Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 144728 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aby Herwendo
"Banyak perusahaan telah memfokuskan diri pada rantai pasokan sebagai nilai kornpetitifuya. Narnun inbound logistics sebagai bagian dalarn rantai pasokan seringkali diabaikan karena banyaknya operasi logistik yang berorientasi pada customer. Kegiatan produksi tidak bisa dipisahkan dari kemarnpuan logistik perusahaan dalarn rnernasok bahan baku yang diperlukan. Termasuk dalarn bagian logistik ini adalah aktivitas pengadaan yang rnengandalkan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan pemasok. Karena itu perbaikan pada area ini perlu mendapat perhatian, sehingga rnarnpu rneningkatkan kinerja perusahaan.
VICO Indonesia, perusahaan rninyak dan gas burni yang didirikan pada tahun 1972 adalah perusahaan joint venture. Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sarna dengan BPMIGAS yang beroperasi di blok Sanga-sanga, Kalimantan Tirnur, VICO Indonesia berkornitmen rnemproduksi dan rnemasok gas untuk industri lokal dan ekspor sesuai kontrak.
Guna rnernenuhi komitmennya untuk memasok gas, rantai pasokan yang baik dan bisa dihandalkan harus selaras dengan aktivitas produksinya. Kinerja dalarn proses pengadaan barang atau jasa dipengaruhi entitas lain- di sisi internal seperti inventory dan pengguna, dan sisi eksternal seperti pemasok. Penundaan, keterlarnbatan pengirirnan, atau kesalahan dalarn pengadaan barang atau jasa bisa berakibat fatal pada aktivitas produksi. Beberapa teori rnenawarkan petunjuk untuk mengelola rantai pasokan dengan baik. Narnun dalarn praktek, ada beberapa batasan yang membatasi kemarnpuan untuk mengadakan barang ataujasa.
Karya akhir ini akan menelaah lebih lanjut rnengenai efektivitas proses pengadaan yang berada dalam ruang lingkup rantai pasokan- inbound logistics. VICO Indonesia digunakan sebagai studi kasus dalam inbound logistics, khususnya dalarn industri rninyak dan gas bumi. Setiap proses akan dikaji, termasuk proses yang rnelibatkan pihak eksternal seperti pernasok. Dengan mengkaji proses ini, kinerja aktivitas pengadaan dapat diperbaiki. Karya akhir ini juga rnenelaah tentang kerjasama kernitraan sehingga dapat rnemberikan darnpak yang berarti bagi aktivitas pengadaan dan mernbawa keuntungan bagi pihak- pihak dalarn rantai pasokan.
Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model digunakan sebagai perangkat untuk ,rnengevaluasi konfigurasi rantai pasokan dan kinerjanya pada kasus ini. Model ini akan digunakan untuk rnenentukan proses mana yang rnenyebabkan penurunan kinerja. Kernudian dilakukan identifikasi terhadap hasil yang potensial bisa terjadi dengan rnernperbaiki proses internal dan rnengkornbinasikannya dengan kernitraan dengan pemasok.
SCOR Model sangat bermanfaat untuk rnenelaah proses rantai pasokan dengan rnengkaji konfigurasi dan kinerja rantai pasokan pada saat ini. Dalarn karya akhir ini diperoleh hasil bahwa kepuasan pengguna terhadap pelayanan tepat waktu yang berkisar antara 26% rnasih belum efektif dibandingkan rata - rata perusahaan pada urnurnnya. Diternukan pula bahwa hubungan kernitraan antara perusahaan dengan para pernasok dapat rneningkatkan kinerja dalam pengadaan dan merniliki darnpak yang baik bagi kedua belah pihak.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sumarno
"Skripsi ini membahas mengenai profil iklim K3 di Perusahaan PHE Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui iklim K3 yang ada di PHE Perusahaan multinasional yang bergerak di bidang minyak dan gas. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para Karyawan PHE di Jakarta untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan metode univariat dan bivariat terhadap variabel dependen dan independen yang digunakan. Hasil dari metode tersebut, kemudian dilakukan scoring terhadap berbagai variabel untuk kemudian dibuat grafik radar yang kemudian dianalisa oleh peneliti secara deskriptif.

This paper discusses the health and safety climate profile in PHECompany on 2015. This study aimed to determine the existing health and safety climate in the PHE.The multinational company engaged in oil and gas. This study was conducted by distributing questionnaires to the PHEemployees at Jakarta and then analyzed using univariate and bivariate methods to dependent and independent variables that are used. The results of these methods, then carried the scoring on a variety of variables and then graphed radar whichis then analyzed by researchers descriptively.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2015
S61936
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mecca Angelina Pratamantari
"ABSTRAK
Pengadaan barang dan jasa di kegiatan hulu minyak dan gas bumi tidak jauh berbeda dalam pelaksanannya, sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BPMIGAS Pedoman Tata Kerja No:0071PK/VI/2004 Tentang Pengelolaan rantai suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, pedoman ini dikeluarkan dengan berpandangan secara umum kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 2004 yang menggantikan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di kegiatan hulu minyak dan gas bumi, permasalahan yang sering terjadi adalah sama dengan permasalahan yang ada pada kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu adanya penyelewengan-penyelewengan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa ini.
Harus diakui bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa ini merupakan lahan subur bagi berkembangnya bentuk-bentuk penyelewengan seperti KKN tersebut, salah satu bentuk penyelewengan yang biasa terjadi adalah adanya persekongkolan dalam tender, pe-mark-up-an dana atau anggaran dalam pengadaan barang dan jasa.
BPMIGAS sebagai badan pengawas dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di kegiatan hulu minyak dan gas bumi, mempunyai peranan penting dalam menjaga timbulnya kasus-kasus tindakan penyelewengan seperti tersebut di atas, adalah wewenang BPMIGAS juga untuk menindak setiap pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan penyelewengan tersebut dan sesuai dengan peraturan yang ada yang dikeluarkan oleh BPMIGAS. Tetapi, bila temyata tindakan penyelewengan tersebut merugikan negara secara besar maka BPMIGAS sebagai badan pengawas mempunyai kewajiban kepada negara sebagai instansi pemerintah yang ditugaskan untuk mengawasi para KKKS yang beroperasi di wilayah Indonesia maka BPMIGAS dapat memperkarakan masalah ini ke jenjang yang lebih tinggi yaitu melalui pengadilan."
2007
T17324
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hana Syauqina
"Pelelangan merupakan salah satu kegiatan paling strategis dalam pengadaan Wilayah Kerja Migas. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadirkan inovasi dalam proses lelang adalah dengan membuat sistem lelang elektronik atau e-auction. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem lelang elektronik (e-auction) dalam pengadaan Wilayah Kerja Migas dengan melihat perubahan proses bisnis yang terjadi setelah penerapan sistem e-auction. Peneliti menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu dimensi motif, sasaran strategis, area fokus, dan stakeholders. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dan penelitian deskriptif, dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat dimensi tersebut e-auction hanya memasuki tahap kedua yaitu tahap transaksi yang menggambarkan bahwa perubahan proses bisnis tidak cukup signifikan karena belum ada perubahan pada core business lelang e- lelang hanya membuat proses lelang menjadi lebih digital. , data dan sistem belum terintegrasi dengan pihak lain, serta regulasi yang masih menghambat. Dari hasil penelitian tersebut, perubahan harus dilakukan pada bisnis inti agar perubahan yang dihasilkan lebih signifikan.

The auction is one of the most strategic activities in the procurement of Oil and Gas Work Areas. One of the efforts made by the government to present innovation in the auction process is by creating an electronic auction system or e-auction. This study aims to analyze the electronic auction system (e-auction) in the procurement of Oil and Gas Working Areas by looking at changes in business processes that occur after the application of the e-auction system. Researchers used 4 (four) dimensions, namely dimensions of motives, strategic goals, focus areas, and stakeholders. This research uses a post-positivist approach and descriptive research, by conducting in-depth interviews. The results show that of the four dimensions the e-auction only enters the second stage, namely the transaction stage, which illustrates that changes in business processes are not significant enough because there has been no change in the core business of the e-auction auction, only making the auction process more digital. , data and systems have not been integrated with other parties, and regulations are still hindering. From the results of these studies, changes must be made to the core business so that the resulting changes are more significant."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raica Allaeindo
"ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Negara dari kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dijabarkan perhitungan kontrak PSC secara matematis dan penerapannya secara aktual di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa dalam periode 2010-2014 terjadi peningkatan realisasi penerimaan migas secara nasional akan tetapi terdapat penurunan kontribusi penerimaan migas per Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menggunakan perjanjian Production Sharing Contract. Penemuan lainnya adalah persentase penerimaan Negara terhadap penjualan yang diterima oleh Indonesia semakin mengalami penurunan dari tahun 2010-2014, dikarenakan penjualan yang tidak bertumbuh dengan konstan, tingkat cost recovery sebagai biaya pengurang pendapatan yang terus mengalami peningkatan, dan penurunan produksi lifting pada periode yang sama.

ABSTRACT
This study analyzes the factors that affect state revenue from oil and gas upstream activities in Indonesia. In this research, we will mathematically describe the calculation of PSC and the actual implementation in the field. Research shows that in the 2010-2014 period there was an increase realization of national oil and gas revenues but there is a decrease in the contribution of oil and gas revenues per Sharing Contractor who use agreements Production Sharing Contract. Another discovery is the percentage of state revenue to sales received by Indonesia increasingly decreased from 2010-2014, due to the sales not significantly growing, the level of cost recovery as a cost-reducing revenues continued to increase, and decrease of lifting production in the same period.
"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S61545
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chaidir Yuzi Apriadi
"Penghapusan barang milik negara sub sektor migas merupakan salah satu kegiatan perminyakan yang memerlukan perhatian dari pemerintah. Semakin banyaknya sisa barang proyek perminyakan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan material di kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sub sektor minyak dan gas bumi. Salah satu bidang usaha yang merasakan dampak ini adalah bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Dalam upaya menata pengelolaan milik negara yang berada di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, pemerintah berusaha untuk mencari alternatif solusi kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sub sektor minyak dan gas bumi agar permasalahan ini tidak berkelanjutan. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap desain alur penghapusan barang milik negara. Analisis dan evaluasi desain alur penghapusan barang milik negara bertujuan untuk mencari kekurangan dari desain alur proses penghapusan yang ada untuk kemudian melakukan perbaikan desain ulang alur proses penghapusan barang milik negara agar dapat lebih terformalisasi, komprehensif, informatif dan menjadi solusi yang tepat dalam penghapusan barang milik negara eks kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sub sektor minyak dan gas bumi.

The writing-off of the state-owned oil and gas sub sector asset is one of government activity that needed careful attention. The increasing number of waste assets left by oil and gas projects gave significant effect in the state-owned asset management by contractors (KKKS) in oil and gas sector. One of oil and gas sector that impacted the most is the downstream oil and gas venture. As an effort to manage the state-owned oil and gas sub sector asset especially in downstream ventures and to prevent problem`s continuation, the government tries to look for alternative solution for contractors (KKKS). One of the actions done by the government is with analyzing and evaluating the business process design of the writing-off the state-owned asset. The analysis and evaluation of business process design of the writing-off the state-owned asset are aimed to seek the default of the existing business process design, and improve the business process design so it can be more formalized, comprehensive, informative, and become an effectual solution for writing-off the state-owned asset that belongs to oil and gas contractors."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26533
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Julianto
"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Pemanfaatan TI yang telah dilakukan adalah implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa. Implementasi e-Procurement bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Investasi yang dilakukan perlu dinilai kelayakannya dengan mengukur keefektifan implementasi e-Procurement.
Penelitian sebelumnya telah mengukur keefektifan implementasi e-Procurement di instansi pemerintah dengan menggunakan metode Information Productivity. Perbedaan karakteristik instansi pemerintah dengan BUMN memerlukan penyesuaian dalam penerapan metode Information Productivity dalam mengukur keefektifan implementasi e-Procurement di BUMN. Pengukuran keefektifan dikombinasikan dengan Pemodelan Proses Bisnis untuk menganalisa perubahan proses bisnis yang terjadi dan mengidentifikasi manfaat yang diperoleh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks Information Productivity lebih dari 80% dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Analisis atas proses bisnis menunjukkan bahwa e-Procurement dapat meningkatkan transparansi, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa di BUMN.

The state-owned enterprises as one of the business entity in Indonesia, has utilizes the development of information technology in their operations. They utilize IT as in e-Procurement for goods/services. The e-Procurement implementation is designed to be cost efficiency such as operational cost decreases and risks reduction in procurement fraud. The feasibility of this investment should be studied with measuring the e-procurement effectiveness.
Previous research has measured the e-Procurement implementation effectiveness in the government institution using Information Productivity method. Since the distinction characteristic of the government institutions and state-owned enterprises, there is necessity to adjust the Information Productivity method in measuring the e-Procurement implementatiom in the state-owned enterprises. The effectiveness measurement combined with the Business Proses Modeling is used to analyzes business process changes and identification of benefits obtained.
Researh results showed that Information Productivity index is more than 80% and tends to increase. Analysis in business process showed that e-Procurement is able to enhance transparency, and in the end could decreased the risks of the procurement fraud in state-owned enterprises.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2008
T750
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Aisha Hidayati
"Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berperan strategis dalam memajukan perekonomian bangsa, sebab setiap yang dibelanjakan dalam bidang usaha ini memberikan dampak besar bagi peningkatan Pendapatan Domestik Bruto serta membuka lapangan pekerjaan baru. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa pada sektor ini menjadi sangat strategis dan harus dipantau dengan baik, agar semaksimal mungkin digunakan produk dalam negeri, sehingga memberikan efek pengganda bagi perekonomian nasional.
Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang diklaim dapat meningkatkan minat investasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Akan tetapi, berbagai pihak justru menilai bahwa pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Gross Split justru berpotensi mengurangi penggunaan produk dalam negeri, yang akan terlihat dari penurunan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri atas pengadaan barang dan jasa. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif pelaksanaan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri atas pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Gross Split dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas berpotensi terhadap penurunan Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Untuk itu, Pemerintah perlu untuk mengatur mengenai kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tepat.

Upstream oil and gas business activities has strategic role in advancing the national economy, since every purchase in this industry contributes large impacts in increasing Gross Domestic Income and exposes new job opportunities. Accordingly, products and services procurement in this sector becomes very strategic and shall be well monitored, so that domestic products and services are used to the maximum extent possible, with the result that it provides multiplier effects to the national economy.
In the year of 2017, the Government issued Gross Split Production Sharing Contract which was claimed to increase the oil and gas investment interest in Indonesia. However, there are people in the industry who believe that the implementation of Gross Split Production Sharing Contract has the potential to decrease the use of domestic products and services, which will be seen in the decline of Domestic Content on products and services procurement. This thesis attempts to normatively study the implementation of the use of Domestic Content on products and services procurement in Gross Split Production Sharing Contract of upstream oil and gas business activities.
The result of this research shows that the implementation of Gross Split Production Sharing Contract in upstream oil and gas business activities has the potential to decrease Domestic Content in upstream oil and gas business activities. Therefore, the Government shall regulate the obligation to fulfill Domestic Content in upstream oil and gas business activities in the right form of law.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Joko Arisanto
"Proses eksplorasi dan produksi pada industri hulu minyak dan gas bumi membutuhkan pasokan barang dengan karakteristik yang spesifik, berteknologi mutakhir, dan memerlukan ketepatan waktu yang tinggi. Kesalahan pasokan barang akan mengakibatkan kerugian dan mengancam keselamatan pekerja dan lingkungan. Karena itu proses pengadaan barang pada perusahaan hulu migas menjadi sangat sentral perannya. Tesis ini membahas tentang peran teknologi informasi dalam perbaikan proses pengadaan barang pada perusahaan hulu migas di Indonesia. Penelitian ini menelusuri keterkaitan antara implementasi teknologi informasi dengan perubahan kinerja proses pengadaan barang. Penelitian dilakukan dengan mengambil data kinerja proses pengadaan barang dari salah satu perusahaan hulu migas di Indonesia sebagai studi kasus. Kemudian penulis menggali informasi mengenai perbaikan proses pengadaan barang yang dilakukan dengan cara implementasi teknologi informasi.
Data kinerja proses pengadaan barang diambil dengan acuan SCOR Metrics dari Supply Chain Council, KPI yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan pengukuran waktu proses pengadaan barang. Informasi mengenai penerapan teknologi informasi meliputi: waktu implementasi, lama pengerjaan, sumberdaya manusia yang digunakan, inisiator, alasan perbaikan proses, tipe solusi teknologi informasi, dan pola perbaikan proses. Kedua data dianalisis menggunakan metode analisis time series, untuk melihat perubahan kinerja sebelum dan sesudah implementasi teknologi informasi.
Hasil analisis menunjukkan perbaikan sistem informasi proses pengadaan barang ikut meningkatkan kinerja proses pengadaan barang. Penerapan teknologi informasi menjadi sarana bagi manajemen untuk menerapkan kebijakan baru dan memantau jalannya proses untuk mendongkrak kinerja proses.

Exploration and production process in upstream oil and gas industry needmaterial with specific characteristic, hi-tech, and on time delivery. Material procurement mistaken will cause a loss and can be danger for the employee safety and environment. That?s why material supply have important role for such company.
This thesis will discuss about the information technology's role on the procurement process improvement. This research analyzes correlation between IT implementation and the alteration of the procurement process performance. Study case is held on the one of Indonesian upstream Oil and Gas Company in order to gather data of procurement process performance. Then we dig the information of such process improvement implementing information technology. Procurement process performance data are taken by refering to SCOR metrics from the Supply Chain Council, company's KPI, and procurement process lead time statistics. Attributes of IT implementation data are: implementation time, working hour, human resource, initiator, improvement?s background, type of the IT solution and business process improvement pattern. Data are analyzed using time series analysis method in order to see process performance alteration before and after the IT implementation.
The result of analysis confirms the contribution of IT implementation on upstream oil and gas company procurement process performance improvement. Information technology rule in process improvement can be determined using time series analysis on process performance data. It also shows that IT can be applied as a tool for the management applying new policy to improve and control procurement process performance.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Murbandono
"Industri hulu migas memerlukan investasi besar dengan tingkat risiko tinggi. Keekonomian industri bergantung pada jumlah cadangan, harga minyak mentah dunia serta implementasi strategi bisnis dan operasi. Perubahan lingkungan industri mendorong perubahan strategi bisnis dan operasi ke arah integrasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta efisiensi proses bisnis untuk menciptakan biaya produksi yang paling ekonomis. Penerapan electronic procurement (e-Proc) melalui pemanfaatan teknologi informasi pada fungsi pengadaan dalarn manajemen rantai pasokan (SCM) merupakan salah satu cara menciptakan total biaya pengadaan yang ekonomis sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan rantai pasokan serta menjadi sumber keunggulan bersaing berbasis sumber daya dan kapabilitas.

Upstream oil and gas industry needs high investment with high risk. The Economic of industry depends on the reservoir volume, worldwide oil price and the implementation of business process and operation. Changes of the Industrial environment will change business and operation strategy into integration of the exploration and exploitation activities and business process efficiency in order to build the most economic production cost. The implementation of electronic procurement (e-Proc) as information technology application in procurement function as a part of Supply Chain Management (SCM) is a way to build an economic total cost of supply chain and become competitive advantages based on resources and capabilities.
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T 27282
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>