Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKerjasama antara Komisi Aparatur Sipil Negara KASN dan Badan Kepegawaian Negara BKN ditujukan untuk memperkuat peran strategis kedua institusi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara ASN , khususnya pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi JPT . Pada kenyataannya hubungan KASN dan BKN masih menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, dan pada praktiknya masih ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengisian JPT pada institusi-institusi pemerintah. Skripsi ini membahas tentang kerjasama yang dilakukan oleh KASN dan BKN dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengisian JPT, serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan konsep tahapan kerjasama kelembagaan dan analisis faktor-faktor pengaruh, untuk menjelaskan hubungan kerjasama antar-organisasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama KASN dan BKN berjalan efektif pada tahap pertukaran kontak dan pertukaran pengetahuan, tetapi pada tahap aksi bersama dan hubungan timbal balik tidak berjalan efektif. Hal tersebut terutama dipengaruhi faktor alur informasi, ketidakpastian proses kerjasama, dan ketidakjelasan ketentuan hukum.

---

ABSTRACTCooperation between Komisi Aparatur Sipil Negara KASN and Badan Kepegawaian Negara BKN aimed at reinforcing the strategic roles of the two institutions in the management of State Civil Apparatus ASN , particularly the implementation of the filling Top Head Management Jabatan Pimpinan Tinggi JPT . In reality, the relationship between KASN and BKN still pose a potential overlapping authority, and in practice deviation can still be found in the implementation of the filling JPT on government institutions. This thesis discusses the cooperation undertaken by BKN and KASN in monitoring and evaluating the implementation of the filling JPT, and the factors that influence it. This thesis uses the concept of stages of institutional cooperation and analysis of influencing factors, to explain the cooperation of inter governmental organizations. This study uses a post positivist approach with in depth interview data. Results of this study shows that the cooperation KASN and BKN run effectively on the stage of exchange of contacts and exchange of knowledge, but in the stage of joint action and mutual cooperation has not been effective. This is mainly influenced by the flow of information, the uncertainty of the process of cooperation, and the vagueness of the law."

"Skripsi ini membahas tentang keberadaan portal aduanasn.id, dalam ini portal yang dibangun oleh pemerintah. Pada portal ini, yang menjadi obyek aduan adalah ASN. Portal ini benar-benar diperuntukan untuk ASN yang diduga melakukan pelanggaran berupa tindakan radikalisme, sosial media, ujaran kebencian yang mengarah pada unsur-unsur yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai keberadaan, mekanisme kewenangan antar lembaga negara dan kementerian, aspek pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap ASN yang terbukti melanggar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan bahan utama berupa data sekunder melalui penelusuran dengan studi dokumen dan didukung oleh wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan portal sudah eksis namun masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Adapun mekanisme yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang dibentuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) diantaranya adalah berupa koordinasi dan sinergitas. Pembinaan dan pengawasan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran radikalisme mengacu pada peraturan disiplin ASN, apabila terbukti melanggar berdasarkan kategori pelanggaran yang telah ditentukan maka ASN tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin yang bergantung pada jenis pelanggarannya. Maka dari itu, dengan adanya portal aduanasn.id ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam membina dan mengawasi ASN agar benar-benar bersih dari paham radikalisme.

---

This thesis discusses about the existence of aduanasn.id portal website which was built by the government. In this portal, the object of complaint is about State Civil Apparatus. This portal is intended for Civil Servant who are suspected of violating radicalism, social media, hate speech that refer to Pancasila, The Constitution (UUD 1945). The issues are about the existence, the mechanism of authority between state institutions and ministries, and also about the aspects of guidance and supervision that carried out on State Civil Apparatus which are proven to violate. The research method used is a normative juridical method, with the main material in the form of secondary data through searching with document studies and supported by interviews. The results showed that the existence of the portal already exists but not yet known by the public. The mechanism implemented by the Task Force established by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPANRB) namely in the form of coordination and synergy. Guidance and supervision of State Civil Apparatus that violates radicalism that refers to State Civil Apparatus Discipline Rules, and if it is proven to violate based on the categories of violations that have been determined, then the State Civil Apparatus is subject to disciplinary sanctions that depend on the type of violation. Therefore, with this aduanasn.id portal as a form of government efforts in fostering and supervising State Civil Apparatus so that it is completely free of radicalism."

"ABSTRAKTulisan ini merumuskan tata kelola pemerintahan Indonesia menuju 2025 yang dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Hal ini berkaitan dengan perubahan paradigma akibat perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta tuntutan zaman yang semakin massif, dinamis, efektif dan efisien. Tujuan tulisan ini berusaha melahirkan "model sinergi Akselerasi ASn dalam reformasi birokrasi "yang relevan untuk masa yang akan datang. Untuk merumuskan hal tersebut, tulisan ini menggunakan metode deskripsi naratif dengan pendekatan nilai-nilai yang terkristalisasi dari pancasila dan pondasi karakter bangsa Indonesia, dengan gerakan revolusi mental pembangunan karakter bangsa Indonesia. gerakan tersebut diharapkan dipelopori oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berbasis keunggulan lokal dan karakter bangsa Indonesia. Gerakan tersebut memadukan 8 (delapan) hal, Yakni (1) Manajemen Sumber Daya ASN; (2) ASN memiliki keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan yang Maha Esa; (3) Dukungan keluarga terhadap anggota ASN; (4) Meritokrasi ASN; (5) pendidikan dan Pelatihan ASN berbasis karakter bangsa; (6) ASN berbasis pelayanan pada masyarakat; (7) Realisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologu (IPTEK); (8) Peran Negara. Kedelapan hal tesebut diharapkan mewujudkan akselerasi pembagunan Aparatur Sipil Negara dalam reformasi birokrasi menuju terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dunia."

"Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Kumpulan dari beberapa kompetensi membentuk suatu model kompetensi. Model kompetensi yang saat ini digunakan di instansi pemerintah di Indonesia belum memiliki turunan kompetensi teknis yang lebih detail. Hal ini membuat kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat dievaluasi atau dipantau. Selain itu, asesmen yang banyak dilakukan saat ini belum memberikan penilaian kompetensi secara objektif. Sebagian besar asesmen kompetensi yang dilakukan berbentuk penilaian atasan terhadap bawahan. Penilaian pegawai yang subjektif dapat menimbulkan ketidaknyamanan pegawai dan menurunkan motivasi dalam bekerja. Penelitian ini mengusulkan pengembangan dari model kompetensi yang sudah ada agar mampu memberikan gambaran kebutuhan kompetensi teknis ASN. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan rancangan sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengelola, mengukur dan memonitor kompetensi ASN. Pengukuran dilakukan secara objektif, agar mampu memberikan gambaran kompetensi pegawai yang akurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan pada proses pengembangan model kompetensi, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan pada proses evaluasi rancangan sistem. Tahap pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada User-Centered Design, sehingga kebutuhan pengguna dapat terekam dengan baik sejak awal. Sistem yang dihasilkan berbentuk high-fidelity prototype, dengan penggunaan elemen gamifikasi di dalamnya untuk meningkatkan daya tarik pengguna. Alat bantu evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Usability Testing dan open-ended questionnaire.

---

Competence is the ability possessed by an employee in doing his job. A collection of several competencies forms a competency model. The competency model currently used in government agencies in Indonesia does not yet have a more detailed of technical competence. This makes the technical competence of ASN cannot be evaluated or monitored. In addition, the current assessments do not provide an objective competency assessment. Most competency assessments are bosses' assessments of employees. Subjective employee appraisal can cause employee discomfort and reduce motivation at work. This study proposes the development of an existing competency model that is able to provide an overview of the technical competency needs of ASN. This study also proposes an information system design that can be used to manage, measure and monitor ASN competencies. Measurements are carried out objectively, to provide an accurate description of employee competencies. This study uses a combined approach between qualitative and quantitative. A qualitative approach is used in the competency model development process, while a quantitative approach is used in the system design evaluation process. The system development stage used in this study refers to the User-Centered Design , so that user needs can be recorded properly from the start. The resulting system is in the form of a high-fidelity prototype, with the use of gamification elements in it to increase user attractiveness. Usability Testing and open-ended questionnaire were used to evaluate the prototype. "

"ABSTRAKLembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki fungsi salah satunya pembinaan di bidang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari akreditasi lembaga pelatihan ASN sampai dengan pembinaan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN. Untuk menunjang fungsi tersebut Lembaga Administrasi Negara menerapkan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA). Layanan yang diberikan malalui SIPKA antara lain pemberian kode registrasi, akreditasi lembaga pelatihan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pelatihan, dan pengembangan kompetensi ASN untuk menghasilkan informasi kinerja setiap instansi dalam pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN. Dalam operasionalnya, SIPKA beberapa kali terjadi insiden terkait keamanan informasi. Oleh karena itu diperlukan suatu penilaian risiko keamanan informasi serta langkah-langkah penanganan terhadap risiko yang timbul akibat insiden tersebut untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi dan tetap tersedianya layanan informasi pada SIPKA. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat risiko keamanan informasi pada SIPKA. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada standar ISO 27005. Penilaian risiko memiliki peranan penting, sejauh mana risiko yang ada pada SIPKA dan bagaimana penanganan risiko tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah profil risiko aplikasi SIPKA. Dalam profil risiko tersebut terdapat 20 skenario risiko yang ditemukan. Rincian dalam profil risiko terdapat 13 skenario risiko dimitigasi dengan menerapkan kontrol untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko, sedangkan tujuh skenario risiko lainnya diterima. Rekomendasi kontrol yang digunakan mengacu kepada standar ISO 27002.

---

ABSTRACT

One of NIPAs (National Institute of Public Administration) function is to guide competence development of civil servants in form of civil servants training institution accreditation and civil servants managerial competency training. To support that function, NIPA develop the civil servants competency development information system. The system serves in providing registration code, accreditation of state civil apparatus training institution to produce performance information of those apparatus competency development rights. In its operation, the system has experienced incidents related to information security. Related to that incident, it is needed to develop an information security risk assessment and steps for handling risks caused by the incidents to prevent information leakage and keep information services available at the system. This research was conducted to find out level of information security risk in the system. The framework used in this study is based on ISO standard 27005. Risk assessment has an important role to figure out extent of the risk found in the system and how to handle the risk. Result of this research is risk profile. In the risk profile, there are 20 risk scenarios found. From the scenario of incident, there are 13 risk incident mitigated by control to reduce the likelihood or impact of risk occurrence, while seven risks are accepted. Control recommendation to reduce risks are based on ISO 27002."

"Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengenal istilah pegawai honorer, pegawai tidak tetap, tenaga kerja sukarela, ataupun sejenisnya. Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan pegawai aparatur sipil negara hanya terdiri atas pegawai negri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga status hukum dari pegawai pemerintah bukan APARATUR SIPIL NEGARA yang sebelumnya dikenal didalam peraturan sebelumnya menjadi hilang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalis dari peraturan perundangundangan khusunya di bidang kepegawaian. Di dalam peraturan perundang-undangan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai selain dari pegawai negeri sipil sepanjang dibutuhkan oleh instansi pada pemerintahan tersebut baik di instansi pemerintah pusat maupun di daerah. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pegawai pemerintah bukan aparatur sipil negara menjadi tidak diatur keberadaannya. Seharusnya ada kebijakan dari pemerintah untuk mengakomodasi dari polemik yang ada pada pegawai pemerintah bukan aparatur sipil negara tersebut

---

In Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi Negara, the term honorary employees, non-permanent employees, voluntary workers, or the like is not recognized. The law only states that state civil servants only consist of civil servants and government employees with work agreements. So that the legal status of non-APARATUR SIPIL NEGARA government employees previously known in the previous regulations was lost. The research method used is normative juridical by analyzing the laws and regulations, especially in the field of personnel. In the laws and regulations prior to the enactment of the APARATUR SIPIL NEGARA Law, authorized officials can appoint employees other than civil servants as long as required by the agency in the government, both in central and regional government agencies. So with the enactment of Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara government employees not state civil servants are not regulated. There should be a policy from the government to accommodate the polemics that occur in government employees, not the state civil apparatus."

"ABSTRAKABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari spiritualitas di tempat kerja terhadap perilaku menyimpang di tempat kerja workplace deviant behavior yang dilakukan oleh aparatur sipil negara ASN di Jabodetabek. Terdapat 2 jenis spiritulitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu spiritualitas pada level individual individual spirituality dan spiritualitas pada level organisasi workplace spirituality. Peneliti menemukan bahwa spiritualitas pada level organisasi tidak signifikan mempengaruhi perilaku menyimpang ASN. Pada spiritualitas level individual memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku menyimpang ASN. Pada spiritualitas level organisasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap spiritualitas level individual ASN. Pada penelitian ini diperoleh hubungan mediasi penuh pada hubungan spiritualitas level individu, spiritualitas level organisasi dan perilaku menyimpang. Spiritualitas level individu menjadi variabel yang memediasi hubungan antara spiritualitas pada level organisasi terhadap perilaku menyimpang.

---

ABSTRACTABSTRACT This study aims to identify the impact of spirituality on workplace deviant behavior conducted by civil servants in Jabodetabek. There are two types of spirituality used in this research, spirituality at the individual level individual spirituality and spirituality at the organizational level workplace spirituality. Researchers found that spirituality at the organizational level did not significantly affect the deviant behavior of civil servants. At individual level spirituality has a significant negative effect on deviant behavior of civil servants. In organizational level spirituality has a significant positive influence on the spirituality level of individual civil servants. In this study, there is a full mediation relationship on the relationship of individual level spirituality, organizational level spirituality and workplace deviant behavior, where individual level spirituality becomes the variable mediating the relationship between spirituality at the organizational level to workplace deviant behavior. "