Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 19336 dokumen yang sesuai dengan query
cover
M. Ghufran H. Kordi K.
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
323.4 GHU h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Tidak tahu adalah "Kebutaan" atau dalam keadaan "Kegelapan". Untuk menjadi tahu sebagai usaha untuk melepaskan diri dari "Kebutaan" atau "Kegelapan" adalah menjadi hak setiap orang untuk merdeka atau bebas mencari sarana dalam upaya melepaskan diri dari "belenggu" atau "Kungkungan" ketidak tahuan "Kebutaan" atau kegelapan"sarana tersebut adalah penerangan dan segala usaha agar memperoleh penerangan adalah kemerdekaan penerangan...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005
323 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Titon Slamet Kurnia
Bandung: Alumni, 2007
323.4 TIT h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Zuraida Zulkarnain, supervisor
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36392
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rafmiwan Murianeti
Jakarta: Universitas Indonesia, 2003
T36225
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Nyoman Darmawan
"Pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang dapat
merugikan kepentingan masyarakat, dan dapat mengakibatkan ketidak stabilan perekonomian suatu negara dan secara ekonomis tidak bermanfaat bagi negara. Dalam proses pencucian uang selalu ada keterkaitannya dengan penyedia jasa keuangan terutama perbankan. Keterlibatan perbankan dalam proses pencucian uang disebabkan kemudahan proses untuk mengelola hasil kejahatan dalam berbagai kegiatan usaha bank, sehingga Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001,yang telah dirubah dengan Peraturan nomor 3/23/PBI/2001, serta perubahan kedua dengan nomo 5/21/PBI/2003, tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang, setelah ditetapkan berbagai undang-undang anti pencucian uang dibeberapa negara. Di Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Instrumen lainnya yang merupakan rezim anti pencucian uang di Indonesia adalah dengan dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pembentukan lembaga tersebut sebagai amanat dari Pasal 18, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK sebagai mana dimaksud diatas merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bertanggung jawab kepada Presiden. Dan oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan mempunyai tugas; mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, mengevaluasi informasi yang diperoleh sesuai dengan undang-undang nomor 15 Tahun 2002 sebagai mana telah dirubah dengan undang-undang nomor 25 Tahun 2003, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPATK mempunyai wewenang antara lain; meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut diatas tidaklah mudah, banyak kendala yang dihadapi oleh PPATK dalam pelaksanaannya dilapangan baik secara Internal maupun secara external dari lembaga tersebut. Untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data sekunder dilakukan sebagai pedoman dan landasan teori melalui bahan kepustakaan. Dan pengumpulan data Primer dilakukan dengan penelitian lapangan pada Lembaga PPATK dan Bank Umum serta Bank Perkreditan Rakyat."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T36295
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Safrizal Arifin
Jakarta: Universitas Indonesia, 2004
T36200
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kintan Lestari
"ABSTRAK
Setelah Oei Tiong Ham meninggal dunia, Oei Tiong Ham Concern diwariskan
kepada dua putranya, yaitu Oei Tjong Swan dan Oei Tjong Hauw. Tidak begitu
lama memimpin, Oei Tjong Swan kemudian mundur dari perusahaan sehingga
menjadikan Oei Tjong Hauw sebagai pemimpin tunggal Oei Tiong Ham Concern.
Aktivitas utama perusahaan ini sebelumnya bergerak dibidang perdagangan gula,
kemudian datangnya depresi ekonomi pada tahun 1930-an mempengaruhi bisnis
gula perusahaan ini. Perdagangan gula menjadi fluktuatif sehingga untuk
meminimalkan kerugian perusahaan ini memasuki bisnis baru, yakni pengolahan
karet. Berhasil bertahan melewati masa depresi, perusahaan ini kembali mendapat
tantangan pada masa pendudukan Jepang. Kontrol pemerintah Jepang membuat
Oei Tiong Ham Concern hanya dapat bertindak sebagai agen perdagangan saja.
Depresi ekonomi dan masa pendudukan Jepang memperlihatkan bagaimana Oei
Tiong Ham Concern mampu bertahan ditengah situasi yang berubah.

ABSTRACT
After Oei Tiong Ham died, Oei Tiong Ham Concern passed on to his two sons,
Oei Tjong Swan dan Oei Tjong Hauw. Not long preside, Oei Tjong Swan then
retreated from the company making Oei Tjong Hauw as the sole leader of Oei
Tiong Ham Concern. The prominent activities from this company previously
engaged in the sugar trade, then the arrival of the economic depression in the
1930s affect the company?s sugar business. The sugar trade became volatile so to
minimize the losses the company entering new business, i.e. rubber processing.
Managed to survived through a depression, the company again received a
challenge during the Japanese occupation. Japanese government controls make
Oei Tiong Ham Concern can only act as a trading agent alone. The economic
depression and Japanese occupation shows how Oei Tiong Ham Concern able to
survive amid the changing situations."
2017
S65857
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>