Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram pensiun manfaat pasti merupakan salah satu program yang digunakan Dana Pensiun dalam pengelolaan program pensiun. Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang besar manfaatnya dapat diketahui sesuai rumusan tertentu. Dengan telah ditentukannya rumusan manfaat pensiun maka setiap pensiunan dapat mengetahui besar manfaat pensiun yang akan diterima pada saat pensiun serta manfaat yang akan diberikan kepada Pihak Yang Berhak.Dalam penetapan rumusan manfaat pensiun, baik pemberi kerja, pengelola Dana Pensiun maupun para pensiunan pada dasarnya mengharapkan manfaat pensiun yang diberikan dapat menjadi penghasilan yang layak untuk biaya hidup para pensiunan selama menjalani masa pensiun serta berlaku sama untuk seluruh pesetia atau tidak diskriminatif. Hal ini penting karena pemberian manfaat pensiun merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan motivasi bagi karyawan dalam bekerja.Dalam perkembangannya, dengan adanya kenaikan'-biaya hidup serta perangkat peraturan dari Pemerintah mengenai minimum besar manfaat pensiun, maka manfaat pensiun yang telah dirumuskan sebenarnya masih dapat ditinjau untuk dinaikkan atau disesuaikan dengan menggtmakan pola kenaikan tertentu sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan pensiunan serta tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.Terdapat banyak cara untuk menetapkan pola kenaikan manfaat pensiun dan penetapan suatu pola kenaikan sebaiknya dilatarbelakangi kesesuaian rumusan manfaat pensiun yang ditetapkan dengan situasi dan kenyataan yang ada. Pada penulisan karya akhir ini, penulis ingin melakukan pengkajian pada tiga alternatif pola kenaikan manfaat pensiun yaitu peningkatan asumsi kenaikan PhDP per tahun, peningkatan asumsi kenaikan manfaat pensiun per tahun, serta kenaikan manfaat pensiun kepada Pihak Yang Berhak.Ketiga altematif pola kenaikan memberikan dampak yang berbeda terhadap posisi pendanaan dari Dana Pensiun. Hal ini karena setiap pola kenaikan memberikan dampak kenaikan pada kewajiban aktuaria dan kewajiban solvabilitas serta iuran normal yang berbeda pula. Yang menjadi permasalahan pada karya akhir ini adalah menentukan pola kenaikan manfaat pensiun yang sesuai dengan kemampuan keuangan pemberi kerja dengan memperhatikan posisi pendanaan Dana Pensiun.Sebagai contoh penerapan dan analisis dari pola kenaikan yang dibahas pada karya akhir ini, penulis menggunakan data dari Dana Pensiun ABC. Metode analisis yang digunakan adalah membandingkan setiap kenaikan kewajiban aktuaria, dan kewajiban solvabilitas sebagai akibat adanya kenaikan manfaat pensiun dari ketiga pola kenaikan. Selanjutnya membandingkan dampak dari setiap pola kenaikan terhadap posisi pendanaan Dana Pensiun ABC serta kenaikan kewajiban dari Pemberi Keija ABC dari sisi pendanaan. Hasil analisis juga akan digunakan untuk menentukan pola kenaikan yang sesuai kemampuan keuangan pemberi keija berdasarkan pada anggaran yang disediakan PT. ABC untuk pendanaan Dana Pensiun ABC. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa memberikan kenaikan manfaat pensiun kepada Pihak Yang Berhak memberikan dampak kenaikan kewajiban aktuaria dan iuran normal yang relatif paling kecil. Saran-saran bagi Dana Pensiun ABC untuk melakukan kenaikan manfaat pensiun, dengan memilih pola kenaikan yang sesuai dengan kemarnpuan keuangan Pemberi Kerja ABC disajikan dalarn karya akhir ini."

"Peningkatan manfaat pensiun adalah suatu hal yang diinginkan oleh para pensiunan. Peningkatan manfaat pensiun ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-harinya. Dana Pensiun PLN sebagai tempat dimana para pensiunan menjadi peserta diharapkan dapat merealisasikan keinginan tersebut. Meningkatkan manfaat pensiun tidak bisa begitu saja dapat dilakukan, ada alasan-alasan yang harus dipertimbangkan. Keputusan untuk melakukan penyesuaian rumusan besar Manfaat Pensiun juga harus memperhatikan kesesuaian asumsi-asumsi aktuaria dengan realita yang ada. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan Dana Pensiun PLN sebelum mengambil keputusan untuk menaikkan Manfaat Pensiun, seperti Kekayaan untuk pendanaan Dana Pensiun PLN, Kewajiban Solvabilitas, Kewajiban Aktuaria, Rasio Pendanaan, Rasio Solvabilitas, dan Kualitas Pendanaan Dana Pensiun PLN.

---

The Increasing pension benefits is the thing that the pensioner wanted. The Increasing pension benefits is very helpful in daily life. PLN Pension Fund as a place where retirees become participants is expected can be reach that wishes. To increase pension benefits can not be done like that, there must be a reasons to considered. The decision to make a adjustment of formula Pension benefits should also consider the suitability of Actuarial assumptions with the reality. There is so many things that PLN Pensions must be considered before making a decision to increase pension benefits, such as wealth of funding Pensions PLN, Solvability Liability, Actuarial Liability, Funding ratio, Solvability ratio, and the Quality of Funding Pensions PLN."

"Tesis ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima manfaat pada Dana Pensiun Pemberi Kerja yang berada dalam kondisi defisit pendanaan. Penerima manfaat pada Dana Pensiun Pemberi Kerja merupakan peserta, pensiunan dan/atau pihak lain yang berhak menerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja. Terhadap kondisi defisit pendanaan tersebut, akan dilakukan penyelesaian dengan penggabungan atau pembubaran pada Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang mana dalam pembahasan tesis ini akan dikaitkan dengan kasus Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Tesis ini membahas mengenai Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang berada dalam kondisi defisit pendanaan. Sebagai bentuk upaya dalam memperbaiki kondisi tersebut, pada Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC akan dilakukan penggabungan dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja lainnya. Adapun dikarenakan kondisi defisit pendanaan tersebut, dapat terjadi konsekuensi dimana Dana Pensiun Pemberi Kerja lain tidak menerima untuk dilakukan penggabungan dengan dana pensiun dimaksud. Atas hal tersebut, maka terhadap Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC dapat dilakukan pembubaran sebagai bentuk penyelesaian defisit pendanaan. Dalam hal dilakukannya pembubaran terhadap dana pensiun dalam kondisi defisit pendanaan, diketahui penerima manfaat akan memperoleh hak yang akan dikurangi secara berimbang, yang mana akan sama dengan sisa kekayaan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja. Hal tersebut berarti bahwa penerima manfaat Dana Pensiun Pemberi Kerja akan memperoleh hak yang kurang dari yang telah ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun akibat adanya defisit pendanaan pada dana pensiun.

---

This thesis analyzes how legal protection is given to beneficiaries on Employer Pension Funds in the condition of funding deficit. Beneficiaries on Employer Pension Funds are participants, retired participant and/or other party that is entitled to retirement benefits from Employer Pension Funds. In relation to the condition of funding deficit, will be settled through the merger or liquidation of Employer Pension Funds, which in this thesis will be associated with ABC Employer Pension Fund. This thesis was written using doctrinal research method and secondary data. In this thesis will be discussed about ABC Employer Pension Fund that organizes Definite Program Pension Plan that is in the condition of funding deficit. To remedy such condition, ABC Employer Pension Fund will be merge with other Employer Pension Fund. However, in relation to such deficit condition, there may be a consequence where the other Employer Pension Fund will not accept the merge of ABC Employer Pension Fund. As a result of ABC Employer Pension Fund not being able to merge with another Employer Pension Fund, ABC Employer Pension Fund can be liquidated, as a form of resolving the funding deficit. In relation to the liquidation of pension fund in the condition of funding deficit, the beneficiaries on employer pension fund will receive their rights that will be reduced proportionally, which will be equal to the remaining assets of the employer pension fund. This means that the beneficiaries of employer pension fund will receive their rights less than those specified in the Pension Fund Regulations due to the funding deficit in the pension fund."

"Program pensiun merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mendapatkan jaminan di bidang finansial pada hari tuanya. Sebagai lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peranan dana pensiun sebagai penyelenggara program dianggap penting oleh pemerintah; hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang - undang no. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan - peraturan pelaksanaamlya. Salah satu aspek yang sangat diawa.si oleh pemerintah dalam penyelenggaraan program pensiun adalah masalah investasi; untuk itu pemerintah mengeluarkan S.K. Menteri Keuangan no. 78 /KMK.017/ 1995 tentang investasi dana pensiun, menggantikan S.K. no. 231 /KMK.017/ 1993 tentang hal yang sama. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meneliti dampak yang dihasilkan oleh S.K. yang barn tersebut terhadap strategi investasi dana pensiun. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Pertamina sebagai studi kasus. Portfolio investasi yang dilakukan pada kurun waktu 1989-1993 menunjukkan adanya pos-pos yang tidak diperbolehkan oleh peraturan yaitu pada YKPP dan Rumah Ongkos Murah, serta pada beberapa asset yang termasuk dalam pos properti. Dengan rasio kecukupan dana per 31 Desember 1993 sebesar 49,9%, Dana Pensiun Pertamina masih mempunyai waktu sekitar 14 tahun untuk mencapai rasio ideal 100%. Hasil investasi pada masa tersebut rata - rata 15,08%, hal ini melebihi target yang menetapkan hasil investasi minimal 2% diatas tingkat bunga aktuaria yang digunakan yaitu 8%. Dampak dan S.K. no. 78 /KMK.017/ 1995 pada strategi investasi dana pensiun terlihat pada hilangnya pos-pos YKPP dan Rumah Ongkos Murah dalam rencana portfolio investasi. Dampak S.K. tersebut terhadap basil investasi masih hams diteliti lagi. Pengelola dana pensiun disarankan untuk lebih mandiri dalam mengambil keputusan investasinya serta meningkatkan kemampuan para fund manager nya untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih tinggi lagi mengingat rasio kecukupan dana yang dimiliki masih rendah."

"ABSTRACTBy virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income By virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income Tax in conjunction with Decree of the Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 651/KMK.04/1994 on Certain Capital Investment Sectors which Generate Income for the Pension Fund which is not classified as the Object of Income Tax; however, to obtain the facility, the Pension Fund has legal obligation which must be observed and fulfilled properly, such as the provisions in making investment pursuant to the Decree of Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 511/KMK.06/2002 on Pension'Fund Investment and other regulations which have been designated by the Government, which control the Pension Fund, especially; The Pension Fund of Jiwasraya Employer (Dana Pensiun Pemberi KerjaIDPPK Jiwasraya).In writing this thesis, the type of the research conducted is normative descriptive legal research. The normative descriptive research in this thesis tends to be a case study, which is conducted pursuant to the consideration that the writer will elaborate the analysis systematically on the provision of the Pension Fund Law and other regulations which regulate the Pension Fund, i.e. which control the direction of the investment, and the imposition of tax as well as the facility of the entire tax exemption which is obtained by the Pension Fund, which is related to the Taxation Law on taxation aspect and provision in the Pension Fund, in its implementation by DPPK Jiwasraya, as a legal subject in this research, which is also analyzed based on the primary data from the interview result."