Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 81912 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Iwan Ridwan
"Penelitian yang dilakukan dengan tujuan menganalisis seberapa besar pengaruh dari penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) terhadap kinerja usaha yang diukur dengan konsep Balanced Scorecard pada PT PNM (Persero), menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah jajaran manajemen perusahaan dengan jumlah 38 responden dengan hasil seperti yang dipaparkan berikut ini.
Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada PNM berdasarkan hasil survei adalah sebagai berikut: (1) Transparansi, mendapatkan nilai tanggapan sebesar 3.68, nilai ini mengindikasikan tanggapan yang baik terhadap penerapan prinsip transparansi; (2) Kemandirian, untuk prinsip ini responden memberikan nilai tanggapan sebesar 3.20, yang artinya penerapan prinsip kemandirian sudah berjalan cukup baik; (3) Akuntabilitas, penilaian responden terhadap prinsip keadilan diberikan nilai sebesar 3.74 yang artinya responden menilai penerapan prinsip akuntabilitas di PNM sudah berjalan dengan baik; (4) Tanggung Jawab, penilaian responden terhadap prinsip tanggungjawab diberikan nilai sebesar 3.67 yang artinya responden menilai penerapan prinsip tangungjawab di PNM sudah berjalan dengan baik; dan {5) Kewajaran, penilaian responden terhadap prinsip kewajaran diberikan nilai sebesar 3.56 yang artinya responden menilai penerapan prinsip kewajaran di PNM sudah berjalan dengan baik;
Tanggapan responden terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard adalah sebagai berikut: (1) Kinerja perusahaan berdasarkan perspektif keuangan menunjukkan nilai sebesar 3.18, artinya respond en memberikan tanggapan terhadap keuanganperusahaan dalam kondisi cukup baik; (2) Perspektif pelanggan mendapatkan nilai sebesar 3.39, artinya respoden menilai kinerja perusahaan berdasarkan perspektif pelanggan sudah berjalan cukup baik; (3) Perspektif internal bisnis proses mendapatkan nilai sebesar 3.26, artinya responden menilai kinerja perusahaan berdasarkan perspektif ini sudah berjalan cukup baik; dan {4) Untuk Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran mendapatkan nilai sebesar 3.55, artinya respoden menilai kinerja perusahaan berdasarkan perspektif ini sudah berjalan dengan baik;
Untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh dari penerapan prinsipprinsip good corporate governance terhadap kinerja perusahaan pada PNM dapat dilihat melalui hasi uji statistik berikut ini, yaitu: (1) Koefisien korelasi sebesar 0.851, yang mengindikasikan hubungan yang sang at erat antara GCG dengan BSC. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 0.725 atau 72.5%, yang mengindikasikan sebesar 72.5% perubahan yang terjadi pada BSC lebih dipengaruhi oleh GCG, sisanya 27.5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum diketahui dalam penelitian ini; (2) Persamaan penelitian adalah Y= 2.557 + 2.984 X, interpretasi persamaan tersebut jika nilai X adalah nol maka variabel dependen Y yaitu BSC akan mendapatkan nilai sebesar 2.557. Sedangkan jika nilai variabel X berubah menjadi satu, maka variabel Y (BSC) akan mengalami perubahan meningkat menjadi 5.541; (3) Hasil pengujian dengan menggunakan uji ANOVA ditunjukan nilai signifikansi uji F sebesar 0.00 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, artinya penelitian ini menyatakan menolak pernyataan Ho, sehingga penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara GCG terhadap BSC.
Berdasarkan hasil penelitian seperti yar.g dipaparkan di atas pelaksanaan GCG pada PT PNM (Persero) sudah berjalan baik dengan adanya komitmen dari Direksi, Komisaris, dan Manajemen PNM. Hal ini ditunjukkan dengan telah adanya seluruh perangkat ketentuan yang berkaitan dengan GCG seperti code of Corporate Governance, Code of Conduct, Pedoman Penyusunan Annual Report berbasis GCG, Program Pengenalan Direksi dan Komisaris serta adanya Statement of Corporate Intent. Namun, untuk meningkatkan penerapan GCG agar lebih baik lagi beberapa pain penting sebagai masukan bagi perusahaan adalah (1) Perlu adanya komisaris independen hal mana sesuai dengan ketentuan SK Meneg BUMN Nomor 117 Tahun 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN; (2) Perlu dibentuk Komite GCG sebagai unit kerja yang permanen untuk memantau efektivitas implementasi GCG di perusahaan; (3) Pelaksanaan GCG agar dikembangkan kepada anak perusahaan dan afiliasi di lingkungan PNM; (4) Memberlakukan persyaratan kepada pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan PNM agar memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip GCG; (5) Melakukan sosialisasi GCG kepada seluruh lapisan karyawan di lingkungan perusahaan; (6) Melengkapi komite-komite yang diperlukan, seperti komite remunerasi, komite nominasi, komite investasi, komite asuransi dan lain-lain; (7) Melakukan publikasi secara transparan kepada pihak eksternal tentang kinerja perusahaan secara periodik, baik melalui media website maupun media cetak; dan (8) Menerapkan dan mensosialisasikan code of conduct kepada seluruh karyawan secara periodik.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Deddy Indra
"Penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Group PFA diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para rekanan atau vendor. Melalui penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini, Group PFA dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk berlaku adil (Fairness) dalam pelaksanaan pengadaan , transparan (Transparency) dalam memberikan informasi tentang Iingkup, tatacara dan kriteria pengadaan , patuh (Responsible) pada peraturan yang berlaku dan memiliki sistem pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Accountable) yang jelas dan tegas. Dengan demikian, penerapan konsep Good Corporate Govemance diharapkan mampu memberikan kualitas Iayanan yang baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan para rekanan atau vendor.
Berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi tersebut, maka peneiitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1) Untuk mengetahui kondisi peiaksanaan Good Corporate Governance, yang terdiri dari prinsip Fairness, Transparency, Accountability dan Responsibilty, yang terdapat di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, 2) Untuk mengidentitikasi tingkat kepuasan vendor pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang ada saat ini, dan 3) Untuk menjelaskan pengaruh penerapan Good Corporate Govemance berpengaruh terhadap tingkat kepuasan vendor dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk mencapai beberapa tujuan ini, penelitian ini meiibatkan 79 orang responden yang berasal dari para vendor. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Distribusi Frekwensi, Teknik analisis Rentang Kriteria dan Teknik Korelasi Rank?s Spearman.
Sebagai hasil dari analisis yang digunakan dalam penelitian ini diperoteh beberapa kesimpulan, yaitu bahwa kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara umum cenderung tidak baik atau masih belum optimal. Dilihat dari tingkat kepuasan para vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terindikasi adanya kecenderungan ketidakpuasan para vendor tersebut terhadap kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya dari hasil analisis korelasi terindikasi bahwa terdapat korelasi antara penerapan Good Corporate Governance dengan tingkat kepuasan vendor dalam proses pengadaan barang dan jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selanjutnya, jika penerapan Good Corporate Governance tersebut dirinci menurut prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, terindikasi kuat bahwa prinsip-prinsip dalam penerapan Good Corporate Governance (fairness, transparency, accountability, dan responsibility) pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut memiliki korelasi atau hubungan dengan tingkat kepuasan vendor.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diindikasikan perlunya prioritas pembenahan kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk meningkatkan tingkat kepuasan vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun prioritas pembenahan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan vendor, yaitu 1) Prioritas I adalah pembenahan transparency, 2) Prioritas II adalah pembenahan faimess, 3) Prioritas III adalah pembenahan responsibility, dan 3) Prioritas IV adalah pembenahan accountability.
Berdasarkan hasil temuan tersebut disarankan untuk dilakukan penelitian sejenis dengan cakupan dan ruang lingkup yang Iebih Iuas agar diperoleh gambaran yang komprehensif tentang tingkat efektivitas penerapan Good Corporate Governance di berbagai unit kerja atau bidang yang terdapat di Iingkungan organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Melalui gambaran yang komprehensif tentang kondisi penerapan Good Corporate Governance dimungkinkannya untuk dilakukan upaya pembenahan yang Iebih spesifik sesuai kondisi dan karakteristik unit kerja atau bidang tugasnya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T 21934
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adhisty Melani Maklin
"Konsep Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur korporasi untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable dengan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan staketholders lainnya. Dalam menerapkan prisip GCG maka akan memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan yang mencakup kontrol internal dan eksternal yang efektif serta keseimbangan antar organ perusahaan dan keseimbangan eksternal antar shareholders. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN khususnya PT.(Persero) PELINDO IV dan apakah perjanjian kredit antara PT (Persero) PELINDO IV dengan BII telah menerapkan konsep GCG.
Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau disebut juga metode penelitian kepustakaan (Library Research). Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban atas pertanyaan yaitu sejak tanun 2004 PT.(Persero) PELINDO IV telah mencanangkan untuk menerapkan prinsip GCG yaitu dengan adanya buku panduan GCG di lingkungan Perusahaan selain bertujuan untuk menciptakan praktik-praktik yang sehat dalam menjalankan kegiatan perusahaan, juga untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan Menteri BUMN NO.117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN.
Perjanjian kredit yang diadakan antara PT.(Persero)PELINDO IV dengan BII pada tanggal 8 Desember 2004 telah melalui tahapantahapan yang sesuai dengan prinsip GCG bahwa sebelum perjanjian diadakan Direksi Perseroan telah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN dan Komisaris Perseroan dan manajemen perusahaan mengadakan proses seleksi kreditur dimana BII memberikan penawaran yang paling rendah. Klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16347
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kardini Putri Maylina
"Laporan magang ini membahas mengenai Penilaian Penerapan Good Corporate Governance PT ABC Tbk Tahun 2013. Sebagai perusahaan dual listing di Indonesia dan Australia, penilaian penerapan praktik good corporate governance PT ABC Tbk yang digunakan ialah menggunakan Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG dan ASX Corporate Governance Principles and Recommendations. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai penerapan good corporate governance dengan menggunakan dua pedoman tersebut, prosedur penilaian yang dilakukan oleh KAP RSM AAJ, dan temuan atas penilaian beserta analisisnya. Berdasarkan penilaian atas penerapan good corporate governance ditemukan adanya beberapa kriteria yang belum dipenuhi oleh perusahaan. Namun, analisis pada laporan magang ini menyimpulkan bahwa PT ABC Tbk telah menjalankan good corporate governance dengan baik.

This internship report discuss about Assessment of Good Corporate Governance Implementation PT ABC Tbk in 2013. As a dual listing company in Indonesia and Australia, PT ABC Tbk uses the good corporate governance assessment of practice application from the Indonesian Corporate Governance Code of KNKG and ASX Corporate Governance Principles and Recommendations. This report describes about the implementation of good corporate governance using the Indonesian Corporate Governance Code and ASX Corporate Governance Principles and Recommendations, good corporate governance assessment procedures conducted by RSM AAJ, findings and its analysis as well. According to good corporate governance assessment, it has been found that a few criteria are not met by PT ABC Tbk. Nevertheless, this report conclude that the PT ABC Tbk has performed a good corporate governance."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Fauzy Hamdani Rahmat
"Tesis ini membahas tentang analisis Good Corporate Governance, khususnya perihal informasi dan transparansi yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Seiring dengan meningkatnya penyampaian informasi serta transparansi, maka suatu institusi telah melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acuan utama PT. PLN (Persero) dalam menjamin pengungkapan informasi serta transparansi yaitu melalui Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012, sehingga seluruh jajarannya akan dijamin dalam keterbukaan informasi maupun transparansinya, dan sedikit kekurangan yang dilakukan yaitu terletak pada kebijakan pengelolaan website dan penyebaran informasi Job Posting.

This thesis discusses the analysis of Good Corporate Governance, especially regarding information and transparency carried out by Pt. PLN (Persero). Along with the increasing delivery of information and transparency, an institution has implemented Good Corporate Governance well. The results of this study indicate that the main reference Pt. PLN (Persero) in ensuring the disclosure of information and transparency, namely through the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 501.K/DIR/2012, so that all staff will be guaranteed information disclosure and transparency, and a slight deficiency that is carried out lies in the website management policy and dissemination of Job Posting information."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farida
"PT X sebagai BUMN yang dibentuk dengan semangat profesionalisme yang tinggi serta mengemban misi untuk rneningkatkan kesejahteraan UKMK, menetapkan komitmen untuk mengelola perusahaan secara bersih, transparan dan profesional. Dari hasil analisa dan temuan yang diperoleh di lapangan disimpulkan bahwa PT X mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance pada penetapan kebijakan-kebijakan perusahaan.
Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terutama disebabkan karena belum sempurnanya struktur organisasi, masih banyaknya kebijakan dan prosedur yang belum terbentuk dan masih belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengendalian Internal dan seksi compliance. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan good corporate governance antara lain adalah mekanisme pemilihan Komisaris dan Direksi yang tidak transparan dan tertutup.
Berdasarkan studi yang telah dilakukan perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk menerapkan good corporate governance pada perusahaan antara lain; perlunya Pemerintah ataupun Departemen Keuangan membuat peraturan mengenai tata cara pemilihan wakil pemerintah yang menjadi anggota Komisaris BUMN baik untuk BUMN yang kepemilìkannya 100% dimiliki oleh Pemenntah maupun BUMN yang hanya sebagian sahamnya dimiliki Pernerintah, perlunya Komisaris independen untuk melindungi stakehokiers lainnya dari kepentingan pemegang saham dalam hal ini kepentingan Pemerintah dan pembentukan Komite Audit.
Akhir kata, karya akhir ini diharapkan ada manfaatnya bagi manajemen PT X atau paling tidak bagi yang ingin menerapkan prinsip good corporate governance."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T1814
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Runi Ulfah
"Laporan magang ini membahas mengenai penilaian tata kelola perusahaan pada PT XYZ untuk periode tahun 2013. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan Persero. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai kebijakan tata kelola PT XYZ, cara penilaian yang dilakukan oleh KAP RSM AAJ Associates dan ketidaksesuaian atas penilaian beserta rekomendasinya. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa kriteria yang tidak dipenuhi perusahaan. Namun, analisis pada laporan magang ini menyimpulkan bahwa PT XYZ telah melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik.

This internship report explains about corporate governance assessment at PT XYZ for the year 2013. PT XYZ is one of the Persero company. This report describes about the corporate governance policy at PT XYZ, good corporate governance assessment way by RSM AAJ Associates, mismatch and recommendations. According to good corporate governance assessment, it has been found a few criteria are not met by the company. Nevertheless, this report conclude that PT XYZ has performed a good corporate governance."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Hasan
"ABSTRAK
Diabetes Mellitus Tipe 2 (DM Tipe 2) adalah kelainan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia yang diakibatkan kurangnya sekresi insulin, resistensi insulin, atau keduanya. Kondisi hiperglikemia yang kronis dapat menyebabkan berbagai komplikasi salah satunya adalah kaki diabetik yang menjadi penyebab utama dilakukannya amputasi pada klien dengan DM tipe 2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman klien DM tipe 2 pasca amputasi mayor ekstremitas bawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Hasil analisa data menghasilkan enam tema, yaitu: perubahan dalam kehidupan setelah amputasi, respon atau perasaan terkait amputasi, mekanisme koping, dukungan sosial yang diterima, makna hidup, dan pelayanan kesehatan yang diterima. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan melalui peningkatan dukungan rehabilitasi secara fisik, psikososial, dan spiritual pada klien DM tipe 2 pasca amputasi mayor ekstremitas bawah.

ABSTRACT
Type 2 Diabetes Mellitus (Type 2 DM) is a metabolic disorder characterized by hyperglycemia as a result of insulin deficiency, insulin resistance, or both. Chronic hyperglycemia conditions can lead complications such as the diabetic foot as a major cause of amputation in clients with type 2 DM. The purpose of this study was to determine the experience of client with type 2 DM following major lower limb amputation. This study used a qualitative method with descriptive phenomenology approach. Result of the data analysis revealed six themes: live changes of amputees, amputation response or related feelings, coping mechanisms, social support received, the meaning of life, and health care received. The results of this research are expected to contribute positively in improving the quality of nursing care through physical, psychosocial, and spiritual rehabilitation support enhancement in client with type 2 DM following major lower limb amputation."
2013
T32646
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Idfan Utama
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas penerapan Good Corporate Governance serta struktur dan mekanisme Corporate Governance pada PT. Atlas Resources, Tbk dengan melihat kontribusi dari dewan komisaris, direksi dan komite audit dalam mengimplementasikan konsep Good Corporate Governance untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pengukuran atas penerapan Good Corporate Governance perusahaan tersebut meliputi kesesuaian terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), struktur dan mekanisme Good Corporate Governance sesuai dengan pedoman umum Good Corporate Governance dari KNKG, dan kendala-kendala dalam implementasi Good Corporate Governance perusahaan. Metodologi yang digunakan adalah survei dengan melakukan observasi dan wawancara melalui pemberian kuisioner kepada perwakilan dari komisaris, direksi, dan komite audit berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance PT. Atlas Resources, Tbk dengan pertanyaan yang bersumber dari Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor:SK-
16/S.MBU/2012, dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dari KNKG 2006.
Berdasarkan hasil penelitian penerapan praktik Good Corporate Governance yang telah dilakukan oleh PT. Atlas Resources, Tbk yakni perusahaan patuh terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan diantaranya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan, namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga masih memerlukan evaluasi perbaikan. Dalam struktur dan mekanisme Good Corporate Governance, perusahaan memiliki organ perusahaan, dan elemen-elemen pendukung lainnya seperti komite audit, sekretaris perusahaan dan internal audit. Perusahaan juga membuat Good Corporate Governance Policy dan Code of Conduct sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tata kelola perusahaan. Selain itu, kendala yang kerap ditemui diantaranya berkenaan dengan budaya perusahaan yang merupakan salah satu kendala yang harus diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan peranan perusahaan sebagai perusahaan publik, serta manajeman waktu yang dianggap masih kurang berjalan dengan efektif berkaitan dengan kecepatan dalam pelaporan informasi laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Perusahaan juga belum menerapkan self assessment untuk menilai kinerja perusahaan yang sebenarnya, karena saat ini penilaian tersebut masih bernilai subjektif.

ABSTRACT
This study discusses about the implementation of Good Corporate Governance and the company’s corporate governance’s structure and mechanism in PT. Atlas Resources, Tbk focusing on the contribution of the board of commissioners, directors and audit committee in implementing the concept of Good Corporate Governance to create additional value for the company. Measurements on the implementation of good corporate governance of the company include conformity to the principles of corporate governance that apply from National Governance Policy Committee (KNKG), structure and mechanisms of good corporate governance in accordance with the general guidelines of good corporate governance of the National Governance Policy Committee (KNKG), and constraints in the implementation of Good Corporate Governance. The methodology used is survey by conducting observations and interviews through filling questionnaires addresed to representatives of the commissioners, directors, and audit committee relating to the implementation of Good Corporate Governance of PT. Atlas Resources, Tbk with questions derived from the Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Secretary of the Ministry of State Owned Enterprises Decision, number : SK-16/S.MBU/2012, and the Indonesia’s Code of Good Corporate Governance from KNKG 2006.
Based on the research results, the implementation of Good Corporate Governance have been carried out by PT. Atlas Resources, Tbk that the company comply with the legislation in force and the principles of corporate governance such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality, but it has not completely worked yet so it still require improvement evaluation. In the structure and mechanisms of good corporate governance, the company has a company’s organ, and other supporting elements such as the audit committee, internal audit and corporate secretary. The company also makes Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct as a guideline in the course of corporate governance. Moreover, constraints that are often encountered such as corporate culture is one of the obstacles that should be improved and developed in accordance with the company's role as a public company, as well as time management that are considered less effective related to velocity in reporting financial statement to those concerned. The company also has not implemented a self-assessment to assess the actual performance of the company, because the current performance assessment is still subjective.
"
2013
T34664
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haris Sarwoko
"Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola tuntutan dari tujuan stakeholders adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang baik. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang kurang baik akan menyebabkan perusahaan tidak mampu menjamin keseimbangan di antara tuntutan dan tujuan dari stakeholders dalam suatu perusahaan.
Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan :
Seberapa jauh perusahaan sudah menerapkan pnnsip-pnnsip good corporate governance ?.
Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-pnnsip good corporate governance?
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi penerapan pnnsip-pnnsip good corporate governance di PT. Aneka Tambang Tbk, dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden dari penelitian ini adalah pemegang saham dan manajemen PT. Antam yang memahami dan terlibat Iangsung dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa prinsip-prinsip good corporate governance belum berjalan dengan semestinya, hal tersebut terlihat di antaranya belum adanya pedoman corporate governance secara tertulis, komisaris independen yang hanya terdiri dari satu orang dan di tunjuk oleh Meneg BUMN, belum ada komite, nominasi, komite kompensasi. kepatuhan dan komite manajemen rlsiko. Di samping itu, juga belum ada code of conduct dan juga mekanisme market of corporate control juga belum berjalan. Kendala yang dihadapi adalah penentuan keputusan perusahaan masih ada pada pemegang saham mayoritas dalam hal ini pemerintah RI, sehingga proses good corporate governance belum jalan dengan optimal.
Sehubungan dengan itu guna dapat menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan balk, maka disarankan PT. Antam Tbk segera membentuk pedoman corporate governance secara tertulis, code of conduct, pembentukan komisaris independen yang dipilih oleh bukan pemilik saham pengendali. Dengan demikian terdapat kesamaan hak bagi para pemegang saham."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12407
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>