Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini menganalisis fenomena Aksi Bela Islam ldquo;411 rdquo; dan ldquo;212 rdquo; tahun 2016 oleh Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF-MUI dalam perspektif populism. Argumentasi dalam penelitian ini adalah Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI merupakan gerakan populisme dalam bentuk strategi politk dan termasuk dalam varian populisme Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus case study . Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data adalah melalui wawancara dan pemberitaan seputar GNPF-MUI di berbagai media massa. Temuan dari penelitian ini didapatkan penjelasan bahwa penyebab kemunculan Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI adalah adanya konteks Ahok menjadi kontestan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, sentiment anti-Ahok, dan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Aksi Bela Islam GNPF-MUI merupakan pupulisme dalam bentuk strategi politik Jansen, 2011 karena mampu memobilisasi massa yang berasal dari kalangan yang terpinggirkan dari sektor sosial dan berbagai ormas Islam, diajak untuk melakukan tindakan politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk tidak memilih Ahok anti Ahok . Di dalam Aksi Bela Islam GNPF-MUI juga terdapat elemen populisme Islam Vedi R. Hadiz , yaitu koalisi multi kelas yang terbentuk dari berbagai ormas Islam, disatukan oleh identitas bersama yang sengaja dibentuk yaitu sebagai pembela Islam Islamic Defender dengan seruan ldquo;Bela Quran rdquo; sebagai pemersatu.Kata kunci : penyebab kemunculan, strategi politik, mobilisasi massa, populisme Islam.

---

ABSTRACTThis study analyzes the phenomenon of Aksi Bela Islam 411 and 212 in 2016 by the Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF MUI in the perspective of populism. The argument in this research presents that the Aksi Bela Islam by GNPF MUI is a populist movement in the form of political strategy and included into one of Islamic populism. This research uses qualitative approach with case study method. The data obtained by interviewing and researching news about GNPF MUI in various mass media. This study finds that the cause of the emergence of Aksi Bela Islam by GNPF MUI are the existence of Ahok related to his status as candidate of Jakarta rsquo s Governor elections in 2017, anti Ahok sentiment, and the blasphemy of Ahok. The Aksi Bela Islam of GNPF MUI is a populism in the form of political strategy Jansen, 2011 because it is able to mobilize people from various background such as the marginalized, Islamic mass organizations, who were invited to take political action not to vote Ahok anti Ahok in Jakarta elections 2017. In the Aksi Bela Islam of GNPF MUI there is also an element of Islamic populism Vedi R. Hadiz , a multi class coalition formed from various Islamic mass organizations, united by a commonly formed identity of the defender of Islam Pembela Islam with the call Bela Quran as a unifier.Keywords causes of emergence, political strategy, mass mobilization, Islamic populism"

"Tesis ini membahas mengenai fenomena Aksi Bela Islam yang terjadi pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016. Aksi yang juga diikuti oleh warga atau eksponen dari Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi besar Islam di Indonesia. Penelitian ini menganilisa keterlibatan sumber daya dari Muhammadiyah dalam Aksi Bela Islam. Menggunakan kerangka konsep civil society dan gerakan sosial, serta teori mobilisasi sumberdaya, ditemukan bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu civil society di Indonesia ikut berperan secara tidak langsung bagi kesuksesan Aksi Bela Islam. Ditemukan beberapa sumber daya material dari Muhammadiyah yakni massa dan fasilitas, lalu sumber daya non-materialnya berupa legitimasi, ketokohan, media komunikasi dan jaringan, serta komitmen moral dari warga Muhammadiyah yang terlibat dalam Aksi Bela Islam.

---

This thesis discusses Aksi Bela Islam movement from 4 November 2016 to 2 December 2016. The action also involved members of Muhammadiyah as one of largest Islamic organizations in Indonesia. This research analyses the mobilization of resources mobilization of the Muhammadiyah in Aksi Bela Islam. That Muhammadiyah as one of civil society power in Indonesia plays a significant role for Aksi Bela Islam success. Resources of the Muhammadiyah such as mass and facilities, and then non-material resources such as legitimacy, leadership, communication media, network and moral commitment of the Muhammadiyah’s member contributed largely to the Aksi Bela Islam."

"Perbankan syariah di Indonesia sebagaimana perbankan syariah dinegara lain mengenal dua tipe hukum, hukum Islam dan hukum positif, dalam hal ini undang-undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya. Kedua tipe hukum ini dari substansi hukumnya memiliki kedudukan yang sejajar dan tentu saja harus berjalan seiiring dalam mengawal perjalanan perbankan syariah di Indoesia.Yang dimaksud hukum Islam dalam operasional perbankan syariah di Indonesia adalah fatwa-fatwa yang berkenaan dengan lembaga keuangan syariah dan dalam hal ini dikhususkan pada masalah perbankan, dan dikeluarkan oleh dewan Syariah Nasional. Fatwa bagaimanapun ia diputuskan hanyalah sebagai salah satu alternatif penyelesaian saja. Fatwa sebagai basil ijtihad bukanlah suatu produk yang harus dipatuhi.Akan tetapi didalarn SK DIR BI No.32/34/Kep./Dir/ 1999, fatwa yang semula hanya sebagai alternatif penyelesaian masalah yang timbul, telah diroduksi menjadi aturan-aturan yang harus diikuli oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugas pengawasannya. Dengan demikian muncul pertanyaan pokok didalam proposal ini, bagaimanakah kedudukan fatwa dafam tara hukum perbankan Indonesia?Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian dengan data-data kualitatif, dalam hal ini mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan serta penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri. Selain itu penelitian ini juga berusaha mengkaji pelaksanaan dari peraturan perundang-undangtan tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini juga dipakai metode evaluasi. Metode evaluasi ini, digunakan untuk mengkaji produk hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (berbagai peraturan yang bernuansakan ekonomi syariah), yang telah dihasilkan sebagai upaya mengadopsi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuannya."

"ABSTRAKSkripsi ini mempelajari tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan pendekatan dari kelembagaan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah institusi dan penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia baik di pemerintahan maupun masyarakat. Metode yang digunakan dari skripsi ini adalah studi komparatif dan normatif juridis dengan meninjau penerapan dan karakteristik kelembagaan di beberapa negara dan sumber hukum dari kebijakan publik yang secara materiil berasal dari fatwa dan klasifikasi dari produk hukum Majelis Ulama Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Majelis Ulama Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai lembaga quango fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan sumber hukum materiil yang menjadi dan menjadi unsur penting dari kebijakan negara terutama di bidang produk halal dan perbankan syariah. Lebih dari itu, jurnal ini juga menunjukan bahwa kebutuhan fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah terjadi penguatan sejak awal berdirinya pada tahun 1975. Skripsi ini memberikan rekomendasi untuk pemerintahan untuk menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai sumber hukum dari kebijakan negara yang memuat dimensi Islam di dalamnya.

---

ABSTRACTThis study dicusses the position of the Indonesian Council of Ulama fatwa in Indonesia by looking at the position of Indonesian Council of Ulama as an institution as well as the application of Indonesian Council of Ulama fatwa in government and citizenship. The method used in this study is the normative juridical with the classification of Indonesian Council of Ulama law products and then considering at public policy that is conducted by trias politica state institutions. This study shows that Indonesian Council of Ulama fatwa is a fatwa which is binding as a material legal source and becomes an important element in the formulation of state rsquo s policy in the field of halal products guarantee and sharia banking. Furthermore, this study also shows that is a need for Indonesian Council of Ulama Fatwa to be strengthened because since 1975, fatwa that was issued by the demand of the public is higher than the fatwa of Indonesian Council of Ulama itself. This research at last provides recommendations to the trias politica of state institutions that the Indonesian Council of Ulama fatwa must be a source of law in the state rsquo s policy that has an Islamic dimension in it. "

"Di antara organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah organisasi yang menghimpun ka_um ulama. Salah satu di antara organisasi ulama tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi ini tergolong masih muda, karena baru berdiri pada tahun 1975. Sementara itu organisasi ulama lain_telah berdiri pada zaman sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, bahkan ada juga yang berdiri sebe1um itu. Pemerintah Republik Indonesia tampaknya menaruh ha_rapan besar terhadap MUI, karena untuk menjalankan serta menyukseskan pembangunan nasional, pemerintah sangat memerlukan ulama yang dalam masyarakat dikenal sebagai pemimpin informal (informal leader). Untuk itulah penulis tertarik menulis tentang MUI, apa dan bagaimanakah kedudukan MUI di tengah umat Islam dan pemerintah Indonesia. apakah MUI semacam alat bagi pemerintah untuk memudahkan segala keinginannya terhadap umat Islam, atau semacam lembaga resmi umat Islam sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka terhadap pemerintah. Apakah umat Islam merasa bahwa MUI sebagai organisasi yang mewakili keinginan dan aspirasi mereka dan apakah mereka merasa memiliki MUI sehingga kehadiran MUI dibutuhkan umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan mereka, adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendorong penulis menyusun judul ini. Di samping itu, penulis ingin mengetahui fungsi, tugas, dan program-program yang dilaksanakan MUI, sejauh manakah program-program tersebut memberi manfaat bagi umat Islam serta Pemerintah. Bagaimana pula mekanisme yang dijalankan MUI dalam program kerjasamanya dengan pemerintah mengingat demikian banyaknya program pembaagunan yang direncanakan pemerintah. Alasan lain yang mendorong penulis adalah ingin mengetahui suara-suara umat Islam baik berupa komentar, usul, saran., kritik, kesan dan pesan serta harapan yang disampaikan kepada MUI. Juga, apa yang menjadi harapan dan keinginan pemerintah terhadap MUI ikut mendorong penulis menyusun skripsi dengan judul tersebut."

"Tesis ini membahas tentang perkawinan beda agama yang dilematis karena terjadi perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang ada. Tujuan penelitian ini untuk memberi pengertian secara akademis tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan Ruang lingkup penelitian hanya sebatas ijtihad Zainun Kamal dan ijtihad Majelis Ulama Indonesia. Ada pun data diambil langsung dari wawancara dengan partisipan, informan dari Paramadina dan dari Kantor Catatan Sipil di Bekasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama adalah haram hukumnya bagi wanita muslimah dengan pria non muslim dan bagi pria muslim sangat tidak dianjurkan.

---

This thesis analyses about different religious marriage dilemma because the differences between the rules applicable to the fact . The purpose of this research to provide the academic understanding of the Marriage Different Religions.This research is Descriptive Qualitative research Case Study approach, whereas the scope of the research was limited to individual mterpretation of verse in the Quran of Zainun Kamal and Fatwa Majelis Ulama Indonesia, as for the data taken from direct interviews with participants, infonnants from Paramadina and from the Civil Registry Office in Bekasi and the data from the media. The results of the research is that different religious marriage is prohibited it is unlawful, especially for a Muslim woman. with a non-Muslim man but for Muslim men is not recommended."