Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"buku ini membahas tentang sejarah terbentuknya politik di kontrol oleh belanda."

"ABSTRAKKonflik antar kelompok merupakan salah satu isu penting yang mempengaruhi pembangunan perkotaan di Utara Bekasi. Dimulai dengan pengrusakkan monumen sampai penolakan tempat ibadah oleh organisasi massa. Insiden ini terjadi karena penduduk asli berasumsi bahwa para pendatang mengambil territory mereka. Mereka khawatir dengan pembangunan modern yang dibawa oleh para pendatang yang menyebabkan menyusutnya budaya lokal. Perilaku organisasi massa ini secara tidak langsung membentuk territory yang menjadikan ruang kota seperti lsquo;tidak inklusif rsquo;.Tesis ini menawarkan alternatif lain dalam perancangan perkotaan untuk meminimalisasi konflik yang terjadi dalam ruang perkotaan. Untuk itu saya perlu mengetahui konteks dari territory tersebut dan mencoba untuk melakukan re-territory terhadap wilayah yang berkonflik. Saya menggunakan pendekatan Reteritorialisasi untuk menteritori kembali lsquo;ruang transisi rsquo;. Saya menggunakan metode pengamatan langsung, pemetaan sosial-budaya, wawancara mendalam, dan model 3D.Tesis ini bertujuan untuk menegaskan territory pada ruang kota yang hadir nantinya akan bisa mengakomodasi semua kebutuhan dari pengguna teritori tersebut. Hasilnya adalah mengembangkan ruang transisi sebagai ruang-ruang publik yang mampu membaurkan semua elemen masyarakat di dalamnya. Membaurkan dalam arti, ruang transisi ini akan membuat masyarakat untuk saling berbagi dan berinteraksi satu sama lain tanpa memandang darimana asalnya. Ruang publik ini merupakan bentuk intervensi hasil Reteritorialisasi untuk meminimalisasi konflik yang terjadi dan tetap menjaga keheterogenan di ruang perkotaan Utara Bekasi.Kata kunci: Bekasi, Budaya, Konflik Perkotaan, Reteritorialisasi, Ruang Transisi

---

ABSTRACTAbstractInter group conflict is one of the crucial issues affecting urban development in Northern part of Bekasi. It begins with the destruction of monuments until the rejection of worship places in this case is church by mass organizations. These incidents occurred because the native assumed that the migrants took their territory. They concerned about the modern development brought by the migrants that caused the shrinking of local culture. The behavior of these mass organizations constituted the territory that made the urban space seemed lsquo not inclusive rsquo indirectly.This thesis offered another alternative in urban design to reduce conflicts within the territory. I sought about the territory context and reterritorialized the conflicted area. I used Reterritorialization approach to re territory in the transitional space. I conducted direct observation method, socio cultural mapping, in depth interview, and 3D model.This thesis aimed to affirm the territory in urban space that would be able to accommodate the needs of the territory user. The result is developing a transitional space as a public space that is able to blend all elements of society in it. The transitional space will make people to share and interact with each other regardless of where they come from. This public space is an intervention using Reterritorialization approach to reduce conflicts that occur and keep the heterogeneity in the urban space of Northern part of Bekasi.Keyword Bekasi, Culture, Urban Conflict, Reterritorialization, Transitional Space"

"ABSTRACTKeamanan dalam hunian dianggap sebagai salah satu kebutuhan utama bagi penghuni yang bertempat tinggal di dalamnya. Akan tetapi, masih banyak kasus kriminalitas yang terjadi di hunian kota. Defensible space merupakan sebuah konsep dari desain lingkung hunian yang dianggap mampu mencegah kriminalitas. Melalui studi literatur dan observasi lapangan serta wawancara, skripsi ini membahas bagaimana defensible space terbentuk di hunian kota di Indonesia serta dampaknya terhadap kualitas keamanan yang tercipta pada dua jenis hunian organik di Kota Bogor. Pembahasan dimulai dari mengidentifikasi karakter fisik yang membentuk territoriality, natural surveillance, serta image dan milieu. Selanjutnya kondisi sosial serta kondisi fisik tersebut dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap perilaku yang terbentuk. Hasil dari pengamatan yang telah dianalisis ini menunjukkan bahwa kondisi fisik, kondisi sosial, dan juga kondisi lingkungan luar hunian yang pada akhirnya membentuk kondisi defensible space secara menyeluruh. Di Perumahan Babakan, lingkungan yang terbentuk masih membuka kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan karena defensible space yang terbentuk tidak menyeluruh. Sebaliknya, di Kampung Pulo Geulis, lingkungan sudah bebas dari kejahatan karena defensible space terbentuk secara menyeluruh.

---

ABSTRACTSecurity in the housing is considered as one of the most important thing in the fulfillment of occupants needs. However, there are still many cases of criminality that still occur in urban housing. Defensible space is a concept of residential environment design that is able to prevent crime. Through literature study methods, field observations, and interviews, this thesis discusses how defensible space is created in urban housing in Indonesia as well as its effect on the quality of security created between two different types of organic dwelling in Bogor City. The explanation starts from identification of physical characteristic that create territoriality, natural surveillance, image and milieu. Then, the social condition and the physical condition are associated with its effects on peoples behaviours. The result of our discovery is that physical and social conditions create the whole defensible space condition. In Babakan Residence, the environment condition still opens the opportunity for the criminal to commit the crime because the defensible space is not created as a whole. In contrast, in Kampung Pulo Geulis, the defensible space is created as a whole. Therefore, the environment condition is free from any crime. "

"Alun-alun Kota Serang merupakan ruang publik yang dibangun pada tahun 1828 oleh Belanda. Sebagai warisan benda budaya, pemanfaatan ruang publik ini diatur agar sesuai dengan kondisinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Pemerintah Daerah Kota Serang dalam mengatur pemanfaatan ruang Alun-alun Kota Serang dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan ruang. Hal ini diidentifikasi melalui interaksi tiga elemen spasial yaitu representasi ruang (conceived space), praktik spasial (perceived space), dan ruang representasi (lived space) yang diwujudkan dalam bentuk perencanaan, penyelenggaraan, dan pemanfaatan ruang. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis dilakukan dengan metode komparatif spatial antara rencana tata ruang pemanfaatan alun-alun, dengan persebaran aktivitas dan kepadatan pengguna di alun-alun. Selain itu juga dilakukan identifikasi interaksi antara tiga elemen spasial pembentuk aktivitas di alun-alun. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagai conceived space, terdapat dua ruang perencanaan. Pada area timur, perencanaan dilakukan dengan konsep modern dan berorientasi pada peningkatan ekonomi sehingga fasilitas dan atraksi yang tersedia lebih banyak dan bervariasi. Sedangkan pada area barat, perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah dilakukan dengan konsep kuno dan berorientasi untuk melestarikan bangunan-bangunan bersejarah yang tersebar di sekitar Alun-alun Kota Serang. Untuk mempertahankan fungsi warisan budaya di area barat, fasilitas dan atraksi disediakan secara terbatas. Dengan perbedaan pola ruang pemanfaatan tersebut, perceived space cenderung memusat di area timur. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan alun-alun sebagai warisan benda budaya yang dilakukan pemerintah berhasil mengatur pemanfaatan ruang. Alun-alun sebagai lived space tidak berdiri sendiri, namun menunjukkan keterkaitan dengan ruang di sekitarnya.

---

Serang Alun-alun is a public space built in 1828 by the Dutch. As a cultural heritage, the utilization of this public space is regulated according to its conditions. This study aims to identify the role of the Local Government of Serang City in regulating the spatial use of Serang Alun-alun and its influence on space utilization. This is identified through the interaction of three spatial elements, namely spatial representation (conceived space), spatial practices (perceived space), and representational space (lived space) which are embodied in the form of planning, organizing, and spatial utilization. The research data was collected through observation, interviews, and documentation studies. While the analysis was carried out using a spatial comparative method between the spatial plan for the use of the Alun-alun, with the distribution of activities and the density of users in the Alun-alun. In addition, the study was also carried out to identify interactions between the three spatial elements forming activities in the Alun-Alun. The results of the analysis show that as a conceived space, there are two planning spaces. In the eastern area, planning is carried out with a modern concept and is oriented towards improving the economy so that more and more varied facilities and attractions are available. Whereas in the western area, the planning carried out by the government with an ancient concept is oriented towards preserving historical buildings scattered around Serang Alun-alun. To maintain the function of cultural heritage in the West area, the government provided limited facilities and attractions. With the difference in the spatial utilization pattern, the perceived space tends to concentrate in the east. The conclusion of this study shows that the planning of the Alun-alun as a cultural heritage by the government has succeeded in regulating the use of space. Alun-alun as a lived space does not stand alone but shows a connection with the space around it."

"ABSTRAKAdanya perubahan besaran dan alokasi dari belanja anggaran pemerintah pada tahun pemilu dan menjelang pemilu diketahui terjadi pada tingkat negara, propinsi dan kota. Walaupun dengan derajat yang berbeda terjadi bukan hanya di negara berkembang dengan pengalaman demokrasi yang masih muda namun juga di negara maju dengan kelembagaan dan iklim demokrasi yang lebih matang. Penelitian ini mencoba mengetahui apakah pemilu juga mempengaruhi sisi penerimaan dari anggaran pemerintah. Apakah kepala daerah (bupati/ walikota) petahana yang ikut kembali di pilkada menggunakan juga sisi penerimaan dari APBD untuk tujuan meningkatkan peluang keterpilihan kembali mereka dalam era pilkada langsung di Indonesia.

---

ABSTRACT

Significant shift in value and allocation of local government budget at pre and election year empirically identified at country, state, province and municipal/ district level. Found not only in developing or newly democratized countries but also in developed countries with long history of democracy and mature institutionality. Previous studies empirically identified local political budget cycle at expenditure side of local districts budget in Indonesia. This research aimed to investigate impact of local political cycle to revenue side of local budget. Using panel data on 491 districts in Indonesia from 2005 to 2013, utilizing fixed effect method we find empirically significant evidence that local own revenue induced by local direct election."

"ABSTRAKBerlawanan dengan segala pujian terhadap kemajuan teknologi dan kemakmuran yang dimiliki, tampilan wajah dan morfologi kota Jepang sering mengundang kritik seperti membosankan, tidak menarik, brutal, dan kacau. Pertanyaannya adalah dalam kekacauan tampilan realitas urban yang ada, bagaimana kota Jepang dapat mencapai stabilitas seperti saat ini? Adakah keteraturan di balik kekacauan yang ditampilkan, sehingga warga kota di Jepang dapat hidup relatif nyaman dan aman? Kajian ini menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi realitas urban Jepang, mulai dari sistem alamat yang membingungkan hingga proses transformasi bangunan gedung yang berlangsung cepat. Temuan tentang tatanan tersembunyi yang berlaku di Jepang dalam pengaturan tata ruang hidup berkota membuka pemahaman bahwa kekacauan fisik dan spasial yang ditunjukkan oleh sebuah kota yang dipenuhi kesesakan tidak selalu identik dengan kekacauan sosial.

---

Despite the highly praised for technology achievements and prosperities, the morphology and appearance of Cities in Japan are often criticized as dull, uninteresting, brutal, and chaos. The question is, how do cities in Japan gain stability while the reality of the urban condition is in a chaos? Is there something behind the chaos that makes urban dwellers of Japanese cities able to relatively live comfortably and safely? This paper analyses some aspects which shaped Japan urbanism, from disorderly addressing system to the speed of building transformations that considerably high. Findings on the hidden orders behind the chaos of Japanese cities reveal an understanding that the spatial and physical chaos of a dense city are not always identified as a social chaos."

"Peralihan mendadak dan penggunaan intensif dari komunikasi termediasi oleh teknologi mengubah pengalaman ketubuhan suatu kelompok masyarakat. Pandemi Covid-19 melalui pembatasan sosial dan aktivitas mendorong penggunaan ruang yang dimediasi oleh teknologi dalam ragam kegiatan yang sebelumnya dilakukan pada medium ruang fisik. Komunitas tari tradisional Indonesia menjadi salah satu kelompok tari yang memiliki tantangan besar dalam menggunakan ruang virtual untuk kegiatan berkesenian. Karakter keruangan dan ketubuhan khusus dari tari tradisional tidak dapat terakomodasi dalam infrastruktur ruang virtual. Pada Maret hingga Desember 2020, sanggar tari Wulangreh Omah Budaya mengalihkan aktivitas kelas tari Jawa dan Bali dalam ruang virtual oleh Zoom, medium telekonferensi yang paling banyak digunakan selama masa pembatasan sosial dan aktivitas di DKI Jakarta. Ragam upaya dilakukan bagi pelatih dan peserta tari untuk ‘membangun’ ruang yang dimediasi oleh teknologi dengan tujuan mereplikasi pengalaman yang serupa dengan ruang fisik. Tulisan ini akan menggambarkan proses pembentukan ruang yang dimediasi oleh teknologi sebagai tempat untuk komunitas tari berlatih tari. Menggunakan metode etnografi, tulisan ini akan menelusuri proses peralihan medium dari ruang fisik ‘ke dalam’ ruang yang dimediasi oleh teknologi. Proses peralihan medium ini menelusuri aspek keruangan dan ketubuhan dari wiraga, wirama, wirasa dalam tari tradisional dalam infrastruktur ruang virtual oleh Zoom.

---

Sudden shift and intensive use of computer mediated communication change the embodiment for certain group of people. Covid-19 pandemic through social and activity restriction pushes the use of virtual space on many activities previously occurred on physical space. Indonesia traditional dance community faces the toughest challenge on using virtual space as a place for making art. The spacial and emobied quality of traditional dance is unable to be afforded by the infrastructure of virtual space. Since March until December 2020, traditional dance studio (sanggar tari) of Wulangreh Omah Budaya shifted their Javanese and Balinese dance class on a virtual space by Zoom, a popular teleconference medium during social and activity restriction in Jakarta Capital Region. Instructor and class’ participants have many efforts to ‘construct’ technology-mediated space to replicate the similar experience of physical space. This paper will explore the construction of technology-mediated space as a ‘new space’ for traditional dance community rehearsal. Through ethnography, this paper will explore the process of remediation from physical ‘onto’ technology-mediated space. This process explores spacial and embodiment aspect of wiraga, wirama, wirasa on a mediated space provided by Zoom."