Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTindakan kekerasan terhadap individu maupun kelompok, yang tidak jarang berujung pada kematian seseorang merupakan pelanggaran yang cukup berat. Hal itu secara umum melanggar hukum dan secara khusus melanggar hak-hak asasi manusia pada individu tersebut. Akan tetapi, banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan oleh penegak hukum. Adapun penelitian ini mengenai pelanggaran tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Vladimir Putin terhadap para penentangnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan kronologi tindak kekerasan tersebut dan menjelaskan bagaimana peran LSM Memorial dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia di Rusia. Penelitian ini akan membahas mengenai tindak kekerasan pemerintahan Vladimir Putin dari tahun 2009-2016. Tindakan kekerasan tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, tidak hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Dari dalam negeri banyak masyarakat yang melakukan demo besar-besaran. Lembaga Swadaya Masyarakat Memorial menjadi penggerak demi mencapai keadilan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Rusia. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif dengan menggunakan metode library research atau kepustakaan dan sumber-sumber pada penelitian ini berasal dari informasi tertulis di media massa on line ataupun cetak serta dikaji secara ilmiah dengan menggunakan konsep-konsep hak asasi manusia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk dunia pendidikan umumnya, dan untuk program studi Rusia FIB-UI khususnya.

---

ABSTRACTViolent acts against individuals or groups, which often lead to the death of a person is a serious violation. It in general violates the law and specifically violates the human rights of the individual. However, many human rights violations that until now have not been resolved by law enforcement. The study is about violations committed by Vladimir Putin 39 s government against its opponents. The purpose of this study is to describe the chronology of such acts of violence and explain how the role of NGO Memorial in the fight for human rights in Russia. This research will discuss about Vladimir Putin government violence from 2009 2016. The violent action has been criticized by various parties, not only from within the country, but also from abroad. From within the country many people are doing a massive demonstration. The Non Governmental Organization of the Memorial is the driving force for the justice that Russia 39 s society awaits. This research is a qualitative descriptive research using library research or library method and sources in this research come from written information in mass media on line or printed and studied scientifically by using human rights concepts. It is expected that this research can provide benefits to the world of education generally, and for the Russian study program FIB UI in particular. "

"Pemilu Parlemen 2016 dan 2021 di Rusia, menunjukkan kemenangan partai Rusia United Russia yang sangat dekat dengan kepemimpinan Vladimir Putin yang telah menjabat sebagai Presiden selama 4 periode (2000-2008) dan (2012-Saat ini). Korelasi kedekatan Putin dengan partai yang berkuasa ini menjadi pertanyaan keterpengaruhan sosok Vladimir Putin dengan partai tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Vladimir Putin dengan partai United Russia (Единая Россия) dalam kemenangan partai tersebut dalam beberapa pemilu parlemen di Rusia di era kepemimpinan Vladimir Putin. Dengan metode penelitian deskriptif analitis menggunakan studi pustaka penelitian ini membuktikan bahwa Vladimir Putin dalam perannya sebagai Presiden dan Perdana Menteri berpengaruh pada kemenangan partai United Russia di Pemilu Parlemen 2016, membuka jalan bagi Vladimir Putin pada Pemilu 2021

---

The 2016 and 2021 Parliamentary elections in Russia, show the victory of the Russia United Russia party which is very close to the leadership of Vladimir Putin who has served as President for 4 terms (2000-2008) and (2012-present). The correlation of Putin's closeness with the ruling party is a question of the influence of Vladimir Putin's figure with the party. This study aims to analyse the relationship between Vladimir Putin and the United Russia party (Единая Россия) in the party's victory in several parliamentary elections in Russia during the leadership of Vladimir Putin. With descriptive analytical research method using literature studies, this research proves that Vladimir Putin in his role as President and Prime Minister has an effect on the victory of the United Russia party in the 2016 Parliamentary Election, paving the way for Vladimir Putin in the 2021 Election."

"ABSTRAKIslam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari spiritual di Rusia. Perkembangan Islam mengalami pasang surut mulai dari masa Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, hingga Federasi Rusia. Setelah mendapatkan represi dari pemerintah Uni Soviet, Islam mengalami perkembangan pesat pada masa Federasi Rusia. Melalui metode kualitatif dan studi pustaka, artikel ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pesatnya perkembangan Islam di Rusia dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pro-Islam yang dilakukan Vladimur Putin. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari pidato-pidato Vladimir Putin dari situs web resmi Kremlin. Kajian ini menggunakan pendekatan politik-keagamaan, secara lebih spesfik menggunakan teori domestic religion-state relationship menurut Jose Casanova serta teori hubungan agama dan kebijakan luar negeri suatu negara menurut Carolyn Warner dan Stephen Walker.

---

ABSTRACTIslam is an integral part of Russia rsquo s spiritual life. The development of Islam went through ups and downs since the Russian Empire, the Soviet Union, to the Russian Federation. After repression of the Soviet regime, Islam had rapid development in the Russian Federation. Through qualitative and literature review, this paper aims to prove that the rapid development of Islam in Russia was influenced by Vladimir Putin rsquo s pro Islam policies. This paper uses Vladimir Putin speeches from the Kremlin rsquo s official website. This research uses the political religious approach, more specifically uses the theory of domestic religion state relationship according to Jose Casanova and theory of religious relationships and foreign policy of a country according to Carolyn Warner and Stephen Walker."

"Skripsi ini membahas mengenai maraknya kasus antisemitisme di Rusia pada kurun waktu 2004-2008 yang merupakan era pemerintahan Vladimir Putin yang kedua. Metode yang digunakan untuk menganalisis topik skripsi ini yaitu metode historis (sejarah) dan hasilnya akan disajikan dengan metode deskriptif-analitis. Hasil yang didapat dari hasil analisis bab empat adalah kasus antisemitisme di Rusia selama ini terjadi karena adanya stereotip-stereotip berkaitan dengan kaum Yahudi yang diwariskan secara turun-menurun dalam masyarakat Rusia yang multikultur serta anggapan bahwa kaum yahudi adalah sumber sagala masalah sehingga hal tersebut semakin menguatkan alas an tindak kekerasan terhadap mereka. Selain itu, pemerintah Rusia pada era kekuasaan Vladimir Putin kurang tanggap dalam merespon kasus-kasus antisemitisme yang terjadi sehingga kasusnya terus meningkat.

---

The focus of this final paper is about the problem of anti-Semitism which occurred in Russia during Vladimir Putin's second term in office namely 2004-2008. The method used o analyze the problem here is historical method, while the result will be presented with descriptive-analytical method. Result that obtained from the fourth chapter is anti-Semitic problems is Russia occurred because of the stereotypes which are associated with Jews, always passed from older generations to younger generations in multicultural Russian society, and the assumption that Jews are the source of all problems strengthen the reason for majority Russians to do violence on them. Besides that, the Russian government in Vladimir Putin's second term in office was less responsive in responding the anti-Semitic problem so that it keeps increasing time after time."

"ABSTRACTSkripsi ini menjelaskan dampak undang-undang organisasi non-komersial Rusia terhadap LSM Golos. Golos merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkegiatan melakukan pemantauan pemilu di Rusia. Golos dicurigai sebagai agen asing oleh pemerintah Rusia pada tahun 2013. Melalui studi kasus ini, akan dilakukan analisis terhadap undang-undang organisasi non-komersial Rusia yang berdampak pada penangguhannya LSM Golos selama enam bulan dan mengaitkannya dengan asas demokrasi yang menjadi landasan berdirinya negara Federasi Rusia. Melalui metode penelitian sejarah, skripsi ini disajikan dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontrol negara. Hasil analisis menjelaskan bahwa undang-undang organisasi non-komersial Rusia memberikan dampak terhadap LSM Golos dalam berdemokrasi. Sehingga disimpulkan bahwa Rusia memiliki cara tersendiri dalam memaknai dan menjalani kehidupan bernegara sebagai negara demokrasi.

---

ABSTRACTThis thesis aims to discuss the impact of the laws of the Russian non-commercial organization on the Golos NGO. Golos is a non-governmental organization engaged in monitoring elections in Russia. Golos was suspected of being a foreign agent by the Russian government in 2013. Through this case study, an analysis of the laws of the Russian non-commercial organization will affect the suspension of the Golos NGO for six months and link it to the principle of democracy which is the foundation of the Russian Federation. Through historical research methods, this thesis is presented with heuristic stages, criticism, interpretation, and historiography. The theory used in this study is the theory of state control. The results of the analysis explained that the laws of the Russian non-commercial organization had impact on the Golos NGO which had limited its space to move as an independent community institution. So it was concluded that Russia has its own way of interpreting and living a country as a democracy."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan smart power Pemerintahan Vladimir Putin dalam menghadapi perluasan keanggotaan yang dilakukan oleh NATO pada tahun 2000-2008 ke Ukraina dan Georgia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pemerintahan Vladimir Putin tahun 2000-2008 berhasil mencegah ekspansi NATO ke Georgia dan Ukraina. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Kebijakan smart power Vladimir Putin terdiri atas pendekatan lunak (soft power) dan pendekatan keras (hard power). Putin berusaha menaikkan citra Rusia di tingkat global untuk mendapat perhatian dunia melalui kedua pendekatan tersebut. Hard power dan soft power juga diterapkan di Ukraina dan Georgia dengan proporsi yang berbeda. Hingga akhir masa pemerintahannya Putin berhasil mencegah upaya Georgia dan Ukraina untuk bergabung dangan NATO melalui kebijakan Smart Power.

---

This thesis discusses the policy of Vladimir Putin?s smart power toward the expansion of NATO membership in 2000-2008 in Ukraine and Georgia. This thesis aims to prove that the Vladimir Putin government in 2000-2008 succeeded in preventing the expansion of NATO over Georgia and Ukraine. The research method used this thesis is a descriptive-analycal. Vladimir Putin?s policy of smart power concists of the soft approach (soft power) and the hard approach (hard power). Putin tried to raise the image of Russia at the global level to get world attention through both approaches. Both approaches are also implemented in Ukraine and Georgia in different proportions. By the end of his reign Putin managed to prevent Georgia and Ukraine?s efforts to join NATO through Smart Power policy."

"Solidarnost' adalah gerakan oposisi di Rusia yang muncul pada tahun 2008 dan hingga kini masih ada. Gerakan ini menjadi payung oposisi liberal-demokrat terhadap pemerintahan Putin-Medvedev. Data primer penelitian berupa laporan independen, siaran pers, dan survei tentang gerakan ini pada tahun 2008-2017. Melalui metode kualitatif dan studi pustaka, skripsi ini berusaha menjelaskan keberadaan gerakan Solidarnost' dengan menggunakan teori dan tipe oposisi Robert A. Dahl dan H. Gordon Skilling. Berdasarkan hal itu, gerakan Solidarnost' berperan sebagai oposisi faksional dalam demokrasi Rusia. Dengan afiliasi partai politik, Solidarnost' melancarkan aksi massa dan wacana anti-Putin dengan cara mengkritik kebijakan-kebijakan dibidang politik dan pemerintahan, ekonomi dan energi, serta perang dan HAM.

---

Solidarnost rsquo is an opposition movement in Russia that appeared in 2008 and still exists. This movement became the umbrella of the liberal democratic opposition to the Putin Medvedev government. The primary data were independent reports, press releases, and surveys of the movement in 2008 mdash 2017. Through qualitative method and literature study, this thesis aims to explain the existence of Solidarnost rsquo movement by using theory and opposition type of Robert A. Dahl and H. Gordon Skilling. Based on this, the Solidarnost rsquo movement serves as a factional opposition in Russian democracy. With political party affiliation, Solidarnost rsquo launches mass action and anti Putin discourse by criticizing policies in the field of politics and government, economy and energy, and war and human rights. "

"Nasionalisme Pragmatis Pemerintahan Pertama Vladimir Vladimirovich Putin Tahun 2000-2004. (Di bawah bimbingan Dr. Zeffry Alkatiri). Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2007. Nasionalisme pragmatis merupakan sebuah kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan sebuah pemerintahan untuk menjaga kedaulatan bangsanya dalam beberapa kasus berusaha membangkitkan kembali kejayaan masa lalu. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam metode pragmatis yang tidak terikat dogma dan ideologi. Tujuan yang hendak dicapai adalah keuntungan paling optimal bagi bangsa dengan memanfaatkan berbagai kebijakan strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal telah dijalankan oleh pemerintahan Vladimir Vladimirovich Putin pada periode pertamanya tahun 2000-2004 di Republik Federasi Rusia.Nasionalisme menurut Ernest Gellner pada dasarnya merupakan doktrin politik yang menuntut pertautan (kongruensi) antara unit sosial (bangsa dan unit politik (negara). Nasionalisme muncul dengan Cara yang berbeda-beda di setiap masyarakat tergantung pads nilai-nilai budaya setempat. Nasionalisme Rusia dalam setiap periode sejarahnya selalu tampil dalam bentuk nasionalisme pemerintahan (official nationalism). Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Rusia untuk memposisikan bangsa Rusia di tengah-tengah alur evolusi sejarah dunia yang lebih banyak didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap upaya ini selalu menandakan corak pragmatis. Tujuannya adalah pengakuan eksistensi bangsa Rusia oleh bangsa-bangsa lain, khususnya Eropa.Pragmatisme menurut Charles Sanders Peirce merupakan sebuah metode penalaran (method of logic). Pragmatisme disebut sebagai sebuah metode karena ia bukanlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan manusia. Ia tampil sebagai alat untuk mencari jawaban dengan menggunakan berbagai pemikiran (ide). Pembuktian pragmatisme dapat dilakukan melalui tindakan konkret. Sebuah ide dapat dikatakan berhasil jika si pelaku tindakan telah memperoleh manfaat dari tindakannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh si pelaku, maka sebuah ide memperoleh nilai kebenaran menurut pragmatisme.Penggunaan terminologi pragmatis secara resmi diterapkan Putin dalam menjalankan setiap kebijakannya, terutama kebjakan-kebijakan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dalam naskah pidato pengangkatan dirinya sebagai presiden Rusia terpilih, 7 Mei 2000; pidato resmi pertama Putin di depan parlemen (Duma), 8 Juli 2000; pidato resmi kedua Putin di depan Duma, 3 Juli 2001; dan dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia yang dirilis tanggal 28 Juni 2000.Nasionalisme dan pragmatisme seharusnya tidak dapat dipadukan dalam sebuah konsepsi baru karena pertentangan nilai yang dikandung kedua konsep tersebut. Hal yang paling mencolok adalah nilai-nilai demokaasi dan individualisme yang dikandung pragmatisme. Upaya mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa lebih sering menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Rusia dalam menjaga eksistensinya. Di lain pihak, bangsa Rusia merupakan bangsa yang memiliki tradisi kolektivisme. Artinya, demokrasi model Barat tidak akan pernah cocok diterapkan pada masyarakat Rusia. Namun, kajian ini mencoba untuk menggabungkan nasionalisme dengan sifat umum pragmatisme, yaitu asas manfaat. Hal ini dilakukan Putin mengingat situasi dalam negeri Rusia yang mulai mengarah pada kehancuran tatanan sosio-politik setelah kegagalan Yeltsin dalam mengelola demokratisasi pada dekade 1990-an. Kebijakan-kebijakan strategis Putin dalam kerangka konsep nasionalisme pragmatis terlihat dari upayanya untuk menjadikan Rusia sebagai kekuatan utama di wilayah Eurasia. Singkatnya, nasionalisme pragmatis merupakan doktrin politik yang mengharuskan pertautan bangsa dan negara dalam cara-cara yang mengedepankan asas manfaat demi kemajuan bangsa."

"Diskriminasi terhadap anak-anak Roma sudah terjadi sejak era Uni Soviet hingga Federasi Rusia. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan peran lembaga Anti Discrimination Centre MEMORIAL dalam menangani diskriminasi anak-anak Roma pada jenjang sekolah menengah tahun 2006-2010 di Tula, Federasi Rusia. Analisis dilakukan menggunakan teori prasangka oleh Gordon Allport, serta metode penulisan yaitu metode kepustakaan. Sumber data yang digunakan pada penulisan artikel ini berasal dari situs ADC MEMORIAL dan Open Society Foundation, berupa dokumen Permohonan yang diajukan kepada European Court of Human Rights (ECtHR) tahun 2010. Artikel ini menunjukkan bahwa lembaga Anti-Discrimination Centre MEMORIAL memiliki peran penting dalam mendukung hak-hak kaum minoritas dalam lingkup nasional maupun internasional.Discrimination against Roma children has been an issue since Soviet Union`s era until Russian Federation. The purpose of this study is to explain the role of Anti-Discrimination Centre MEMORIAL in combatting discrimination against Roma children at primary school in 2006-2010 in Tula, Russian Federation. To analyze, this research uses theory of prejudice by Gordon Allport with literature review method. The data used in this article is a document of Application submitted to European Court of Human Rights (ECtHR) in 2010. This article concludes that Anti-Discrimination Centre MEMORIAL has substantial role to support the rights of minorities at national or international level."

"Wilayah Arktik merupakan salah satu medan terpencil dan paling tidak bersahabat di bumi, namun memiliki posisi unik dalam menciptakan status quo di antara negara-negara Arktik lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap kebijakan politik Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dalam berbagai aspek. Makalah ini tentang strategi geopolitik Putin di wilyah Arktik. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah geopolitik. Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan studi pustaka, dengan menggunakan data berupa teks-teks pidato Putin dan laporan berita mengenai hal yang terkait Arktik. Kajian ini memperlihatkan strategi geopolitik Putin untuk mempertahan kekuasaan Rusia di wilayah Arktik melalui pembangunan di bidang militer seperti merperbaharui armada laut dan udaranya, dan membangun jaringan anti-balistik. Pembangunan militer tersebut dibantu dengan aktifitas ekonomi melalui cadangan sumberdaya alam dan jalur pelayaran, yang dapat membantu mengecap kedaultan Rusia di wilayah tersebut.

---

The Arctic region is one of the most remote and most unfriendly territory on earth, although possesses a unique position in creating the status quo among other arctic nations. This affects the political policies of Russian Federation President Vladimir Putin in various aspects. This paper is about Putin 39;s geopolitical strategy in the Arctic region. The theory used in this study is geopolitical. This study was conducted using qualitative methods and literature study, using data in the form of Putin 39;s speech texts and news reports on arctic related matters. This review demonstrates Putin 39;s geopolitical strategy for maintaining Russian power in the Arctic region through military development such as renewing its fleet and air, and building an anti-ballistic network. The military development is aided by economic activity through natural resource reserves and shipping lanes, which can help brand Russian sovereigns in the region."