Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan pembangunan ekonomi suatu negara adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Di negara-negara sedang berkembang, kecenderungan terjadi pada saat ini adalah mulai mengalihkan fokus perhatiannya dari sektor pertanian ke sektor industri. Masalah-masalah perekonomian Indonesia antara lain berupa sempitnya lapangan kerja dan upah yang rendah.Untuk mencapai tujuan dan menjawab permasalahan tersebut, maka pada tesis ini dianalisa keadaan ketenagakerjaan di Indonesia dan analisa pergeseran tenaga kerja sektor industri dan tenaga kerja sektor pertanian. Dari hasil analisa tersebut di buat kerangka kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada.Studi ini menggunakan metode analisis deskriptif dan regresi. Pertama analisis deskriptif yang menjelaskan perkembangan angkatan kerja secara keseluruhan, Tingkat upah, Produktifitas, Tingkat Partisipasi angkatan kerja, Angkatan kerja yang bekerja menurut Lapangan kerja Utama, Struktur Pendidikan, Status Pekerjaan Utama serta pengangguran di Indonesia. Sementara untuk menganalisis pergeseran struktur tenaga kerja dengan menggunakan model regresi.Berdasarkan data yang ada didapat bahwa angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian meningkat setelah tahun 1997. Hal ini menggambarkan bahwa sektor ini relatif mampu bertahan terhadap krisis. Angkatan kerja yang bekerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sedangkan angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan relatif rendah mengalami penurunan,Hal ini adalah konsekuensi logis dari peningkatan kesejahteraan. Dilain pihak angkatan kerja yang berpendidikan relatif tinggi cenderung meningkat. Ini menunjukkan setelah terjadi krisis angkatan kerja dengan status sebagai buruh/karyawan berkurang dan memasuki sektor informal."

"Tulisan ini membahas peraturan pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran bersifat mendesak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan perbandingan pertimbangan hakim dalam pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat dan pelanggaran bersifat mendesak pada dua putusan yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pengumpulan data melalui penelusuran literatur. Peraturan pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran bersifat mendesak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memungkinkan pengusaha dapat langsung melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang diduga melakukan pelanggaran bersifat mendesak. Mekanisme ini memiliki persamaan dengan pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat pada Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 karena melanggar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan asas praduga tak bersalah. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bgl mengenai kesalahan berat dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pbr mengenai pelanggaran bersifat mendesak juga menunjukkan persamaan dalam menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Kedua putusan memperbolehkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena pekerja diduga melakukan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kesalahan berat pelanggaran bersifat mendesak tanpa adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut menandakan bahwa kesalahan berat yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dilahirkan kembali dengan mekanisme yang sama, tetapi dalam istilah yang berbeda, yaitu pelanggaran bersifat mendesak.

---

This paper discuss the regulation of employment termination due to urgent violations following Constitutional Court Decision Number 012/PUU-I/2003 and compares the opinion of the court in related to grave wrongdoings and urgent violations in two different decisions. The study uses doctrinal research and data collection through literature reviews. Government Regulations Number 35 of 2021, a derivative of the Job Creation Law, addresses the termination of the employment relationship due to urgent violations. According to Article 52 paragraphs (2) and (3) of this regulation, employers can immediately terminate employees suspected of urgent violations without a notification letter. This mechanism is similar to the annulled Article 158 of the Labour Law, which allows termination for grave wrongdoings, nullified by the Constitutional Court for the violating Article 27 of the 1945 Constitution and the principle of presumption of innocence. The opinion of court in the Industrial Relations Court decisions at the Bengkulu District Court Number 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bgl and the Pekanbaru District Court Number 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pbr also show similarities in handling such disputes. Both decisions permit the termination based on suspected criminal offenses without permanent legal force decision. These similarities suggest that the annulled concept of grave wrongdoings has re-emerged under the different term urgent violations, using the same mechanism.

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai ragam tantangan yang dihadapi oleh Penerjemah di lingkungan birokrasi, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bergerak di bidang kearsipan. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan konsep VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) untuk memetakan ragam bentuk situasi ketidakjelasan yang dialami oleh para Pejabat Fungsional Penerjemah Arsip Nasional Republik Indonesia dalam melakukan tugas dan fungsinya, menganalisis strategi yang dilakukan oleh para Pejabat Fungsional Penerjemah di Arsip Nasional Republik Indonesia dalam menghadapi ragam bentuk ketidakjelasan yang terjadi. Beberapa situasi yang dialami oleh seluruh Pejabat Fungsional Penerjemah Arsip Nasional Republik Indonesia, membuktikan bahwa sedang terjadi era VUCA di ranah birokrasi, khususnya pada Arsip Nasional Republik Indonesia, yang menyebabkan Pejabat Fungsional Penerjemah Arsip Nasional Republik Indonesia berada pada situasi yang rentan, tidak pasti, kompleks, dan tidak menentu.

---

ABSTRACTThis graduate thesis examines challenges faced by government translators who works at Arsip Nasional Republik Indonesia (English: National Archives of Indonesia). Arsip Nasional Republik Indonesia, abbreviated as ANRI, is one of non-department government agencies that specialized on archives. This thesis uses qualitative approach with case study as a research method and applies VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) concept to depict each volatile, uncertain, complex, and ambiguous situations faced by all government translators who works at Arsip Nasional Republik Indonesia when they do their principal duties and their functions. The concept of VUCA is also used to analyze strategies chosen by government translators when they stand up to volatile, uncertain, complex, and ambiguous situations in Arsip Nasional Republik Indonesia. All situations faced by government translators who works at Arsip Nasional Republik Indonesia, proves that there is a VUCA era in bureaucratic, especially in Arsip Nasional Republik Indonesia, so that the translators have to deal with volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity."

"Hiring the best candidate for an important job in your organization or team should not be left to chance. This issue explores the art and science of interviewing by focusing on how different interview formats work. Case studies, sample interviews, and checklists are provided to turn the process from toss-the-dice into a well-conceived and executed managerial decision."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status kepegawaian dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi dan menjelaskan mengenai penyelesaian permasalahan status kepegawaian dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris dengan bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menentukan dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc Tipikor harus cuti di luar tanggungan negara, ketentuan tersebut membuat status kepegawaian dosen PNS yang menjadi Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi tidak jelas, karena masa cuti di luar tanggungan negara lebih singkat dibandingkan dengan masa jabatan hakim ad hoc Tipikor. Selain itu, ketentuan cuti di luar tanggungan negara tersebut akan mengakibatkan hilangnya hak-hak kepegawaian dosen tersebut. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 seharusnya dapat dikesampingkan. Penyelesaian status kepegawaian dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc Tipikor dapat diselesaikan dengan menetapkan pembebasan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil.

---

This study aims to clarify the employment status of civil servants lecturer serving as ad hoc judges for corruption crime and to explain the dispute resolution of its employment status. This study implements a normative research; a research typology uses an explanatory with analytical prescriptive form. Elucidation of Article 16 of Law Number 46 year 2009 determines that civil servants lecturer serving as ad hoc judges for corruption crime oblige to take a government unpaid leave, these provisions leads to an unclear employment status of the civil servant university lecturers serving as ad hoc Judge of Corruption crime, due to the duration for a government unpaid leave is shorter than the term given for ad hoc judges of Corruption crime. Moreover, provisions of government unpaid leave resulted in the loss of lecturers employment rights. The tenure judgeship of an ad hoc judge in the court of corruption crime is semi-permanent, whereas, this is different from ad hoc judges for special courts. Thus, the employment status of civil servants lecturer serving as ad hoc judges for corruption crime should clearly be defined. The elucidation of the article which causing the unclear employment status should be ruled out, the dispute of this employment status can be solved by establishing a temporary exemption from the judgeship tenure without losing one?s status as a civil servant."