kualitas pelayanan kesehatan serta pendanaan. Pendanaan dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan JKN. Defisit selama tahun 2014 hingga 2016 disebabkan ketidaksesuaian antara iuran yang dikumpulkan dengan besaran klaim. Data menunjukan peningkatan hasil pemungutan iuran secara keseluruhan meskipun terjadi penurunan hasil pemungutan iuran pada segmen peserta mandiri. Berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan belum menunjukan hasil positif. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa implementasi pemungutan iuran pada peserta mandiri belum mampu meningkatkan hasil kolektibilitas iuran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan jaminan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan dianalisis menggunakan data primer berupa wawancara mendalam, dokumen peraturan dan data statistik dari BPJS Kesehatan serta data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan dari dimensi content terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dengan tujuan yang diharapkan dalam implementasi pemungutan iuran peserta mandiri. Dimensi context menunjukan adanya isu willingness to pay dan ability to pay. Pada dimensi capacity, BPJS Kesehatan merupakan organisasi yang terbuka untuk melakukan inovasi meskipun masih dibutuhkan diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan strategi implementasi pemungutan iuran pada peserta mandiri yang lebih efektif.

---

ABSTRACTNational health care insurance in Indonesia has been facing some issues since 2014 such as funding, service quality and membership issues. Funding is needed for the sustainability of the program. Deficit that happened a long 2014 to 2016 was due to incompatibility between premium and claims. The data shows an increase on overall levies even though there is decrease on levy for individual member. Some policies that have been implemented is not showing a positive result. This research aims to explain why the implementation on collecting premium from individual member has not been able to increase the result of premium collectability. Theory of Public Policy, Implementation of Public Policy and Health Care Insurance used in this research. This research uses post positivist approach and analyzed with primary data such as in depth interview, statistic data from BPJS and secondary data such as literature study. The result of this research is showing from content dimension there 39s an incompatibility between the regulation and the expected goal on the implementation. Context dimension shows there are some issues such as willingness to pay and ability to pay. And capacity dimension shows the result that BPJS is willingly to do some innovation but a discussion with the stakeholder to get an effective strategy is required."

"Dalam menghadapi Bonus Demografi, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di berbagai bidang, salah satunya bidang kesehatan. Tantangan tersebut salah satunya ialah terus meningkatkanya angka penyakit tidak menular dimana menjadi beban ganda dalam pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan dalam Program Rujuk Balik (PRB) menawarkan sistem pelayanan efektif untuk pasienpenyakit kronis yang sudah mendapat perawatan di RS dan kondisi telah stabil agar dapat berobat jalan di Faskes Primer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi PRB peserta JKN di RSUD Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di RSUD Kota Depok. Hasil penelitan menunjukkan bahwa implementasi PRB di RSUD Kota Depok belum efektif. Masih seringnya terjadi kekosongan obat di apotek rekanan BPJS dan perbedaan obat yang antara obat yang diberikan selama berobat jalan di rumah sakit dan obat rujuk balik menjadi faktor penghambat efektivitas implementasi PRB di RSUD Kota Depok. Perlunya perhatian untuk memenuhi persediaan obat agar implementasi PRB dapat berjalan efektif

---

In the face of demographic bonus, Indonesia still faces a major challenge in many areas, one of which the health sector. The one challenge is the increasing number of non-communicable disease in which a double burden on the health service. BPJS Kesehatan in their refferal back program offer an effective service system

for chronic disease patients who have received treatment in hospital and the condition has stabilized in order to outpatient treatment in primary health care. The aim of this study was to examine the effectiveness of implementation refferal back program on JKN member in RSUD Depok. This study used a qualitative method with case study approach. The results showed that the implementation of the refferal back program in RSUD Depok not yet effective. The emptiness of drugs and the difference between drugs given during hospital treatment and drugs given by the pharmacy made the implementation not effective. The necessity of attention to drug supply in order to make implementation more effective."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional dengan menganalisis pendapatan iuran dan beban Dana Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2014-2018 untuk mengetahui penyebab terjadinya defisit. Data kualitatif penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak internal BPJS Kesehatan sedangkan data kuantitatif adalah laporan keuangan DJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan dari tahun 2014-2018. Berdasarkan analisis pendapatan iuran dan pendapatan yang dilakukan, ditemukan bahwa pendapatan iuran dalam lima tahun terakhir lebih rendah dibandingkan dengan beban biaya manfaat yang dibayarkan. Biaya manfaat yang paling menyerap beban manfaat BPJS Kesehatan adalah pelayanan pada rawat inap tingkat lanjutan. Rawat inap tingkat lanjutan ini merujuk pada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

---

This study aimed to evaluate the National Health Insurance program by analyzing the health income and expenses of DJS Kesehatan to determine the cause of the deficit. The qualitative data of this study are the results of interviews with internal of BPJS Kesehatan, while quantitative data are the financial reports of the DJS Health and BPJS Kesehatan year 2014-2018. The analysis showed that health income in the last five years was lower than the cost of benefits paid by BPJS Kesehatan. The cost of benefits that most absorbs the burden of benefits of BPJS Health is service at advanced hospitalization which refers to the hospital in collaboration with BPJS Kesehatan."

"Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh Pemerintah. Program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari implementasi kebijakan publik yang belum dipenuhi dengan baik, meliputi standar dan sasaran kebijakan publik, sumber daya kebijakan publik, serta komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana.Dimensi standar dan sasaran kebijakan publik dikarenakan masih adanya permasalahan terkait penetapan sasaran yang dinilai belum tepat, serta KPM PKH yang sudah terintegrasi secara sistem di dalam administrasi database, namun belum mendapatkan ATM dan buku tabungan. Dimensi sumber daya kebijakan publik dikarenakan kurangnya pelatihan untuk SDM Pelaksana PKH, serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai.Dimensi komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana disebabkan belum maksimalnya penyediaan informasi dan sosialisasi, pertemuan kelompok, serta komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pelaksana PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

---

Poverty is one of the issues that must be addressed and resoved by the Government. Program Keluarga Harapan PKH is one the efforts made in the framework of poverty alleviation and eradication. This study discusses the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique.

The results of this study indicate that the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos Tapos District, Depok Municipality, West Java Province is still not running optimally. This is because there are still some dimensions of the implementation of public policy that have not been met well, including public policy standards and objectives, public policy resources, as well as inter organizational communication and implementing activities.

Public policy standards and objectives are still due to problems that are not accurately targeted, as well as KPM PKH that has been interated in the system in database administration, but has not received ATM and savings book. The dimension of public policy resources is due to the lack of training for human resources for implementing PKH, as well as the facilities.

The dimensions of inter organizational communication and implementing activities are not yet maximized in the provision of information and socialization, group meetings, and communication and coordination conducted by PKH executors in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province."

"[ABSTRAKTingginya kejadian menunggak rata ? rata nasional 33% dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh kepesertaan mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam jangka panjang bisa mengganggu kelancaran, kelangsungan, dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Terlebih lagi dengan adanya penyakit kronis pada peserta mandiri semakin memberikan beban ekonomi dan dampak negatif (adverse selection) bagi program JKN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara penyakit kronis pada peserta mandiri dengan kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok. Metode penelitian cross-sectional dengan mengambil sampling keseluruhan peserta mandiri yang pernah mendapat layanan kesehatan di Kota Depok dari Januari 2014 ? Agustus 2015 didapat bahwa penyakit kronis dengan kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok berbeda menurut kelas perawatan. Semakin rendah kelas perawatan peserta mandiri dengan penyakit kronis akan cenderung semakin meningkat. Oleh karena itu, distribusi proteksi risiko keuangan harus lebih berpihak atau pro kepada kelompok yang kurang mampu.

---

ABSTRACTThe high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of the National Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinder the continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illness among the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverse selection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness has correlations in connection with paying dues compliance among the independent member of the National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total sampling against the independent membership of National Health Coverage in Depok who have received treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance of paying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, the members with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute public financial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.;The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of theNational Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinderthe continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illnessamong the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverseselection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness hascorrelations in connection with paying dues compliance among the independent member ofthe National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total samplingagainst the independent membership of National Health Coverage in Depok who havereceived treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance ofpaying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, themembers with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute publicfinancial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.;The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of theNational Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinderthe continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illnessamong the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverseselection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness hascorrelations in connection with paying dues compliance among the independent member ofthe National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total samplingagainst the independent membership of National Health Coverage in Depok who havereceived treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance ofpaying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, themembers with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute publicfinancial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor., The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of theNational Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinderthe continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illnessamong the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverseselection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness hascorrelations in connection with paying dues compliance among the independent member ofthe National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total samplingagainst the independent membership of National Health Coverage in Depok who havereceived treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance ofpaying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, themembers with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute publicfinancial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.]"

"Skripsi ini membahas terkait implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dilaksanakan di wilayah Kota Depok. SJP Online merupakan bentuk digitalisasi pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan pencatatan, pelaporan, dan proses klaim rumah sakit dengan prosedur yang cepat. Dalam pelaksanaan SJP Online di lapangan, masih terdapat masalah atau kendala dalam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat data deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil dan pembahasan penelitian menggunakan perspektif teori sistem, yaitu input, process, output. Hasil penelitian terkait pelaksanaan SJP Online di Kota Depok dapat dikatakan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku, namun suatu kendala-kendala masih terjadi dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala, seperti kurangnya jumlah verifikator dalam kepegawaian SJP Online Dinkes Kota Depok, anggaran dana, sarana dan prasarana di Dinkes Kota Depok, struktur organisasi di Puskesmas, motivasi, serta sistem error masih terjadi dalam pelaksanaan SJP Online. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dilakukan dalam pelaksanaan SJP Online di Kota Depok.

---

This thesis discusses the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Depok City Regional Health Insurance (Jamkesda) program. The purpose of this study was to determine the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Regional Health Insurance (Jamkesda) program which was implemented in the Depok City area. SJP Online is a form of digitizing services that aims to facilitate the recording, reporting, and processing of hospital claims with fast procedures. In the implementation of SJP Online in the field, there are still problems or obstacles. This research is a descriptive qualitative research with data collection methods of in-depth interviews, observation, and document review. The results and discussion of the research use a systems theory perspective, namely input, process, and output. The results of research related to the implementation of SJP Online in Depok City can be said to be in accordance with applicable policies and standards, but there are still obstacles in its implementation. Obstacles, such as the lack of verifiers in the Depok City Health Office's Online SJP staffing, budget funds, facilities and infrastructure at the Depok City Health Office, organizational structure at the Puskesmas, motivation, and system errors still occur in the implementation of SJP Online. Nevertheless, efforts to improve and improve quality are carried out in the implementation of SJP Online in Depok City."

"Latar belakang: Laju penurunan Angka Kematian Bayi melambat sejak tahun 1991-2017. Enam puluh tiga persen kematian bayi terjadi pada periode neonatal dimana risiko kematian yang terjadi pada bayi yang tidak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial adalah 18,56 kali lebih tinggi daripada bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Puskesmas PONED X merupakan Puskesmas PONED satu-satunya di Kecamatan X, Kota Depok, dimana terdapat kesenjangan terbesar pada indikatorindikator terkait dengan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial serta memiliki kebutuhan akan layanan yang besar berdasarkan jumlah persalinan, bayi lahir hidup dan pemanfaatan puskesmas untuk melakukan persalinan. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan analisis kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X. Metode: Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Puskesmas PONED X pada bulan April-Mei 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan telaah dokumen. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator PONED, Bidan Koordinator KIA dan para Bidan Pelaksana PONED serta para Ibu dari neonatus yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial di Puskesmas Kecamatan X. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan jumlah, jenis dan kompetensi tenaga kesehatan yang masih kurang, persiapan alat dan bahan habis pakai yang belum lengkap, serta belum sesuainya pelaksanaan dalam perawatan neonatal esensial pada saat dan setelah lahir dengan standar pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Meskipun hasil indikator output menunjukkan ketercapaian yang sangat baik di 4 bulan pertama tahun 2020, akan tetapi dalam pelaksanaan proses pelayanannya, belum semua standar proses dilakukan sesuai Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial Kementerian Kesehatan RI. Kesimpulan dan Rekomendasi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X masih kurang karena berdasarkan analisis komponen input, proses dan output, masih terdapat kekurangan baik terkait komponen input maupun proses penerapan layanan yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Penguatan pemenuhan komponen input dan penguatan manajemen serta kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami dan melakukan proses Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial sesuai standar merupakan hal yang direkomendasikan.

---

Background: Decrease in Infant Mortality has slowed since 1991-2017. Sixty-three percent of infant deaths occur in the neonatal period where the risk of death that occurs in infants who do not get Essential Neonatal Health Services is 18.56 times higher than babies who receive these health services. X BEONC Primary Health Centre is the only BEONC Primary Health Centre in X Subdistrict, Depok City, where there is the largest gap of indicators related to Essential Neonatal Health Services in 2017 and has a large need for services based on the number of live births and utilization of childbirth services. This study aims to analyze the application of Essential Neonatal Health Services at BEONC Primary Health Center in X District.

Method: This research is a qualitative study with a case study design, conducted at the X BEONC Primary Health Centre in April-May 2020. Data collection was carried out by in-depth interviews, participatory observations and documents review. The informants of this research consisted of the Head of the Primary Health Centre, the BEONC Coordinating Midwife, the Maternal and Child (MnC) Coordinating Midwife, the BEONC Implementing Midwifes and the mothers of neonates who received Essential Neonatal Health Services at X BEONC Primary Health Centre.

Results: The results showed the number, type and competency of health workers were still lacking, preparation of equipment and consumables were incomplete, and incomplete implementation in essential neonatal care with the implementation standards set by the Indonesian Ministry of Health. Although the output indicator results show that indicators related Essential Neonatal Services have been very good in the first 4 months of 2020, but in the implementation of its services, not all process have been carried out in accordance with the Ministry of Health's Guidelines.

Conclusions and Recommendations: The results showed that the quality of implementation of essential neonatal health services at the PONED Puskesmas District X was still lacking, because based on an analysis of the input, process and output components, there are still shortcomings, related to the input component and the service implementation that do not meet the standards set by the Indonesian Ministry of Health. Strengthening the fulfillment of input components and strengthening management and the capacity of health workers in understanding and conducting the Essential Neonatal Health Service process according to standards is highly recommended."

"Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompok PBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion FGD, dan telaah dokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP Context, Input, Process, Product dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program Kader JKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta terdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32 menjadi 68,80 pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59 jumlah penduduk kota Depok yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanng perlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauan kembali insentif untuk Kader.

---

National Health Insurance JKN KIS Cadre Program has been running for one year, since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection of contributions to PBPU group are the main objectives of the program. This study discusses the effectiveness of JKN KIS Cadre program implementation through input, process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This type of research is qualitative using in depth interview, Focus Group Discussion FGD , and document review. The variables studied use a combination of CIPP Model Context, Input, Process, Product and George Edward III Model.

The result of the research shows that communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activity of Kader JKN KIS have been run well and in accordance with the implementation guidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32 to 68.80 in January 2018 and the remaining 25.59 of the total population of Depok city that has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are several things that need to be improved in this program, namely the re management of human resources and incentive review for the Cadre. "

"Tata Kelola Mutu Puskesmas merupakan pengelolaan terhadap tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal. Penjaminan terhadap mutu puskesmas dilakukan akreditasi setiap 5 tahun sekali. Penerapan tata kelola mutu melalui tiga komponen yaitu struktur/input, proses dan output. Input terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, komitmen pimpinan dan staf, serta pengorganisasian. Pada Proses menggunakan USEPDSA (Understanding Quality Improvement Needs, State the quality Problem, Evaluate the root cause, plan the solution, Do or Implement the solution, Study the solution and Action), dan output melihat keberhasilan peningkatan capaian Indikator Nasional Mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan design studi kasus, menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan pada informan kunci pada Dinas Kesehatan Kota Depok dan kementerian Kesehatan, informan utama pada kepala puskesmas dan penanggung jawab mutu di enam puskesmas kota Depok, dan informan pendukung pada pasien puskesmas tersebut. Enam puskesmas terdiri dari tiga puskesmas yang sudah terakreditasi dan tiga puskesmas yang belum terakreditasi. Hasil penelitian pada faktor input sudah berjalan namun beberapa faktor tidak sesuai standar, faktor SDM secara kuantitas dan kualitas tidak sesuai, kurangnya anggaran, kurangnya komitmen staf dan pengorganisasian tim mutu khususnya bagi tiga puskesmas yang belum terakreditasi. Pada faktor proses USEPDSA belum berjalan yaitu pada proses Do/pelaksanaan pengukuran INM belum sesuai, pada Study/ evaluasi pembelajaran belum dilakukan monitoring evaluasi secara berkala dan kaji banding, Pada proses Act/standarisasi belum dilakukan. Pada faktor Output, capaian prioritas INM tahun 2022 dan 2023 tidak terjadi peningkatan. Kesimpulan tata kelola mutu dalam pencapaian Indikator Nasional Mutu (INM) belum diimplementasikan secara optimal. Pemenuhan faktor input dan optimalisasi proses perlu diupayakan dengan dukungan dari Dinas Kesehatan.

---

Puskesmas Quality Management is the management of the level of health services for individuals and communities that can improve optimal health outcomes. Assurance of the quality of the puskesmas is accredited every 5 years. Implementation of quality governance through three components, namely structure/input, process and output. Input consists of human resources, facilities and infrastructure, budget availability, leadership and staff commitment, and organization. The process uses USEPDSA (Understanding Quality Improvement Needs, State the quality Problem, Evaluate the root cause, plan the solution, Do or Implement the solution, Study the solution and Action), and the output shows the success in increasing the achievement of the National Quality Indicators which are indicators from the Ministry of Health. This study used a qualitative approach with a case study design, using in-depth interviews, observation and document review. In-depth interviews were conducted with key informants at the Depok City Health Office and the Ministry of Health, key informants at the heads of puskesmas and those in charge of quality at six puskesmas in Depok, and supporting informants at the puskesmas patients. The six puskesmas consist of three accredited puskesmas and three that have not been accredited. The results of research on input factors have been running but not optimal, human resources in quantity and quality are not optimal, lack of budget, lack of staff commitment and quality team organization, especially for three health centers that have not been accredited. The USEPDSA process factor has not been running, namely the Do/Implementation process of INM measurement is not appropriate, the Study/learning evaluation has not been carried out periodic monitoring and comparative studies, and the Act/standardization process has not been carried out. In the Output factor, INM's priority achievements in 2022 and 2023 have not increased. The conclusion of quality governance in achieving National Quality Indicators (INM) has not been implemented optimally. Compliance with input factors and process optimization needs to be pursued with support from the Health Office."

"Penelitian ini mencoba menggambarkan terutama mengenai bagaimana pandangan anak jalanan terhadap pendidikan dan upaya-upaya pemenuhannya dalam program penanganan anak jalanan melalui pendidikan, pada kerangka penilaian kebutuhan (needs assessment) yang menganalisa kebutuhan-kebutuhannya secara kualitatif berdasarkan teori-teori kebutuhan Maslow (1971), Bradshaw (1972), dan Maslow & Lowery (1998). Hasil penelitian menggambarkan bahwa anak-anak jalanan lebih melihat pendidikan pada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang termasuk dalam kelompok kebutuhan naluriah (instictual) atau disebut juga kebutuhan kekurangan (deficiency), yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan perlindungan, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengakuan, dibandingkan dengan para relawan yang lebih melihat pada kebutuhan pendidikan sebagai kebutuhan normatif, yang berada pada hirarki kebutuhan yang lebih tinggi.Meskipun pemenuhan pada kebutuhan-kebutuhan naluriah atau kebutuhan-kebutuhan kekurangan tersebut tidak menjamin tumbuhnya kebutuhan anak jalanan terhadap pendidikan, namun pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut perlu diupayakan untuk menciptakan kondisi kesiapan pada anak jalanan dalam menerima program-program pendidikan yang ditujukan sebagai investasi masa depan dengan mengubah pola pikir, meningkatkan kompetensi akademik, mengembangkan keterampilan, dan menumbuhkan kemandiriannya dalam beradaptasi dan berubah sesuai dengan lingkungan kehidupannya, yang pada akhirnya berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraannya.

---

This research describes mainly street childrens perspective on education and its fulfillment efforts, by conducting a qualitative needs assessment based on the theories of needs by Maslow (1971), Bradshaw (1972), and Maslow & Lowery (1998). It shows how street children see education in relation with their instinctual or deficiency needs, which are physiological needs, protection needs, social needs and self esteem needs, then to be compared with how the program volunteers normatively see street childrens needs of education.The fulfillment of the instinctual or deficiency needs do not warrant their demand to education, however it is necessary to build conducive environtment for street children to be ready to receive educational programs, as are intended as an investment for their future through changing their mindset, build academic competences, develop their lifeskills and ability to adapt and cope with their life circumstances, with which they will be able to improve their welfare in the future."