Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan daya saing ekspor Sumatera Utara sebelum implimentasi MEA. Penelitian ini menggunakan J metode deskriptif kuantitatif dan analisis revealid comparative advantage (RCA) untuk menganalisis kineija dan daya saing ekspor non migas Sumatera | Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; a) perekonomian Sumatera Utara menunjukkan ekonomi yang semakin terbuka dengan kontribusi perdagangan internasional diatas rata-rata Indonesia dengan kontribusi nilai ekspor antara 36 - 43 % dan impor antara 25 - 37% terhadap PDRB, b) Volume dan nilai ekspor Sumatera Utara meningkat pesat selama 13 tahun terakhir (2002 - 2014), diikuti dengan peningkatan surplus neraca perdagangan, c) pertumbuhan tertinggi ekspor Sumatera Utara terjadi pada kelompok barang minyak dan lemak nabati diikuti karet mentah, sintesis dan pugaran, d) Sumatera Utara memiliki daya saing yang kuat di kawasan ASEAN khususnya di negara Singapura dengan nilai RCA > 2 dalam 10 tahun terakhir, e) Singapura sebagai negara tujuan ekspor akan mengekspor lebih lanjut produk asal Sumatera Utara ke negara-negara industri yang akan menjadikannya bahan baku untuk menghasilkan barang olahan dan barang konsumsi (final/consumption good), f) Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat bagus dalam menghadapi MEA dan berpeluang sebagai pemenang dalam pasar bebas ASEAN. Sesuai dengan hasil penelitian disarankan; a) Pemerintah Sumatera Utara agar meningkatkan pemberdayaan perkebunan sawit dan karet rakyat agar mampu meningkatkan produktivitasnya, b) mendorong investasi di industri pengolahan produk-produk berbahan baku minyak dan lemak nabati maupun karet/lateks karena pengembangan industri domestik akan meningkatkan permintaan lokal, sehingga volume ekspor meningkat."

"Ekspor merupakan salah satu faktor terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, sejalan dengan hipotesis export-led growth (ELG). Penelitian ini menganalisis perkembangan ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal I 2001 sampai dengan kuartal IV 2015. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dalam menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi serta ekspor dan analisis kuantitatif metode Error Correction Model (ECM) dalam menganalisis efek jangka panjang dan jangka pendek dari ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada periode penelitian, data yang ada menunjukkan bahwa ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sama-sama mengalami peningkatan. Hasil regresi ECM menunjukkan bahwa ekspor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mendukung hipotesis bahwa ELG berlaku untuk Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan kinerja ekspor Indonesia. Peningkatan kinerja ekspor Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan perbaikan sistem administrasi ekspor, peningkatan riset dan pengembangan produk Indonesia, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, stabilitas nilai tukar dan perluasan pasar non tradisional, termasuk perbaikan struktur ekspor komoditas."

"ABSTRAKThe increases in cross-border trade has resulted in more companies with assets, business, and presence in multiple jurisdiction. When any of these companies face debt restructuring or insolvency, it confronts a myriad of complex issues in coordinating rescue proposals or winding up the businesses across jurisdictions. Prior to the 1997 economic crisis, insolvency laws in most state economies were generally out of date and irrelevant to the modern commercial needs, particulary the cross-border insolvency matters that has not been well regulated. ASEAN has initiated an integrated economy regional by launching an ASEAN Economic Community on late 2015. It aimed to establish a deeply integrated and highly cohesive ASEAN economy that would support sustained high economic growth and resilience in the face of global economic shocks and volatilities within ASEAN members. Unfortunately, ASEAN member has not prepared a regulation regarding cross-border insolvency matters which could restrains its aim to establish a fully integrated economy regional. Each state members has its own national insolvency laws and proceedings, but none have the schemes that could surpassed the national borders and simplified the procedures. The aspects of cross-border insolvency from both the International law and domestic law of Indonesia is already prepared to deal with foreign proceedings. Both could be adjusted to establish a cross-border regulation in ASEAN. Hence, there should be an in-depth harmonization of cross-border insolvency should be another priority upon ASEAN Economic Community to achieve a fully-integrated economy in ASEAN."

"Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari keterbukaan perdagangan terhadap korupsi pada 18 ekonomi anggota APEC. Pengukuran keterbukaan perdagangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pengukuran yaitu trade intensity dan composite trade intensity. Penelitian ini menggunakan data 18 ekonomi selama tahun 2002-2011. Hasil penelitian menemukan bahwa keterbukaan perdagangan mampu mengurangi korupsi, oleh karena itu pengurangan hambatan perdagangan perlu dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi tingkat korupsi di ekonomi APEC.

---

The purpose of this study is to find out the effect of trade openness on corruption in 18 economies member of APEC. This study uses two measurements of trade openness, trade intensity and composite trade intensity. This study uses the data from 18 APEC economies during 2002-2011. The result of this research shows that trade openness both in trade intensity and composite trade intensity can reduce the corruption."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengaruh dari pengumuman deviden tehadap return, volume dan frekuensi perdagangan saham perusahaan. Penelitian dilakukan untuk tahun 2007 dengan menggunakan data pengumuman deviden saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode observasi selama 21 hari yaitu 10 hari sebelum tanggal exdeviden hingga 10 hari setelah tanggal ex-deviden. Sampel penelitian terdiri dari 88 perusahaan dengan total observasi sebanyak 102 pengumuman deviden. Metode event study digunakan untuk mengetahui bagaimana dampak dari keputusan yang dibuat oleh investor pada sekitar periode observasi. Temuan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengumuman deviden yang diproksikan dengan dividend per share terhadap return, volume dan frekuensi perdagangan saham di sekitar periode observasi. Didukung pula oleh hasil temuan tidak terdapat perbedaan average abnormal return, average abnormal volume, dan average frequency yang signifikan sebelum dan sesudah tanggal ex-deviden baik untuk pengumuman kenaikan deviden ataupun penurunan deviden. Namun hasil pengujian tambahan membuktikan bahwa pengumuman perubahan deviden menghasilkan nilai cumulative abnormal return, cumulative abnormal volume, dan cumulative frequency yang lebih rendah dibandingkan dengan pengumuman deviden tetap.

---

This research is aimed to examine the influence of dividend announcement on stock returns, trading volume, and also trading frequency. The analysis uses data from firms listed in Indonesia Stock Exchange who declare dividend announcement in the year 2007. Obs ervation period was 21 days, which is 10 days before ex-dividend date and 10 days after ex-dividend date. Sample consist of 88 firms with total observation 102 dividend announcement. An event study is used to determine the effect of the decision that was made by investors during observation period. The results show that there is no significant effect of dividend announcement to stock returns, trading volume, and trading frequency around observation period. The average of abnormal return, abnormal volume, and trading frequency before the ex-dividend date are not significantly different with those after ex-dividend date for both dividend increases announcement and dividend decreases announcement. The additional test results show that dividend change announcement create lower cumulative abnormal return, cumulative abnormal volume, and cumulative frequency than netral dividend announcement."

"Tulisan ini menganalisis tentang permasalahan dan pencegahan permasalahan dalam pelaksanaan bursa karbon di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Permasalahan dalam pelaksanaan bursa karbon dapat meliputi permasalahan seperti yang terjadi dalam pasar modal pada umumnya, seperti manipulasi pasar dan penipuan. Manipulasi pasar dapat terjadi dalam pelaksanaan transaksi bursa karbon, contohnya painting the tape, cornering the market, dan marking the close. Kemudian pfvenipuan dapat terjadi dalam penerbitan unit karbon PTBAE-PU dan SPE- GRK. Selain itu, permasalahan khusus bursa karbon seperti yang di alami negara yang lebih dahulu menjalankan bursa karbon dapat dimungkinkan terjadi juga dalam pelaksanaan bursa karbon di Indonesia, seperti greenwashing, double counting, penipuan, dan kejahatan komputer yaitu peretasan komputer untuk mencuri kredit karbon. Kerangka hukum dalam pencegahan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diketahui dari UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah oleh UU PPSK dan Peraturan Bursa Efek Indonesia, yang melarang tindakan manipulasi pasar dan penipuan. Perpres 98/2021, Pemerintah mensyaratkan adanya pihak ketiga independen selaku verifikator maupun validator. Selain itu, pihak yang melakukan penipuan dapat dibekukan maupun dicabut akreditasinya oleh lembaga KAN. Permasalahan greenwashing pencegahannya melalui UU Perlindungan konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang dan jasa yang ditawarkan. Permasalahan penghitungan ganda pencegahannya melalui pencatatan unit karbon pada SRN PPI sebelum ditransaksikan, selain itu adanya kewajiban pelaporan yang ketat oleh pelaku usaha. Terakhir, permasalahan peretasan komputer untuk mencuri kredit karbon, pencegahannya dapat diketahui dengan adanya perjanjian antara PBK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dimana KSEI memiliki fungsi sebagai jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta menerapkan teknologi keamanan seperti enkripsi data, sistem otentikasi yang kuat, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan.

---

This paper analyses the issues and preventive measures related to the implementation of a carbon exchange in Indonesia. This paper employs doctrinal legal research. The challenges in operating a carbon exchange may include issues similar to those in conventional capital markets, such as market manipulation and fraud. Market manipulation in carbon exchange transactions can manifest in practices like painting the tape, cornering the market, and marking the close. Fraud can occur in the issuance of PTBAE-PU and SPE-GRK carbon units. Additionally, specific issues related to carbon exchanges, as experienced by countries with established carbon markets, may also arise in Indonesia, such as greenwashing, double counting, fraud, and cybercrime, including hacking to steal carbon credits. The legal framework for preventing these issues can be derived from the Capital Market Law, as amended by the Financial Sector Development and Reinforcement Law, and the Indonesia Stock Exchange Regulations, which prohibit market manipulation and fraud. Presidential Regulation No. 98/2021 requires independent third-party verifiers and validators. Furthermore, entities engaging in fraud can have their accreditation suspended or revoked by the National Accreditation Committee (KAN). Prevention of greenwashing is addressed through the Consumer Protection Law, which mandates that businesses provide truthful, clear, and honest information about the goods and services offered. Double counting is prevented by recording carbon units in the National Registry System (SRN PPI) before transactions and imposing stringent reporting obligations on businesses. Lastly, the issue of computer hacking to steal carbon credits is mitigated through agreements between the PBK and the Central Securities Depository of Indonesia (KSEI), which functions as a securities storage and settlement service provider and implements security technologies such as data encryption, strong authentication systems, and monitoring of suspicious activities."

"The World Trade Organization Agreement is an International Legal Document which one of its main issues concerns the TRlPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). TRIPs is an International Agreement in the field of intellectual property rights which also plays a role in smoothing _,flow of global trade. The acceptances of TRlPs by the International community still needs further discussions especially in connection with developing countries as well as developed countries specifically those relevant to patents. This matter is mainly connected to technology, which basically is focused on the interests of developing countries. that is an obligation of transJ@r of technology, as one of the basic principles of TRlPs. This due to the fact that investors which have grown in numbers in developed countries need protection for their inventions, which if noted are enjoyed by the global society. On the other hand the potential for creativity in the _,field of technology in developing countries is very low. It is expected that all member states will be consistent in implementing the TRIP.: system. By then. the investment sector will be greatly accelerated in the developing countries. which is very much needed."

"

Terkenal sebagai mekanisme yang mudah diaplikasikan untuk mendukung perkembangan energi terbarukan, Feed-in-Tariff (FiT) and Net Metering/Billing dewasa ini cenderung menjadi semakin tidak menarik oleh karena terbatasnya ketersediaan dana dari pemerintah dan keseganan power utility untuk membeli harga listrik dari energi terbarukan lebih tinggi dari harga listrik dari energi fosil. Akibatnya, usaha negara dalam mengembangkan energi terbarukan akan menejadi tidak optimal, apabila tidak ada solusi win-win yang dapat mengatasi hal ini. Pada saat ini, transaksi energi secara Peer-to-Peer (P2P) mulai dikenalkan sebagai salah satu mekanisme berbasis investasi dari pelanggan yang memperbolehkan setiap pelanggan untuk menjual secara langsung listriknya ke tetangga-tetangganya melalui jaringan distribusi yang sudah terpasang dari sumber pembangkitan tersebar yang terpasang di masing-masing pelanggan. Tidak adanya penelitian terkait mekansime ini di sektor residensial di sebuah negara berpasar listrik monopoli (single buyer) mendorong penelitian ini untuk mendalami keterlaksanaan mekanisme penjualan listrik ini di kondisi demikian. Penelitian ini mengidentifikasi apakah skema P2P lebih menguntungkan daripada mekanisme yang sudah ada, seperti Net Metering pada sektor residensial. Penelitian ini juga meninjau sensitivitas dari setiap elemen ekonominya di setiap analisis potensial ekonomi seperti payback period (PP), levelized cost of energy (LCOE), internal rate of return (IRR) and net present value (NPV). Alhasil, mekanisme P2P dapat mempercepat PP dua tahun lebih awal, IRR meningkat sebanyak 1-4,5%, dan menambah NPV sebanyak USD 100-240 untuk prosumer tanpa baterai dan USD 1.800-2.700 untuk prosumer dengan baterai. Walau PLN sekilas merugi 61.657 USD akibat beralihnya pelanggan PLN ke pelanggan P2P, tetapi sebenarnya PLN mendapatkan manfaat yang lebih dari kerugian itu berupa pemasukan dari penggunaan jaringannya yaitu sebesar 50.898 USD, berupa penjualan smart meter sebesar 2.207 USD dan juga biaya terhindarkan untuk membangun 139 kWp yang mana senilai dengan 178.765 USD. Pada Analisis Sensitivitas, hampir semua hasil potensial ekonomi menunjukan perubahan terbesar karena periode eknomi dan biaya modul surya, kecuali IRR yang hanya berpengaruh pada biaya instalasi modul surya. Berbeda halnya harga baterai yang mempengaruhi sensitivitas semua hasil analisis potensial ekonomi dalam kasus jika penjualnya adalah rumah tangga dengan baterai. Kesimpulan penelitian ini yaitu pada P2P yang dinilai lebih menarik dibandingkan mekanisme net metering pada sector residensial, hanya jika harga listrik jualnya lebih kecil dari pada harga listrik jual pada mekanisme net metering dan pelanggannya yang memiliki kapasitas beban yang besar, seperti contohnya pada penelitian ini 3300-6600 VA.

 

---

As the most applicable mechanisms to encourage the renewable energy, Feed-in-Tariff (FiT) and Net Metering/Billing recently tends to be more unattractive due to government funding limits and reluctancy of utility to purchase the renewable energy electricity higher than fossil-based electricity price. As consequences, national’s efforts towards renewable energy development will be not optimal if no win-win solution to address this situation. Recently, a so-called peer-to-peer (P2P) electricity trading is introduced as a new consumer-based investment mechanism that enable each consumer to trade directly to their neighborings through the existing distribution lines from their distributed generation (DG). Since none of study is focus in P2P residential sector in single buyer market country, this paper investigates an applicability of this new electricity trading mechanism in single buyer market. This study identifies the benefits of P2P scheme in comparison with the existing mechanism such as Net Metering for residential sector. In addition, this study will investigate the sensitivity level of economic element in each economic analysis namely payback period (PP), levelized cost of energy (LCOE), internal rate of return (IRR) and net present value (NPV). The results find that P2P mechanism impacts the payback period up to 2 years earlier, the IRR increased about 1-4,5%, to gain 100-240 USD net present value for prosumer only and 1.800-2.700 USD net present value for prosumer with storage system. Due to using electricity from P2P market, PLN encountered a loss of 61.657 USD, actually, PLN will benefit more by power wheeling margins about 50.898 USD, smart metering margins about 2.207 USD and avoided cost of solar PV installation for 139 kWp which is equal of 178,765 USD investment. In sensitivity analysis, most cost-benefit results (except IRR) showed the largest sensitivities to economic period and solar installation cost, while IRR experienced largest sensitivity to solar PV cost. On the contrary, battery price greatly affects than other economic elements in all economic potential analysis for prosumer with battery. In conclusion, this study found that P2P is more attractive for residential sector if net metering price is lower than the electricity price and with household participants of which higher power capacities, such identified in this study household with 3300-6600 VA.

 

"

"Algorithmic Trading (AT) telah menjadi salah satu alternatif strategi berinvestasi yang telah banyak digunakan di berbagai pasar finansial di dunia. Salah satu dampak yang muncul terhadap penggunaan AT ini adalah meningkatnya likuiditas pasar modal yang ditunjukkan dengan tren meningkatnya frekuensi dan value perdagangan. Pada penelitian ini, dilakukan analisis terhadap karakteristik perdagangan dari member Bursa Efek Indonesia yang telah menerapkan AT. Ternyata, value perdagangan yang ditunjukkan oleh member AT tersebut menunjukkan telah meliputi hampir 50% dari value total perdagangan. Tren ini berlaku baik secara harian, pada setiap sesi perdagangan, dan untuk 15 menit awal dan 15 menit akhir perdagangan. Selain itu, AT juga berdampak negatif terhadap turnover value market dan market return. Penerapan AT juga berdampak terhadap terhadap semakin meningkatnya efisiensi pembentukan price. Hal ini dibuktikan dengan korelasi positif antara penerapan AT dengan komponen permanen price dan berkorelasi negative dengan komponen transitory price.

---

Algorithmic trading (AT) has become one of most popular of investment strategy that has been used in many stock exchange in the world. Because of its implementation, liquidity in many stock exchanges has increased dramatically. It has been found that the value and frequency of trading has increased as the proof of liquidity growth. With this thesis, it is proved that the value of AT in IDX has become 50% of total value of trading. It happens in daily trading, in every session, in critical time of trading, that is 15 menit in the beginning and 15 menit befor closing. Beside that, the implementation of AT has negative impact on turnover value market and market return. In term of price discovery, AT has contributed through the permanent component of price, but in the opposite direction of transitory price."