Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 74096 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
657.3 PUS l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Faiz Muhammad Rizky
"Inovasi keuangan telah mengubah lanskap keauangan dunia. Sebagai suatu inovasi yang memperkuat sisi anonimitas traksaksi, virtual asset perlu senantiasa dipantau perkembangannya mengingat adanya potensi untuk digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan terorisme. Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang akan membahas mengenai peraturan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui virtual asset. Tesis ini memperlihatkan bahwa diperlukan penyempurnaan atas peraturan pencegahan pendanaan terorisme yang ada. Dalam hal ini, perlu ditetapkan definisi yang seragam, perlu ditinjau ulang ambang batas transaksi yang mana penyedia jasa virtual asset perlu untuk melakukan customer due diligence, dan perlu diperkuat proses implementasi regulasi dan sistem deteksi transaksi keuangan mencurigakan. Oleh karenanya, pemerintah perlu meninjau kembali tujuan awal mengatur virtual asset di Indonesia guna mendapatkan gambaran yang penuh akan potensinya dan menghindari risiko pendanaan terorisme yang muncul.

Financial innovation has changed the world's financial landscape. As an innovation that strengthens the anonymity of transactions, virtual asset needs to be continuously monitored for their development considering the potential to be used as an alternative to terrorist financing. This thesis is a judicial-normative research which discuss the regulation of preventing the financing of terrorism that is carried out through virtual asset. This thesis shows that it is necessary to improve the existing regulations to prevent the financing of terrorism. In this case, it is necessary to establish a uniform definition, review the transaction threshold at which virtual asset service providers need to carry out customer due diligence, and strengthen the regulatory implementation process and suspicious financial transaction detection system. Therefore, the government needs to reassess the purpose of regulating virtual asset in Indonesia to get a full picture of its potential and avoid the risks of terrorism financing that arise."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sipayung, Sondang A.
"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang para pemimpin perempuan yang ada dalam lingkungan pemerintahan di Propinsi DKI Jakarta, yang menurut penulis perlu diteliti Iebih mendalam. Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan: Bagaimana gambaran pemimpin Perempuan yang ada dalam lingkungan pemerintahan di Propinsi DKI Jakarta; Bagaimana Perjalanan karier para pemimpin perempuan ini dalam rangka mencapai posisi pemimpin di lingkungan pemerintahan; serta Peluang dan kendala apa saja yang muncul dalam usaha mereka mencapal jabatan pemimpin dan bagaimana cara mereka mengelola berbagai faktor pendorong dan penghambat tersebut.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan dari aspek teoritis tentang keberadaan pemimpin perempuan dalam pemerintahan serta memberikan gambaran nyata tentang hal-hal yang menghambat dan mendukung proses pengembangan potensi kepemimpinannya sebagai wujud upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail mengenal Pemimpin Perempuan yang ada di Organisasi Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu Jenis penelitian yang bisa menjawab pertanyaan penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari informan, menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan. Jumlah Informan dalam penelitian Ini sebanyak 11 orang, terdiri dari 6 orang informan tidak aktif dan 5 orang informan aktif. Dari keenam orang informan tidak aktif diperoleh informasi berupa data administratif tentang pemimpin perempuan yang ada dalam lingkungan pemerintahan di propinsi DKI Jakarta dan gambaran nyata tentang ada tidaknya pemimpin perempuan dan pelaksanaan perannya sebagai pemimpin di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta. Sementara itu, dari informan aktif, diperoleh sejumlah informasi yang akan dideskripsikan dan dianalisis, mencakup lnformasi tentang perjalanan karier para pemimpin perempuan Ini dalam rangka mencapai kesuksesan dalam kepemimpinannya, peluang dan kendala apa saja yang muncul dalam usaha mereka mencapai kesuksesan itu dan bagaimana mereka mengelola berbagai faktor pendukung dan penghambat tersebut.
Membahas tentang pemimpin perempuan, pada dasarnya tidak terlepas dari pembahasan seputar kepemimpinan secara umum, karena teori-teori dan definisi para ahli tentang kepemimpinan tidak pernah membahas secara mendetail perbedaan keduanya. Namun secara normatif, ada 5 macam Gaya Kepemimpinan yang diuraikan dalam tesis ini dan menjadi acuan dalam mendeskripsikan dan menganalisis para pemimpin perempuan dalam lingkungan pemerintahan ini, antara lain gaya kepemimpinan Komandan, Pelayan, Seniman, Birokrat dan Manager. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemimpin perempuan yang ada dalam organisasi pemerintahan di Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta adalah mereka yang gaya memimpinnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ketika para perempuan yang jadi Informan dalam penelitian ini baru saja memulai karier mereka dalam pemerintahan, mereka menerapkan gaya kepemimpinan Pelayan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. Kemudian ketika menduduki jabatan kepemimpinan tingkat menengah kebawah, mereka secara cerdas merubah pola kepemimpinannya menjadi Manager. Ketika mereka sudah menduduki jabatan kepemimpinan tingkat tinggi, mereka merubah kembali gaya kepemimpinan yang mereka terapkan yaitu tipe kepemimpinan Birokrat.
Ada sejumlah asumsi dari para pemimpin perempuan ini yang dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung yang membuka pintu peluang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi kepemimpinannya, antara lain: Era informasi yang didukung oleh semakin canggih dan lengkapnya sarana-prasarana bidang telekomunikasi dan transportasi; Kemajuan teknologi; Kajian-kajian keperempuanan; Jaringan kerja sama di kalangan perempuan yang semakin kuat yang tumbuh akibat rasa solidaritas antara kaum yang merasa terbelakang; Banyak bermunculannya perempuan yang layak menjadi role model kepemimpinan perempuan dapat menambah semangat juang dan memotivasi banyak perempuan; dan Kemajuan dalam bidang Kontrasepsi. Perempuan dan laki-iaki pada dasarnya tidak. berbeda, sebagai manusia mereka mempunyai kesamaan dalam kecerdasan otak, kemuliaan budi dan keluhuran cita-cita. Contohnya pada para perempuan yang merupakan unsur pimpinan dalam lingkungan pemerintahan di Propinsi DKI Jakarta, mereka dapat bersaing dengan kolega mereka yang berjenis kelamin laki-laki untuk mencapai posisi pimpinan. Namun perlu disadari juga bahwa terdapat beberapa hambatan dalam struktur masyarakat, hambatan fisik, teologis, sosial budaya, sikap pandang dan histories, termasuk didalamnya hambatan dalam lingkungan kerja si perempuan Itu sendiri. Hambatan-hambatan jika dapat dipandang sebagai tantangan, maka justru dapat semakin memacu perempuan untuk berjuang dan mengubahnya menjadi peluang-peluang untuk menjadi lebih baik.
Untuk menjadi seorang pemimpin dalam organisasi pemerintahan sangatlah tergantung pada bagaimana membangun pengaruh melalui pengakuan yang telah ada lewat pengembangan keterampilan dalam berkomunikasi. Selain itu juga, keluarga yang mendukung dan kemampuan pribadi yang kokoh untuk maju, seperti ketekunan dan kejujuran, akan semakin memperbesar kemungkinan diakuinya seseorang sebagai pemimpin yang berhasil. Berbagai faktor pendukung ini dapat diibaratkan seperti tarikan atau dorongan untuk terus maju dan ketika kelelahan muncul. Di sisi lain, faktor-faktor penghambat, baik masalah intern dan ekstem si perempuan, seperti rasa bersalah meninggalkan keluarga demi panggilan tugas ataupun permasalahan dalam birokrasi yang ada, sebaiknya dapat dipandang seperti kerikil-kerikil tajam yang memang harus ada untuk membuat kondisi tetap waspada. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14418
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erni Husniyati
"Esensi Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi masyarakat sebagai figur sentral demokrasi harus diserap oleh Negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang belum dapat diwujudkan di Indonesia karena partisipasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih dari itu kompromi-kompromi politik masih ada. Lebih dari pada itu, karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis namun membutuhkan partisipasi masyarakat secara intensif dan luas. Sama seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih mempunyai sifat yang represif dan ortodok karena Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengedepankan karakter responsif yang menampung dan menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembentukannya walaupun proses pembentukan undang-undang tersebut telah memenuhi standar ketentuan partisipasi masyarakat.

The essence of Democracy is freedom of speech and public participation in any public policy. As the central figure of democracy, the aspiration of citizen shall be absorbed by the country ragarding in law making process. The responsive character in law making process could not yet be fully implemented in Indonesia due to public participation has not been fully performed and the existence of political compromises. Moreover, the responsive character in law making process shall not only depend on democratic political configuration but also intensively and widely public participation. Same as the previous law, which is Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1985 on Community Organization, Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization still has repressive and orthodox characteristic due to it does not put the priority on the responsive character by accomodating and absorbing the public's aspiration on its law making process despite of the law making process on Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization has already complied with the standard requirement of public participation.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42374
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indira Ahdiyanti Utami
"Tesis ini membahas tentang prediksi dan antisipasi profil kejahatan pendanaan terorisme setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT). Pendanaan terorisme adalah salah satu dukungan penting dalam aksi terorisme, sehingga upaya kontraterorisme harus pula diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Kejahatan pendanaan terorisme diprediksi akan mengalami perubahan. Pendana terorisme akan menggunakan cara baru dalam mengumpulkan uang dengan menggunakan kemajuan teknologi seperti teknologi perbankan yang berbasis internet, mata uang digital, teknologi komunikasi terkait dengan transfer hawala, dan teknologi dunia maya terkait kejahatan cyber fa'i.

This thesis discusses the prediction and anticipation of profile terrorism financing crimes after the Indonesian government issued Law No. 9 In 2013 On Prevention and Eradication of the Financing of Terrorism (Law PPTPPT). Financing of terrorism is one of the important support of terrorism actions, so that the response to terrorism must also be followed by efforts to prevent and eradicate the financing of terrorism. Terrorism financing crimes is predicted to experience changes. Funders of terrorism will be using a new way of raising money by using advances in technology such as internet-based banking technology, digital currency, communication technologies related to alternative remittance/hawala, and virtual world technologies such as cyber crime/cyber fa'i.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ria Djusnita
"Karakter utama dari penangkapan dan penahanan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan yang terkait dengan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan bergerak. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2003 menyatakan bahwa hukum acara pidana yang digunakan adalah sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dengan beberapa pengecualian, diantaranya mengenai jangka waktu penangkapan dan penahanan yang ditentukan lebih lama dibandingkan KUHAP sehingga tidak memenuhi ketentutan Pasal 9 International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) yang mensyaratkan seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana harus diperiksa dalam waktu yang wajar. Jangka waktu penangkapan dan penahanan yang lebih panjang tersebut masih dirasa kurang dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia sehingga muncul usulan perpanjangan terhadapnya dengan alasan tindak pidana terorisme merupakan bagian dari kejahatan terorganisir (organized crime) sebagaimana diatur dalam United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC). Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme, dengan merujuk kepada KUHAP dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebagai instrumen hukum nasional serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC) sebagai instrumen hukum internasional.

The main character of the arrest and detention is the temporary confinement for the purposes of investigation or prosecution relating to human rights, particularly rights of freedom of movement. Article 25 paragraph (1) of Act 15 of 2003 states that the law of criminal procedure used was as provisions in the Criminal Procedure Code with some exceptions, including the arrest and detention time period prescribed for longer than the Criminal Procedure Code so it does not meet Article 9 International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) which requires a person accused of a crime should be examined within a reasonable time. Arrest and detention period longer still felt lacking in efforts to eradicate criminal acts of terrorism in Indonesia, so emerged the proposed extension by reason of a criminal act against terrorism is part of organized crime as stipulated in the United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC). In this paper will discuss the arrest and detention in the criminal act of terrorism, with reference to the Criminal Procedure Code and Act 15 of 2003 as an instrument of national law and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC) as an instrument of international law.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S443
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Zulfadli
"Aktivitas al-Qai'da terutama setelah insiden 11 September tclah menimbuikan efek globalisasi terorisme yang berdampak hingga ke Indonesia. Fenomena ini dibuktikan dengan serangan born terhadap Bali pada 2002, hotel 3W Marriott pada 2003, dan Kedubes Australia di Jakarta yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah, yang merupakan jaringan terorisme al-Qai'da di kawasan Asia Tenggara.
Pasca peledakan bom Bali, jaringan terorisme justra serrakin menunjukkan kecendeiungan pertumbuhan yang meningkat. Hai ini tidak terlepas dari faktor-faktor kerentanan yang dialami Indonesia dan dimanfaatkan oleh jaringan terorisnie global untuk mengembangkan ideologi dan meiakukan serangan-serangan teror terhadap target-target yang mereka anggap lemah.
Hingga terjadinya peristiwa peledakan Kedubes Australia di Jakarta, pemerintah masih saja kesulitan dalarn menghadapi dan memberantas terorisme. Kesulitan itu tidak terlepas dari faktor-faktor kerentanan Indonesia yang berakumulasi dengan globalisasi terorisme gaya aI-Qai'da.
Dengan menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha melakukan deskripsi dan interpretasi secara akurat makna dari gejala yang terjadi, serta menggunakan strategi penelitian berdasarkan studi kasus dapat disimpulkan bahwa Indonesia sulit lepas dari ancaman terorisme global dikarenakan faktor eksternal seperti meluasnya globalisasi terorisme gaya al-Qai'da dan faktor-faktor internal seperti dampak globalisasi, agama, sikap anti-Amerika dari masyarakat, kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil serta lemahnya respon pemerintah."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T19915
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Randa Sandhita
"Provinsi Aceh resmi memasuki era pascakonflik pada tahun 2005, dalam bagian pembangunan perdamaian pascakonflik, Konflik Lokal masih bereskalasi antarwarga, antardesa, antarsuku, dengan pemerintah daerah, dengan aparat keamanan setempat, antara pelajar, dan konflik kelompok lainnya. Studi ini mengkaji keterkaitan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat (Ormas) terhadap peluang terjadinya konflik lokal di desa-desa di Aceh. Kami menggunakan data Survei Desa (Podes) Indonesia tahun 2008, 2011, 2014, dan 2018 dari Badan Pusat Statistik, serta didukung dengan hasil wawancara dengan 20 kepala desa. Kami menggunakan Logit Biner untuk menghitung hubungan antara keberadaan LSM/CO dan peluang kemungkinan terjadinya konflik lokal. Hasil kami menunjukkan bahwa kehadiran LSM/CO di dalam desa meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik lokal. Dan jika ada interaksi antara LSM/CO dan BPD di dalam desa, kehadiran LSM/CO mengurangi kemungkinan terjadinya konflik lokal di Aceh.

Aceh officially entered a post-conflict era in 2005, in its part of post-conflict peace development, the Local Conflict still escalated between citizens, between villages, between Ethnic, with local government, with the local security force, and between students and other group conflicts. This study examines the association of the Non-Governmental Organization (NGO)/Community Organization (CO)’s to chance of having local conflict in village in Aceh. we use the data of the Indonesian village survey (Potensi Desa/Podes) in 2008, 2011, 2014, and 2018 from statistics Indonesia, and supported with interview results with 20 village leaders. We use Binary Logit to quantify the association between NGO/CO existence and the chance of likelihood of the local conflict. Our results show that the presence of NGO/CO within the village increases the chance of the likelihood of local conflict. And if there is an interaction between NGO/CO and BPD within the village, the presence of NGO/CO is decreasing the chance of likelihood of local conflict in Aceh. "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Machfud Indra Wahyudi
"Modus tindak pidana pendanaan terorisme telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Pendanaan teorisme kini telah beralih dengan memanfaatkan fintech yang sedang tumbuh pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Terbukti, kasus bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta didanai oleh Bahrun Naim dengan memanfaatkan jasa pengiriman dana dengan menggunakan PayPal dari Suriah kepada kelompoknya yang berada di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan 5 (lima) narasumber dari Densus 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data sekunder juga diperoleh dari studi literatur, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana modus operandi pendanaan berbasis fintech dalam aksi teror bom di Mapolres Surakarta, upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kasus pendaan aksi teror berbasis fintech, dan upaya Polri dalam mencegah terjadinya modus serupa di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan studi kasus teror bom di Mapolresta Surakarta untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai modus yang digunakan. Hasilnya, diketahui bahwa pendanaan terorisme dengan memanfaatkan fintech digunakan karena regulasi fintech masih minim di Indonesia, sehingga dilihat sebagai celah yang bagus untuk menutupi aksi kelompok teror.

Terrorism funding has developed along with technological era. Terrorism funding has now shifted by utilizing fintech which is growing rapidly in the world, including in Indonesia. In the fact, suicide bombings in Mapolresta Surakarta were funded by Bahrun Naim by using PayPal from Syria to his group in Indonesia. This research is a qualitative research and collects data through in-depth interviews with 5 (five) members of Densus 88, the National Counterterrorism Agency (BNPT), and The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) and literature review, this study seeks to explain how the fintech-based funding was used in the case of Mapolresta Surakarta bombing, the Indonesian government's efforts to overcome the problem, and the efforts of the National Police in preventing similar modes from occurring in the future. This study uses case study of Mapolresta Surakarta bombing to get a clearer picture of the problem. As a result, study finds that fintech was considered to be used because Indonesia still has lack fintech regulation, so it is seen as a good gap to cover up terrorist group actions."
Jakarta: Sekolah kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T55479
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>