Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFaktor- faktor yang berhubungan dengan drop out nya peserta dari Bapel JPKMsangat penting untuk diteliti secara mendalam, karena perusahaan asuransi termasukBapel JPKM hanya dapat hidup dan berkembang jika ada peserta. Bahkan, Bapei JPKi\1harus berupaya menambah jurnlah dan mempertahankan peserta yang ada sedemikianrupa sehingga hukum yang berlaku dalam bisnis asuransi Jhe law of large number dapatterpenuhi. Disamping itu, JPKM mesti membenahi upaya kebijakan pembiayaankesehatan yang selama ini belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Padahalpraupaya itu mempunyai implikasi yang luas terhadap akses golongan masyarakattertentu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang selayaknya dan telahdimasyarakatkan hampir 20 tahun.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentangfaktor-faktor yang menyebabkan peserta JPKM Jasma Angsana Singkawang menjadidrop out (DO). Oleh karenanya dipilih jenis penelitian kualitatif melalui Wawancaramendalam dan Fokus Grup Diskusi (FGD). Wawancara mendalam dilakukan terhadap11 orang informan kunci, terdiri dari Direktur Bapel JPKM Jasma Angsana beserta 2orang kolektor, Direktur RSUD Abdul Azis Singkawang beserta .2 orang perawat,Pimpinan Puskesmas dan 2 orang staf, Wakil Ketua Badan Pembina dan 1 orang stafDinas Kesehatan Kabupaten Sambas. FGD dilakukan terhadap 45 orang peserta JPKMyang terdiri dari 3 kelompok peserta yang DO dan 3 kelompok pese.rta yang tidak DO.tiap kelompok FGD terdiri dari 7 sampai 8 orang peserta.Analisis data menghasilkan beberapa hasil penelitian. Pertama, pengetahuanpeserta tentang hak dan kewajibannya sangat rendah. Kedua Sikap peserta terhadapsistim gotong royong dalam pembiayaan kesehatan cukup 'baik, namun hal ini tidakdengan sendirinya mendorong peserta untuk rnempertahankan kepesertaannya. Ketiga,hilangnya kepercayaan sebagian pesena terhadap Bapel JPKM Jasma Angsana. Keempat,adanya kolektor yang tidak disiplin. Kelima, tingginya biaya perawatan di RS danrendahnya penggantian dari Bapel Jasma Angsana. Keenam, tidak dimanfaatkannyaPuskesmas Pembantu dalam pelayanan kesehatan bagi peserta. JPKM. Ketujuh, tidakadanya penyuluhan terhadap peserta aktif, dan kedelapan, pengamh teman/keluargamempakan faktor-faktor yang menyebabkan peserta Bapel JPKM Jasma AngsanaSingkawang menjadi drop out.Oleh karena itu, ada berbagai saran yang mesti dikemukakan. Pertama, BapelJasma Angsana disarankan untuk mengadakan feasibility study guna mencari angkayang tepat dalam menetapkan premi yang ideal, melakukan pelatihan dan pembinaan bagikolektor, mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada peserta, memanfaatkanPuskesmas pembantu secara optimal dalam memberikari pelayanan kesehatan terhadappeserta JPKM. Kedua, Pemerintah daerah setempat hams mengupayakan subsiditerhadap premi, sehingga tidak memberatkan peserta. Ketiga, Dinas KesehatanKabupaten Sambas hams memberikan pembinaan kepada peserta aktif Keempat, penelitilanjut hendaknya mempelajari kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengikutiprogram JPKlvl. Kelima, Departemen Kesehatan Pusat hams meningkatkan kemampuandan keahlian petugas pelaksana kesehatan di lapangan."

"Sebelum terjadi krisis moneter yang melanda negara Indonesia, sebenarnya industri asuransi menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi premi asuransi yang terus meningkat.Sejak krisis moneter pertengahan Juli 1997 hingga saat ini (Juli 1999), kondisi perekonomian nasional masih belum pulih, ditambah lagi dengan akibat kerusuhan 13-14 Mei 1998, perusahaan asuransi di perkirakan harus membayar ganti kerugian kurang lebih Rp. 8 trilyun , yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi dan reasuransi, bailk lokal maupun asing (Bisnis Indonesia 7 Juni 1998). Kerugian itu terdiri atas kerugian fisik, gedung dan gangguan usaha. Bila perusahaan lokal harus menanggung 10% saja dari jumlah kerugian tersebut, maka akan menanggung Rp. 800 milyar. Padahal menurut data Ditjen Lembaga Keuangan, jumlah perusahaan asuransi kerugian di Indonesia mencapai 103 perusahaan, dimana hanya 51 yang memiliki modal 10 milyar rupiah, sedangkan 52 perusahaan lainnya berkisar antara 3 milyar rupiah sampai dengan 9 milyar rupiah. Ini berarti banyak perusahaan akan gulung tikar akibat menanggung kerugian.Selain ancaman kerugian yang dialami perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa banyak dirundung masalah. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar menyebabkan banyak pemegang polis dalam dollar yang membatalkan perjanjiannya dengan melakukan penarikan tunai. Pembatalan kontrak sepihak ini tentu sangat memberatkan perusahaan. Dalam hat ini ada dua tipe pemegang polis yang membatalkan perjanjiannya, yaitu mereka yang melakukan profit taking dan pemegang polls yang tidak mampu membayar premi akibat melonjaknya nilai tukar dollar.Perubahan besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, terutama ditandai dengan kemajuan ilmu dan tehnologi telah menimbulkan gejala globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Arus investasi, industri, tehnologi informasi dan individual consumers menjadi global (Ohmae, 1995). Globalisasi merupakan proses yang tidak dapat dicegah dan pengaruhnya ternyata telah melanda perekonomian Indonesia."

"Pada prinsipnya asuransi merupakan himpunan dana dari suatu populasi untuk dimanfaatkan membiayai sejumlah kecil dari populasi tersebut apabila sedang jatuh sakit. Jaminan asuransi kesehatan merupakan sumber dana potensial yang dapat digalang untuk pemeliharaan masyarakat.Pemanfaatkan jasa asuransi didalam pembayaran pasien baik rawat jalan maupun rawat inap juga dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Jatinegara. Di RSIA Hermina Jatinegara, yang paling berpotensi menghasilkan piutang paling banyak dari segi nominal adalah piutang rawat inap asuransi dan perusahaan.Jumlah piutang tak tertagih pasien rawat inap jaminan asuransi dan perusahaan di RSIA Hermina Jatinegara mengalami peningkatan dari tahun 2004 ke tahun 2005 (Rp.48.942.938 3 Rp.116.072.250). Presentase piutang tak tertagih terhadap total tagihan asuransi dan perusahaan pada tahun 2004 dan tahun 2005 adalah sebesar 1,30%, dan 1,07%. Berarti jugs terjadi peningkatan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat pengembangan yang pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi pada bagian bagian terkait, wawancara mendalam dengan para informan serta pengumpulan dokumen-dokumen pendukung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa efektifitas penagihan piutang rawat inap pada jaminan asuransi dan perusahaan sehingga dapat menurunkan jumlah piutang tak tertagih dan meningkatkan pendapatan rumah sakit pada tahun 2005. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sistem I.P.O. yaitu Input, Process dan Output. Melalui hasil penelitian ini diharapkan adanya perbaikan pada manajemen piutang yang akhirnya akan berdampak pada optimalisasi penagihan piutang rumah sakit.Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa jumlah pelaksana di beberapa tahap siklus piutang dirasa kurang memadai. Begitu juga mengenai sarana pendukung untuk melaksanakan proses siklus piutang antara lain komputer, telepon, line telepon, faksimili dan ruangan kerja_ Selain itu kebijakan tentang periode penagihan belum ditetapkan, juga mengenai isi kontrak perjanjian kerjasama antara pihak rumah sakit dengan pihak asuransi dan perusahaan juga belum sepenuhnya dilaksanakan (punishmentldenda 2% bila debitur tidak melunasi kewajibannya dalam 30 hari).Pada akhir penelitian ini direkomendasikan perlunya diadakan diklat atau sosialisasiyang lebih sering pada bagian informasi, koordinasi yang lebih balk antara bagian terkait, pengadaan sarana yang lebih baik serta ketegasan dalam menjalankan perjanjian isi kontrak dengan pihak ketiga.

---

Principally insurance is the fund collection from a population in order to be used in costing a few amounts from such population if getting illness. Healthy insurance guarantee is a potential fund source that can be collected in order to maintain the society.

The using of insurance service in paying of patient both out-patient or in-patient also be executed in Hermina Jatinegara Hospital. In Hermina Jatinegara Hospital. the most potential in producing receivable is from in-patient of insurance and company.

In-patient bad-debt of insurance and company in Herrnina Jatinegara Hospital increase from 2004 to 2005 (Rp.48.942.938 - Rp.116.072.250). Percentage of bad-debt to total collectible amount in-patient of insurance and company of 2004 and 2005 is about 1,30%, and 1,07%. It means, increasing too.

This research named qualitative descriptive research that have development characteristic which its data collection using observation in related department, in-depth interview with the informan and supporting documents collections.

The goal of this research is to analize the effectiveness of in-patient insurance collection, so it can decrease bad-debt and increase the income of hospital in 2006. The method used in this research is I.P.O. approach system namely Input, Process and Output. By this result of research be hoped there is repairing in receivable management and finally, it have an effect into hospital collecting optimalizalion.

The result of this research is known that the staff amount in some ciclus collection be felt less suitable. it is also about supporting tools in order to execute ciclus collection process which are computer. telephone, phone line, faximile and room. Beside that the policy about collection period that have not decided yet. also about cooperation agrement contract contain between hospital side and insurance and company side is not executed (punishment about 2% if the debitor is not pay their obligation in 30 days).

In the end of this research recommended the importance of training education event or socialization that more frequent into information department, more better coordination between related department, the better supply of supporting tools and also the clearness in operating the contract contain agreement with the third party."

"Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan lembaga jasa yang membantu masyarakat dalam mempermudah investasi dan pembiayaan jangka panjang. Perusahaan asuransi termasuk salah satu contoh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Salah satu produk asuransi adalah asuransi kendaraan. Dalam upaya untuk memasarkan produk asuransi kendaraan, perusahaan asuransi berkerjasama dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam kerjasama tersebut, ada diskon premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi ini menimbulkan berbagai pendapat sehingga terjadi sengketa pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi di Indonesia dan untuk mengetahui ketentuan yang tepat mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengembangkan data yang didapatkan sebelum penelitian, kemudian dielaborasikan dengan fakta yang terjadi di lapangan dan teori yang relevan. Informan dari penelitian ini adalah dari pihak Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Perusahaan Pembiayaan, praktisi, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di Regional X, perusahaan pembiayaan konsumen mendapatkan penghasilan berupa diskon premi asuransi yang diperoleh saat penutupan asuransi. Praktik pemberian diskon ini sama dengan imbalan yang dapat dipersamakan dengan imbalan yang didapatkan oleh pialang asuransi. Dengan mempertimbangkan asas equality dalam hal equal treatment for the equals, maka diskon premi asuransi dapat dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian, perusahaan pembiayaan selama ini tidak ada melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi. Hal ini berlanjut dengan timbulnya sengketa pajak. Hal ini menggambarkan tidak berjalannya asa certainty. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan ketentuan yang tepat terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi yang dapat dilihat konsep Pajak Pertambahan Nilai, yakni konsep legal character Pajak Pertambahan Nilai dan konsep syarat kumulatif penggolongan Jasa Kena Pajak. Berdasarkan kedua konsep tersebut, penyerahan diskon premi asuransi memenuhi hal yang diatur dalam konsep tersebut. Dengan demikian, bahwa penyerahan diskon asuransi terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan pembiyaan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang saat pembayaran. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi, perusahaan pembiayaan hendak memperhatikan faktur pajak dalam melakukan kredit pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai threshold dan waktu setor dan lapor Pajak Pertambahan Nilai.

---

Non Bank Financial Intitusions is a sevice institution that helps the community in facilitating investment and long-term financing. Insurance companies are one of example of Non Bank Finacial Institutions. One of the insurance products is vehicle insurance. Effort to promote the vehicle insurance products, insurance companies cooperate with consumer finance companies. In this collaboration, there is a discount on insurance premiums given by vehicle insurance companies to financing institutions. The treatment of Value Added Tax on the discount on insurance premiums raises various opinions, resulting in a tax dispute. This study aims to determine the practice of Value Added Tax collection on insurance premium discounts in Indonesia and to find out the exact provisions regarding Value Added Tax collection on insurance premium discounts. The research was conducted using a qualitative approach. Data was collected by in-depth interviews and literature studies. The data analysis technique was carried out by developing the data obtained before the research, then elaborated on the facts that occured and relevant theory. Informants from this study were from the Fiscal Policy Agency, the Directorate General of Taxes, Financing Companies, practitioners, and academics. The result showed that from the cooperation of insurance companies with consumer financing in Regional X, the finance companies get income in the form of insurance premium discounts obtained at insurance closing. The practice of discount insurance premium is same as rewards that can be equated with the rewards obtained with the rewards obtained by insurance brokers. By considering the principle of equality in terms of equal treatment fotr the equal, the discount on insurance premiums can be collected for Value Added Tax. So far, finance companies have not collected Value Added Tax on insurance premium discounts.This continues with the tax disputes. This illustrates the non-operation of the certainty principle. Therefore, appropriate provisions are needed regarding the collection of Value Added Tax on insurance premium discounts which can be seen from the Value Added Tax concepts, the legal character and cumulative requirements for the classification of taxable services. Based on these two concepts, the insurance premium discounts fullfills the things stipulated in the concepts. Thus, the submission of the insurance discount is payable for Value Added Tax. Value Added Tax on discount insurance premiums payable for taxable services performed by enterpreneurs in this case, finance companies in the customs area. Value Added Tax on discount insurance premium, payable at the time of payment. In collecting Value Added Tax on insurance premiun discounts, finance companies premi asuransi terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan pembiyaan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang saat pembayaran. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi, perusahaan pembiayaan hendak memperhatikan faktur pajak dalam melakukan kredit pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai threshold dan waktu setor dan lapor Pajak Pertambahan Nilai."

"Dalam prinsip bisnis asuransi dikenal adanya istilah "hukum bilangan besar", dimana jika perusahaan asuransi telah berhasil mencapainya maka telah dicapai pula skala ekonomis dalam pengoperasian perusahaan yang merupakan syarat mutlak untuk dapat bertahan (survive) dalam persaingan di industri yang makin ketat.Dalam tugas karya akhir ini, penulis berusaha memetakan evolusi persaingan lengkap dengan tekanan dan kekuatan persaingan yang dihadapi perusahaan-perusahaan pemimpin pasar (lop ten firms) di industri asuransi kerugian di Indonesia selama kurun waktu periode 2000-2004, serta dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan yang sating bersaing memperebutkan `kue' premi, dengan mengambil dua pairs competitor sebagai unit analisis.Untuk kepentingan analisis, terlebih dahulu akan dikemukakan secara teoritis pengertian dan konsep lingkungan usaha dan persaingan, serta profil perkembangan industri dan bisnis asuransi di Indonesia. Selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap evolusi persaingan (competitive pressure), dan dampaknya terhadap profitabilitas, dengan menggunakan alat analisis "pressure map" dan rasio-rasio keuangan sebagai alat pengukuran profitabilitas.Berdasarkan analisis atas evolusi persaingan ditemukan bahwa ekskalasi persaingan di antara para pemimpin pasar (top ten firms) di industri asuransi kerugian mulai meningkat sejak tahun 2003, dimana di pasar yang terkonsentrasi (concentrated market) ini persaingan memperebutkan `kue' premi telah menjadi issue yang critical di tier 1 (top ten firms) ini. Sementara economies of scale dan likuiditas adalah critical issue di industri asuransi kerugian pada umumnya, khususnya di asuransi kerugian menengah dan kecil, dimana pasarnya terfragmentasi (fragmented market), dengan masing-masing perusahaan mengisi ceruk pasar (niche) yang mostly captive market di sektor korporasi.Berdasarkan analisis spesifik atas persaingan dengan mengambil dua pairs competitor sebagai unit analisis, dapat disimpulkan bahwa persaingan (baik direct maupun indirect competition) memperebutkan "kue" premi telah berdampak secara langsung terhadap revenue growth (pertumbuhan premi bruto) dan profitabilitas perusahaan dari kegiatan operasi (underwriting margin) masing-masing perusahaan yang bersaing. Adapun dampak persaingan terhadap profitabilitas ini tidaklah bijaksana untuk digeneralisasi, namun demikian cukup relevan untuk disimpulkan baliwa perusahaan dengan kekutan pressure yang tinggi di pasar cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan premi dan profitabilitas yang tinggi dengan trend meningkat, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya lag time, dan demikian pula sebaliknya.Sebagai penutup, untuk dapat bertahan dan bahkan memenangkan persaingan di tengah kancah persaingan yang ketat di industri asuransi kerugian dewasa ini, hat utama dan krusial yang hares diperhatikan dalam pengelolaan bisnis asuransi adalah pengelolaan risiko yang baik, prudent underwriting, pemilihan portofolio bisnis yang tepat, serta pelayanan terhadap pengajuan klaim yang responsif dan profesional, dengan tidak henti-hentinya melakukan continuous improvement untuk menyediakan produk dan service yang inovatif dan bernilai tambah bagi tertanggung.

---

Principles in insurance business recognized the word `law of large numbers' as the main prerequisite to survive in this highly competitive industry.

In this writing, we are trying to draw the competitive evolution using mapping technique, completed with competitive forces and pressures faced by top ten firms in the general insurance industry in Indonesia during the analysis period of 2000-2004. We are also trying to find the relationship between the competitive pressure and the impact to the financial performance, in terms of profitability and revenue growth of those competing firms, using two-pair competitors as the unit analysis.

For the analysis purposes, first of all we begin with theoretical understanding of market and competition concept, and gain some understanding about the progress of the business. Further, we do some analysis of competitive pressure and the impact to profitability of the competing firms, using "pressure maps" and financial ratios as the measurement tools.

Based on the analysis of competitive evolution for the top ten firms in general insurance industry in Indonesia during 2000-2004, we have found that the competitive escalation has been increased significantly since 2003, where the concentrated market among the top ten firms of the industry has driven the competitive pressure into the most critical issue for these first tier. Meanwhile, the economies of scale and liquidity have become the most critical issues among the second and third tier of the industry, whereas the market was fragmented.

Based on the specific analysis of competition using two-pair competitors as our unit analysis, we have come to the conclusion that the competition (either direct or indirect) have been resulted in direct impact to revenue growth and operating profitability (underwriting margin) of the competing firms. While the impact cannot be clearly generalized, however it is still quite relevant to conclude that firm with high forces to pressure tend to have high degree of revenue growth and profitability, with an upward trend, even though lag time sometimes occur, and vice versa.

As an ending of this writing, we recommend all firms in the industry to remain competitive in the marketplace, thus the good management of the business, including prudent underwriting, proper selection of the company's business portfolio in the multi market competition, and professional claim service is really a must, while maintaining a continuous improvement of innovative product and service to enhance the added value to customers."

"Tesis ini membahas tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73/ 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mengatur mengenai permodalan perusahaan asuransi. Tujuan pemerintah mengeluarkan PP ini adalah untuk memperkuat sektor asuransi. Pennodalan dinilai pemerintah adalah faktor yang mendorong pertumbuhan industri asurnnsi Indonesia dalam menghadapi kondisi persaingan dalam globalisasi. Ada banyak faktor yang mernpengaruhi pertumbnban industri asuransi Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi, industri asuransi Indonesia juga dipengaruhi oleh Premi Bruto, jumlah Perusahaan Asuransi, Laba/Rugi Perusahaan Asuransi dan Permodalan Perusahaan, Perusahaan asuransi nasional masih kurang bersaing dengan perusahaan asuransi asing yang masuk ke pasar asuransi di Indonesia. Selain kalah bersaing dalam hal permodalan, masalah­ masalah yang muncul dalam pasar asuransi di Indonesia semakin menghambat pertumbuhan industri asuransi seperti perang tarif yang terjadi, jumlah perusahaan asuransi yang terlalu banyak dan kurangnya dukungan kebijakan pemerintah terhadap perusahaan asuransi nasional yang bermodal kecil. Hasilnya, dalam waktu singkat, industri asuransi asing mampu menguasai pasar asuransi di Indonesia dengan mencatat pertumbuhan penetrasi asuransi yang sudah melampaui industri asuransi nasional. Meskipun kebijakan permodalan sudah terpenuhi, namun modal bukan satu-satuuya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri asuransi dan menjamin kuatnya perusahaan asuransi mengbadapi persaingan dengan asuransi asing di Indonesia.

---

This research outlines the government policy (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73/ 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian) that regulates the minimum equity that insurance company must fulfill. The purpose of this regulation is to strengthen the insurance industries sector. Government point out that equity was a factor that pushes insurance industries growth to face the global competition circumstances, Many factors influenced the Indonesian insurance industries growth. As well as economic growth, Indonesian insurance industries growth was influence by insurance gross premium, number of insurance company, company's lost/profit and company?s equity. There is small effort of insurance private national company to compete the foreign insurance company under the joint venture company that penetrates insurance market in Indonesia. Besides the lack of contend in equity problems that arise in Indonesian insurance market has give credit to avert the growth of insurance industries, in example, tariff competitionbig amount of insurance company and lack of government support for insurance company that have small amount of equity. The result, joint venture company has been able to control the Indonesian insurance market with a good record of insurance penetration that overcome the level of private national company has achieve. Even though the level of minimum equity was fulfills, equity was not the only factor that influenced the insurance growth and guaranteed that private national insurance company was strong enough to face the joint venture company in Indonesian insurance market industries."

"Salah satu komponen kritis dalam PSAK 74 yaitu Margin Jasa Kontraktual / Contractual Service Margin (CSM). Kompleksitas dalam pengimplementasian konsep CSM menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi sehingga analisis kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 perlu dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 pada perusahaan asuransi kerugian PT X yang merupakan salah satu perusahaan asuransi dan penjaminan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan PT X dalam pengakuan dan pengukuran CSM sesuai dengan PSAK 74 serta menganalisis apa saja isu signifikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus dengan teknik tringulasi serta instrumen penelitian berupa wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X telah membuat roadmap dalam proses persiapan implementasi PSAK 74 yang terdiri atas lima fase. Selain itu, kesiapan dalam pengakuan dan pengukuran CSM yang terdiri atas kesiapan data dan sistem TI, kesiapan sumber daya manusia serta kesiapan prosedur dan simulasi dalam pengakuan dan pengukuran CSM telah dilakukan oleh PT X namun secara umum belum maksimal. Adapun terdapat enam isu signifikan yang harus diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X yaitu profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, sumber daya manusia (akuntan, aktuaris, dan tenaga IT support), kompleksitas data saat dan setelah masa transisi, CSM Engine, pajak penghasilan pada masa transisi, dan penentuan tingkat diskonto.

---

One of the critical components in PSAK 74 is the Contractual Service Margin (CSM). The complexity in implementing the CSM concept is a challenge for insurance companies so that an analysis of the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 needs to be carried out to further analyze the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 in the loss insurance company PT X which is one of the insurance and guarantee companies in Indonesia. This study aims to evaluate the readiness of PT X in the recognition and measurement of CSM in accordance with PSAK 74 and analyze what are the significant issues in the recognition and measurement of CSM at PT X. This research was conducted with a qualitative method through a case study with tringulation techniques and research instruments in the form of semi-structured interviews and documentation. The results showed that PT X has created a roadmap in preparation process to implement PSAK 74 which consist of five phases. In addition, readiness in the recognition and measurement of CSM consisting of data and IT system readiness, human resource readiness, and procedure and simulation readiness in the recognition and measurement of CSM has been carried out by PT X but in general has not been maximized. There are six significant issues that must be considered in the recognition and measurement of CSM at PT X, namely profitability and sustainability of the company, human resources (accountants, actuaries, and IT support), data complexity during and after the transition period, CSM Engine, income tax during the transition period, and determination of the discount rate."

"Dalam menjaga keberlangsungan kegiatan usaha perasuransian, perusahaan asuransi diwajibkan untuk menjaga tingkat solvabilitas. Dengan munculnya pandemi membuat kondisi keuangan perusahaan asuransi sangat terpuruk yang membuat tingkat solvabilitas perusahaan turun dibawah standar minimum sehingga Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Pengaturan tingkat solvabilitas dan pengawasannya juga diatur dalam negara Kanada, yang telah lama mengatur dan mengawasi selama lebih dari tiga dekade. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan meninjau perbandingan pengaturan tingkat solvabilitas yang diatur dalam negara Kanada, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan evaluasi untuk perbaikan peraturan tingkat solvabilitas di Indonesia. Dalam penelitian ini akan digunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif yang didasarkan oleh bahan hukum tertulis Seperti peraturan perundang-undangan Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bahan hukum sekunder dan bahan pustaka lainnya. Berdasarkan hasil perbandingan antara Indonesia dan Kanada, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tingkat solvabilitas Indonesia masih belum dilakukan secara terstruktur dan masih terdapat opsi-opsi yang dapat dicontoh dari Kanada. Dengan demikian diperlukan evaluasi dan perubahan terhadap pengaturan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi di Indonesia yang lebih terstruktur, komprehensif, dan represif.

---

In maintaining the continuity of insurance business activities, insurance companies are required to maintain a level of solvency. With the emergence of the pandemic, the insurance company's financial condition was very bad which made the company's solvency level fall below the minimum standard so that the Financial Services Authority took the necessary actions to resolve the problem. The level of solvency regulation and supervision is also regulated within the country of Canada, which has been regulating and supervising for more than three decades. Therefore, this thesis will discuss and review the comparison of solvency level regulations regulated in Canada, which is expected to provide recommendations and evaluations for improving solvency level regulations in Indonesia. In this study, a normative juridical method will be used with a descriptive typology based on written legal materials such as Indonesian laws and regulations, Financial Services Authority Regulations, secondary legal materials and other library materials. Based on the results of the comparison between Indonesia and Canada, it can be concluded that the regulation of Indonesia's solvency level has not been carried out in a structured manner and there are still options that can be imitated from Canada. Therefore, it is necessary to evaluate and make changes to the regulation of the solvency level of insurance companies in Indonesia which is more structured, comprehensive and repressive."

"ABSTRAKTerdapat kekhawatiran oleh Perusahaan Asuransi Umum ketika Undang-Undang Penjaminan No. 1 Tahun 2016 diberlakukan karena adanya beberapa ketentuan yang tidak secara langsung melarang Perusahaan Asuransi Umum untuk dapat menerbitkan penjaminan Surety Bond. Namun, sebelum Undang-Undang Penjaminan No. 1 Tahun 2016 diberlakukan, sudah terdapat pengaturan yang dibuat oleh Pemerintah yang mengatur mengenai penjaminan Surety Bond sekaligus penunjukkan perusahaan asuransi umum yang dapat menerbitkan penjaminan Surety Bond. Adapun skripsi ini membahas mengenai ketentuan penerbitan penjaminan Surety Bond oleh perusahaan asuransi umum dalam Undang-Undang Penjaminan No. 1 Tahun 2016 yang melarang Perusahaan Asuransi Umum menerbitkan penjaminan Surety Bond serta dampaknya bagi bisnis perusahaan asuransi umum dan perusahaan kontraktor dalam industri jasa konstruksi yang menggunakan penjaminan Surety Bond dalam proyek konstruksinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang tidak secara langsung melarang perusahaan asuransi umum untuk menerbitkan penjaminan Surety Bond sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya dan memberikan dampak terhadap perusahaan asuransi umum sebagai surety company dan para pihak dalam industri jasa konstruksi. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat perubahan (amandemen) pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dan membuat aturan pelaksana yang dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan asuransi umum dalam menerbitkan penjaminan Surety Bond.

---

ABSTRACTGeneral Insurance Company feel concerned when Guarantee Act was published due to the several provisions that prohibited general insurance company to publish Surety Bond. However, before the Guarantee Law was put in place and went into effect, there was some regulation already made by the Government that regulated the Surety Bond mechanism and also be the appropriate legal basis for insurance company to be the surety company. This thesis discusses about the provision of prohibiting Surety Bond issuance by insurance company in Guarantee Act and its implication for the business of insurance company and also for the contractors in industrial construction service that used Surety Bond for their construction project. This study was descriptive using juridicial normative methods. The results showed that there are some provisions that are not directly prohibit the insurance company to issuing the Surety Bond, and this creates some legal uncertainty and affected the insurance company as a surety company and contractors in the industrial construction service. This thesis suggests the government to make changes (amendment) to the Guarantee Act and make some additional rules which allows the insurance company to issue Surety Bond."

"Tahun 2020 merupakan tahun dimulainya pandemi di seluruh negara. Kondisi pandemi menyebabkan tekanan secara drastis pada kondisi perekonomian global. Salah satu dampaknya dapat terlihat pada penurunan kinerja pasar di Indonesia. Pada Maret 2020 IHSG sempat menyentuh harga di bawah 4.000 sebelum akhirnya kembali memasuki tahun 2021. Ditengah tekanan ekonomi tersebut terdapat banyak perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan keuangan yang disebabkan berbagai faktor. Dalam penelitian terdahulu metode Altman Z-score serta Ohlson O-score digunakan sebagai model dalam menentukan kondisi tekanan pada perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat akurasi dari metode Altman Z-score dan Ohlson O-score, serta menemukan model baru dengan metode analisis diskriminan untuk menentukan kondisi tekanan keuangan pada perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akurasi metode Altman Z-score lebih baik daripada Ohlson O-score. Hasil analisis diskriminan menemukan model untuk mengidentifikasi kondisi financial distress ditentukan oleh variabel antara lain Net Working Capital Ratio, Return on Total Assets Ratio, Current Ratio, Investment Adequacy Ratio, dan Solvency Ratio.

---

Year 2020 is the year that pandemic started in all over the world. This condition causing global economic distress. One of the effects can be seen in the declining market performance in Indonesia. In March 2020, IHSG price drop below 4,000 before recovering in 2021. In the midst of these economic distress, there were many insurance companies experiencing financial problems caused by various factors. In previous studies, the Altman Z-score and Ohlson O-score methods were used as models in determining the financial distress on insurance companies. This study aims to examine the accuracy of the Altman Z-score and Ohlson O-score methods, as well as to find a new model with the discriminant analysis method to determine the financial distress condition on insurance companies. The results showed that the accuracy level of the Altman Z-score method was better than the Ohlson O-score method. The results of discriminant analysis found a model to identify financial distress conditions determined by Net Working Capital Ratio, Return on Total Assets Ratio, Current Ratio, Investment Adequacy Ratio, and Solvency Ratio."